JARI: “Diskursus Demokrasi dalam Perspektif Filsafat dan Tasawuf”
“Palembang, serambi belakang Rumah Limas tempo hari. Dua sahabat duduk bersila di lantai kayu berukir, ditemani secangkir kopi robusta hitam pekat. Asap mengepul dari gelas di tangan masing-masing, sama pekatnya dengan kegelisahan yang sedang mereka kupas.”
Indra Darmawan: Kita mulai saja dari kegelisahan paling dasar ini, Uda. Masihkah kita percaya demokrasi? Bukan sekadar setuju atau tidak. Saya bicara soal percaya. Keyakinan bahwa instrumen yang kita gunakan hari ini, dengan segala keriuhan dan carut-marutnya, masih mampu mengantarkan rakyat pada kesejahteraannya. Sebab kita tahu, sejarah pemikiran manusia sejak 2.500 tahun lalu sudah dipenuhi keraguan. Plato, misalnya, justru menempatkan demokrasi di urutan keempat dalam sistem idealnya—lebih baik sedikit dari tirani yang ia benci. Socrates, gurunya yang paling dihormati, malah dihukum mati melalui pemungutan suara yang demokratis. Jadi keraguan ini bukan barang baru. Keraguan adalah titik pijak filsafat politik itu sendiri.
Ade Indra Chaniago: (menghela napas panjang) Justru itu yang merisaukan saya, Dinda. Keraguan yang menumpuk itu seharusnya mematangkan kita, bukan membuat kita frustrasi. Saya justru ingat kata Rousseau dalam Kontrak Sosial. Beliau mengingatkan kita semua tentang satu distingsi mendasar: kehendak semua orang (volonté de tous) itu berbeda dengan kehendak umum (volonté générale). Kehendak semua orang hanyalah jumlah dari ego-ego pribadi yang saling berbenturan. Sementara kehendak umum selalu mengarah pada kebaikan bersama dan persamaan seluruh warga negara. Sayangnya, demokrasi prosedural kita hari ini seringkali hanya menangkap yang pertama, bukan yang kedua. Dan ketika yang pertama itu dimenangkan oleh suara terbanyak yang minim nalar, sistem ini justru bisa menjadi alat untuk membunuh akal sehat. Maka saya merujuk pada nasihat Rousseau: rakyat harus secara berkala berkumpul sebagai badan berdaulat untuk mengevaluasi pemerintahnya. Jika tidak, kita hanya menjadi masyarakat yang patuh, bukan warga negara yang bebas.
Indra Darmawan: Uda, tepat sekali. Tapi saya ingin mendengar dari kacamata para pendiri bangsa kita sendiri. Bagaimana dengan konsep Demokrasi Kita dari Bung Hatta, misalnya? Seorang yang mendasarkan praktik demokrasinya pada tiga sumber gagasan besar: ajaran Islam, asas kekeluargaan dan kebersamaan, serta sosialisme kemanusiaan Barat. Hatta sangat paham betul ada dua sisi buruk dari demokrasi: pertama, pembunuhan demokrasi dengan demokrasi itu sendiri, dan kedua, munculnya anarki. Beliau melihat demokrasi rasial di Belanda yang demokratis untuk orang Eropa tapi menjajah Indonesia. Di sisi lain, kita punya Tan Malaka yang mendahului zamannya. Bagi Tan, demokrasi tidak boleh sekadar prosedur politik. Ia menginginkan republikanisme bercorak sosialistik yang menekankan kerja sama, menolak kapitalisme dan individualisme secara apriori. Kemerdekaan 100% menurutnya bukan sekadar mengusir penjajah, tetapi bebas dari ketergantungan ekonomi dan politik terhadap pihak asing. Jadi pertanyaan saya: sejauh mana demokrasi kita hari ini sudah menjawab cita-cita Hatta dan Tan Malaka?
Ade Indra Chaniago: (mengangguk-angguk) Ini soal mendasar tentang akar budaya dan akal budi. Saya akan bawa Anda ke pemikiran Buya Hamka. Sebagai seorang ulama dan filsuf, Buya menolak mentah-mentah model demokrasi Barat sekuler yang mengabaikan moralitas. Karena demokrasi tanpa etika hanya akan menghasilkan prosedur yang kosong, mudah dikorupsi oleh uang dan kekuasaan. Maka beliau menggagas konsep brilian yang disebutnya Demokrasi Takwa. Ini adalah jalan tengah antara adopsi buta dan penolakan total. Nilai-nilai religius harus menjadi fondasi etis dari proses demokrasi itu sendiri. Artinya, kita tidak sedang memilih antara demokrasi atau teokrasi. Kita sedang mengupayakan demokrasi yang berketuhanan. Nurcholish Madjid juga sejalan dengan semangat ini. Beliau menawarkan sintesis antara prinsip moral Islam dan nilai-nilai demokrasi modern. Dengan tegas ia mengatakan, Islam secara substansial sejalan dengan demokrasi, selama demokrasi itu inklusif, pluralis, dan berlandaskan nilai-nilai universal. Jadi saya kira percaya atau tidaknya kita pada demokrasi tergantung pada seberapa jauh kita mampu menanamkan nilai ke dalam sistem.
Indra Darmawan: (mengangkat gelas kopi, menyeruput sejenak) Di sinilah letak perbedaan perspektif yang fundamental antara dua kubu. Kita yang mengidap demokrasi liberal cenderung terjebak pada formalisme prosedural dan kompetisi elektoral semata. Sementara tokoh-tokoh seperti Tan Malaka, Hamka, dan Natsir menolak kerangka itu. Mereka ingin merancang ulang demokrasi dari akar budayanya. Maka saya ingin mengajak diskusi ini ke tingkat metafisik, Uda. Sebab keraguan kita tidak hanya bersumber dari kegagalan teknis, tapi dari krisis kesadaran. Bagaimana pandangan para filsuf dan sufi Islam terhadap persoalan kepemimpinan dan keadilan? Al-Farabi, filsuf Islam pertama yang menyelaraskan filsafat politik Yunani dengan Islam, menyebut demokrasi sebagai sistem yang baik di antara sistem-sistem yang buruk. Tapi ia tidak berhenti di situ. Ia menawarkan konsep Madinah al-Fadhilah (Kota Utama yang Utama), di mana keadilan ditegakkan oleh pemimpin yang bermoral, dengan partisipasi warga negara yang sadar. Bahkan ia menyatakan bahwa dari kota demokrasi yang kacau sekalipun, sebuah kota yang utama dapat lahir. Jadi demokrasi itu bukan tujuan akhir, melainkan panggung transisi menuju masyarakat yang lebih adil. Ini memberi kita secercah harapan, bukan?
Ade Indra Chaniago: (menambahkan gula aren ke dalam kopinya) Memang, Al-Farabi memberikan ambivalensi yang mencerahkan. Tetapi saya akan bawa ke level yang lebih personal dan rohani. Lihatlah Al-Ghazali. Beliau berbicara tentang konsep Teo-Demokrasi, di mana rakyat harus mendukung kepemimpinan di bawah tuntutan agama. Pemerintah menurut beliau adalah karunia Tuhan yang diemban oleh orang-orang terpilih dan mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Tugas pemerintah adalah menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat melalui prinsip-prinsip keadilan. Demokrasi tanpa rasa takut kepada Tuhan, tanpa akuntabilitas vertikal, hanya akan melahirkan tirani baru. Berbeda dengan Al-Ghazali, Ibnu Sina yang bergelar Dokter-Politikus mengajukan konsep Negara Adil Makmur (al-Madinah al-Isytirakiyah). Ia berargumen bahwa emansipasi masyarakat hanya bisa terwujud dengan sistem politik rasional berdasarkan syariah. Menariknya, ia menganggap semua pemerintah yang ada pada zamannya tidak adil dan tidak sah. Sebuah kritik radikal yang membuat kita bertanya: apakah demokrasi kita saat ini benar-benar telah melampaui ketidakadilan struktural yang dikritik oleh Ibn Sina seribu tahun lalu?
Indra Darmawan: (menyandarkan tubuh, menatap taman yang mulai diselimuti senja) Dan jangan lupa Jalaluddin Rumi. Sebagai sufi besar yang berbicara soal cinta universal dan kemanusiaan, beliau juga menaruh perhatian serius pada konsep keadilan, kebebasan, dan kepemimpinan. Rumi mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus hadir dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam pandangan saya, inilah yang sering hilang dari praktik demokrasi kita: cinta universal yang melampaui sektarianisme dan kepentingan sesaat. Sementara Ibn Arabi, sang Guru Besar, menolak melihat tatanan politik sebagai domain otonom dengan rasionalitasnya sendiri. Ia mengintegrasikan tatanan politik dengan tatanan kosmos dan diri manusia. Artinya, kerusakan politik mencerminkan kerusakan kesadaran spiritual kita.
Ade Indra Chaniago: (menatap lurus ke arah Indra Darmawan) Jadi jawaban kita, Dinda? Masihkah kita percaya demokrasi?
Indra Darmawan: (diam sejenak, lalu tersenyum tipis) Kita percaya, bukan pada demokrasi yang kita jalani hari ini, melainkan pada demokrasi yang terus-menerus kita perjuangkan. Keraguan adalah awal dari kebijaksanaan, kata para filsuf. Dan kita memiliki bekal yang melimpah: dari Hatta dengan kekeluargaannya, Tan Malaka dengan kemerdekaan totalnya, Hamka dengan demokrasi takwanya, hingga Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibn Arabi yang mengajarkan bahwa keadilan sejati bersumber dari kesadaran moral dan spiritual. Demokrasi yang mati-matian dipertahankan dengan prosedur kosong akan menjadi anarki. Demokrasi yang dibangun di atas pondasi ketuhanan dan kemanusiaan akan menjadi rumah yang kokoh.
Ade Indra Chaniago: (mengangguk perlahan, mengangkat gelas kopi) Tepat sekali. Maka percaya itu harus diterjemahkan dalam tindakan: terus mengkritisi, terus mengevaluasi, dan terus menuntut agar kehendak umum—bukan kehendak semua orang—yang menjadi panglima. Jika tidak, kita hanya menjadi penonton yang diam atas pembusukan sistem itu sendiri.
Indra Darmawan: (menghela napas, lalu melanjutkan dengan nada lebih serius) Tapi jujur, Uda, ada yang mengganjal di hati saya. Semua yang kita bicarakan ini ideal. Namun ketika saya menengok ke luar sana, ke ruang publik, saya bertanya-tanya seberapa kuat lagi fondasi demokrasi kita saat ini. Saya jadi ingat kritik Rocky Gerung. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa praktik demokrasi kita itu “tak berkecukupan” dan terjebak total dalam kebenaran konsensus elektoral. Saya sepakat, pemilu jadi satu-satunya ukuran kebenaran, sementara fungsi kewargaan, partisipasi publik di antara siklus pemilu, nyaris mati. Prosedur formal macam legislasi, kata Rocky, hanya menjadi arsip kertas yang dilahap rayap, manfaatnya tak pernah menetes ke akar rumput. Itulah yang ia sebut sebagai “kemubaziran demokrasi”. Memangnya pendapat Dinda?
Ade Indra Chaniago: (menghela napas panjang) Kritik Rocky Gerung itu memang menusuk, Dinda. Saya pun setuju. Lihat saja fenomena partai-partai besar yang semua berlomba-lomba merapat ke pemerintahan. Rocky mengingatkan kita bahwa tanpa kritik, tanpa oposisi yang berfungsi, republik ini berisiko berubah menjadi republic of fear, republik yang dibangun atas dasar ketakutan. Itu bahaya besar. Lebih lanjut, ia melihat ada pergeseran nilai politik dari akar intelektual bangsa menjadi sekadar permainan demagog. Beliau mengingatkan bahwa para pendiri bangsa, para founding persons kita, adalah pedagog intelektual yang berdebat untuk menghasilkan ide republik. Kini, negeri ini diurus oleh demagog yang pintar janji tapi tak mampu bekerja, bahkan dengan sadar menyebarkan kebohongan. Ini soal kualitas, Dinda. Jika yang memimpin hanya pintar “omon-omon” tapi dungu secara intelektual, demokrasi kita hanya akan menjadi tontonan, bukan alat perubahan.
Indra Darmawan: Nah, dari situ muncul pertanyaan, di mana peran para akademisi dan pakar hukum tata negara? Mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal konstitusi. Sebut saja Ferry Amsari yang vokal melalui film Dirty Vote. Setahun setelah film itu rilis, ia mengatakan tidak banyak perubahan terjadi dalam demokrasi. Kecurangan Pilpres 2024, menurutnya, terulang kembali pada Pilkada 2024. Ia melihat pemerintahan yang lahir dari proses curang tidak akan kompeten dalam menyelenggarakan negara. Bagi saya, ini seperti membangun rumah di atas lahan yang sengketa, selamanya akan rapuh. Lebih jauh, Ferry menyoroti “wajah gelap” politik kita: politik dinasti yang kian menguat dan strategi pragmatis jangka pendek dalam pilkada. Bahkan ia menyebut hukum kerap tidak lagi berpihak pada rakyat, melainkan berfungsi sebagai alat kekuasaan baru yang memperkokoh dominasi elit.
Ade Indra Chaniago: (mengangguk-angguk, menimpali) Itu semua gejala dari apa yang disebut Denny Indrayana sebagai “gagal ginjal”-nya demokrasi. Beliau dengan lugas menyatakan bahwa demokrasi (daulat rakyat) sudah dibajak oleh Duitokrasi (daulat uang). Modusnya sudah jadi rahasia umum: politik uang dan politik curang. Petahana menyalahgunakan wewenang dengan bansos, sembako, dan amplop, sementara penantang mengandalkan modal besar. Di titik ini, saya jadi ingat kritik Margarito Kamis yang bahkan lebih fundamental. Baginya, demokrasi yang diidentikkan sebagai pemilihan langsung dan dipraktikkan di Indonesia merupakan “racun terhebat” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan ia menyebut pemilu adalah demokrasi ciptaan kapitalis, sebuah keniscayaan yang diciptakan untuk menguntungkan kaum kapitalis dan pemilik modal. Sistem one man one vote yang kita banggakan, menurutnya, tidak mencerminkan keadilan karena peluang orang luar Jawa menjadi presiden tidak sama dengan calon dari Jawa. Nah, kalau para pakar sekelas Margarito sudah berkesimpulan seperti itu, apa kita masih harus terus memaksakan model demokrasi ini?
Indra Darmawan: (Menyandarkan badan, memandang jauh) Itu pertanyaan yang tepat, Uda. Tapi saya tidak ingin kita terjebak dalam sikap apatis. Refly Harun, misalnya, juga mengkritik bahwa demokrasi kita dikuasai elite dan rakyat hanya jadi penonton. Namun ia tidak berhenti di situ. Ia menekankan pentingnya oposisi sebagai “vitamin” bagi demokrasi dan mengingatkan bahwa legitimasi bukan hanya angka kemenangan, tapi rasa keadilan publik. Bahkan, ia dengan gamblang mengatakan bahwa negara yang memproses hukum orang yang bersuara adalah negara dengan “demokrasi sontoloyo”. Jadi, bukannya menyerah, ia justru menyerukan agar generasi muda berani bersuara, karena kritik itu tanda cinta pada republik.
Ade Indra Chaniago: (Tersenyum tipis) Artinya, dari sekian banyak kritik dan bahkan vonis “kematian” demokrasi, kita masih dituntut untuk optimis secara kritis. Saya setuju. Bahkan politisi sekelas Fahri Hamzah pun mengakui bahwa kita perlu mencari “jalan tengah” demokrasi khas Indonesia di tengah krisis demokrasi liberal dunia. Ia mengingatkan bahwa pemilihan langsung oleh rakyat adalah “aurat demokrasi” yang harus dijaga, tidak boleh diubah. Jadi, meskipun banyak masalah, prinsip bahwa rakyat lebih penting dari negara atau institusi tidak bisa diganggu gugat.
Indra Darmawan: Justru karena prinsip itulah kita harus kritis. Saya sangat setuju dengan pandangan Zainal Arifin Mochtar. Beliau, seperti kita, juga melihat bahwa demokrasi sering terjebak dalam konteks elitis, seolah dimiliki semata oleh elite politik dan partai. Namun ia juga mengingatkan bahwa Islam dan demokrasi adalah dua hal yang tidak perlu dipertentangkan, selama keduanya dijalankan secara substantif. Ia mengajak kita untuk bermuhasabah, merumuskan konsep kepemimpinan yang mencerminkan perilaku Islami, dekat dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Jadi, persoalan kita bukan sekadar memilih atau menolak demokrasi, tetapi mengisinya dengan substansi moral dan intelektual.
Ade Indra Chaniago: (Menatap lurus ke arah Indra Darmawan, suaranya melembut) Lalu, apa simpul akhir kita, Dinda? Dari pemikiran para filsuf dan sufi, hingga kritik para idealis kontemporer, sepertinya kita sepakat bahwa praktik demokrasi kita sakit, bahkan mungkin koma. Namun, apakah kita kemudian angkat tangan dan membiarkannya mati?
Indra Darmawan: (Tersenyum, mengangkat gelas kopi untuk terakhir kalinya) Sama sekali tidak, Uda. Justru karena kita tahu persis apa penyakitnya, kita wajib menjadi dokter yang merawat, bukan perawat yang pasrah. Kita percaya pada demokrasi yang terus diperjuangkan, bukan yang dijalankan hari ini. Demokrasi yang dibangun dari bawah, dengan rakyat yang kritis dan berdaya, dengan para pemimpin yang takut akan Tuhan dan memiliki integritas intelektual. Keraguan yang kita bicarakan sejak awal tadi adalah bahan bakarnya. Selama masih ada yang bersuara seperti Rocky, Feri, Denny, Refly, Zainal, dan para aktivis lainnya, selama itu pula demokrasi kita punya harapan.
Ade Indra Chaniago: (Mengangguk mantap, mengangkat gelasnya) Maka, percaya pada demokrasi adalah percaya pada proses koreksi tanpa henti. Percaya pada kekuatan warga negara yang bebas, bukan sekadar prosedur yang kosong. Jalan kita masih panjang, Dinda.
Di luar, senja berubah menjadi gelap. Suara azan magrib mulai berkumandang dari kejauhan. Dua sahabat itu terdiam, menghayati percakapan yang bukan sekadar diskusi, melainkan sebuah renungan panjang tentang masa depan bangsa di persimpangan ragu.
Palembang, 15 April 2026
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
