JARI: Manusia Dilahirkan di Indonesia Terbelenggu?
Warung kopi “Kopi Musi” di sudut Pasar 16 Palembang mulai ramai oleh pembeli sore. Di pojok belakang, sebuah meja kayu tua dikelilingi kursi plastik. Ade Indra Chaniago dan Indra Darmawan duduk bersisian, di hadapan mereka Ferry Lesmana, Juliansyah, dan Andi Wijaya. Seorang abang penjual kopi menyodorkan lima gelas kopi hitam pekat. Asap mengepul. Di kejauhan, deru pasar dan suara tukang becak berbaur dengan alunan suara azan Maghrib yang baru saja usai.
Ferry Lesmana: (menyesap kopi, lalu meletakkan gelas dengan agak keras) Uda, saya baru saja baca artikel tentang Rousseau. Kontrak Sosial. Katanya manusia dilahirkan bebas, tapi di mana-mana terbelenggu. Saya baca itu sambil mikirin nasib tetangga saya di Musi Banyuasin sawahnya hilang, rumahnya digusur, suaranya tak pernah didengar. Di mana letak “kontrak sosial” itu, Uda?
Ade Indra Chaniago: (tersenyum tipis, mengangkat gelas) Rousseau menulis itu tahun 1762, Ferry. Tapi pertanyaanmu sama persis dengan yang dia tanyakan dua setengah abad lalu. Kontrak Sosial adalah upaya menjawab: bagaimana manusia bisa tetap bebas sambil hidup dalam masyarakat yang teratur. Tapi yang membuat Rousseau kontroversial dan sekaligus menarik adalah konsep kehendak umum (volonté générale). Menurutnya, ketika kita masuk dalam kontrak sosial, kita melepaskan kebebasan individu kita ke dalam kehendak kolektif yang diarahkan pada kebaikan bersama.
Andi Wijaya: (menyela, nada suara meninggi) Nah, itu yang saya takutkan, Uda! “Kehendak umum” itu bisa jadi kedok. Rousseau bilang warga negara bisa dipaksa untuk bebas kalau dia tidak bertindak sesuai kehendak umum, dia dipaksa melakukannya. Itu bukan kebebasan, itu kediktatoran dengan baju demokrasi! Saya ingat Demokrasi Terpimpin-nya Bung Karno semua atas nama “kehendak rakyat,” tapi rakyatnya justru dibungkam.
Indra Darmawan: (mengangguk, membuka buku catatan) Andi, kamu tepat. Dan di sinilah perbedaan mendasar antara Bung Hatta dan Bung Karno. Hatta menolak Demokrasi Terpimpin karena baginya itu adalah kediktatoran. Dalam pandangan Hatta, demokrasi harus bottom-up dari rakyat, bukan dari negara. Sementara Bung Karno, seperti yang ditulis dalam sebuah analisis, melihat negara sebagai cerminan “Kehendak Umum”-nya Rousseau—negara adalah Rakyat dengan R besar. Maka negara menjadi pusat segalanya. Hatta justru melihat kolektivisme sebagai usaha bersama, bukan kepemilikan negara, tapi koperasi, kerja sama sukarela yang berakar pada nilai-nilai demokratis.
Juliansyah: (mengusap kumisnya) Saya setuju dengan Bung Hatta. Tapi saya juga ingat ajaran Buya Hamka. Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengingatkan bahwa pemimpin adalah amanah, bukan hadiah. Musyawarah itu bukan sekadar formalitas, itu kewajiban moral. Buya Hamka juga mengatakan bahwa demokrasi kita punya akar dalam Islam karena Islam mengajarkan musyawarah dan keadilan. Tapi lihat sekarang: musyawarah hanya jadi seremonial. Kehendak umum? Yang ada kehendak segelintir orang di DPR.
Ferry Lesmana: (menepuk meja) Jul, kamu bicara tentang DPR, saya jadi ingat kasus UU Cipta Kerja kemarin. Ribuan buruh turun ke jalan. Mahasiswa demo di mana-mana. Tapi DPR tetap sahkan. Itu “kehendak umum” versi siapa? Rakyat sudah bicara, tapi suara mereka diabaikan. Rousseau sendiri memperingatkan bahaya kelompok kepentingan, dia bilang, untuk menjaga kehendak umum tetap murni, kita harus melawan pembentukan kelompok dalam masyarakat karena kepentingan parsial bisa mengaburkan kepentingan umum. Tapi di Indonesia, justru kelompok kepentingan itulah yang menguasai DPR!
Andi Wijaya: (menyambung) Itu baru satu contoh, Ferry. Coba lihat kasus Rempang di Kepulauan Riau. Rakyat digusur untuk proyek eco-city. Mereka sudah memilih, mereka sudah protes, tapi aparat tetap datang. Di Papua, kasus Kembru berdarah—rakyat hanya ingin didengar, tapi yang mereka dapat adalah peluru. Di Sumba, kebijakan pembangunan yang tidak melibatkan rakyat berakibat fatal bagi kemaslahatan mereka. Di mana letak kedaulatan rakyat kalau rakyat sendiri tidak pernah diajak memutuskan nasibnya?
Ade Indra Chaniago: (menghela napas panjang) Saudara-saudara, Rousseau sebenarnya sudah memperingatkan semua ini. Dia membedakan dengan tegas antara kehendak semua (volonté de tous) yang hanyalah jumlah dari kepentingan individu dengan kehendak umum (volonté générale) yang selalu diarahkan pada kebaikan bersama. Tapi di Indonesia, yang terjadi justru kehendak semua kepentingan individu dan kelompok yang menang, sementara kehendak umum ditinggalkan. Rousseau juga mengingatkan bahwa pemerintah selalu cenderung melawan kedaulatan rakyat, karena kehendak khusus para penguasa selalu ingin mengesampingkan kehendak umum. Itu sebabnya dia menekankan: rakyat harus secara teratur berkumpul untuk mengevaluasi pemerintah, dan jika perlu, membubarkannya. Di Indonesia, kita punya Pemilu lima tahun sekali, tapi apakah itu cukup? Apakah rakyat benar-benar punya kuasa untuk “membubarkan” pemerintah yang korup?
Juliansyah: (mengangkat jari) Saya teringat KH. Ahmad Dahlan. Beliau mengajarkan bahwa musyawarah harus dilakukan dengan hati yang sabar, mencari kebenaran, tidak boleh jemu sampai mendapatkan kebenaran dan persatuan yang hakiki. Beliau juga mengkritik keras sikap egoisme. Tapi sekarang, musyawarah di DPR hanya formalitas. Yang menang bukan kebenaran, tapi suara terbanyak—dan suara terbanyak itu sering dibeli.
Indra Darmawan: (menambahkan) Dan jangan lupa M. Natsir. Beliau menolak demokrasi modern yang berakar pada budaya sekuler Barat karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi Natsir juga menolak kediktatoran, dia menyebut Demokrasi Terpimpin Soekarno sebagai kediktatoran yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Natsir ingin demokrasi yang berlandaskan moral dan ketuhanan. Tapi di Indonesia sekarang, demokrasi kita kehilangan moral, ia hanya menjadi ajang bagi politisi untuk memperkaya diri.
Ferry Lesmana: (menyambar) Itu yang saya rasakan, Bang Indra! Di desa saya, politik uang merajalela. Caleg datang bagi-bagi amplop, janji-janji manis. Begitu terpilih, mereka hilang. Lalu empat tahun kemudian, datang lagi dengan amplop baru. Itu bukan demokrasi, itu siklus penipuan! Rousseau bilang kedaulatan tidak bisa diwakilkan. Tapi di sini, kita hanya bisa memilih wakil, lalu wakil itu berkhianat. Di mana solusinya?
Ade Indra Chaniago: (tersenyum, menatap Ferry) Rousseau menawarkan solusi radikal: demokrasi langsung. Di Athena, 40.000 warga berkumpul dan memutuskan sendiri. Tapi di negara sebesar Indonesia, itu tidak praktis. Lalu bagaimana? Beberapa pemikir modern menawarkan pengundian (sortition) memilih warga secara acak untuk duduk dalam majelis kebijakan, seperti yang dilakukan di Irlandia untuk masalah aborsi, atau di Prancis pasca Rompi Kuning. Tapi di Indonesia, apakah kita percaya pada sesama warga? Apakah kita percaya pada sistem?
Andi Wijaya: (tertawa pahit) Percaya? Uda, saya sudah kehilangan kepercayaan pada hampir semua lembaga. Polisi? Tidak. Hakim? Tidak. DPR? Jangan ditanya. Yang saya percaya hanya orang-orang kecil seperti Mang Rasyid di Jakabaring, mereka yang jujur, yang tetap berjualan meskipun negara tak pernah memihak mereka.
Juliansyah: (mengambil sebatang rokok, lalu menahannya) Saya justru teringat Imam Al-Ghazali. Beliau berkata: kekuasaan adalah nikmat sekaligus amanat dari Allah. Pemimpin yang adil akan memperoleh kebahagiaan abadi, yang mengkhianati akan terjerumus dalam kesengsaraan. Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa keadilan tidak akan ada jika pemimpin tidak punya sifat qana’ah rasa cukup. Sekarang, pemimpin kita sibuk pamer harta, anak sekolah di luar negeri, istri belanja di Singapura. Qana’ah sudah hilang. Yang ada adalah thama’ ketamakan.
Ferry Lesmana: (menyala, suara meninggi) Dan jangan lupa Ibnu Taimiyah! Beliau mengatakan keadilan adalah penopang pemerintahan. Tanpa keadilan, negara akan runtuh. Beliau juga mengatakan tegaknya keadilan tidak mungkin tanpa kerja sama, manusia berkumpul membentuk komunitas politik dan menunjuk pemimpin untuk mewujudkan kebermanfaatan bersama. Tapi pemimpin kita sekarang tidak menetapkan tujuan bersama—mereka menetapkan tujuan sendiri, tujuan partai, tujuan kantong pribadi.
Indra Darmawan: (membuka buku lagi) Saya tambahkan satu lagi dari Tan Malaka. Dalam Aksi Massa, Tan Malaka menulis bahwa Rousseau mengajarkan kontrak sosial sebagai senjata melawan autokrasi, raja hanya boleh memerintah selama ia berbuat sesuai perjanjian, rakyat harus menentangnya bila perjanjian itu dilanggar. Tan Malaka juga mengingatkan bahwa merdeka bukan berarti menjalankan kemauan sendiri tanpa batas, merdeka selalu ada batasnya. Tapi sekarang, justru para penguasa yang tidak punya batas. Mereka merasa segalanya boleh.
Andi Wijaya: (mengangkat gelas kopi, lalu menaruhnya kembali) Saya setuju dengan semua itu, tapi saya ingin kembali ke akar. Rousseau bilang manusia dilahirkan bebas. Tapi di Indonesia, apakah kita benar-benar pernah merasakan kebebasan itu? Buya Hamka mengajarkan bahwa keadilan sosial wajib dilaksanakan oleh pemimpin atas tiga hal: persamaan, kemerdekaan, dan penghormatan atas hak. Tapi di mana persamaan? Petani karet di OKI digusur tanpa ganti rugi layak. Buruh di Jakarta dibayar UMR yang tak pernah cukup. Nelayan di pesisir kehilangan laut karena tambak udang. Di mana kemerdekaan mereka?
Ade Indra Chaniago: (diam sejenak, menatap kelima orang di hadapannya) Saudara-saudara, saya ingin mengutip satu kalimat Rousseau yang paling saya renungkan: “Di mana keadilan dan kebebasan adalah segalanya, ketidaknyamanan tidak berarti apa-apa”. Artinya, kalau keadilan dan kebebasan benar-benar ditegakkan, maka pengorbanan kecil—seperti membayar pajak, seperti mengikuti aturan tidak terasa berat. Tapi di Indonesia, keadilan dan kebebasan hanya slogan. Yang ada adalah ketidaknyamanan bagi rakyat kecil, dan kenyamanan bagi para penguasa.
Ia berhenti, menyesap kopinya yang mulai dingin.
Ade Indra Chaniago: (melanjutkan) Rousseau juga mengajarkan bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dihancurkan. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Tapi di Indonesia, kedaulatan itu telah dirampas sedikit demi sedikit, oleh politisi, oleh pengusaha, oleh birokrat. Yang tersisa adalah demokrasi prosedural, kita punya Pemilu, kita punya DPR, tapi rakyat tidak pernah benar-benar berkuasa.
Ferry Lesmana: (suara lirih) Lalu apa yang harus kita lakukan, Uda?
Ade Indra Chaniago: (tersenyum tipis) Rousseau memberikan jawaban yang sederhana namun berat: rakyat harus berkumpul. Secara teratur. Sebagai badan yang berdaulat. Karena begitu rakyat berkumpul secara sah, semua yurisdiksi pemerintah berakhir. Tapi di Indonesia, kita sudah lupa cara berkumpul untuk urusan politik, kita hanya berkumpul untuk arisan, pengajian, atau pesta pernikahan. Kita perlu menghidupkan kembali tradisi musyawarah desa, rembug warga, diskusi-diskusi kecil seperti yang kita lakukan sekarang di warung kopi ini. Dari sinilah perlawanan terhadap pengkhianatan demokrasi dimulai.
Juliansyah: (mengangguk perlahan) Saya setuju, Uda Ade. Tapi kita juga butuh pemimpin yang takut pada Tuhan. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa kekuasaan penguasa hanyalah amanah dari Tuhan. Pemimpin yang baik harus mendengarkan nasihat ulama agar tidak tergelincir. Tapi sekarang, ulama juga banyak yang terjebak politik praktis, mereka lebih sibuk mendukung calon daripada mengingatkan penguasa.
Andi Wijaya: (menyambung) Dan jangan lupa Hasan Al-Bashri, tokoh sufi yang juga dikenal karena kritik sosialnya terhadap penguasa. Beliau sering menyerukan penegakan keadilan dan mengingatkan para pemimpin agar memerintah dengan takut kepada Allah. Tapi sekarang, para pemimpin kita lebih takut pada polling daripada takut pada Tuhan.
Indra Darmawan: (menghela napas) Saya jadi ingat cerita tentang Bung Hatta. Ketika ditanya mengapa dia hidup sederhana meskipun pernah menjadi Wakil Presiden, Hatta menjawab: “Kekuasaan adalah amanah, bukan untuk diperkaya.” Hatta juga mengajarkan bahwa koperasi adalah fondasi demokrasi ekonomi, rakyat harus punya kekuatan ekonomi agar tidak tergantung pada politik uang. Tapi sekarang, koperasi mati, yang hidup adalah konglomerasi.
Ferry Lesmana: (mengangkat gelas kopinya) Baiklah, Saudara-saudara semua. Saya simpulkan dari diskusi kita sore ini: Rousseau mengajarkan kontrak sosial dan kehendak umum, tapi di Indonesia, kehendak umum telah dirampas oleh kepentingan segelintir orang. Bung Hatta mengajarkan demokrasi dari bawah, tapi yang terjadi adalah demokrasi dari atas. Buya Hamka mengajarkan musyawarah dan keadilan, tapi musyawarah hanya formalitas. KH. Ahmad Dahlan mengajarkan mencari kebenaran, tapi kebenaran kalah oleh uang. M. Natsir mengajarkan demokrasi bermoral, tapi moral telah hilang. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, tapi amanah dikhianati. Ibnu Taimiyah mengajarkan keadilan sebagai penopang negara, tapi keadilan hanya untuk yang berduit. Tan Malaka mengajarkan perlawanan terhadap penguasa yang ingkar janji, tapi rakyat takut melawan. Hasan Al-Bashri mengajarkan kritik pada penguasa, tapi kritik dibungkam dengan UU ITE.
Ia berhenti, menarik napas panjang.
Ferry Lesmana: Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal: di mana letak kontrak sosial itu? Jawabannya: kontrak sosial itu telah dilanggar. Oleh para penguasa. Oleh para politisi. Oleh sistem yang korup. Dan kita, rakyat, adalah pihak yang dirugikan.
Ade Indra Chaniago: (tersenyum, mengangkat gelas kopinya) Tapi ingat, Ferry: Rousseau tidak pernah mengatakan bahwa kontrak sosial adalah dokumen sekali jadi. Ia adalah proses yang terus-menerus. Setiap kali rakyat berkumpul, setiap kali kita bicara, setiap kali kita menuntut keadilan, kita sedang menegosiasikan ulang kontrak sosial itu. Dan di warung kopi ini, di Pasar 16 Palembang, kita sedang melakukannya. Mungkin tidak akan mengubah Indonesia dalam semalam. Tapi setidaknya, kita tidak diam.
Lima gelas kopi hampir habis. Senja mulai berganti malam. Lampu-lampu pasar mulai menyala satu per satu. Di kejauhan, suara azan Isya mulai berkumandang.
Ade Indra Chaniago: (berdiri, merapikan kemejanya) Saya tutup dengan satu pesan: Demokrasi bukanlah hadiah yang diberikan oleh penguasa. Ia adalah hak yang harus diperjuangkan setiap hari, oleh setiap warga, di setiap sudut negeri ini. Jangan pernah menyerah. Karena seperti kata Rousseau: manusia dilahirkan bebas dan meskipun di mana-mana terbelenggu, kita tetap wajib berjuang untuk membebaskan diri.
Juliansyah: (tersenyum, mengangkat kedua tangan) Aamiin.
Ferry Lesmana: (tersenyum pertama kali sore itu) Saya pulang ke Musi Banyuasin besok, Uda. Saya akan ceritakan diskusi ini ke saudara saya dan tetangga-tetangga disana. Mungkin mereka juga perlu tahu bahwa di Palembang, masih ada orang yang peduli.
Andi Wijaya: (mengangguk) Dan saya akan tulis ini, Uda. Biar orang lain tahu bahwa demokrasi yang hilang akal masih bisa ditemukan kembali—di warung kopi, di pasar, di antara kita yang masih percaya pada keadilan.
Mereka beranjak. Di kejauhan, Sungai Musi mengalir tenang menyaksikan. Lima jiwa melangkah keluar dari warung kopi, membawa pertanyaan yang sama—tapi kali ini, dengan secercah jawaban di hati.
Palembang, 23 Juni 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
