JARI : “Relevansi Materialisme Historis bagi Ekonomi Kerakyatan”
“Tiga gelas kopi, semangkuk pempek kapal selam tampak tersaji di meja kayu di warung sederhana belakang pasar 16 Ilir Palembang.”
Indra Darmawan: (menyesap kopi, lalu meletakkan gelas) Prof Antony, saya membaca ulang paragraf pembuka tulisan Anda tentang Marx. Anda bilang, “Anda tidak membaca Marx seperti Aristoteles atau Kant.” Marx memberi tugas baru pada filsafat: bukan cuma menafsirkan dunia, tapi mengubahnya. Itu menarik, tapi bukankah justru di situlah letak bahayanya? Filsafat yang ingin mengubah dunia sering jatuh menjadi ideologi yang memaksa.
Prof. Antony Budiawan: (tersenyum tipis) Tepat, Indra. Tapi justru itu poin Marx. Dia kecewa pada filsuf sebelumnya yang hanya merenung. Namun, ironisnya, Marx sendiri lalu disalahpahami—baik oleh pengikutnya yang kaku maupun musuhnya yang membencinya. Hambatan utama memahami Das Kapital adalah kita jarang kembali ke teks asli Marx. Kita lebih sering membaca tentang Marx daripada membaca Marx sendiri.
Ade Indra Chaniago: (menyela sambil memotong pempek) Nah, ini masalah klasik di Indonesia. Banyak diskusi tentang Marx berhenti pada stigma Perang Dingin. Padahal, kalau kita baca biografi awalnya—lahir di Trier 1818, keluarga Yahudi yang pindah Protestan, kuliah hukum di Bonn, pernah mabuk dan masuk penjara karena ribut—Marx itu manusia biasa. Bahkan esai awalnya tentang pencurian kayu itu reflektif, bukan doktriner. Dia mulai dari ketidakadilan konkret: rakyat dilarang mengambil kayu di hutan yang dulu bebas.
Prof. Antony Budiawan: Setuju. Di sinilah Marx menarik. Dia percaya kerja adalah esensi manusia. Bukan seperti hewan yang hanya memproduksi untuk kebutuhan langsung. Manusia, dengan kerja, mengubah alam dan mengembangkan dirinya. Tapi kapitalisme dan kepemilikan pribadi membalikkannya: kerja jadi alat perbudakan. Pekerja kehilangan produknya, kehilangan dirinya sendiri. Itu yang disebut alienasi. Di Indonesia, kita lihat buruh pabrik yang lembur 12 jam, tapi hidup di hunian kumuh. Itu alienasi.
Indra Darmawan: Tapi, Prof Antony, bukankah Marx muda itu masih terlalu filosofis? “Komunisme adalah humanisme”—terdengar indah, tapi kabur. Saya lebih tertarik pada Marx dewasa di London yang menulis Das Kapital. Analisis komoditas, nilai guna, nilai tukar, nilai surplus. Itu lebih membumi. Menurut Marx, kapitalis mendapat untung karena tenaga kerja menghasilkan lebih dari upah yang dibayarkan. Itu eksploitasi. Namun, apakah di Indonesia sekarang, konsep kelas masih relevan? Buruh pabrik punya ponsel, bisa naik ojek online. Kelas pekerja sudah terfragmentasi.
Prof. Antony Budiawan: Relevan, tapi harus dibaca ulang. Marx bukan nabi. Dia tidak meramalkan gig economy, platform digital, atau kripto. Tapi metode-nya yang penting: materialisme historis. Bahwa struktur ekonomi menentukan kesadaran, bukan sebaliknya. Lihat saja: di Indonesia, ideologi yang dominan adalah ideologi pemilik modal. Media, pendidikan, bahkan gaya hidup—semua mencerminkan kepentingan kelas penguasa. Itu yang Marx sebut: kelas yang memiliki alat produksi material juga secara bersamaan memiliki alat produksi intelektual.
Ade Indra Chaniago: Tapi, Prof Antony, bagaimana Anda melihat kondisi riil Indonesia saat ini? Jangan-jangan Marx memang penting secara teori, tapi tidak terlalu relevan untuk kebijakan konkret.
Prof. Antony Budiawan: (menatap Sungai Musi, lalu menoleh ke dua rekannya) Baik, saya beri contoh konkret. Pertama, soal kelas menengah. Menurut data, Indonesia kini sudah masuk kategori upper middle income dengan PDB per kapita sekitar US$5.083 per tahun. Tapi proporsi kelas menengah turun drastis: dari 21,5% sebelum pandemi menjadi sekitar 17% sekarang. Sementara kelompok yang rentan jatuh miskin—yang disebut aspiring middle class—melonjak dari 48% menjadi 49,2%. Gabungan keduanya sekitar 66,3% populasi, sekitar 185 juta orang, yang menjadi tulang punggung konsumsi rumah tangga nasional. Ironisnya, lapangan kerja formal justru menyusut di kalangan mereka. Ini alienasi kelas menengah: mereka bekerja keras, tapi posisinya semakin terjepit.
Indra Darmawan: Itu menarik. Jadi meski agregat ekonomi tumbuh, struktur sosialnya justru rapuh?
Prof. Antony Budiawan: Tepat. Kedua, lihat ketimpangan. Rasio Gini memang turun dari 0,375 menjadi 0,363. Tapi ketimpangan di perkotaan masih sangat tinggi, mencapai 0,383, sementara di perdesaan 0,295. Artinya, kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan—di situlah jurang antara si kaya dan si miskin paling lebar. Bahkan provinsi dengan Gini tertinggi adalah Papua Selatan, mencapai 0,426. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis merata.
Ade Indra Chaniago: Lalu bagaimana dengan sektor pertanian, yang selama ini menjadi sandaran rakyat kecil?
Prof. Antony Budiawan: Itu ketiga. Nilai Tukar Petani memang membaik. Desember 2025 tercatat 125,35, naik 1,05% dari bulan sebelumnya. Bahkan sepanjang 2025, NTP naik 3,04% dibanding 2024. Tapi fluktuasinya masih tinggi: Oktober 2025 sempat turun tipis ke 124,33 karena kenaikan indeks harga yang dibayar petani lebih cepat dari indeks harga yang diterima. Artinya, kesejahteraan petani masih sangat tergantung pada harga komoditas yang tidak stabil. Ini yang Marx sebut sebagai kontradiksi internal kapitalisme: sistem produksi yang sangat efisien tapi juga sangat rapuh terhadap guncangan.
Indra Darmawan: Nah, di sinilah saya ingin menanyakan pandangan Bung Hatta. Beliau juga membaca Marx, tapi tidak serta-merta menerima begitu saja. Apa bedanya?
Prof. Antony Budiawan: Pertanyaan bagus, Indra. Bung Hatta memang membaca Marx—dan banyak pemikir Eropa lainnya—saat belajar di Belanda. Tapi ia tidak menjadi Marxis ortodoks. Ia melihat bahwa kondisi Indonesia adalah perpanjangan tangan dari kapitalisme global. Maka ia menggagas koperasi sebagai jalan tengah: bukan kapitalisme murni, bukan juga komunisme ala Soviet. Faisal Basri pernah menjelaskan, “Menurut Hatta, koperasi merupakan gerakan menghimpun kekuatan rakyat yang berserakan dan tidak terorganisir di masa penjajahan untuk menghadapi kaum kapitalis.” Hatta bahkan merancang tiga pilar koperasi: produksi dipegang petani, perdagangan oleh syarikat dagang rakyat, dan lembaga keuangan rakyat agar uang tidak mengalir ke kota dan membuat rakyat kekurangan darah.
Ade Indra Chaniago: Jadi Hatta semacam sintesis antara Marx dan realitas Indonesia?
Prof. Antony Budiawan: Bisa dibilang begitu, Ade. Hatta tidak anti-Marx, tapi ia sadar bahwa Marx lahir dari konteks Eropa abad ke-19. Maka ia mengembangkan ekonomi kerakyatan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila: usaha bersama, kekeluargaan, gotong-royong. Dan ini dilanjutkan oleh Prof Mubyarto, yang disebut-sebut sebagai penggagas Ekonomi Pancasila. Mubyarto menekankan bahwa teori ekonomi Barat yang deduktif tidak cukup; perlu pendekatan induktif-empiris, langsung turun ke desa-desa, berinteraksi dengan petani miskin, untuk menemukan teori yang sesuai dengan budaya Indonesia.
Indra Darmawan: Tapi apakah kebijakan ekonomi sekarang sudah sejalan dengan semangat itu? Pemerintahan Prabowo, misalnya, meluncurkan paket stimulus 8+4+5 : delapan program akselerasi 2025, empat program lanjutan 2026, lima program khusus penciptaan lapangan kerja. Ada bantuan pangan, subsidi asuransi pekerja daring, padat karya tunai. Apakah itu cukup?
Prof. Antony Budiawan: Itu langkah taktis yang baik, tapi belum menyentuh akar masalah. Program seperti Makan Bergizi Gratis dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan anggaran Rp335 triliun itu penting untuk jaring pengaman sosial. Tapi tanpa perubahan struktur kepemilikan—tanpa mengembalikan alat produksi kepada rakyat, seperti yang diimpikan Marx—alienasi akan terus berulang. Pekerja tetap hanya menjadi alat, bukan subjek.
Ade Indra Chaniago: Lalu solusinya? Apakah kita perlu revolusi?
Prof. Antony Budiawan: (tersenyum) Tidak. Indonesia tidak perlu revolusi berdarah. Tapi perlu gerakan de-alienasi. Kembalikan makna kerja pada martabat manusia. Perkuat koperasi, seperti yang diajarkan Bung Hatta. Beri pekerja kekuatan tawar, kepemilikan bersama atas alat produksi skala kecil. Marx mengajarkan bahwa manusia tidak bisa bekal jika ia masih sibuk bertahan hidup. Hanya ketika kebutuhan dasar terpenuhi, ia bisa menjadi manusia seutuhnya—berburu ide di pagi hari, memancing kebijaksanaan di sore hari, dan mengkritik kuasa di malam hari. Itu humanisme sejati. Dan itu, menurut saya, relevan sekali untuk Indonesia hari ini.
Indra Darmawan:
Jadi, Prof Antony, Anda ingin Palembang menjadi laboratorium humanisme ala Marx yang sudah dimodifikasi Bung Hatta dan Mubyarto?
Prof. Antony Budiawan: Kenapa tidak? Marx lahir di Trier yang kecil, belajar di Berlin yang hiruk-pikuk, dan diasingkan ke London. Pemikiran besar lahir dari pinggiran. Dan Palembang, dengan sejarah kerajaan, kolonialisme, dan industri modernnya, adalah tempat yang tepat untuk bertanya: Bagaimana kita mengubah dunia, bukan sekadar menafsirkannya?
Ade Indra Chaniago: (mengangkat gelas kopi) Maka untuk itu, mari kita kembali ke Marx. Tapi dengan kritis, tanpa memuja atau membenci. Dan jangan lupa, kita juga harus kembali ke Bung Hatta, ke Mubyarto, ke akar budaya kita sendiri.
Indra Darmawan: Setuju. Dan jangan lupa tambah pempek.
(Mereka tertawa, hujan di Palembang semakin reda, dan diskusi berhenti karena langit memberikan isyarat sebentar lagi azan maghrib berkumandang.)
Palembang, 18 April 2026
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
