JARI: Hujan dan Hikmah yang Terlupakan
Hujan gerimis sore itu membasahi trotoar Jalan Hangtuah, menciptakan irama ritmis di atas tenda kafe sederhana yang berdiri di antara rimbunnya pohon trembesi. Di dalam kafe dengan lampu temaram kuning, lima sosok duduk melingkar di meja bundar kayu jati; Ade Indra Chaniago dengan tenang menyesap kopi hitam pekat dari cangkir keramik tanpa gagang, sementara di sampingnya Indra Darmawan dan Ferry Lesmana sibuk memantik korek api untuk rokok Dji Sam Soe masing-masing, kepulan asap tipis mulai bercampur dengan aroma biji kopi dan uap teh hangat.
Di seberang, Juliansyah dari Ogan Ilir duduk dengan tangan menyilang di dada, matanya menatap layar ponsel Andi Wijaya yang memuat artikel panjang tentang kaum Sofis, sementara di luar jendela kaca, becak-becak berlalu lalang membawa penumpang basah kuyup. Suasana hangat namun sarat tanda tanya; seolah-olah setiap kepulan asap dan tetesan hujan ikut menjadi saksi bisu atas perdebatan klasih yang akan mereka mulai: siapa sebenarnya yang berhak memerintah—elit yang mengaku bijak, atau rakyat biasa yang belajar dari kehidupan?
Andi Wijaya (membuka percakapan sambil menunjukkan artikel di ponsel): Uda, saya baru baca artikel menarik. Katanya, selama 2.500 tahun kaum Sofis selalu dianggap sebagai penipu, pembual, dan perusak moral. Ternyata itu semua hasil “kampanye fitnah” Plato. Padahal Sofis itu sebenarnya guru demokrasi yang mengajarkan retorika dan partisipasi publik. Benarkah demikian, Uda?
Ade Indra Chaniago (mengusap dagu, tersenyum): Andi, kamu menyentuh akar masalah demokrasi kita. Plato memang jenius, tapi ia juga bapak dari teknokrasi elit yang tidak percaya pada rakyat biasa. Dalam Politeia, ia membandingkan orang awam dengan pelaut yang tidak paham bintang dan angin. Menurutnya, hanya raja-filsuf yang bisa memerintah. Sebaliknya, kaum Sofis seperti Protagoras berpendapat bahwa setiap orang memiliki rasa keadilan dan akal sehat. Mereka hanya perlu dididik.
Coba lihat Indonesia sekarang. Banyak politisi dan pejabat berpikir seperti Plato: “Rakyat tidak paham, biar kami yang urus.” Akibatnya, partisipasi rakyat hanya formalitas. Padahal Protagoras sudah mengingatkan 2.500 tahun lalu bahwa kebajikan sipil bisa diajarkan, bukan hak istimewa segelintir orang.
Ferry Lesmana (menghisap Dji Sam Soe, lalu meniup asap): Tapi Uda, di OKI dulu pernah ada musyawarah desa yang melibatkan petani buta huruf. Hasilnya malah kacau. Mereka setuju dengan proyek pembangunan jalan yang justru merusak saluran irigasi. Buktinya, mereka tidak paham teknis. Bukankah Plato benar bahwa orang awam tidak tahu soal “juru kemudi”?
Indra Darmawan (memutar rokok di antara jari): Ferry, itu contoh kegagalan fasilitasi, bukan kegagalan rakyat. Protagoras tidak pernah bilang bahwa petani harus jadi insinyur. Ia bilang, dalam soal keadilan dan kebijakan publik, setiap orang punya suara. Tapi suara itu perlu dibentuk melalui pendidikan, diskusi, dan pendampingan ahli. Sofis menyediakan itu. Di OKI, jika musyawarah desa didampingi oleh penyuluh yang baik dan ahli irigasi, petani akan paham konsekuensi pilihan mereka.
Plato lupa satu hal: kapal tidak hanya dikemudikan oleh nahkoda, tapi juga oleh awak kapal yang tahu di mana ikan berada, di mana karang tersembunyi. Itulah kearifan lokal. Di Sumsel, kita punya contoh Kearifan Lokal Masyarakat Kayuagung dalam tata kelola air rawa. Mereka tidak punya gelar teknik sipil, tapi mereka tahu kapan membuka dan menutup pintu air. Itu adalah ‘sophia’ praktis yang dihargai Sofis.
Juliansyah (mengaduk kopi, bergumam): Tapi Kak, bukankah Sofis juga punya sisi buruk? Ada Gorgias yang sombong, mendirikan patung emas untuk dirinya sendiri, dan bilang umur panjang karena tidak pernah berbuat untuk orang lain. Itu kan egois. Lalu ada yang hanya peduli cara bicara, bukan kebenaran. Masyarakat Ogan Ilir pasti akan muak dengan orang seperti itu.
Ade Indra Chaniago (mengangguk): Kritikmu adil, Juliansyah. Tidak semua Sofis baik. Tapi kesalahan Plato adalah menyamaratakan seluruh kelompok. Seperti sekarang, ada politisi korup, tapi tidak semua politisi korup. Gorgias memang kontroversial. Namun, ahli klasik Anton van Hooff berpendapat bahwa provokasi Gorgias bersifat didaktik: ia mengajarkan muridnya untuk mampu melihat sudut pandang lawan, bahkan yang tidak nyaman. Itu penting dalam demokrasi.
Di Indonesia, kita punya contoh Soekarno yang brilian dalam retorika. Ia bisa membujuk massa, tapi juga mendengarkan lawan debat. Apakah itu buruk? Tidak. Retorika yang etis adalah alat untuk memenangkan hati, bukan menipu. Masalahnya jika retorika tanpa substansi, seperti banyak kandidat kepala daerah sekarang yang hanya pandai janji manis.
Andi Wijaya (menyela, penasaran): Lalu, bagaimana pandangan filsuf lain tentang perdebatan Plato vs. Sofis ini? Dan tokoh sufi? Saya dengar dalam Islam pun ada perdebatan serupa antara ulama yang menganggap ilmu hanya untuk elit dan yang mengajarkan ilmu untuk semua orang.
Indra Darmawan (menyalakan rokok baru, tersenyum): Pertanyaan bagus, Andi. Mari saya urutkan:
Pertama, dari filsuf dunia. Bertrand Russell dalam History of Western Philosophy memang keras pada Sofis, tapi ia juga mengakui bahwa demokrasi Athena tidak mungkin berjalan tanpa guru retorika. Karl Popper, dalam The Open Society and Its Enemies, justru membela Sofis dan mengkritik Plato sebagai musuh masyarakat terbuka. Popper bilang, teori Plato tentang raja-filsuf adalah totalitarianisme klasik. Karena dengan alasan ‘kebaikan bersama’, ia ingin menutup ruang diskusi dan partisipasi.
Kedua, dari sufi Islam. Saya ingat Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin mengajarkan bahwa ilmu fardhu ain (wajib individual) itu untuk semua muslim, bukan hanya elit. Ia mengkritik para ulama yang menyembunyikan ilmu karena takut kehilangan status. Bukankah itu mirip dengan sikap Plato? Lalu Jalaluddin Rumi berkata: “Setiap orang diberi secangkir kebijaksanaan sesuai kapasitasnya.” Itu sejalan dengan Protagoras yang mengatakan bahwa setiap orang punya bibit keadilan, tinggal dikembangkan.
Ada juga sufi Nusantara, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, yang mengajarkan bahwa pemimpin harus bermusyawarah dengan rakyat kecil, karena Allah memberi petunjuk melalui suara orang lemah. Di Palembang, beliau mengajarkan itu di abad ke-18. Bukti nyata: ketika masyarakat adat Palembang (warga pribumi) menyampaikan protes terhadap pajak Belanda, para ulama Palembang justru mendukung mereka dengan argumentasi keadilan, bukan dengan dalih ‘mereka tidak paham politik’.
Ferry Lesmana (menekuk puntung rokok): Jadi, kesimpulannya, Sofis itu sebenarnya pahlawan demokrasi? Tapi kenapa citra mereka buruk selama 2.500 tahun?
Ade Indra Chaniago (tersenyum kecut): Karena yang menulis sejarah adalah pemenang, Ferry. Plato dan murid-muridnya (akademi) mendominasi wacana filsafat selama berabad-abad. Sedangkan tulisan Sofis banyak yang dibakar, seperti yang terjadi pada Protagoras ketika dituduh atheis. Ini peringatan bagi kita: kekuasaan tidak hanya menguasai senjata, tapi juga narasi.
Di Indonesia, kita lihat contoh Pembersihan terhadap kelompok kiri pada 1965-1966. Banyak gagasan tentang demokrasi ekonomi dan partisipasi rakyat yang kemudian dicap sebagai “komunis” dan dimusnahkan. Akibatnya, selama Orde Baru, rakyat diajarkan untuk takut berpendapat, takut mengkritik, dan hanya menjadi “penonton” politik. Itu warisan Platonis yang parah.
Juliansyah (menghela napas): Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang di Ogan Ilir dan OKI? Apakah kita harus mengirim anak-anak kita ke “guru Sofis” modern?
Indra Darmawan (menepuk meja pelan): Kita tidak butuh Sofis jaman dulu, tapi kita butuh pendidikan kewarganegaraan yang sesungguhnya. Bukan hanya hafal Pancasila, tapi diajari berdebat, mendengar pendapat beda, dan menghargai bukti. Di beberapa negara maju, ada kurikulum “debate and rhetoric” sejak SMP. Di Indonesia, Kurikulum Merdeka mulai memasukkan elemen profil pelajar Pancasila yang salah satu poinnya adalah “bernalar kritis”. Itu langkah awal, tapi implementasinya masih timpang.
Contoh nyata: di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mereka mengadakan “Musyawarah Rakyat” tahunan yang melibatkan warga biasa, nelayan, petani, dan ibu rumah tangga untuk menentukan prioritas pembangunan. Hasilnya dieksekusi oleh pemerintah daerah. Itu adalah penerapan semangat Protagoras. Di Sumsel, kita punya Kampung Pancasila di Desa Tanjung Batu, OKU yang mencoba musyawarah partisipatif untuk menyelesaikan konflik lahan. Namun skalanya masih kecil.
Andi Wijaya (menambahkan): Saya setuju. Tapi saya khawatir dengan sifat manusia yang egois. Plato bilang, jika semua orang ikut politik, mereka akan memikirkan kepentingan sendiri, bukan kebaikan bersama. Apakah Sofis punya jawaban untuk itu?
Ade Indra Chaniago (menyesap kopi, menjawab tenang): Andi, itu adalah pertanyaan tertua dalam demokrasi. Plato mengira solusinya adalah raja-filsuf yang tidak korup karena ia mencintai kebijaksanaan. Tapi sejarah membuktikan bahwa kekuasaan absolut, siapa pun pemegangnya, tetap korup. Lihat saja para diktator yang mengaku ‘filsuf’ atau ‘pemimpin yang tercerahkan’.
Sofis, melalui Protagoras, memberikan jawaban yang lebih realistis: keadilan tidak datang dari seorang pemimpin super, tapi dari musyawarah yang terus-menerus, di mana setiap orang harus mempertanggungjawabkan argumennya di depan publik. Dalam proses itu, kepentingan pribadi akan terbuka dan bisa dikoreksi. Tidak ada jaminan final, tapi itu lebih baik daripada memercayakan segalanya pada satu orang.
Dalam Islam, Ibnu Taimiyah berkata: “Musyawarah adalah asas pemerintahan yang adil. Bahkan khalifah yang benar pun harus bermusyawarah.” Dan Muhammad Abduh, tokoh modernis Islam, mengajarkan bahwa ijtihad (penalaran independen) adalah hak setiap muslim yang cakap, bukan monopoli ulama. Itu sejalan dengan semangat Sofis.
Ferry Lesmana (mengangkat gelas kopi): Jadi, saya boleh menyimpulkan begini: Sofis mengajarkan bahwa setiap orang punya potensi menjadi warga negara yang baik jika dididik. Plato mengajarkan bahwa hanya segelintir elit yang boleh memerintah. Indonesia selama ini terlalu Platonis. Kita perlu lebih Sofis. Setuju?
Indra Darmawan (tertawa, lalu menyalakan Dji Sam Soe terakhir): Setuju, Ferry. Tapi jangan lupa, kita juga tidak boleh jadi Gorgias yang hanya pandai bicara tanpa isi. Kuncinya adalah retorika etis yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan. Seperti kata Confucius: “Dengar banyak, singkirkan yang meragukan, dan ucapkan sisanya dengan hati-hati.”
Dan satu pesan dari Mansyur Al-Hallaj: “Kebenaran tidak bisa dimonopoli oleh satu kelompok. Ia tersebar di hati setiap pencari.” Jadi, mari kita buka ruang diskusi seluas-luasnya, di warung kopi, di kafe, di musholla, di balai desa. Karena demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang ribut, tapi juga demokrasi yang mendengarkan.
(Hujan di luar mulai reda. Mereka semua terdiam sejenak, meresapi percakapan. Kemudian Andi memesan kopi lagi, Ferry menyodorkan rokok pada Indra Darmawan, dan Juliansyah mencatat sesuatu di buku kecilnya.)
Juliansyah (tersenyum): Saya akan coba terapkan ini di Ogan Ilir. Minggu depan ada rapat dana desa. Saya usulkan agar yang bicara bukan hanya perangkat desa, tapi juga warga biasa. Dan kita undang penyuluh dari universitas untuk menjelaskan teknis anggaran. Semoga tidak ada yang marah.
Ade Indra Chaniago (berdiri, bersiap pulang): Pasti ada yang marah, Juliansyah. Karena mereka terbiasa dengan cara Platonis: diam, patuh, jangan banyak tanya. Tapi itu tandanya Anda mulai mengguncang status quo. Selamat berjuang, kawan-kawan. Ingat, 2.500 tahun yang lalu, Protagoras sudah bilang: “Manusia adalah ukuran segala sesuatu.” Artinya, kita sendiri yang menentukan kualitas demokrasi kita.
(Mereka beranjak dari meja. Ferry membayar kopi. Andi masih membaca artikel Sofis di ponselnya. Percakapan berakhir dengan jabat tangan dan janji untuk diskusi lagi pekan depan.)
Palembang, 25 Mei 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
