JARI: Ketika Negara Melahirkan Koruptor
Warung kopi sederhana milik Wak Dolah di depan gerbang Perum Griya Asri, Gandus, Palembang. Senja mulai merambat. Sebuah meja kayu panjang di bawah pohon rambutan menjadi tempat duduk empat orang: Ade Indra Chaniago, Indra Darmawan, Ferry Lesmana, dan Juliansyah. Wak Dolah, pemilik warung, sesekali menyelipkan komentar sambil menyeduh kopi.
Ferry Lesmana: (membuka koran dan menghela napas panjang) “Pejabat negara sibuk memperkaya diri, politisi hanya mampu memberikan pendapatan dari skandal maraknya koruptor…” Kalimat dari artikel ini rasanya seperti bacaan wajib harian kita sekarang. Wak Dolah, kopinya masih panas?
Wak Dolah: (sambil menyodorkan cangkir) Panas, Ferry. Tapi panasnya kopi kalah sama panasnya berita korupsi tiap hari. Kemarin saya nonton di TV, kasus MBG itu sudah enam tersangka. Program makan bergizi gratis buat rakyat, malah jadi lahan makan bergizi buat pejabat.
Ade Indra Chaniago: (mengangguk pelan) Itulah yang disebut Montesquieu sebagai hilangnya “otoritas yang jelas” dari hati nurani. Penulis artikel ini mengutip Cas Wouters “hati nurani telah kehilangan otoritasnya yang jelas.” Tapi saya setuju dengan kritik penulis: kapan sebenarnya zaman keemasan moral itu? Montesquieu sendiri pada tahun 1729 harus menyerahkan peralatan makan emasnya sebagai pungutan kepada petani Brabant yang ditunjuk sebagai petugas bea cukai. Korupsi bukan fenomena baru. Yang baru adalah skala dan sistemiknya.
Indra Darmawan: (menepuk meja pelan) Tepat, Uda. Mari kita lihat datanya. Dari tahun 1990 saja kita sudah punya catatan panjang. Kasus pembobolan Bank Duta oleh Dicky Iskandar Dinata di awal 1990-an merugikan negara Rp811 miliar dengan kurs dolar saat itu masih Rp2.000, itu jumlah yang luar biasa. Lalu Eddy Tansil membobol Bapindo Rp1,3 triliun dan kabur dari penjara pada 1996. Asabri dibobol Rp410 miliar dari 1995 sampai 1997. Dana Perumnas dan Jamsostek bocor Rp715 miliar. Ini semua sebelum reformasi, Ferry. Sebelum era KPK.
Ade Indra Chaniago: (menimpali sambil menyesap kopi) Dan di sinilah kita perlu meminjam kacamata John Sidel, Indra. Sidel, dalam kajiannya tentang politik lokal di Indonesia dan Filipina, menyebut fenomena ini sebagai “local bossism” atau kekuasaan tuan tanah lokal. Menurut Sidel, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang digulirkan pasca-Reformasi, alih-alih membersihkan politik, justru melahirkan oligarki lokal yang kuat. Para “bos lokal” ini tidak membeli suara rakyat untuk sekadar menang. Mereka membeli suara sebagai investasi jangka panjang untuk menguasai akses anggaran daerah dan proyek-proyek strategis. Begitu duduk di kursi DPR atau kepala daerah, mereka tidak sedang “kembali modal” secara kebetulan mereka menjalankan strategi yang sudah diperhitungkan. Sidel menyebut efeknya sebagai “electoral lock-in” atau penguncian elektoral: karena uang dan mesin birokrasi sudah di tangan mereka, mereka akan terpilih terus menerus, apapun rekam jejak kriminalnya. Rakyat kehilangan pilihan. Jadi, ketika Wak Dolah bilang korupsi terasa terstruktur dan tersistem, itu bukan perasaan semata itu adalah desain politik yang dibaca dengan sangat jelas oleh Sidel.
Juliansyah: Tapi setelah reformasi, Uda, bukannya lebih baik? Saya ingat e-KTP, kerugian negara Rp2,3 triliun. Mantan Ketua DPR Setya Novanto terlibat. Lalu ada kasus korupsi di PT DI dengan kerugian Rp205 miliar lebih. Dan sekarang MBG program yang seharusnya memberi makan anak-anak miskin, malah jadi ajang jual-beli titik dapur. Dadan Hindayana diduga menerima uang dari pihak swasta yang menjual titik SPPG, diberikan secara tunai berkala sejak 2025.
Wak Dolah: (menyela sambil mengelap gelas) Saya jadi ingat kata Buya Hamka, Uda. Beliau pernah bilang, “Berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian”. Tapi mana berani? Yang ada malah berani korupsi, berani curang, berani pamer harta.
Indra Darmawan: (menyambung sambil membetulkan letak piring kue) Dan kalau kita bicara soal “berani pamer harta” dan “membuka jalan bagi keluarga”, Wak Dolah, kita tidak bisa lepas dari kritik sosiolog klasik, Max Weber. Weber membayangkan birokrasi yang ideal sebagai mesin yang rasional, profesional, dan netral diatur oleh aturan tertulis, bukan oleh hubungan pribadi. Tapi di Indonesia, birokrasi itu telah termakan oleh apa yang disebut Weber sebagai “patrimonialisme”. Artinya, di balik seragam dinas dan peraturan pemerintah, praktiknya masih feodal. Jabatan publik tidak dipandang sebagai amanah profesional, melainkan sebagai “tanah kekuasaan” pribadi yang bisa diwariskan kepada keluarga, atau disewakan kepada kerabat untuk mengambil keuntungan. Pegawai negeri sibuk mengumpulkan kekayaan pribadi karena loyalitas mereka tidak lagi tertuju pada aturan abstrak negara, tetapi pada atasan politik atau “tuan” yang mengangkat mereka. Itulah kenapa ketika seorang pejabat naik jabatan, anaknya langsung sekolah di luar negeri, istrinya belanja di Singapura karena dalam logika patrimonial Weber, kekuasaan publik adalah hak milik privat yang sah untuk dieksploitasi. Itu bukan kegagalan individu, itu adalah penyimpangan struktural dari cita-cita birokrasi Weberian.
Ade Indra Chaniago: Wak Dolah tepat sekali mengingatkan Buya Hamka. Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengkritik keras kesewenang-wenangan penguasa dan penyalahgunaan kekuasaan. Beliau menekankan bahwa keadilan adalah nilai fundamental dalam Islam yang harus diimplementasikan secara konkret dalam sistem politik dan struktur sosial. Bahkan Buya Hamka pernah mengungkap adanya upaya partai berkuasa yang menjadikan anggotanya yang menjabat untuk melakukan korupsi demi memenuhi keuangan partai. Itu sudah beliau saksikan sejak era 1950-an!
Ferry Lesmana: Tapi penulis artikel ini justru memperingatkan agar kita tidak begitu saja menyerahkan segalanya pada negara. “Jika memang benar terjadi kemerosotan moral yang menyeluruh, maka seruan untuk meningkatkan kekuasaan negara sama saja dengan warga negara yang tidak bermoral dipanggil untuk tertib oleh pemerintah yang korup.” Montesquieu mengingatkan bahwa kekuasaan harus dibagi legislatif, eksekutif, yudikatif saling mengawasi.
Indra Darmawan: (menyesap kopi) Itu teori yang indah, Ferry. Tapi di Indonesia, pemisahan kekuasaan itu seperti pagar bambu bisa dilompati siapa saja. Lihat saja kasus korupsi yang mangkrak di kepolisian. ICW mencatat puluhan kasus besar yang tidak pernah tuntas. Siapa yang mengawasi pengawas? Montesquieu sendiri bertanya: “Jika tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada negara itu sendiri, maka harus ada bentuk pengendalian diri dalam sistem politik”. Tapi pengendalian diri itu hilang.
Juliansyah: Kembali lagi ke Tan Malaka. Dalam bukunya Aksi Massa, beliau menekankan pentingnya perjuangan kolektif yang terorganisir, strategis, dan ideologis. Tan Malaka tidak pernah berpikir untuk melakukan korupsi yang ada di pikirannya adalah bagaimana memerdekakan Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Bandingkan dengan politisi sekarang. Sejarawan Harry Poeze bahkan mengatakan perbedaan mencolok antara politisi masa kini dengan Tan Malaka adalah soal korupsi.
Wak Dolah: (duduk ikut di kursi kayu) Saya dulu sering dengar cerita Bung Hatta dari ayah saya. Kata beliau, Hatta itu hidup sederhana banget. Waktu jadi wakil presiden, rumahnya kecil, tidak berani menerima hadiah dari siapa pun. Sekarang? Pejabat baru naik jabatan, langsung beli mobil mewah. Anaknya sekolah di luar negeri. Istrinya belanja di Singapura. Itu uang dari mana, Uda?
Ade Indra Chaniago: (tersenyum pahit) Bung Hatta adalah contoh nyata dari apa yang disebut Montesquieu sebagai “pengendalian diri” self-restraint. Hatta paham bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan komoditas. Tapi lihat sekarang: anggota parlemen mengumpulkan biaya kehadiran tanpa hadir dalam rapat. Pejabat memperkaya diri. Polisi, yang seharusnya memulihkan ketertiban, malah tidak bisa dipercaya. Penulis artikel ini benar: “Korupsi! Hadirin sekalian, kita telah tersesat.” Dan kita tersesat bukan karena kita bodoh, tapi karena kita membiarkan logika Sidel tentang investasi politik dan logika Weber tentang patrimonialisme berjalan tanpa perlawanan.
Ferry Lesmana: Tapi penulis juga mengatakan bahwa di Belanda, sistemnya berfungsi—kasus penipuan diungkap, parlemen mengawasi eksekutif, pemisahan kekuasaan berjalan. Mengapa di Indonesia tidak?
Indra Darmawan: Karena di sini kekuasaan tidak terbagi, Ferry, ia terkonsentrasi. Montesquieu memperingatkan: konsentrasi kekuasaan mendorong korupsi dan kesewenang-wenangan, karena jika semua kendali berada di satu tangan, penyalahgunaan kekuasaan tidak dapat diperbaiki. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif terlalu kuat, legislatif terlalu lemah, dan yudikatif sering tunduk. Korupsi e-KTP melibatkan ketua DPR artinya legislatif sendiri yang korup. Kasus MBG melibatkan kepala badan yang baru dibentuk artinya eksekutif yang korup. Siapa yang mengawasi?
Juliansyah: Nurcholish Madjid pernah mengingatkan kita tentang bahaya kemerosotan moral. Beliau adalah guru pluralisme, tapi juga guru integritas. Cak Nur hidup sederhana, tidak pernah mencari kekayaan dari jabatan. Beliau mengajarkan bahwa keberanian moral adalah nothing to lose. Tapi sekarang, tampaknya keberanian moral justru everything to gain dengan cara korupsi.
Wak Dolah: (mengangkat cangkir kopi) Saya ini orang kecil, Uda. Tapi saya tahu, kalau warung saya curang, timbaan kopi saya kurangi, gula saya campur, pelanggan pergi. Tapi pejabat curang, malah naik pangkat. Itu yang membuat saya putus asa.
Ade Indra Chaniago: (menatap Wak Dolah dengan serius) Jangan putus asa, Wak Dolah. Penulis artikel ini justru memberi kita jalan keluar. Montesquieu mengingatkan: “Kepatuhan terhadap kekuasaan justru membuat semua kepentingan menjadi individual”. Jika kita terus bergantung pada negara untuk mengatur segalanya, kita justru kehilangan tanggung jawab pribadi. Kebebasan bukanlah hak yang diperoleh, melainkan kewajiban, beban berat yang tak terhindarkan. John Sidel mengajarkan bahwa sistem itu nyata, tapi Max Weber mengingatkan bahwa birokrasi bisa dibangun ulang jika kita menuntut akuntabilitas publik, bukan sekadar mencari “bos” baru. Perlawanan terhadap sistem korup tidak harus dimulai dari istana, tapi dari warung kopi ini.
Indra Darmawan: Artinya, kita tidak bisa hanya menunggu KPK atau Kejaksaan. Kita sebagai warga negara harus aktif mengawasi. Tan Malaka mengajarkan aksi massa gerakan kolektif yang terorganisir. Buya Hamka mengajarkan keberanian moral. Cak Nur mengajarkan integritas. Bung Hatta mengajarkan kesederhanaan dan pengendalian diri. Sidel memberi kita peta tentang musuh, Weber memberi kita cermin tentang birokrasi, dan kita harus menjadi penjaga gerbangnya.
Ferry Lesmana: Tapi bagaimana dengan peran negara? Penulis mengatakan: “Negara memiliki fungsi penting dalam mengendalikan kebiasaan buruk individu warganya.” Tapi kemudian juga mengatakan: “Sistem bekerja lebih baik jika kekuasaannya lebih kecil”. Bukankah itu kontradiktif?
Ade Indra Chaniago: Bukan kontradiksi, Ferry, itu keseimbangan. Montesquieu mengajarkan bahwa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, “seseorang harus mengatur segala sesuatunya sedemikian rupa sehingga kekuasaan tetap terkendali dengan kekuasaan lainnya”. Negara perlu kuat untuk menegakkan hukum, tetapi perlu dibatasi agar tidak menjadi lalim. Korupsi hanya ada ketika satu kekuasaan tidak lagi dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan lainnya. Sidel menunjukkan bagaimana kekuasaan lokal dimonopoli, Weber menunjukkan bagaimana birokrasi dimanipulasi. Melawan keduanya berarti kita harus membangun kembali ruang publik dari akar rumput.
Juliansyah: (mengambil buku catatan dari tas) Saya setuju, Uda. Tapi saya khawatir. Lihat kasus MBG: Dadan Hindayana memberikan akses khusus kepada Glory Sihombing untuk memperoleh titik SPPG, lalu Glory menjual titik itu ke mitra, dan memberikan uang ke Dadan. Ini bukan hanya korupsi, ini adalah sistem yang dibangun dari atas untuk memperkaya segelintir orang. Sementara anak-anak miskin yang seharusnya mendapat makan bergizi, hanya bisa bermimpi.
Wak Dolah: (menyodorkan kopi baru untuk semua) Itu sebabnya saya tetap buka warung. Saya tidak bisa mengubah negara, tapi saya bisa memastikan kopi saya tidak dicampur. Saya bisa memastikan saya jujur pada pelanggan. Mungkin kalau semua orang seperti itu, negara juga berubah. Seperti kata Max Weber tadi, kalau birokrasi harus rasional, ya kita sebagai rakyat juga harus rasional memilih, bukan tergiur uang.
Indra Darmawan: (tersenyum) Wak Dolah, Anda baru saja mengucapkan filosofi Montesquieu tentang kebebasan. “Kebebasan adalah hak untuk melakukan segala sesuatu yang diizinkan oleh hukum, dan bukan berarti seseorang dapat melakukan apa pun yang diinginkannya”. Tapi lebih dari itu, kebebasan adalah kewajiban, pekerjaan berat yang harus dilatih untuk memiliki “selera yang baik, perilaku yang baik, tujuan hidup, dan peradaban”.
Ferry Lesmana: Jadi pesan artikel ini, dan pesan diskusi kita malam ini, adalah: korupsi tidak bisa diberantas hanya dengan lebih banyak negara, atau lebih banyak hukum, atau lebih banyak polisi. Korupsi hanya bisa diberantas jika setiap individu, kita semua, kembali memiliki hati nurani yang berotoritas. Dan itu, kata Wak Dolah, dimulai dari hal kecil: tidak mencampur kopi, tidak mengambil yang bukan hak kita. Saya tambahkan: tidak menjual suara kita, dan tidak membiarkan teori Sidel tentang local bossism terus berjalan tanpa kita lawan dengan kesadaran kolektif.
Ade Indra Chaniago: (mengangkat cangkir) Tepat sekali, Ferry. Buya Hamka berkata: “Berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian”. Mari kita mulai dari diri sendiri. Mari kita tegakkan keadilan, di warung ini, di rumah kita, di lingkungan kita. Karena jika kita menunggu negara, kita akan menunggu selamanya. Sidel mengingatkan bahwa bos lokal itu kuat karena kita memberi mereka suara. Weber mengingatkan bahwa birokrasi itu bobrok karena kita membiarkannya. Hari ini, kita ambil kembali kendali itu.
Wak Dolah: (tersenyum lebar) Nah, itu baru kopi yang hangat. Mari kita minum, Bang. Dan besok, kita mulai lagi. Satu per satu. Dari warung ini. Biar para bos lokal dan birokrat patrimonial itu tahu, rakyat sudah tidak buta lagi.
Malam semakin larut. Lima cangkir kopi menghangat di meja kayu. Di kejauhan, lampu-lampu Perum Griya Asri mulai menyala satu per satu seperti harapan yang perlahan-lahan kembali, meski masih redup.
Palembang, 19 Juni 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
