JARI: “Sri Bintang Pamungkas Menggugat Demokrasi Adalah Pasar Loak”
Ade Indra Chaniago: (menyeruput kopi pahitnya, mata kosong menatap aliran Sungai Musi) Lihat itu, Dinda. Airnya tenang, tapi di bawah permukaan ada arus yang kuat. Seperti demokrasi kita akhir-akhir ini. Tenang di permukaan, tapi entah apa yang terjadi di dasar. Aku jadi ingat kata Profesor Basset “Jika kita semua menjadi demokratis, kita akan bahagia selamanya. Tapi itu tidak akan tercapai.”
Indra Darmawan: (menghela napas) Ah, Uda membuka luka lama. Aku jadi ingat sebuah artikel tentang oklokrasi kediktatoran massa. Penulisnya bilang, demokrasi sedang merosot di mana-mana. Di Turki, di Rusia, bahkan di Amerika sana Trump sedang berusaha. Plato dulu sudah memperingatkan: demokrasi bisa menjadi tontonan yang menyedihkan sehingga orang rela menyerahkan kekuasaan ke tangan orang kuat. Bukankah itu ironis?
Ade Indra Chaniago: Ironis sekaligus menyedihkan. Gejalanya sudah jelas. Teori Yunani kuno menyebutkan bahwa setiap bentuk pemerintahan punya sisi negatifnya. Monarki bisa menjadi tirani, aristokrasi menjadi oligarki, dan demokrasi menjadi oklokrasi di mana politisi takut pada opini publik, tidak ada yang berani punya visi jangka panjang, dan institusi-institusi kehilangan hormat. Aku melihatnya di negeri kita sendiri. Politisi kita sibuk dengan jajak pendapat, bukan dengan kebijakan yang menyelamatkan bangsa.
Indra Darmawan: Boleh kasih contoh nyata, Uda? Biar tidak hanya teori.
Ade Indra Chaniago: Banyak, Dinda. Coba lihat kasus pemilihan kepala daerah serentak beberapa tahun lalu. Ada calon gubernur yang tadinya sangat kritis terhadap pemerintah pusat, tiba-tiba berbalik 180 derajat setelah mendapat dukungan dari partai penguasa. Politisi kita sangat lincah membaca opini publik dan arus kekuasaan, tapi visi jangka panjang untuk membangun infrastruktur pendidikan atau kesehatan seringkali hanya jadi pajangan di baliho. Atau kasus pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Kebijakan strategis yang seharusnya didasari kajian akademik jangka panjang, dalam praktiknya terus-menerus diumumkan dengan target-target yang berubah-ubah, seolah lebih mengikuti kebutuhan pencitraan dan tekanan politik sesaat daripada perencanaan matang. Itulah gejala oklokrasi: politisi takut kehilangan dukungan, jadi mereka hanya berpikir sampai pemilu berikutnya.
Indra Darmawan: Itulah yang terjadi ketika politik menjadi sekadar pertarungan kepentingan parsial. Tidak ada visi jangka panjang. Ada krisis sistemik yang total. Namun aku ingin tahu, bagaimana pandangan Buya Hamka tentang ini? Sebagai ulama besar yang hidup di tengah gejolak politik Indonesia.
Ade Indra Chaniago: Almarhum Buya Hamka… Beliau adalah sosok yang menarik. Buya Hamka menolak mentah-mentah demokrasi ala Barat. Menurutnya, demokrasi Barat tidak peduli pada moralitas individu dan hanya didasarkan pada pertarungan antara mayoritas dan minoritas. Namun, Buya Hamka tidak menolak demokrasi secara keseluruhan. Beliau menggagas sebuah konsep cemerlang yang dinamai “Demokrasi Takwa” atau “Demokrasi Religius”. Intinya adalah syūrā musyawarah. Hamka percaya bahwa inti kehidupan bermasyarakat adalah musyawarah, dan takwa adalah kunci utama yang membedakan demokrasi religius dari demokrasi Barat yang sekuler. Bahkan, beliau menegaskan bahwa Nabi Muhammad sendiri sudah mempraktikkan demokrasi bersama para sahabat, di mana keputusan penting dibuat dengan musyawarah. Nilai-nilai seperti kesetaraan, kebebasan dari tirani, dan keadilan sosial sudah ada dalam Al-Qur’an dan hadis.
Indra Darmawan: Menarik. Jadi Buya Hamka menerima demokrasi, tapi dengan bingkai moral-religius. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Sebagai Bapak Proklamator dan arsitek demokrasi Indonesia, pasti beliau punya pandangan yang tajam.
Ade Indra Chaniago: Mohammad Hatta adalah seorang yang sangat visioner. Beliau memandang demokrasi bukan sekadar ritual politik lima tahunan, melainkan sebuah sistem etika yang mendalam dan kedaulatan moral rakyat. Hatta menolak demokrasi liberal yang individualistis dan demokrasi terpimpin yang otoriter. Pada tahun 1960, di tengah hiruk-pikuk Demokrasi Terpimpin Sukarno, Hatta menulis kritik pedas: “Sejarah Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir ini banyak memperlihatkan pertentangan antara idealisme dan realita. Idealisme, yang bertujuan menciptakan suatu pemerintahan yang adil… Sementara realita saat ini, pemerintah yang dalam perkembangannya kelihatan semakin jauh dari demokrasi yang sebenarnya.”
Indra Darmawan: Kritik yang sangat relevan hingga hari ini. Hatta menghendaki demokrasi yang berlandaskan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ia juga mendorong demokrasi ekonomi melalui koperasi, agar kekuasaan tidak terpusat.
Ade Indra Chaniago: Tepat. Hatta juga melihat bahwa Islam memperkuat demokrasi dengan konsep-konsep seperti musyawarah, al-hurriyah (kebebasan), amanah (akuntabilitas), dan musawah (kesetaraan). Namun, ia juga mengingatkan: demokrasi tidak akan tumbuh baik jika rakyatnya bodoh dan hanya menjadi alat bagi elite politik. Jadi pendidikan rakyat adalah kunci. Sayangnya, itulah yang justru sering diabaikan. Coba lihat, Dinda. Di negeri kita, anggaran pendidikan seringkali dipotong di tengah jalan, sementara anggaran perjalanan dinas DPR membengkak. Rakyat yang bodoh lebih mudah dimanipulasi. Itulah sebabnya politik identitas dan hoaks begitu subur.
Indra Darmawan: Berbicara tentang elite politik dan perlawanan terhadap otoritarianisme, aku teringat pada sosok abang kita Sri Bintang Pamungkas. Seorang aktivis yang berani menantang kekuasaan Orde Baru.
Ade Indra Chaniago: Ya, Bang Bintang. Seorang pemberani. Pada tahun 1996, di tengah rezim Orde Baru yang otoriter, ia dengan lantang menantang Soeharto untuk menggelar pemilihan presiden secara langsung. Ia mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden, suatu tindakan yang sangat berisiko pada zamannya. Ia bahkan sempat menjadi narapidana karena dianggap subversif. Bagi Bintang, demokrasi bukan sekadar kebebasan politik, tetapi juga demokrasi ekonomi partisipasi aktif rakyat dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan secara adil. Ia mengkritik praktik ekonomi yang sentralistik dan didominasi oleh segelintir elite.
Indra Darmawan: Ia seperti suara di padang belantara pada masanya. Sayangnya, setelah reformasi bergulir, namanya agak tenggelam. Namun semangatnya untuk melawan pemusatan kekuasaan dan memperjuangkan demokrasi yang substantif sangat patut diacungi jempol.
Ade Indra Chaniago: Setuju. Tapi tahukah Dinda, kritik Bang Bintang tidak berhenti pada rezim Soeharto. Ia juga sangat vokal mengkritik demokrasi pasca-reformasi yang menurutnya hanya berganti baju tapi masih menyisakan struktur oligarki yang sama. Dalam sebuah wawancara, ia pernah berkata: “Reformasi hanya mengganti Soeharto dengan para jenderal dan konglomerat yang lebih halus caranya. Rakyat tetap menjadi sapi perah.” Ia melihat bahwa partai politik pasca-reformasi tidak lebih dari kendaraan bagi elite untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi dan politik. Bintang juga mengkritik habis sistem pemilu proporsional terbuka yang membuat caleg sibuk “jualan diri” daripada memperjuangkan kebijakan. Baginya, demokrasi tanpa keadilan ekonomi hanyalah “pasar loak di mana suara rakyat diperjualbelikan”.
Indra Darmawan: Wow, itu kritik yang sangat tajam. Apakah ia juga punya usulan konkret?
Ade Indra Chaniago: Tentu. Bang Bintang adalah salah satu tokoh paling awal yang mengusulkan pemilihan presiden secara langsung (pilpres langsung) sebuah gagasan yang kemudian diadopsi setelah reformasi. Namun ia juga kecewa karena pilpres langsung yang terjadi justru memunculkan biaya politik yang sangat mahal. Ia pernah berkelakar pahit: “Dulu saya dipenjara karena menuntut pilpres langsung. Sekarang pilpres langsung malah menjadi ajang jual beli kekuasaan paling mahal di Asia Tenggara. Mungkin saya salah, mungkin lebih baik presiden dipilih DPR saja, setidaknya korupsinya terpusat, tidak menyebar ke rakyat.” Sindirannya pedas, tapi itulah realita yang kita lihat sekarang: seorang calon presiden bisa menghabiskan triliunan rupiah, dan itu pasti akan “kembali modal” setelah terpilih. Itulah yang disebut Bintang sebagai “demokrasi berbiaya tinggi dengan hasil rendah”.
Indra Darmawan: Jadi menurut Bang Bintang, akar masalahnya bukan pada bentuk prosedurnya, melainkan pada struktur ekonomi yang timpang?
Ade Indra Chaniago: Persis. Bang Bintang adalah seorang demokrat sejati yang memahami bahwa political rights tanpa economic power adalah ilusi. Ia sering mengutip pengalamannya di Jerman ketika belajar di sana: “Di Jerman, serikat buruh duduk di dewan pengawas perusahaan. Di Indonesia, buruh hanya jadi penonton dalam acara pencalonan presiden.” Ia mendorong demokrasi partisipatoris di tingkat akar rumput, di mana rakyat tidak hanya memilih setiap lima tahun, tetapi juga mengawasi anggaran, terlibat dalam perencanaan pembangunan, dan memiliki kekuatan tawar yang setara di hadapan pemodal. Sayangnya, hingga kini ia melihat Indonesia masih jauh dari cita-cita itu. Bang Bintang pernah berkata: “Reformasi sudah 20 tahun, tapi petani masih miskin, buruh masih di bawah garis kemiskinan, dan konglomerat anak buah Orde Baru masih menguasai negeri ini. Bedanya, sekarang mereka pakai dasi dan gelar doktor.” Itu kritik yang menyayat hati, Dinda.
Indra Darmawan: Sungguh, kita selalu menunggu suara kritis Bang Bintang meski hanya lewat tulisannya di WAG JARI kita Uda. Ia mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur pemilu, tetapi juga soal keadilan ekonomi dan partisipasi rakyat yang sesungguhnya. Sayangnya, di Indonesia pasca-reformasi, kita justru sering melihat praktik politik transaksional. Contoh paling gamblang: kasus pemilihan pimpinan KPK beberapa waktu lalu. Alih-alih mencari figur yang bersih dan independen, prosesnya dipenuhi dengan lobi-lobi politik dan bagi-bagi kursi. KPK yang seharusnya menjadi watchdog demokrasi, malah menjadi arena tarung kepentingan parpol. Itu adalah tontonan yang menyedihkan.
Ade Indra Chaniago: Bang Bintang sudah meramalkan itu. Ia pernah memperingatkan bahwa “tanpa pengawasan publik yang kuat dan tanpa kesadaran kritis rakyat, demokrasi akan dimanfaatkan oleh segelintir orang kaya untuk melegitimasi penjarahan sumber daya nasional.” Lihatlah sekarang: undang-undang yang pro-rakyat seperti UU Cipta Kerja disahkan dengan cara tergesa-gesa, sementara kepentingan buruh dan lingkungan diabaikan. Itulah yang disebut Bintang sebagai “demokrasi prosedural tanpa substansi”. Kita merayakan pemilu, tapi setelah itu rakyat kembali dilupakan. Ini benar-benar tontonan yang menyedihkan.
Indra Darmawan: Dari para tokoh nasional itu Buya Hamka, Hatta, Bintang Pamungkas— kita melihat benang merah yang sama: demokrasi yang sehat membutuhkan moralitas, keadilan sosial, pendidikan rakyat, dan partisipasi yang bermakna. Tapi di negeri kita, demokrasi kerap direduksi menjadi sekadar pesta demokrasi lima tahunan, diikuti dengan janji-janji manis yang seringkali tidak ditepati. Ini sungguh tontonan yang menyedihkan.
Ade Indra Chaniago: Persis. Coba ingat Pemilu 2019 dan Pilpres 2024 yang lalu. Biaya politik begitu mahal, bahkan seorang calon legislatif bisa menghabiskan miliaran rupiah. Akibatnya, setelah terpilih, mereka sibuk mengembalikan modal, bukan memperjuangkan rakyat. Program Bansos (bantuan sosial) yang seharusnya untuk rakyat miskin, seringkali dijadikan alat politik untuk memenangkan calon tertentu. Itulah contoh nyata dari apa yang disebut politik sebagai tontonan rakyat hanya menjadi penonton yang disuguhi drama, bukan aktor yang menentukan arah bangsa.
Indra Darmawan: (menatap Sungai Musi yang mulai gelap) Maka tanggung jawab kita, sebagai akademisi, sebagai ulama, sebagai warga negara, adalah untuk menghidupkan kembali ruh demokrasi itu. Mengingatkan bahwa kedaulatan tertinggi bukanlah suara terbanyak, tetapi kebenaran dan keadilan. Seperti kata Hatta, demokrasi sejati adalah kedaulatan moral rakyat. Dan seperti kata Buya Hamka, demokrasi takwa adalah jawabannya. Dan seperti yang diajarkan Bang Bintang, demokrasi tanpa keadilan ekonomi hanyalah kedok bagi penindasan baru.
Ade Indra Chaniago: (mengangguk, kemudian tersenyum tipis) Dan seperti kata Rumi, pemimpin sejati adalah mereka yang menyalakan api cinta. Mungkin kita perlu lebih banyak api cinta dalam politik kita, Dinda. Bukan sekadar retorika dan janji.
Indra Darmawan: Dan tentu saja, seperti kata Nabi Muhammad, “Sebaik-baik pemimpin adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian” (HR. Muslim). Sayangnya, cinta itu semakin langka. Buktinya, di negeri ini, politisi yang jujur dan berintegritas seringkali justru tersingkir. Lihat saja beberapa nama seperti Agus Rahardjo atau Laode Syarif yang dulu di KPK mereka tidak diundang dalam acara-acara politik besar karena dianggap tidak memiliki “mesin politik”. Padahal, mereka adalah contoh pemimpin yang mencintai rakyat dengan cara kerja yang bersih.
Ade Indra Chaniago: Bintang Pamungkas pernah berpesan: “Jangan pernah berhenti mengkritik. Kritik adalah nadi demokrasi. Tanpa kritik, demokrasi akan menjadi tontonan bisu yang menghibur para penguasa.” Maka kita harus terus mengingatkan. Meskipun suara kita mungkin hanya seperti tetesan air di tengah padang pasir. Tapi siapa tahu, suatu saat ia bisa menjadi mata air.
Indra Darmawan: Setuju, Uda. Mari kita pulang. Azan Magrib sudah berkumandang.
Mereka berdua bangkit, membayar minuman, dan melangkah meninggalkan kafe. Sungai Musi mengalir tenang di belakang mereka, menyimpan jutaan cerita tentang pasang-surut demokrasi di negeri ini.
Palembang, 16 April 2026
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
