JARI: Otoritas Sirna, Algoritma Memerintah
Rumah panggung kayu ulin berdiri kokoh meski usianya lebih dari satu abad. Lantainya sedikit miring ke arah timur, mengikuti arus sungai yang tak pernah berhenti mengikis tanah. Lampu minyak tanah dan dua buah lampu petromaks menyala redup, menerangi meja panjang dari papan jati tua. Di atas meja, tersaji pempek kapal selam raksasa, tekwan, model, dan cuko kental berwarna kemerahan. Cangkir-cangkir kopi tubruk berasap tipis. Rokok kretek sudah menyala di tangan beberapa orang.
Andi Wijaya (duduk di kursi rotan yang bunyinya kriyek-kriyek setiap digerakkan): Selamat malam, semuanya. Rumah ini dulu milik kakek saya. Beliau wafat tiga puluh lima tahun lalu. Setiap malam Jumat, rumah ini dipenuhi keluarga besar, saudagar, ulama dan tetangga. Mereka duduk di sini, tepat di tempat kita duduk sekarang, dan berbincang tentang segala hal. Dari harga getah karet sampai soal siapa yang berhak memerintah. Kakek saya bilang, “Demokrasi itu seperti sungai Musi: kalau tidak pernah diayak, akan penuh dengan lumpur.”
Juliansyah (tokoh masyarakat Ogan Ilir, mengenakan kemeja batik lengan panjang, merokok sambil menyandarkan punggung ke tiang kayu): Rumah ini punya roh, Kak Andi. Saya sudah tiga kali datang ke sini, tapi setiap kali tetap terasa… bagaimana ya… seperti sedang diawasi oleh arwah-arwah yang dulu pernah berdiskusi di sini. Malam ini kita mau bahas apa sebenarnya?
Ferry Lesmana (tokoh masyarakat Ogan Komering Ilir, perokok berat dengan kopi hitam pekat tanpa gula): Bagaimana kalau kita bahas “Apa Itu Otoritas?” karya Hannah Arendt. Tapi sebenarnya dia bilang, otoritas itu sudah lenyap dari dunia modern. Kita tidak lagi tahu apa itu otoritas. Yang tersisa hanya kebingungan.
Indra Darmawan (duduk di kursi kayu sandaran tinggi): Arendt menulis esai itu tahun 1954. Latar belakangnya sangat penting: dia menyaksikan sendiri bagaimana Nazi Jerman dan Stalinis Rusia menghancurkan otoritas tradisional, lalu menggantinya dengan teror. Dia bilang, krisis otoritas sudah meluas ke ranah pra-politik ke keluarga, ke sekolah. Bahkan orang tua dan guru sekarang tidak lagi dihormati secara otomatis.
Ade Indra Chaniago: Dan ini bukan hanya masalah Barat. Kita di Indonesia juga merasakannya. Dulu, kiai dan datuk punya otoritas moral yang hampir tidak perlu dipertanyakan. Sekarang? Setiap omongan bisa langsung diserang di media sosial. Otoritas sudah bergeser atau malah runtuh.
Andi memotong pempek kapal selam. Ferry menyendok kuah cuko ke mangkuk kecil. Rokok menyala satu per satu.
Andi Wijaya: Arendt itu bilang, otoritas bukan kekerasan, bukan juga persuasi. Otoritas menuntut kepatuhan tanpa paksaan. Tapi kalau otoritas runtuh, apa yang terjadi? Apakah kita jatuh ke dalam kekerasan?
Juliansyah (menghembuskan asap rokok ke samping): Saya coba baca lagi paragraf pentingnya. Arendt bilang: “Otoritas mengecualikan penggunaan bentuk-bentuk paksaan eksternal; ketika kekerasan digunakan, otoritas tersebut telah gagal. Di sisi lain, otoritas tidak sesuai dengan persuasi, yang mengandaikan kesetaraan dan berfungsi melalui argumentasi. Di mana argumen digunakan, otoritas dikesampingkan.” Jadi, otoritas itu… berada di antara kekerasan dan persuasi. Tidak pakai paksa, tapi juga tidak perlu debat.
Ferry Lesmana (mengernyit): Ini aneh. Di desa saya di Tulung Selapan, otoritas seorang patinggi (kepala adat) dulu begitu kuat. Orang patuh bukan karena takut dipukul, dan bukan juga karena berdebat panjang. Mereka patuh karena… ya, karena dia patinggi. Itu sudah harga mati. Tapi sekarang, anak-anak muda sering berkata, “Kenapa harus dengar kata petinggi? Dia juga manusia biasa.”
Indra Darmawan: Nah, itu persis yang Arendt maksud dengan hilangnya fondasi dunia. Dia bilang, otoritas bertumpu pada masa lalu sebagai landasan yang kokoh. Masa lalu memberi stabilitas. Ketika masa lalu tidak lagi dianggap sakral, ketika tradisi diputus, maka fondasi dunia berguncang. Kita hidup seolah-olah di atas pasir yang terus bergerak.
Ade Indra Chaniago (mencelupkan pempek ke cuko): Tapi Arendt juga hati-hati. Dia tidak mengatakan bahwa semua bentuk otoritas itu buruk. Dia justru sedih karena otoritas yang baik yang melindungi kebebasan telah runtuh. Dan yang muncul kemudian adalah tirani atau totaliterisme. Di sini dia membedakan tiga bentuk: otoritarian, tirani, dan totaliter. Otoritarian masih terikat hukum di luar dirinya (hukum Tuhan, alam, atau tradisi). Tirani adalah satu orang melawan semua orang yang setara-sama tak berdaya. Sedangkan totaliter… dia gambarkan seperti bawang.
Andi Wijaya (tersenyum): Bawang? Maksudnya?
Indra Darmawan: Arendt menggunakan gambar struktur bawang. Di pusat bawang ada ruang kosong, tempat sang pemimpin duduk. Di sekelilingnya berlapis-lapis: organisasi garis depan, partai, polisi rahasia, formasi elit. Setiap lapisan adalah fasad bagi lapisan lainnya. Masing-masing berpikir bahwa mereka berbeda secara gradual dari lapisan di sekitarnya — sehingga mereka tidak sadar bahwa keseluruhan bawang itu terpisah total dari dunia nyata. Itulah mengapa sistem totaliter tahan terhadap guncangan realitas.
Juliansyah (mengangkat tangan): Kak Indra, izin. Saya jadi ingat kejadian di desa saya beberapa tahun lalu. Ada seorang guru ngaji, Ustadz Salim, beliau sudah mengajar selama 40 tahun. Suatu hari, seorang ibu melaporkan ustadz itu ke polisi karena anaknya ditegur keras karena tidak pernah setor hafalan. Padahal tegurannya sangat wajar untuk kebaikan anak itu sendiri. Tapi ibunya bilang, “Siapa suruh dia membentak anak saya? Saya yang bayar dia.” Otoritas ustadz yang dulu sakral, sekarang bergeser menjadi hubungan transaksional: saya bayar, saya berhak. Arendt mungkin bilang ini adalah contoh bagaimana otoritas runtuh ketika hubungan manusia direduksi menjadi kontrak ekonomi belaka.
Ferry Lesmana (menambahkan): Saya punya cerita dari Tulung Selapan. Pernah ada konflik tanah antara dua keluarga besar. Dulu, masalah seperti ini diselesaikan oleh patinggi bersama kumis (tetua adat). Keputusan mereka final, tidak ada yang banding. Sekarang, kedua keluarga itu malah saling lapor ke polisi, bawa pengacara dari Palembang, dan kasusnya berlarut-larut sampai tiga tahun. Biaya habis puluhan juta, hubungan kekeluargaan rusak, dan tanahnya masih sengketa. Padahal kalau mereka mau duduk bersama dengan tetua adat, selesai dalam satu malam. Tapi mereka bilang, “Masa iya saya nurut sama om-om tua itu? Dia kan bukan siapa-siapa.”
Andi Wijaya (menghela napas): Ini ironi modernitas. Kita kehilangan otoritas adat yang murah dan cepat, tapi belum mendapatkan penggantinya yang efektif. Yang ada malah birokrasi dan litigasi yang mahal dan lambat.
Ferry Lesmana (mengangkat gelas kopi, lalu menaruhnya lagi tanpa minum):
Kita perlu pembanding. Arendt bukan satu-satunya yang bicara soal otoritas. Saya ingat John Locke filsuf Inggris abad 17 yang bilang otoritas politik berasal dari persetujuan rakyat. Locke menolak otoritas warisan. Dia mengatakan bahwa seorang raja tidak punya otoritas hanya karena ia anak raja sebelumnya. Otoritas harus diberikan oleh yang diperintah.
Juliansyah (mengangguk): Tapi kalau begitu, bukankah kita kembali ke persuasi? Rakyat setuju karena argumentasi? Atau karena kontrak sosial?
Ade Indra Chaniago (mengusap dahinya): Locke memang meletakkan fondasi demokrasi liberal. Tapi ia juga mengakui bahwa ada hukum alam yang melampaui kehendak mayoritas. Hukum alam itulah yang menjadi “sumber otoritas di luar dan di atas pemerintah”. Mirip dengan konsep syura dalam Islam atau keadilan ilahi dalam teologi Kristen.
Andi Wijaya: Lalu ada Jean-Jacques Rousseau dengan kehendak umum. Dia bilang, ketika warga negara berkumpul dan memutuskan sesuatu, suara mayoritas bukan sekadar jumlah; ia adalah ekspresi dari kebaikan bersama. Tapi Arendt kritis terhadap Rousseau. Menurut beberapa komentator, kehendak umum Rousseau bisa berubah menjadi tirani karena tidak ada jaminan bahwa mayoritas tidak akan menindas minoritas.
Indra Darmawan (menekan puntung rokok ke asbak): Saya ingin menambahkan Simone Weil. Dia sezaman dengan Arendt, juga seorang filsuf Prancis yang sangat memperhatikan konsep “kewajiban” sebelum “hak”. Weil bilang, masyarakat modern lupa bahwa otoritas yang sah harus didasarkan pada perhatian kepada yang nyata attention à la réalité. Jika pemimpin tidak lagi melihat realitas penderitaan rakyat, otoritasnya adalah ilusi. Dia mengkritik habis birokrasi modern yang abstrak dan dingin.
Ferry Lesmana (tertawa kecil): Nah, birokrasi modern itu… di Indonesia, kita punya banyak pejabat yang duduk di Jakarta, tapi tidak pernah turun ke desa. Mereka punya otoritas formal dari undang-undang, tapi otoritas moralnya kosong. Arendt bilang itu bukan otoritas; itu hanya kekuasaan. Dan kekuasaan tanpa otoritas cepat atau lambat akan runtuh.
Juliansyah (menyela): Saya pernah baca Michel Foucault dia punya pandangan yang hampir sebaliknya. Foucault bilang, otoritas itu tidak pernah hilang; ia hanya berubah bentuk. Di zaman modern, otoritas tidak lagi dipegang oleh satu orang (raja atau kiai), tetapi tersebar dalam relasi kuasa yang kapiler: di sekolah, rumah sakit, penjara, kantor, bahkan dalam bahasa sehari-hari. Dia bilang, jangan cari otoritas di puncak piramida; cari di ujung-ujung terkecil jaringan kekuasaan.
Indra Darmawan (mengangguk): Poin bagus, Dinda Juliansyah. Arendt dan Foucault punya perbedaan fundamental. Arendt meratapi hilangnya otoritas tradisional yang hierarkis dan personal. Foucault justru senang karena itu berarti kita bisa mempermasalahkan setiap klaim otoritas tidak ada yang kebal kritik. Tapi masalahnya, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa otoritas bersama, kita mengalami kekacauan interpretasi.
Ade Indra Chaniago: Contoh nyata: pandemi Covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berdasarkan otoritas ilmiah (epidemiologi). Tapi sebagian masyarakat menolak karena tidak percaya pada otoritas ilmiah; mereka lebih percaya pada otoritas alternatif (YouTuber, buzzer, atau tokoh agama tertentu). Akibatnya, kebijakan yang seharusnya menyelamatkan nyawa menjadi perdebatan sengit. Foucault mungkin bilang itu wajar karena otoritas memang selalu diperebutkan. Tapi Arendt akan bilang, “Lihatlah, tanpa otoritas bersama, kita tidak bisa mengambil keputusan kolektif untuk menyelamatkan diri kita sendiri.”
Ferry Lesmana: Di OKI, waktu vaksinasi dulu, banyak warga yang lebih percaya pada orang pintar (dukun) daripada pada dokter. Ada yang bilang, “Saya nggak perlu vaksin, cukup minum air doa dari kiai.” Dan kiai itu pun tidak bertanggung jawab secara ilmiah. Itu contoh konkret: otoritas tradisional (kiai) masih ada, tapi terputus dari pengetahuan rasional. Arendt akan bilang itu bukan otoritas yang sehat, karena tidak lagi memberikan foundation bagi kehidupan bersama yang stabil.
Andi Wijaya: Kita jangan lupa tokoh-tokoh kita sendiri. Soekarno dalam pidatonya “Nasionalisme, Islamisme, Marxisme” (1926) menolak otoritas buta, baik dari kolonial Belanda maupun dari tafsir agama yang literal. Tapi Bung Karno juga tidak mau otoritas itu hilang sama sekali; ia ingin membangun otoritas baru yang berasal dari semangat persatuan melawan penjajahan. Dia adalah contoh politisi yang sangat paham bahwa tanpa otoritas yang diakui bersama, revolusi tidak akan pernah berhasil.
Juliansyah (mengangguk): Lalu Mohammad Hatta Bapak Koperasi Indonesia, dia sangat menekankan demokrasi desa. Hatta percaya bahwa otoritas politik harus berakar dari musyawarah di tingkat lokal. Dia kritis terhadap sentralisasi kekuasaan. Hatta mungkin setuju dengan Arendt bahwa otoritas yang sehat adalah yang tumbuh dari bawah, bukan dipaksakan dari atas.
Ferry Lesmana: Bagaimana dengan Nurcholish Madjid? Saya pernah baca, Cak Nur bilang bahwa dalam Islam, tidak ada otoritas gerejawi yang mirip dengan magisterium dalam Katolik. Tidak ada paus dalam Islam. Setiap Muslim punya tanggung jawab untuk menafsirkan sendiri ijtihad. Tapi masalahnya, ketika semua orang boleh berijtihad tanpa syarat keilmuan, muncullah kekacauan fatwa. Otoritas keagamaan menjadi fragmentaris. Itulah yang kita lihat sekarang: ada seribu ustadz di YouTube, masing-masing punya pengikut, dan mereka saling mengkafirkan.
Ade Indra Chaniago (tersenyum getir): Cak Nur sangat menyadari bahaya itu. Makanya beliau menekankan pentingnya otoritas keilmuan isnad seperti yang saya sebut tadi. Tapi di zaman media sosial, isnad menjadi tidak relevan karena yang viral bukan yang paling sahih, tapi yang paling menghibur atau paling provokatif. Inilah krisis otoritas epistemik yang lebih dalam dari sekadar krisis politik.
Juliansyah (menyalakan rokok baru): Saya mau bawa ke ranah yang lebih keseharian, Uda. Di kantor tempat saya bekerja, dulu atasan dihormati bukan hanya karena posisinya, tapi karena usianya dan pengalamannya. Sekarang, fresh graduate lulusan S2 langsung jadi manajer, dan pegawai lama yang usianya 50 tahun diperlakukan seperti anak buah biasa. Mereka tidak lagi punya otoritas natural. Akibatnya, terjadi gesekan generasi: yang tua merasa tidak dihormati, yang muda merasa superior karena punya gelar.
Ferry Lesmana (menambahkan): Di keluarga juga sama. Dulu, anak-anak tidak berani membantah orang tua. Sekarang, anak SMP sudah berani nyolot dan bilang, “Kamu itu siapa? Kamu nggak ngerti zaman sekarang!” Beberapa orang tua sampai takut pada anaknya sendiri. Arendt akan bilang ini adalah gejala krisis otoritas yang merembet ke unit terkecil masyarakat keluarga. Dan ketika keluarga sudah tidak punya otoritas internal, negara akan masuk dengan otoritasnya yang represif. Ironisnya, negara kemudian justru dipanggil oleh orang tua yang kewalahan untuk “mendisiplinkan” anak-anak mereka.
Andi Wijaya: Contoh lain: pernikahan. Dulu, orang tua punya otoritas penuh untuk memilihkan jodoh. Sekarang, anak muda merasa otonomi penuh dan sering menolak campur tangan orang tua. Tapi ketika pernikahan mereka gagal, mereka justru menyalahkan orang tua karena “tidak pernah mengingatkan”. Ini ambivalensi: kita tolak otoritas orang tua saat membuat keputusan, tapi kita minta otoritas itu saat kita butuh kambing hitam. Arendt akan bilang, itu bukan kebebasan; itu kekacauan.
Indra Darmawan (menghela napas): Saya jadi ingat tulisan Christopher Lasch dalam The Culture of Narcissism (1979). Dia bilang, masyarakat modern mengalami disintegrasi otoritas yang menyebabkan orang jatuh ke dalam narsisisme kolektif setiap orang hanya peduli pada pengakuan diri sendiri dan tidak lagi peduli pada fondasi bersama. Itulah yang kita lihat di medsos: setiap orang adalah raja di akunnya sendiri.
Ferry Lesmana: Saya mau menambahkan satu tokoh lagi: Noam Chomsky. Beliau bilang, dalam masyarakat demokrasi liberal, otoritas tidak hilang, ia dimonopoli oleh media arus utama dan institusi pendidikan. Chomsky lebih fokus pada manufacturing consent bagaimana elite membuat publik sukarela menerima otoritas mereka tanpa paksaan, hanya melalui propaganda halus. Ini kritik yang berbeda dari Arendt. Arendt meratapi hilangnya otoritas; Chomsky justru mengungkap otoritas terselubung yang lebih berbahaya karena tidak disadari.
Ade Indra Chaniago (mengangguk): Di Indonesia, kita lihat itu: televisi dan surat kabar tertentu menjadi otoritas terselubung yang membentuk opini publik. Orang mengira mereka berpikir bebas, padahal mereka hanya mengulang-ulang narasi dari sumber yang sama. Ketika ada peristiwa demo mahasiswa, misalnya, media yang berbeda bisa memberikan gambaran yang bertolak belakang. Maka muncullah krisis otoritas informasi: publik tidak tahu harus percaya pada siapa. Dan dalam kekosongan itu, otoritas baru muncul: algoritma.
Juliansyah (terkejut): Algoritma?
Indra Darmawan: Iya. Facebook, TikTok, Instagram algoritma merekalah yang sekarang memutuskan apa yang layak kita lihat. Mereka punya otoritas diam-diam untuk menentukan realitas kita. Tidak ada musyawarah, tidak ada delegasi. Cuma kode yang tidak transparan. Inilah bentuk baru otoritas: teknis dan anonim. Arendt mungkin tidak pernah membayangkan ini di tahun 1954.
Andi Wijaya: Saya punya contoh internasional segar. Di Amerika Serikat, tahun 2021, ada serangan ke Gedung Capitol oleh pendukung Trump yang tidak percaya hasil pemilu. Apa yang terjadi? Otoritas lembaga peradilan dan otoritas komisi pemilu tidak lagi diakui oleh sebagian besar warga. Mereka lebih percaya pada kata-kata Trump daripada pada hakim agung. Arendt akan bilang: totalitarianisme bukan hanya soal rezim, tapi soal mentalitas — ketika warga sudah kehilangan kemampuan membedakan fakta dan kebohongan, otoritas runtuh total.
Ferry Lesmana (menambahkan): Di Brasil, pengikut Bolsonaro juga menolak hasil pemilu 2022. Mereka menduduki gedung pemerintah, menuntut milisi turun tangan. Padahal tidak ada bukti kecurangan yang signifikan. Ini persis yang Arendt peringatkan: ketika otoritas hukum runtuh, yang muncul adalah kekerasan dan klaim kebenaran alternatif yang tidak bisa diuji.
Juliansyah: Di Prancis juga, gerakan Gilets Jaunes (Rompi Kuning) menunjukkan bahwa warga tidak lagi percaya pada parlemen dan presiden. Mereka menolak otoritas fiskal negara. Tapi menariknya, dalam gerakan itu sendiri, mereka sulit membangun otoritas internal tidak ada pemimpin yang diakui bersama. Akibatnya, gerakan mereka kacau dan akhirnya redam tanpa perubahan substansial. Tanpa otoritas, bahkan perlawanan pun tidak efektif.
Ade Indra Chaniago (mengangkat jari): Saya ingin membawa perspektif dari Ibnu Taimiyah ulama besar abad 14. Beliau dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar’iyyah mengatakan bahwa otoritas politik harus berakar pada keadilan, bukan pada sekadar tradisi atau kekuatan. Bahkan Ibnu Taimiyah berani mengatakan bahwa “Allah menegakkan keadilan melalui negara kafir, namun tidak menegakkannya melalui negara muslim yang zalim”. Artinya, otoritas yang sah adalah otoritas yang berkeadilan, sekalipun pemiliknya bukan muslim. Ini pandangan yang sangat radikal untuk zamannya.
Indra Darmawan (menimpali): Lalu ada Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. Dia mengajarkan bahwa otoritas seorang pemimpin bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat keadilan dan musyawarah dengan ahlul halli wal aqdi (para tokoh yang memiliki kemampuan mengikat dan melepas). Jika pemimpin melanggar, rakyat memiliki hak untuk menasihati bahkan dalam kondisi ekstrem, membaiat pemimpin lain. Ini adalah konsep otoritas terbatas yang sangat mirip dengan apa yang disebut Arendt sebagai otoritarianisme yang terikat hukum, bukan tirani.
Ferry Lesmana: Tapi, Uda, di dunia Islam modern, kenapa konsep-konsep mulia itu tidak terwujud?
Ade Indra Chaniago (tersenyum): Karena yang terjadi justru sebaliknya: banyak rezim yang mengaku Islam menggunakan otoritas agama untuk mempertahankan kekuasaan absolut ini tirani, bukan otoritarian. Di sisi lain, ada kelompok radikal yang menolak semua otoritas yang ada negara, ulama resmi, tradisi dan hanya mengakui otoritas pemimpin mereka sendiri yang seringkali tidak memiliki kualifikasi. Ini adalah bawang totaliter versi kelompok kecil. Arendt mungkin akan mengenali pola ini.
Lampu petromaks mulai bergetar. Wakil Dolah (pemilik warung yang kebetulan ikut nimbrung) menyodorkan pisang goreng hangat.
Juliansyah: Saya punya pertanyaan yang mengganggu. Apakah kita mau mengembalikan otoritas? Atau justru harus kita sambut keruntuhannya karena otoritas sering disalahgunakan?
Indra Darmawan (merenung sejenak): Arendt tidak naif. Dia tahu bahwa otoritas tradisional sering digunakan untuk menindas. Tapi dia juga khawatir bahwa tanpa otoritas sama sekali, manusia kehilangan dimensi kedalaman. Dia menulis kalimat yang sangat puitis: “Hanya melalui ingatan manusia dapat mencapai kedalaman.” Maksudnya, tradisi dan otoritas — meskipun tidak sempurna — memberi kita akar. Tanpa akar, kita mudah diterbangkan angin ideologi apa pun. Dan angin itu bisa bertiup dari arah totaliter.
Ade Indra Chaniago (menyandarkan badan ke dinding): Dalam Islam, ada konsep isnad dalam periwayatan hadis. Setiap hadis harus memiliki mata rantai otoritas yang bersambung hingga ke Nabi Muhammad. Jika putus, hadis itu dianggap lemah. Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, otoritas tidak bisa diputus dari masa lalu. Tapi bukan berarti otoritas itu kaku. Ada ijtihad yang bisa mengubah kesimpulan hukum, tetapi tetap harus menghormati rantai keilmuan. Jadi, krisis otoritas di dunia Islam modern terjadi karena putusnya isnad keilmuan: banyak orang mengaku-ngaku punya otoritas padahal tidak memiliki sanad yang jelas.
Ferry Lesmana: Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Bukan sebagai pemerintah, tapi sebagai warga biasa.
Andi Wijaya (memotong pempek terakhir): Kakek saya punya jawaban sederhana: “Jaga rumah ini. Jaga pertemuan-pertemuan kecil. Jangan biarkan generasi muda lupa duduk bersama, makan bersama, dan mendengar cerita orang tua.” Arendt juga bilang bahwa otoritas tidak bisa dipulihkan dengan dekrit. Ia harus tumbuh dari bawah, dari ruang-ruang kecil di mana orang saling percaya dan saling mendengar. Mungkin di warung kopi, di majelis taklim, di pos ronda, atau di rumah tua tepi sungai seperti ini.
Semua orang terdiam. Jam dinding antik di ruang tengah berdentang dua belas kali. Suara jangkrik dan kodok memenuhi malam. Lampu petromaks akhirnya mati, menyisakan lampu minyak tanah yang berkedip-kedip.
Juliansyah (menghela napas panjang): Saya tidak bisa tidur malam ini. Pikiran saya penuh dengan piramida Arendt, bawang totaliter, dan pepatah Palembang.
Ferry Lesmana (tersenyum tipis): Mari kita pulang. Tapi sebelum itu, saya ingin usul. Di desa kita masing-masing, mari kita coba buat majelis kecil seperti malam ini. Duduk, merokok, minum kopi, dan membicarakan apa itu otoritas yang sah. Biar generasi muda tidak hanya belajar dari YouTube.
Ade Indra Chaniago (berdiri, meluruskan kaki): Saya setuju. Arendt mengingatkan bahwa tanpa otoritas, dunia kehilangan fondasi. Tapi dia juga mewariskan harapan: bahwa manusia bisa membangun kembali fondasi itu jika mereka berani berpikir dan mengingat. Rumah ini adalah fondasi kecil. Mari kita jaga.
Indra Darmawan: Saya tutup dengan kutipan dari Between Past and Future: “Masa lalu baru sekarang menampakkan dirinya kepada kita dengan kesegaran yang tak terduga dan menceritakan hal-hal yang belum pernah didengar siapa pun sebelumnya.” Selamat malam, semuanya.
Andi Wijaya (mengantarkan tamu ke pintu, menatap sungai yang hitam legam):
Sungai Musi tetap mengalir, meski tidak ada yang melihat. Begitu pula otoritas yang sejati: ia ada, meski kita tidak selalu menyadarinya. Yang penting, kita tidak berhenti mencarinya.
Palembang, 14 Mei 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
