JARI: Ratap Demokrasi Terluka
“Warung yang cukup ramai. Di sudut, empat kursi kayu mengelilingi meja sederhana. Di atas meja: satu ceret kopi tubruk, empat gelas, satu asbak penuh puntung, dan empat mangkuk tekwan. Ade menusuk otak tekwan, lalu menyeruput kuahnya, Indra Darmawan menyalakan rokok, Ferry dan Juliansyah baru saja selesai bertukar kabar tentang banjir di OKI dan OI).”
Ferry Lesmana (menghela napas, meniup asap rokok): Uda, saya risau. Di Tulung Selapan, kami rakyat kecil. Setiap 5 tahun kami datang ke TPS, nyoblos, lalu pulang. Setelah itu, surat kami ke DPRD OKI tidak pernah digubris. Kami marah… tapi apa daya? Kata orang, demokrasi kita sudah belok arah.
Ade Indra Chaniago (mengaduk kopi, tersenyum kecut): Ferry, kemarahan itu tidak butuh alasan yang rumit. Seperti kata sejarawan Josine Blok: “Kadang beralasan, kadang tidak. Yang penting kita lakukan sesuatu.” Tapi hati-hati. Kemarahan tanpa desain bisa liar. Blok mencontohkan Athena. Di Yunani dulu, semua kursi jabatan diundi. Siapa pun bisa jadi pemimpin. Rotasi itu cepat sekali.
Juliansyah (menyambar, batuk kecil karena kopi terlalu panas): Lho, Uda. Di Ogan Ilir, kami sudah coba sistem “musyawarah desa” yang katanya partisipatif. Tapi tetap saja, kepala desa yang kami pilih malah jadi “raja kecil”. Massa kami hanya disuruh klak-klik untuk kepentingan Pilkada. Mana rotasi? Mana undian jabatan?
Indra Darmawan (mengisap rokok dalam-dalam, lalu meniup perlahan): Nah, itu masalah klasik. Filsuf Daan Roovers bilang, kita sudah direduksi jadi penonton yang cuma bisa tepuk tangan atau bersiul. Politik bukan tontonan, Juliansyah. Politik adalah pemerintahan atas diri kita sendiri. Roovers ingin ada percakapan politik di warung kopi kayak gini, bukan cuma di gedung DPR. Tapi sayangnya… (ia menunjuk asbak)… di sini kami hanya 4 orang. Sisanya? Sibuk cari beras.
Ferry Lesmana (menepuk meja pelan): Nah, itu! Di Tulung Selapan, kami kadang mogok kirim getah karet kalau harga anjlok. Itu kan bentuk protes. Tapi apakah cukup? Saya dengar ada cara lain: Pembangkangan Sipil. Itu apa persisnya, Uda?
Ade Indra Chaniago (menyantap tekwan, lalu menjawab): Pembangkangan sipil, menurut John Rawls dan Kees Schuyt, adalah melanggar hukum secara sadar, tanpa kekerasan, karena hati nurani. Contoh klasik: Henry David Thoreau. Ia menolak bayar pajak karena anti perang dan anti perbudakan. Gandhi terinspirasi itu. Martin Luther King juga.
Tapi ingat, Ferry. Di Sumsel, kita punya bukti nyata. Ingat Kasus PT. Bumi Mekar Hijau di Ogan Komering Ilir? Warga sekitar gambut menolak izin perusahaan karena merusak ekosistem. Mereka melakukan unjuk rasa, tapi tak digubris. Lalu mereka melakukan aksi damai dengan menduduki lahan secara simbolis tanpa kekerasan. Itu langkah awal pembangkangan sipil. Sayangnya, aparat sering menyamakannya dengan “makar”.
Juliansyah: Kalau begitu, rakyat tidak punya ruang? Saya baca juga tentang filsuf John Searle. Katanya, keputusan penting seperti soal rasisme atau kesetaraan jangan diserahkan ke suara rakyat. Karena rakyat kurang perspektif cerdas. Biar elit yang urus. Uda, ini kok malah elitis banget?
Indra Darmawan (tertawa kecil, menekuk puntung rokok): Juliansyah, Searle itu peringatan. Karena kalau semua dipilih, demokrasi bisa jadi anarki dan ekstremisme. Lihat saja di Provinsi Jakarta beberapa tahun lalu saat demo Omnibus Law. Memang demokrasi, tapi nyaris ricuh. Searle bilang, demokrasi kerja lebih baik kalau fondasinya (konstitusi, HAM) tidak boleh diotak-atik suara mayoritas sesaat. Tapi, di sisi lain, Leon Heuts dan Thomas Rietstra justru bilang perlunya pembangkang sipil. Itu “kebutuhan”.
Ferry Lesmana (menyela): Jadi bingung. Antara Blok yang ingin rotasi jabatan ala Yunani, Roovers yang ingin integrasi politik di warung kopi, Searle yang anti kebanyakan opini rakyat, dan Heuts yang pro pembangkangan. Menurut tokoh idealis Indonesia, seperti Tan Malaka atau Soe Hok Gie, gimana?
Ade Indra Chaniago (menyesap kopi, mata menyipit): Tan Malaka dalam “Madilog” bilang: Demokrasi sejati bukan hanya politik, tapi ekonomi. Rakyat harus punya kuasa atas alat produksi. Soe Hok Gie, idealis angkatan 66, bilang: “Lebih baik hancur daripada menjilat.” Artinya, pembangkangan itu penting kalau kekuasaan sudah tidak berpihak pada keadilan. Di Sumsel, bukti gagalnya demokrasi prosedural? Lihat Kasus Lahan Basah di Banyuasin. Izin tambang dan sawit tumpang tindih. Warga protes, dibiarkan. Lalu mereka lakukan referendum tandingan secara mandiri. Itu bentuk “radikal” tapi damai.
Juliansyah: Lalu bagaimana suara tokoh Sufi Islam? Biasanya mereka tidak terlalu suka dengan politik praktis. Tapi soal keadilan, pasti ada pandangan.
Indra Darmawan (mengangguk, menyalakan rokok baru): Nah, ini menarik. Jalaluddin Rumi bilang: “Di mana ada keadilan, di situ ada kedamaian. Tapi keadilan tanpa cinta adalah tirani.” Sufi seperti Ibnu Arabi mengajarkan bahwa pemimpin adalah “bayangan Tuhan” (Zillullah). Tapi kalau bayangannya bengkok, maka rakyat wajib meluruskan dengan hikmah, bukan dengan kekerasan. Contoh konkret di Indonesia: Gerakan Santri di Cipayung dulu melakukan pembangkangan sipil melawan Orde Baru dengan cara damai. Mereka tidak angkat senjata, tapi mereka menduduki jalan untuk shalat berjamaah sebagai protes. Di Sumsel, ada Kyai dari Ogan Ilir yang mengajarkan “semedi politik” – puasa dan doa bersama sebelum pemilu, lalu memboikot calon koruptor. Itu bentuk perlawanan halus tapi nyata.
Ferry Lesmana (menghela napas lega, menghisap rokok terakhir): Jadi, kesimpulannya, Uda? Kita di Tulung Selapan dan Ogan Ilir ini harus bagaimana? Apa kita harus bikin demo besar? Atau diam saja?
Ade Indra Chaniago (memukul meja pelan): Jangan diam, Ferry. Tapi jangan juga anarkis. Ambil jalan tengah: Kritis dan Terorganisir. Contoh Provinsi Bali saat tolak reklamasi Teluk Benoa. Mereka menggunakan gabungan: protes hukum (gugatan), pembangkangan sipil (menduduk pantai tanpa kekerasan), dan referendum internal desa adat. Itu demokrasi radikal yang sehat.
Indra Darmawan (menutup pembicaraan): Ingat pesan Rumi: “Luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam tubuhmu.” Kemarahan rakyat Sumsel itu luka. Jangan dibiarkan membusuk. Gunakan akal sehat, bersama-sama, dan jangan pernah menyerahkan pemerintahan diri sendiri sepenuhnya ke birokrat. Sekarang… tambah kopi lagi, Bang?
(Mereka semua tertawa, asap rokok mengepul tipis, kuah tekwan nyaris tandus. Model 26 Ilir semakin ramai.)
Palembang, 7 Mei 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
