JARI : Mencari Format Konflik Sehat di Era Politik Tanpa Oposisi?
“Ketika tidak ada lagi “lawan” (adversary) di ranah formal, maka yang muncul adalah “musuh” (enemy) di ranah publik. Perbedaan pendapat tentang anggaran, misalnya, berubah menjadi fitnah dan ujaran kebencian.” [ DR (C) Ade Indra Chaniago ]
Indra Darmawan: Uda, Chantal Mouffe filosof Belgia dengan bukunya “Kita Terlalu Takut akan Konflik dalam Politik” Sangat menarik dan saya rasa hampir serupa dengan kondisi kita di Indonesia.
Ade Indra Chaniago: (Menutup bukunya, tersenyum) Chantal Mouffe. Iya, pemikir yang sangat relevan, terutama di masa yang serba cair ini. Dia terkenal dengan konsep “agonisme”-nya. Jadi, apa yang paling mengena buat kamu dari artikel itu, Bro?
Indra Darmawan: Ada satu kutipannya yang menurut saya menusuk: “Jika kita tidak belajar menciptakan ruang untuk konflik, demokrasi kita akan menjadi konsep yang tidak bermakna.” Lalu dia bilang, lawan politik itu bukan musuh yang harus dihancurkan. Di Indonesia, kan, seringnya habis-habisan, Uda. Beda pilihan presiden, beda dukungan gubernur, urusan tetangga bisa jadi dingin. Apa iya kita selama ini salah urus konflik?
Ade Indra Chaniago: (Mengangguk pelan) Mouffe memang mengkritik habis-habisan demokrasi konsensus ala “Jalan Ketiga”-nya Blair dulu. Yang terjadi kemudian, politik jadi terlalu administratif, hambar, dan akhirnya masyarakat merasa tidak punya pilihan. Nah, coba kita tarik ke Indonesia. Lihatlah bagaimana koalisi besar-besaran terbentuk setelah Pemilu 2024 kemarin. Hampir semua partai besar masuk ke dalam pemerintahan. Yang terjadi adalah apa yang disebut Mouffe sebagai “The End of Politics.” Oposisi nyaris tidak ada. Pertanyaannya, di mana ruang untuk perbedaan visi tentang kesejahteraan, tentang keadilan? Semua diselesaikan dengan “barter” kekuasaan, seperti yang dikritik Mouffe tentang “pertukaran posisi” yang menggantikan perjuangan politik dengan metode ekonomi.
Indra Darmawan: Nah, itu dia, Uda. Kalau semua partai sudah “satu suara,” yang terjadi kan bukannya damai, tapi justru konfliknya bergeser. Konfliknya nggak lagi di parlemen, tapi di media sosial. Masyarakat terbelah jadi kubu “pendukung pemerintah” dan “pembangkang.” Ujung-ujungnya saling serang, saling klaim paling benar, dan yang beda pendapat langsung dianggap musuh, bahkan “tidak Pancasilais.” Apakah ini yang dimaksud Mouffe dengan bahaya ketika tidak ada ruang konflik yang sehat?
Ade Indra Chaniago: Tepat sekali. Dalam situasi di mana institusi politik (seperti DPR) gagal menampung konflik kepentingan secara terbuka dan terstruktur, maka konflik itu akan mencari salurannya sendiri. Di sinilah letak bahaya yang diingatkan Mouffe. Ketika tidak ada lagi “lawan” (adversary) di ranah formal, maka yang muncul adalah “musuh” (enemy) di ranah publik. Perbedaan pendapat tentang anggaran, misalnya, berubah menjadi fitnah dan ujaran kebencian. Lihat bagaimana politik identitas begitu mudah dipantik di Indonesia. Karena ruang untuk mendiskusikan ketimpangan ekonomi atau kebijakan publik yang timpang itu sempit, maka yang kemudian dimobilisasi adalah sentimen primodial. Gairah (passion) yang seharusnya diarahkan untuk keadilan, malah dibajak menjadi ketakutan.
Indra Darmawan: Mouffe juga bilang, kaum kiri (mungkin maksudnya partai-partai yang concern pada keadilan sosial) justru takut pada gairah. Mereka berpikir gairah itu selalu akan dimenangkan oleh kanan. Padahal, menurut dia, kita butuh “populisme sayap kiri” yang membangkitkan harapan, bukan ketakutan. Di Indonesia, bagaimana menurut Uda? Apakah partai-partai kita, baik yang mengklaim nasionalis maupun religius, sudah pandai membangkitkan gairah untuk keadilan, atau masih sibuk memainkan ketakutan?
Ade Indra Chaniago: (Menghela napas) Sayangnya, yang dominan di Indonesia akhir-akhir ini adalah mobilisasi ketakutan. Takut pada kemiskinan, takut pada isu-isu moral, takut pada yang berbeda. Partai-partai lebih sibuk membangun citra dan memanfaatkan sumber daya untuk meraih kekuasaan, bukan membangun proyek politik jangka panjang yang bisa membangkitkan gairah publik. Akibatnya, politik kita hambar secara ideologis tapi panas secara emosional. Tidak ada perdebatan substantif, misalnya, tentang bagaimana kita keluar dari jebakan kelas menengah atau bagaimana mewujudkan keadilan ekologis. Semua berbicara soal program, tapi jarang yang berbicara soal visi besar yang bisa menggerakkan “harapan” rakyat seperti yang disinggung Mouffe. Padahal, isu-isu seperti ketimpangan, lapangan kerja, dan keadilan hukum adalah ladang subur untuk membangkitkan gairah publik ke arah yang konstruktif, asalkan ada partai atau gerakan yang berani mengusungnya secara konsisten.
Indra Darmawan: Berarti kita perlu mengembalikan perbedaan ideologis, Uda? Sekarang ini kan sering dibilang “kanan-kiri sudah usang.” Tapi Mouffe dengan tegas bilang, perbedaan kiri-kanan harus dihidupkan kembali. Apakah itu berarti kita butuh polarisasi yang sehat?
Ade Indra Chaniago: Persis Bro. Yang dibutuhkan bukan polarisasi yang bersifat moral atau identitas, melainkan polarisasi politik yang bersifat agonis. Polarisasi di mana ada dua kubu yang menawarkan alternatif kebijakan yang berbeda. Misalnya, satu kubu pro pada pasar bebas dan hilirisasi yang menguntungkan korporasi besar, kubu lain memperjuangkan ekonomi kerakyatan dan perlindungan sosial yang kuat. Mereka berdebat sengit di DPR, di media, di publik, tapi mereka tidak saling memenjarakan atau melarang lawannya berbicara. Mereka adalah “lawan” yang sehat, yang sama-sama berkomitmen pada negara demokrasi ini. Ketika semua perbedaan itu diratakan, seperti di Belgia yang dikritik Mouffe, masyarakat Flanders dan Wallonia tidak punya wadah bersama untuk menyelesaikan konflik, ujung-ujungnya ya mau bubar.
Indra Darmawan: Lalu bagaimana dengan institusi kita, Uda? Apakah sudah cukup “agonis”? Lihat saja KPK yang terus dirongrong, atau Mahkamah Konstitusi yang putusannya kadang menuai kontroversi. Mouffe menekankan pentingnya institusi sebagai tempat konflik dibentuk. Jika institusinya lemah, konflik yang sehat itu mustahil terjadi, kan?
Ade Indra Chaniago: Benar sekali. Mouffe mengingatkan bahwa demokrasi butuh institusi yang kuat sebagai arena kontestasi. Di Indonesia, tantangannya adalah pelemahan institusi-institusi demokrasi secara sistematis. Jika KPK lemah, maka konflik tentang korupsi tidak bisa diadili secara adil, malah menjadi alat saling serang. Jika MK tidak independen, maka sengketa hasil pemilu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru melanggengkannya. Akhirnya, orang kehilangan harapan pada institusi, dan seperti kata Mouffe, mereka akan mencari alternatif di tempat lain, entah itu ke gerakan radikal, premanisme, atau milisi berbasis identitas.
Indra Darmawan: Jadi, tantangan kita sekarang, Uda, adalah menciptakan ruang konflik yang sehat di tengah budaya politik yang cenderung seragam dan menghakimi. Bagaimana caranya agar masyarakat tidak alergi pada perbedaan pendapat dan tidak serta-merta memusuhi yang berbeda pilihan?
Ade Indra Chaniago: (Tersenyum tipis) Itulah PR besar kita. Pertama, tentu dengan memperkuat institusi-institusi demokrasi kita. Kedua, mendorong partai politik untuk kembali ke khitahnya sebagai wadah artikulasi kepentingan, bukan sekadar kendaraan kekuasaan. Dan ketiga, seperti yang diamanatkan Mouffe, kita harus berani membangun “gairah untuk keadilan.” Kita harus bisa menerjemahkan masalah sehari-hari rakyat, seperti mahalnya biaya pendidikan, susahnya mencari kerja, mahalnya harga sembako, buruknya layanan kesehatan ke dalam narasi politik yang kuat. Bukan dengan kambing hitam, tapi dengan menunjukkan akar masalahnya dan menawarkan solusi yang berbeda. Itu yang disebut “populisme sayap kiri” dalam konteks Indonesia, yaitu populisme yang membela wong cilik.
Indra Darmawan: Berarti, alih-alih takut pada konflik, kita justru harus mendesainnya agar produktif. Menjadikan parlemen benar-benar sebagai “gelanggang” ide, bukan sekadar “kandang” koalisi. Dan kita sebagai warga negara, harus cerdas membedakan mana kritik kebijakan dan mana serangan personal. Ini berat, Uda, di era media sosial yang serba instan.
Ade Indra Chaniago: Memang berat. Tapi seperti kata Mouffe, demokrasi itu pada dasarnya konfliktual. Tidak ada masyarakat pluralis tanpa konflik. Yang harus kita lawan adalah hasrat untuk “membersihkan” perbedaan dan menciptakan konsensus palsu. Karena dari konsensus palsu itulah lahir monster-monster politik, seperti fanatisme buta dan intoleransi. Kita perlu “tadarus politik” macam ini terus-menerus, Darmawan. Agar kita semua ingat, bahwa perbedaan pendapat adalah nafas demokrasi, dan lawan politik adalah mitra kita dalam menjaga nafas itu tetap hidup.
Indra Darmawan: (Mengangkat gelas kopinya) Saya setuju, Uda. Untuk demokrasi yang lebih bermakna, mari kita belajar tidak takut pada konflik, tapi takut pada ketiadaan gagasan. Terima kasih untuk diskusinya.
Ade Indra Chaniago: Sama-sama, Adinda. Senang bisa bertadarus politik malam ini.
Senin, 2 Maret 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
