JARI: Demokrasi yang Hilang Akal
Lapak buah Mang Rasyid di Pasar Induk Jakabaring mulai sepi. Matahari sore condong ke barat, menyinari tumpukan semangka, jeruk, dan pisang yang tersusun rapi. Di pojok lapak, sebuah meja kayu kecil dan beberapa kursi plastik telah disiapkan. Dua gelas kopi Semendo mengepul di atas meja, ditemani semangkuk Lakso berkuah kuning khas Palembang yang menggugah selera. Mang Rasyid, alumni STM 1 Palembang tahun 1982, mengenakan kaos lusuh dengan celemek kain, tangannya masih sibuk merapikan dagangan. Di kursi plastik duduk Ade Indra Chaniago, Indra Darmawan, Ferry Lesmana, dan Juliansyah. Suara bising pasar berbaur dengan suara knalpot kendaraan yang lalu lalang.
Mang Rasyid: (sambil menuang kopi ke gelas) Apo kabar, Dik Ade? Dik Jul? Lama tak nampak muko kalian di sini. Ayo, minum kopi dulu. Lakso ni anget-anget, saya belikan dari Mak Sari di belakang pasar. Lemak nian, khas Palembang sambal cuko-nyo pedas!
Ade Indra Chaniago: (tersenyum, mengambil garpu) Makasih, Kando Rasyid. Rumah rakit miliknya kakek Jul kemarin sudah terasa nikmat, tapi lapak buah bapak ini lain lagi—lebih… merakyat. Suasana pasar begini membuat kita ingat siapa sebenarnya pemilik negeri ini.
Ferry Lesmana: (menyesap kopi, menghela napas) Uda, siapa sebenarnya pemilik negeri ini? Kalau begitu kita bahas tentang demokrasi Athena. Saya makin geregetan dengan kondisi kita. Katanya di Athena, semua warga setara, semua bisa pegang jabatan, bergiliran. Di sini? Yang pegang jabatan itu-itu aja, turun-temurun, kayak kerajaan.
Indra Darmawan: (mengeluarkan kertas lipat dari saku jaketnya) Tepat sekali, Ferry. Saya sudah baca tentang wawancara Profesor Josine Blok dari Utrecht. Dia bilang, demokrasi Athena itu radikal, 30 ribu warga laki-laki bisa menjadi pejabat, dirotasi cepat-cepat. Dan dia mengusulkan kita mengambil inspirasi dari pengundian (sortition) untuk menjembatani kesenjangan antara rakyat dan politisi. Kayak di Belgia, Irlandia, bahkan Prancis pasca Rompi Kuning, mereka membentuk majelis warga yang diundi untuk membahas kebijakan.
Mang Rasyid: (meletakkan pisau potong buah, duduk di kursi) Undian? Undian kaya kuitansi arisan itu? Hahaha… Maaf, Dik Indra. Di sini, undian itu cuma buat dapetin nomor stan pasar, nomor antrean sembako, atau siapa yang kena potong listrik. Kalo untuk jadi pejabat, mana mungkin! Yang ada, yang diundi malah tukang buah kaya saya, terus saya disuruh ngurus APBN, emang saya tau?
Juliansyah: (mengangkat jari sambil mengunyah lakso) Sabar, Kando Rasyid. Tapi pikirkan: di kampung-kampung, kita sudah punya tradisi musyawarah dan rembug desa. Itu bentuk demokrasi langsung juga. Namun sekarang, tradisi itu tergerus. Yang datang ke musyawarah cuma perangkat desa dan para tetua yang ‘sudah diatur’ sama camat. Rakyat biasa disuruh setuju aja. Artikel ini justru mengajak kita kembali ke akar, tapi bukan akar Yunani, akar kita sendiri.
Ferry Lesmana: (menyambar, suara meninggi) Tapi Jul, akar kita sudah dimakan rayap! Saya contohkan tetangga saya di Musi Banyuasin. Sawahnya kena proyek perusahaan sawit. Dia sudah demo, sudah lapor ke DPRD. Politisi yang dia pilih malah dipanggil pengusaha, dikasih amplop, lalu kasusnya dibekukan. Ini demokrasi yang melukai rakyat. Sekarang dia tinggal di gubuk kontrakan, jualan pisang goreng. Mau protes? Takut. Mau milih lagi? Males.
Indra Darmawan: (menepuk meja) Itulah “kesenjangan antara warga dan politik” yang dibicarakan Blok! Di Athena, kalau rakyat marah, mereka bisa langsung jadi hakim atau dewan. Mereka memerintah dan diperintah bergiliran, kata Aristoteles itu baik untuk rasa harga diri. Tapi di sini? Kita hanya diundang memilih lima tahun sekali. Sesudah itu, politisi kita “hilang” kecuali saat kampanye bagi-bagi sembako dan amplop.
Mang Rasyid: (menyodorkan pisang kepok goreng) Ini, ini, sambil makan. Saya dulu di STM 1 tahun 1982, guru saya bilang: “Rasyid, negara ini milik semua.” Eh, sekarang milik siapa? Saya jualan buah sejak tahun 90-an. Dulu pedagang kecil masih dihargai. Sekarang, pusat perbelanjaan menjamur, pasar tradisional dijual ke swasta. Saya hanya punya lapak ini. Saya memilih, tapi saya merasa suara saya diganti sama uang.
Ade Indra Chaniago: (tersenyum mendengar keluhan itu, lalu menyesap kopi Semendonya perlahan) Kando Rasyid, justru karena Kando bilang “suara diganti uang” ini, saya mau bagi satu strategi yang mungkin terdengar ekstrem, tapi sudah saya sampaikan di mana-mana. Setiap pesta demokrasi, saya selalu mengingatkan rakyat untuk ambil uangnya, tetapi jangan pilih orangnya. Saya anggap itu sebagai bentuk hukuman supaya para pedagang politik kapok. Dengan begitu, mungkin kita bisa menekan para pencari hidup di politik yang hanya ingin berkuasa.
(Semua orang menatap Ade Indra dengan campuran heran dan penasaran. Ferry tersenyum lebar, sementara Mang Rasyid mengerutkan dahi.)
Ferry Lesmana: (menyambar dengan antusias) Wah, itu namanya menipu penipu, Uda! Jadi kita ambil amplopnya, tapi kita coblos partai lain atau golput?
Ade Indra Chaniago: (mengangguk mantap) Tepat, Ferry. Logikanya sederhana. Mereka datang dengan logika pasar, mereka membeli suara kita. Maka kita balas dengan logika pasar juga: take the money and run. Kita ambil uangnya, tapi suara kita tetap kita tentukan sendiri. Kalau semua rakyat melakukan ini, para caleg dan tim sukses itu akan mengalami kerugian besar. Modal politik mereka habis, tapi kursi tidak mereka dapat. Mereka kapok. Pelan-pelan, ini akan menekan biaya politik yang selangit. Karena ketika calon tahu uangnya hanya akan diambil tapi tidak membuahkan suara, mereka akan berpikir ulang untuk menjadikan politik sebagai ladang “balik modal” yang kemudian berujung korupsi. Itu adalah bentuk perlawanan sipil yang paling damai, tapi menusuk logika bisnis kotor mereka.
Mang Rasyid: (tertawa terbahak-bahak sambil menepuk paha) Baru kali ini saya dengar ilmu begitu, Dik Ade! Jadi saya boleh terima amplop Rp 50 ribu dari tim sukses, tapi di bilik suara saya tetap coblos si Bapak yang jualannya paling jujur di pasar?
Ade Indra Chaniago: (tersenyum) Boleh, Kando. Itu hak Kando. Itu bukan korupsi, karena Kando tidak menjabat. Itu adalah taktik bertahan dari rakyat kecil yang dimiskinkan oleh mahalnya demokrasi. Tapi ingat, syaratnya: Kando harus benar-benar punya calon lain yang bersih untuk dipilih. Jangan sampai Kando ambil uangnya, tapi malah milih orang yang sama karena tidak punya pilihan lain. Karena itu, kita harus terus berjuang menghadirkan calon-calon yang jujur dan berintegritas.
Juliansyah: (mengangguk perlahan) Saya mengerti maksudnya, Uda Ade. Ini seperti perlawanan pasif terhadap riba politik. Tapi saya juga ingat nasihat Buya Hamka: “Berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri.” Memang, mengambil uangnya tapi mengkhianati pemberi uang secara politik itu adalah cara untuk menegakkan keadilan dengan cara yang cerdik. Tapi hati-hati, jangan sampai kita kecanduan amplop.
Indra Darmawan: (tertawa kecil) Ini menarik sekali, Uda Ade. Kalau strategi ini masif, para politisi akan bingung. Mereka tidak bisa lagi membaca peta suara berdasarkan amplop yang keluar. Ini adalah disrupsi demokrasi dari akar rumput. Tapi baiklah, mari kita lanjutkan diskusi kita ke akar filosofisnya.
Ade Indra Chaniago: (mengatur napas, lalu berbicara dengan tenang) Kando Rasyid, Jul, Ferry dari taktik perlawanan tadi, mari kita hubungkan artikel ini dengan pemikiran para tokoh kita. Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menegaskan bahwa QS. Ali Imran ayat 159 memerintahkan musyawarah. Buya Hamka bilang, musyawarah itu bukan sekadar formalitas, tapi harus melahirkan keadilan konkret. Jika pemimpin mengabaikan musyawarah, dia berdosa. Di Athena, mereka punya ekklesia tempat semua warga bicara. Di Islam, kita punya syura. Tapi syura kita sekarang hanya seremonial seperti rapimnas partai, bukan untuk rakyat.
Juliansyah: (menambahkan) Saya teringat Imam Ali bin Abi Thalib dalam suratnya kepada Malik Al-Ashtar. Imam Ali berkata: “Janganlah engkau menjadi seperti hewan ternak yang perutnya selalu kenyang dan punggungnya selalu ditunggangi, tapi rakyatmu kelaparan.” Beliau juga melarang pejabat mengumpulkan harta. Sekarang, pejabat kita malah berlomba pamer harta di media sosial. Itu antitesis dari kepemimpinan dalam Islam.
Ferry Lesmana: (mengangguk-angguk) Saya setuju, Jul. Tapi kita punya contoh nyata yang memilukan. Di Rempang, Kepulauan Riau, rakyat digusur untuk proyek rempang eco-city. Mereka sudah memilih pemerintah, tapi pemerintah malah mengirim aparat. Itu demokrasi? Itu kediktatoran prosedural! Saya baca laporan LBH, mereka mengadu ke Ombudsman pun mandek. Di Bali, reklamasi teluk benoa juga ditolak rakyat, tapi izin tetap keluar. Suara rakyat hanya didengar saat di kotak suara, setelah itu dibungkam karet.
Mang Rasyid: (sambil menunjuk ke arah Sungai Musi) Di Ogan Komering Ilir, teman saya Petani Karet. Lahan karetnya digusur buat bandara. Dapat ganti rugi seikhlasnya, padahal harga tanah sudah naik. Dia protes ke bupati, bupati bilang “Ikuti prosedur.” Prosedurnya apa? Prosedur untuk menjebloskan rakyat yang melawan. Saya jadi ingat Soekarno, Bung Karno pernah bilang: “Demokrasi tanpa keadilan sosial adalah kemunafikan.” Nah, kita sekarang sedang hidup dalam kemunafikan besar.
Indra Darmawan: (membuka kertas lagi) Artikel ini juga membicarakan soal kepercayaan trust. Blok berkata: di Athena, warga saling tidak percaya, tapi karena mereka sering bergantian memegang jabatan, mereka jadi saling kenal. Di Belanda, kepercayaan pada lembaga sedang turun. Di Indonesia, kepercayaan pada DPR bahkan pernah di bawah 50%! Kita tidak percaya pada polisi, kita tidak percaya pada hakim, kita tidak percaya pada politisi. Tapi untungnya, Nurcholish Madjid mengingatkan: “Kebenaran tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan sesaat. Demokrasi harus didasari oleh akhlak dan integritas.” Kita masih punya banyak orang baik di desa-desa, Kando Rasyid. Mereka adalah modal kepercayaan itu.
Ade Indra Chaniago: (menyela dengan antusias) Dan ada lagi dari pemikir Muslim modern, Fazlur Rahman, yang menekankan bahwa pemerintahan dalam Islam harus berdasarkan shura dan ijma (konsensus). Tapi syaratnya: umat harus punya pengetahuan dan moralitas. Maka, sistem pengundian seperti yang diusulkan Blok dengan syarat peserta diberi pelatihan dan dukungan staf sebenarnya bisa menjadi titik temu. Kita bisa mengundang petani, nelayan, tukang buah seperti Mang Rasyid, untuk duduk setara dengan birokrat. Tapi di Indonesia, apakah itu mungkin?
Ferry Lesmana: (tertawa pahit) Mungkin? Di Jakarta, mereka pernah coba Musrenbang musyawarah perencanaan pembangunan. Tapi di lapangan, usulan warga selalu kalah sama usulan proyek aspirasi anggota dewan. Jadi, warga cuma jadi tempelan stempel. Saya tidak pesimis, Uda, tapi saya realistis. Lihat saja kasus korupsi Bansos di NTT, uang bantuan untuk rakyat miskin justru dipotong untuk “biaya operasional” partai. Itu terstruktur, sistemik. Blok bilang warga harus bicara, bukan meneriaki. Tapi di sini, warga meneriaki karena tidak pernah didengar.
Mang Rasyid: (menjabat lututnya) Saya setuju dengan Dik Ferry. Tapi saya juga melihat sisi lain. Di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Bupati Nurdin Abdullah dulu pernah menerapkan anggaran partisipatif—warga diajak tentukan prioritas. Hasilnya? Jalan desa dibangun, saluran irigasi diperbaiki. Tapi setelah beliau masuk penjara korupsi, sistem itu mati. Artinya, demokrasi partisipatif itu rapuh kalau pemimpinnya korup. Kita butuh checks and balances, bukan cuma pemimpin baik.
Juliansyah: (menyandarkan punggung ke rak jeruk) Saya kira, masalah kita adalah hati. Tan Malaka menulis dalam Madilog, rakyat harus punya kesadaran dan ilmu. Tanpa itu, demokrasi hanya akan dimanipulasi. Dan Mohammad Hatta sudah mengingatkan: “Demokrasi perwakilan yang tidak disertai dengan pendidikan politik rakyat, hanya akan menghasilkan tirani kaum kapitalis.” Di Athena, rakyat dididik di agora. Di Indonesia, rakyat dididik oleh infotainment dan konten TikTok politisi. Maka, yang terpilih bukan yang terbaik, tapi yang paling viral.
Ade Indra Chaniago: (mengangkat gelas kopi, berbicara dengan penuh perenungan) Saudara-saudara, saya akan menyimpulkan refleksi kita sore ini.
Suasana menjadi hening. Pasar mulai sepi. Hanya terdengar suara burung gereja di atap seng dan deru kapal yang lewat.
Ade Indra Chaniago: (menatap satu per satu) Artikel Josine Blok mengingatkan kita bahwa demokrasi Athena mengajarkan rotasi, kesetaraan, dan liturgi, orang kaya harus menyumbang untuk publik. Di Indonesia, kita punya ajaran gotong royong, syura, dan keadilan sosial dari Bung Hatta. Tokoh idealis kita seperti Buya Hamka mengajarkan keberanian moral, Cak Nur mengajarkan integritas, Tan Malaka mengajarkan kesadaran kritis, dan Imam Ali mengajarkan bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan tuan atas rakyat.
Kita melihat contoh nyata Rempang, OKI, NTT, dan Bantaeng bahwa demokrasi prosedural tanpa substansi keadilan hanya akan menjadi pasar tempat suara dijual dengan harga murah. Namun, kita tidak boleh menyerah. Demokrasi itu ibadah dan amanah. Jika sistem tidak adil, maka rakyat berkewajiban memperbaikinya—dengan cara damai, melalui pendidikan, organisasi, dan keberanian bicara di ruang-ruang publik seperti lapak Kando Rasyid ini. Termasuk, dengan strategi ambil uangnya tapi jangan pilih orangnya sebagai hukuman moral bagi para pedagang politik.
Ingatlah: Demokrasi sejati bukan tentang siapa yang menang di kotak suara. Ia tentang siapa yang masih berani bicara dan mendengarkan di ruang-ruang kecil. Athena mengajari kita soal rotasi agar kekuasaan tidak mengeras. Islam mengajari kita tentang amanah dan akuntabilitas di hadapan Tuhan. Bung Hatta mengajari kita bahwa kemerdekaan tanpa keadilan sosial adalah sia-sia.
Mari kita mulai dari yang kecil: beli buah di Kando Rasyid, minum kopi bersama, ambil uang mereka jika terpaksa, tapi jangan pernah menyerahkan harga diri kita di bilik suara. Dan jangan pernah berhenti bertanya pada penguasa. Karena “Kepatuhan terhadap kekuasaan justru membuat semua kepentingan menjadi individual” seperti yang diingatkan Montesquieu. Kebebasan adalah beban berat yang hanya bisa dipikul jika kita semua, dari tukang buah hingga profesor, bersedia memerintah dan diperintah secara bergiliran, dengan hati yang jujur.
Pesan saya: Jangan biarkan demokrasi mati di negeri ini. Hidupkan ia kembali dengan cara yang paling sederhana: dengarkan tetanggamu, perlakukan ia setara, dan jangan pernah menjual suaramu untuk segenggam rupiah, kecuali untuk sekadar menghukum mereka! Karena satu suara yang jujur lebih berharga daripada seribu kursi yang dibeli dengan uang. Semoga Sungai Musi yang menyaksikan perbincangan kita ini menjadi saksi bahwa di negeri ini, masih ada anak bangsa yang merindukan keadilan.
Semua terdiam. Mang Rasyid mengusap matanya dengan ujung celemek. Ferry menunduk dalam-dalam. Juliansyah mengangkat kedua tangan, memanjatkan doa dalam hati. Indra Darmawan memandang ke arah langit yang mulai berubah warna keemasan. Angin sore membawa bau durian dan harapan yang masih setia.
Mang Rasyid: (akhirnya tersenyum, mengambil satu jeruk dari tumpukan) Dik Ade, ini jeruk dari kebun tetangga saya. Rasanya masam-manis, sama seperti demokrasi kita. Tapi saya tetap jual, karena orang tetap butuh vitamin. Saya kira, kita juga tetap butuh demokrasi—tapi yang segar dan tidak dipalsukan. Mari kita jual “kesegaran” itu bersama-sama. Dan mulai sekarang, kalau ada tim sukses datang, saya ambil uangnya, tapi saya titipkan suara saya buat orang jujur! (tertawa)
Ferry Lesmana: (tersenyum pertama kali sore itu) Saya beli sepuluh kilo, Kando. Besok saya mau ke Musi Banyuasin. Saya mau kasih ke tetangga saudara saya yang sawahnya hilang. Biar mereka tahu, di Palembang ada orang-orang yang masih peduli.
Juliansyah: (merapat ke tengah) Aamiin. Mari kita pulang, waktu Maghrib hampir tiba. Tapi diskusi ini, Insya Allah, akan terus bergema di setiap lapak, setiap rumah rakit, setiap hati yang rindu pada keadilan.
Mereka beranjak. Kopi Semendo hampir habis. Lakso tinggal kuahnya. Lima jiwa melangkah keluar dari lapak buah, membawa pertanyaan yang sama tentang demokrasi yang rentan, namun tetap diperjuangkan.
Palembang, 21 Juni 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
