JARI: Ketika Elite Membisu, Rakyat Berbisik
“Sore hari usai Salat Ashar. Sinar matahari mulai meredup di balik Sungai Musi. Tiga pria duduk di meja kayu dekat jendela kafe sederhana. Meja dihadapkan pada pemandangan Jembatan Musi 2 yang megah. Di atas meja: tiga cangkir kopi robusta hitam pekat, sepiring pempek lenjer dan tekwan. Asap rokok sesekali mengepul.”
Ade Indra Chaniago: (menyeruput kopi, lalu meletakkan cangkir dengan pelan) Hmm, kopi Musi 2 ini pahitnya keras, sama seperti topik kita sore ini. Dinda Indra, saya bacakan sedikit dari artikel Jürgen Habermas barusan: “Elite politik telah mengunci diri dalam sistem teknokratis dan tidak lagi mendengarkan suara para pemilih.” Bahkan Habermas bilang kita hidup di era post-demokrasi. Apa bapak setuju dengan kondisi di Sumsel sekarang?
Indra Darmawan: (Menghela napas, membetulkan letak kacamatanya) Uda, Habermas itu filsuf yang tidak kejam. Dia jujur. Di sini, di Palembang, kita lihat sendiri. Anggaran miliaran rupiah untuk pembangunan fisik, tetapi suara warga di kawasan 3-4 Ulu tentang banjir dan sanitasi tidak pernah dijadikan prioritas utama sebelum Pilkada. Mereka menghitung political cost, bukan social benefit. Itulah yang disebut Habermas: elite menarik diri ke dalam sistem politik. Partai-partai di sini hanya jadi mesin pemenangan, bukan jembatan aspirasi.
Andi Wijaya: (Menyambar dengan semangat) Benar, Uda! Saya kan setiap hari melewati pabrik-pabrik di kawasan Kertapati dan Tanjung Api-Api. Ketika buruh minta kenaikan UMP yang sesuai kebutuhan riil, yang dijawab oleh dewan dan birokrasi adalah rumus matematika teknokratis yang tidak masuk akal. Mereka main angka di ruangan ber-AC, sementara buruh pabrik karet itu istrinya masih ngutang ke warung. Habermas bilang di artikel itu: “Komunikasi nyata antara masyarakat dan politik terganggu.” Gangguan itu sudah akut di sini.
Juliansyah: (Dengan logat Palembang yang kental, menyuap tekwan) Iyo tu, ndak. Coba tengok. Kami di 3 Ulu, beberapa bulan lalu minta tolong perbaikan jalan lingkungan. Datanglah calon anggota legislatif, foto-foto, janji manis. Sekarang sudah lewat pemilu? Hilang, kabur. Yang datang cuma satpol PP kalau ada yang bangun semi permanen. Kato mereka, “Jangan bikin masalah, nanti diprosus.” Suaro kami tu ndak pernah naik ke atas. Macam orang sakit gigi, raso nyo, tapi ndak dilihat dokter.
Indra Darmawan: (Mengangguk, sambil menulis catatan kecil) Nah, di artikel itu Habermas juga mengingatkan bahwa partai politik seharusnya memperkuat kepentingan rakyat. Tapi sekarang mereka hanya bertanya: “Apa gunanya bagi saya?” Ini kan yang bikin politik menghilang dan diganti birokrasi kering. Uda, sebagai akademisi, sebenarnya apa fungsi kita dalam “mengangkat suara-suara yang goyah” ini?
Ade Indra Chaniago: (Suaranya tegas, seperti dosen di kelas) Fungsi kita, Andi, Juliansyah… adalah menjadi pasukan khusus yang disebut Habermas. Kita harus menjadi saksi kritis. Saya di kampus sering menyuarakan bahwa pembangunan di Sumsel jangan hanya Pangdam, Polda, dan Pertamina yang bicara. Karena manusia itu, kata Habermas, zoon politikon – kita hanya jadi manusia jika hidup bersama dan mendengar orang lain.
Andi Wijaya: (Mengepalkan tangan, lalu melemaskannya) Tapi Uda, kadang kita seperti habis tenaga. Kami di jalanan, demo di depan Gedung DPRD Sumsel, dimobilisasi massa bayaran untuk membubarkan kami. Televisi lokal malah menayangkan bahwa aksi kami mengganggu lalu lintas, bukan mengganggu hati nurani. Habermas benar: “Kita tidak lagi memiliki pasukan khusus yang mampu memberikan ekspresi pada potensi semua suara tersebut.” Media sudah jadi corong kekuasaan.
Juliansyah: (Diam sejenak, menatap sungai) Kak Andi, … di kampung kami, kalau dulu ada masalah, kami kumpul di balai dusun, bincang sampai magrib. Itu politik yang nyata. Sekarang? Kalau kami kumpul, dibilang mau provokasi. Yang diundang ke Musrenbang cuma orang-orang itu-itu saja. Suara kami, suara rakyat kecik, tidak ada yang naik ke meja gubernur.
Ade Indra Chaniago: (Mengeluarkan ponselnya) Saya kebetulan sempat berbincang via sambungan telepon tadi pagi dengan Bapak Marwan Jafar (mantan Mendes PDTT, yang dikenal idealis dan pro-rakyat). Beliau minta saya sampaikan pendapatnya untuk diskusi ini. Ini pesannya:
“Saya sangat setuju dengan Habermas. Di Indonesia, elite politik kita sedang mengalami ‘krisis pendengaran’. Mereka sibuk dengan hitung-hitungan kursi dan proyek strategis nasional yang sering mengabaikan kearifan lokal. Contoh nyata di Sumsel: kasus pembangunan pabrik semen di Pegunungan Seribu yang ditentang masyarakat adat Besemah. Mereka tidak didengar, kerusakan ekologi terjadi, dan hingga kini konflik belum selesai. Di luar Sumsel, lihat saja kasus Reklamasi Teluk Benoa di Bali atau pabrik pemurnian nikel di Morowali yang mengusir nelayan. Rakyat hanya jadi objek, bukan subjek. Saya titip pesan: gerakan akar rumput harus terus mengorganisir suara, karena demokrasi hanya hidup jika ada tekanan publik yang terus-menerus.”
Indra Darmawan: (Tepuk tangan pelan) Nah, itu contoh konkret. Di Sumsel, kita punya kasus serius soal hutan adat di Lembak, Kabupaten Muara Enim. Pemerintah daerah lebih mendengarkan pemilik modal sawit daripada ketua adat. Suara masyarakat adat dianggap ‘kuno’ dan ‘menghambat pembangunan’. Inilah yang Habermas takutkan: keputusan politik penting didorong oleh masalah ekonomi, sementara isu lain diabaikan.
Ade Indra Chaniago: (Menutup buku catatan, menyusuri layar ponselnya) Sebelum saya memberikan nasihat untuk kita semua, saya ingin sedikit membuka cakrawala kita dengan suara dari dunia Islam global mengenai “krisis pendengaran” ini.
Tadi kita sudah mendengar dari Pak Marwan Jafar. Ternyata, para pemikir Islam dunia juga gelisah dengan situasi yang sama. Saya kutipkan tiga suara penting yang selaras dengan kegelisahan Habermas:
Pertama, Tariq Ramadan.
Filsuf asal Swiss yang kakeknya pendiri Ikhwanul Muslimin ini sangat keras dalam menyuarakan bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari etika, dan etika berasal dari agama.
“Kita tidak boleh pernah memisahkan atau menceraikan politik dari etika. Dan etika berkaitan erat dengan agama.” ( Tariq Ramadan, Wawancara dengan Al Jazeera (Head to Head, 2014)
Jika elite kita di Sumsel hanya sibuk dengan hitung-hitungan elektoral dan kepentingan ekonomi, tanpa landasan etika agama yang mengajarkan amanah dan keadilan, maka mereka bukan pemimpin; mereka hanya manajer kekuasaan. Ramadan mengingatkan bahwa masyarakat Muslim perlu kembali pada nilai-nilai Islam yang moderat sebagai orientasi etis dalam berpolitik.
Kedua, Syekh Yusuf al-Qaradawi.
Ulama besar asal Mesir yang wafat 2022 lalu, dikenal sangat berpengaruh karena secara tegas menyatakan bahwa Islam dan demokrasi itu sejalan, selama demokrasi dipahami sebagai instrumen partisipasi rakyat yang diawasi nilai-nilai syariat. Al-Qaradawi mengatakan fatwanya soal Islam dan demokrasi sebagai berikut:
“Negara Islam adalah negara yang sipil, seperti negara lainnya, hanya saja ia menjadikan Syariah Islam sebagai rujukannya. Inti demokrasi adalah bahwa rakyat memilih siapa yang memerintah dan memimpin mereka, selama para penguasa tidak mengecewakan mereka.”
( Syekh Yusuf al-Qaradawi, Fatwa on Islam and Democracy (2011)
Di sinilah letak kritik al-Qaradawi kepada post-demokrasi yang dibicarakan Habermas: Ketika elite menarik diri ke sistem teknokratis, mereka telah “mengecewakan rakyat”. Padahal dalam Islam, kewajiban pemimpin adalah amanah untuk melayani, bukan sekadar memenangkan kursi. Al-Qaradawi juga menolak kapitalisme ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang kaya, dan menyerukan keadilan sosial dan pemerataan kekayaan melalui zakat dan larangan monopoli.
Ketiga, Syaikh Rached Ghannouchi.
Pemimpin Partai Ennahda Tunisia ini membuktikan di dunia nyata bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan. Saat partainya memenangkan pemilu pasca-Revolusi 2011, ia justru dengan sadar melepaskan kekuasaan demi menyelamatkan transisi demokrasi. Ia menyatakan:
“Kami melepaskan kekuasaan, tetapi kami menyelamatkan Tunisia. Kami menyelamatkan Tunisia melalui konsensus, kompromi, dan konsesi untuk menghindari perang saudara.”
(Rached Ghannouchi, Wawancara dengan NPR (2015)
Ghannouchi juga dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan dalam politik dan meyakini bahwa Islam serta hak asasi manusia itu kompatibel.
Apa relevansinya untuk kita, di kafe pinggir Musi ini, sore hari?
Tiga tokoh Islam dunia ini mengingatkan kita bahwa politik yang sehat bukanlah monopoli sekuler atau teknokrat. Agama dengan nilai-nilai shura (musyawarah), amanah (tanggung jawab), dan adl (keadilan) memberikan fondasi moral yang justru menjadi penawar bagi birokrasi kering yang dikritik Habermas.
Di konteks Sumatera Selatan:
- Kritik Ramadan soal etika politik: Para legislator yang memotong aspirasi rakyat hanya karena “tidak menguntungkan secara politik” jelas melanggar amanah universal.
- Kritik al-Qaradawi soal “mengecewakan rakyat”: Elite yang sibuk dengan proyek fisik tapi melupakan suara warga 3 Ulu soal banjir dan sanitasi—itu adalah bukti nyata khianat amanah.
- Praktek Ghannouchi melepaskan kekuasaan demi rakyat: Bayangkan jika ada pimpinan partai di Sumsel yang berani mengatakan: “Saya mundur dari jabatan agar demokrasi tetap hidup.” Itu belum pernah terjadi di sini. Tapi bukankah itu contoh ideal yang bisa kita dorong?
Dan satu hal yang tidak boleh kita lupa: Habermas sendiri, di akhir hidupnya, mengakui bahwa ruang publik tidak boleh vakum dari agama. Dalam artikel itu disebutkan bahwa masyarakat modern tidak sepenuhnya meninggalkan agama, melainkan memasuki fase di mana nilai-nilai keagamaan tetap berkontribusi dalam ruang publik melalui proses penerjemahan ke dalam bahasa demokrasi.
Maka jawaban atas “krisis pendengaran” elite bukanlah dengan menjadi sekular atau anti-agama, melainkan dengan menghidupkan kembali politik etis yang pro-rakyat dan terbuka pada nilai-nilai luhur, baik itu nilai lokal kita maupun nilai universal dari agama-agama.
Indra Darmawan: (Mengangguk, hampir berdiri) Terima kasih, Uda. Itu penguatan yang sangat penting. Jadi, berdasarkan Marwan Jafar, Habermas, lalu tiga tokoh Islam dunia ini, kesimpulannya jelas: Elite yang teknokratis tidak akan pernah menyelesaikan masalah rakyat jika mereka menutup telinga. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang etis, musyawarah yang substantif, dan demokrasi yang melayani, bukan sekadar prosedur.
Andi Wijaya: (Tersenyum kecut) Ghannouchi melepaskan kekuasaan demi rakyat… itu level kepemimpinan yang belum pernah kita lihat di republik ini. Tapi setidaknya kita tahu, itu bisa terjadi di dunia nyata.
Juliansyah: (Diam, menatap sisa kopi) Jadi, Kak… kami yang di 3 Ulu ini tidak boleh berhenti menyuarakan amanah itu, walaupun elite di atas sana seperti kata Habermas sudah menarik kedua kakinya dari masyarakat?
Ade Indra Chaniago: (Menghela napas, menunjuk ke langit yang mulai jingga) Tepat sekali. Magrib sebentar lagi. Mari kita ke masjid. Tapi sebelum itu, saya akan sampaikan nasihat terakhir untuk Andi dan Juliansyah…
Andi Wijaya: (Menunjuk ke arah Jembatan Musi 2) Lihat tuh jembatan megah. Bangga memang. Tapi di bawah jembatan itu, ada puluhan keluarga yang hidup di kolong. Mereka hampir tidak punya akses pada proses perencanaan kota. Mereka tidak punya ‘kaki’ di politik. Habermas bilang idealnya elite punya satu kaki di sistem dan satu kaki di masyarakat. Sekarang, dua kakinya sudah di kantor DPRD dan gedung BUMN.
Ade Indra Chaniago: (Menutup buku catatan) Kita harus akui, Habermas juga sadar bahwa demokrasi sudah tertanam dalam keseharian kita. Tapi kalau terus-terus ada ‘perbedaan antara klaim demokrasi dan kenyataan’, maka generasi muda seperti anak-anak Juliansyah nanti akan sinis, bahkan tidak percaya pada suara sendiri. Nah, waktu menunjukkan pukul 17.20, Magrib sebentar lagi. Sebelum kita bubar, saya ingin memberi nasihat untuk dua saudara kita, khususnya untuk Juliansyah dan Andi Wijaya.
Ade Indra Chaniago: (Menatap Andi dan Juliansyah dengan hormat) Dinda Andi, Jangan pernah berhenti menjadi ‘gangguan’ yang konstruktif. Habermas mengajarkan bahwa opini yang menyebar dan kepentingan tersembunyi harus ‘naik ke ranah media dan politik’. Tugasmu adalah menjadi tangga bagi suara-suara itu, walau tangganya sering dipotong. Tapi ingat, jangan hanya jadi pengeras suara amarah. Jadilah juga penterjemah kebijakan. Kuasai data, kuasai aturan. Karena di era post-demokrasi, senjata paling tajam bukan hanya demo, tapi dokumen tuntutan yang tidak bisa dibantah secara yuridis.
Untuk Juliansyah, jangan meremehkan gethuk (musyawarah) kecil di warung kopi. Itulah politik sejati, yang Habermas rindukan. Nasihat saya: catat. Catat setiap janji politisi. Catat setiap anggaran yang dipajang di balai kelurahan. Dalam masyarakat Batak ada falsafah “tunggal panaluan” (tongkat sakti yang menyatukan suara); dalam masyarakat Palembang, kita punya semangat “kewang” (menjaga wilayah adat). Gunakan kearifan lokal itu sebagai perisai. Bangun arsip komunitas. Karena ketika suara anda goyah ingin naik ke publik, arsip itulah yang akan menjadi saksi sejarah.
Ade Indra Chaniago menarik nafas sesaat…
Terakhir, untuk kita semua: Habermas mengingatkan bahwa kita hanya menjadi manusia melalui orang lain. Jadi, jika politik saat ini tenggelam dalam birokrasi kering, maka kewajiban kita adalah menghidupkan kembali pertemuan balai kota dalam versi modern. Baik itu di kafe pinggir Musi, di pondok buruh, atau di beranda masjid. Jangan biarkan suara kita mati karena tidak ada yang mendengar. Mulailah dengan mendengar tetangga kita sendiri.
Indra Darmawan: (Mengangkat cangkir kopi) Setuju, Uda. Untuk suara yang tak pernah padam.
Andi Wijaya & Juliansyah: (Bersamaan, mengangkat cangkir) Untuk rakyat.
Ade Indra Chaniago: (Tersenyum, menunjuk ke langit yang mulai jingga) Magrib. Saatnya mendengar suara yang lebih tinggi lagi. Mari kita ke masjid.
(Mereka beranjak, meninggalkan meja dengan satu cangkir kopi tersisa simbol obrolan yang belum selesai.)
Palembang, 4 Mei 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
