JARI: Demokrasi Rasa Lotere
Warung makan Wak Dolah berdiri tepat di seberang gerbang utama Perumahan Griya Asri, Gandus, Palembang. Bangunannya sederhana: dinding setengah tembok, setengah bilik bambu yang sudah menguning karena asap. Meja-meja kayu tua ditata tidak beraturan di bawah lampu neon 20 watt yang sesekali berkedip. Dari dapur kecil di belakang, terdengar suara wajan mendesis dan aroma pempek yang baru digoreng bercampur dengan uap kopi tubruk dan kepulan asap rokok.
Pukul setengah delapan malam, Wak Dolah baru selesai membersihkan meja terakhir dari pengunjung maghrib. Hujan gerimis baru saja reda. Air masih menetes dari rumbia yang bolong di beberapa bagian.
Wak Dolah (menyeret kursi plastik merah, duduk dengan napas tersengal): Wah, baru gerah betul! Selesai nyuci piring. Jadi, mari kita cerita malam ini panjang-panjang, awak-awak kito semua.
Ade Indra Chaniago (duduk di kursi kayu sandaran, menyeduh kopi hitam tanpa gula): Terima kasih, Wak Dolah, kami merepotkan. Malam ini saya sengaja ajak semua ke sini karena warung Wak ini… bagaimana ya, ada ruhnya demokrasi. Sederhana, merakyat. Jangankan presiden menteri, tukang becak pun di sini bisa bebas berpendapat sambil mengunyah pempek.
Indra Darmawan (sudah memegang sebatang rokok kretek, belum dinyalakan): Demokrasi, Uda Ade. Malam ini kita bicara soal itu. Siang tadi saya baca artikel menarik tentang Profesor Josine Blok dari Universitas Utrecht. Beliau mengulas demokrasi Athena, yang menurutnya paling radikal dalam sejarah 2.500 tahun terakhir. Semua warga negara — minimal umur 30 tahun — benar-benar setara. Mereka bergiliran memegang jabatan politik, bukan lewat pemilu seperti kita.
Ferry Lesmana (bersandar tenang, meniup kopi panas di gelas besar): Berarti hampir setiap orang bisa jadi pejabat, Bro? Itu tidak kacau? Maaf, sebagai orang Tulung Selapan yang biasa mengurus banyak hal, saya sulit membayangkan semua warga serba bisa memimpin.
Juliansyah (mengeluarkan rokok dari saku kemeja batik lengan panjang): Itu dulu, Kak Indra. Budaya dan zamannya berbeda. Tapi saya harus akui, menarik juga. Kita sering mengeluh soal pemimpin yang jauh dari rakyat. Mungkin dengan melibatkan warga langsung, mereka bisa lebih paham soal kebutuhan kita.
Indra Darmawan (korek api menyala, dia menghisap rokok dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan): Justru di situlah kuncinya. Josine Blok bilang bahwa di Athena, konsep yang dikenal adalah saling memerintah dan diperintah. Aristoteles dalam Politika menulis itu baik. Dan yang penting: pengundian digunakan, bukan pemilihan. Karena menurut mereka, undian lebih adil. Tidak ada permainan uang atau popularitas. Bedanya, dulu ada yang disebut liturgi: orang kaya wajib membiayai kapal perang dan paduan suara teater sebagai bentuk kehormatan. Mereka tidak bisa hanya kaya sambil cuci tangan.
Wak Dolah (menyodorkan pempek kapal selam raksasa ke atas meja, kuah cuko kental berwarna kemerahan menuang ke mangkuk-mangkuk kecil): Nah ini, Dinda. Di Palembang, dulu juga ada konsep semacam itu. Kiyai, tokoh adat, dan saudagar kaya sering patungan bikin acara sekebesaran. Masyarakat diundang, semua pendapat didengar. Saya ingat ketika Kakek Andi Wijaya masih hidup, di rumah tepi Sungai Musi itu sering jadi tempat orang banyak berkumpul — Tionghoa, Melayu, Jawa, semua duduk bersama.
Ferry Lesmana (mengambil sepotong pempek, mencelupkannya ke kuah): Di Tulung Selapan dulu juga begitu… Tapi sekarang memudar. Orang sibuk sendiri-sendiri.
Lampu depan berkedip. Wak Dolah memukulnya pelan, lampu kembali terang. Halaman depan mulai sepi. Suara tongkang dari jauh terdengar samar.
Juliansyah: Dalam Islam, Bukankah ada konsep musyawarah yang mirip? Allah perintahkan dalam surat Ali Imran ayat 159: ‘Wa syawirhum fil amr‘ —bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Tapi tidak sampai pada model undian seperti Athena, kan?
Ade Indra Chaniago (mengangguk, menaruh sendok): Betul, Dinda Juliansyah. Musyawarah intinya. Tapi mari sedikit mendalam. Pemikir Islam klasik semisal Al-Farabi, dalam konsep Al-Madinah Al-Fadhilah, tidak secara harfiah bicara demokrasi, tetapi beliau mengakui apa yang disebut Al-Madinah Al-Jama’iyyah, yaitu negara demokratis yang berdasarkan kesukarelaan dan kerja sama. Namun bagi Farabi, bentuk ini tetap bukan yang utama karena beliau elitis — hanya pemimpin yang sempurna akal dan moral yang bisa menuju kebahagiaan sejati. Jadi demokrasi hanya rezim yang tidak utama bagi beliau. Tetapi justru dari sini kita bisa berdialog: apakah demokrasi modern kita bisa beroperasi tanpa musyawarah dan moral publik?
Indra Darmawan (menghela napas): Lalu ada Ibnu Khaldun dengan konsep ‘Ashabiyyah‘, yang artinya solidaritas kelompok atau kohesi sosial. Beliau dalam Muqaddimah mengatakan bahwa kekuasaan dan pemerintahan tidak mungkin tegak tanpa solidaritas yang kuat. Di sini, agama memainkan peran krusial. Tapi ketika agama dan ashabiyyah lebur, peradaban menjadi lemah. Di Indonesia, ashabiyyah ini bisa dilihat dalam gotong royong desa — tapi kita lihat sekarang mulai tergerus materialisme dan individualisme.
Ferry Lesmana (mengangguk perlahan): Di Ogan Komering Ilir, ashabiyyah itu nyata. Saat orang sepakat tolong-menolong, semuanya cepat selesai. Tapi begitu masing-masing hanya memikirkan diri sendiri, mandeg. Dan kita lihat di politik nasional sekarang, jarak antara elit dan warga rasanya makin jauh. Buktinya, banyak warga yang kecewa, bahkan malas memilih.
Wak Dolah (duduk dengan kaki diangkat, meletakkan sisa rokok di asbak kaleng bekas susu): Nah, itu yang saya rasakan di kandang sini. Warung ini setiap hari kedatangan pembeli: pemulung, sopir angkot, PNS kecil. Banyak dari mereka bilang, “Wak Dolah, kami capek dengan janji-janji.” Jadi ketika membaca tentang ide warga biasa dipilih secara acak untuk duduk di dewan, saya agak tertarik. Tapi apakah itu mungkin di Indonesia?
Pukul sembilan lewat. Rokok dan kopi yang dihidangkan sudah tiga putaran. Suasana semakin cair.
Ade Indra Chaniago : Bukankah kita punya pengundian secara tak langsung dalam tradisi lokal? Misalnya dalam pemilihan kepala desa secara demokratis, tetapi sebelum itu melalui mekanisme musyawarah dukuh, di mana warga biasa menyaring kandidat. Namun masalahnya adalah sering kali yang muncul ke permukaan lagi-lagi mereka yang punya uang atau koneksi. Jadi tidak murni representasi rakyat.
Indra Darmawan : (meraih gelas kopi kedua, menyesap pelan): Di tingkat global, eksperimen lotere warga ini sudah berjalan dan cukup berhasil. Contoh klasik adalah G1000 di Belgia pada 2011. Saat Belgia tanpa pemerintahan federal selama satu setengah tahun karena krisis politik, sekelompok aktivis menghimpun seribu warga yang dipilih secara acak untuk duduk bersama membahas arah negara. Hasilnya tidak mengikat secara hukum, tetapi memberi tekanan moral pada parlemen. Mereka menghasilkan rekomendasi reformasi politik, dan meskipun tidak sepenuhnya diadopsi, ide ini menyebar ke Belanda, Polandia, bahkan Spanyol.
Ferry Lesmana (menghela napas panjang): Tapi apakah ada yang lebih konkret dari sekadar rekomendasi? Karena kita di daerah sering julid: “Banyak omong, sedikit bukti.”
Ade Indra Chaniago : Baik, contoh nyata: Irlandia dengan masalah aborsi. Selama puluhan tahun, perdebatan tentang Pasal 8 Konstitusi (yang melarang aborsi dalam hampir semua situasi) menemui jalan buntu karena bentrok antara Katolik tradisional dan kelompok pro-choice. Pada 2016–2017, pemerintah Irlandia membentuk Majelis Warga yang terdiri dari 99 warga biasa dipilih secara acak, plus seorang hakim ketua. Mereka bertemu selama beberapa akhir pekan, mendengarkan bukti dari ahli medis, hukum, dan agama, lalu berdiskusi mendalam. Majelis ini merekomendasikan agar konstitusi diubah untuk mengizinkan parlemen membuat undang-undang aborsi yang lebih longgar. Hasilnya: referendum 2018 dimenangkan 66 persen suara, dan aborsi dilegalkan. Tanpa majelis warga itu, mungkin perdebatan terus pecah.
Juliansyah (mengerutkan dahi sambil merokok): Ini menarik. Tapi di Irlandia, masalahnya satu isu yang sangat spesifik. Di Indonesia, masalah kita macem-macem. Apakah kita bisa terapkan mekanisme serupa untuk isu besar seperti korupsi atau ketimpangan ekonomi?
Indra Darmawan : Prancis mencobanya setelah gerakan Rompi Kuning pada 2018–2019. Unjuk rasa besar menolak pajak karbon yang dianggap membebani kelas pekerja. Presiden Macron merespons dengan membentuk Konvensi Iklim Warga: 150 orang yang dipilih secara acak, diberi mandat merumuskan kebijakan pengurangan emisi CO₂ yang adil secara sosial. Mereka bekerja beberapa bulan, dibantu para ahli, menghasilkan sekitar 150 proposal. Sebagian diadopsi pemerintah, meski sayang tidak semua. Walau begitu, ini membuktikan bahwa warga biasa, jika diberi ruang, informasi, dan waktu, bisa menghasilkan kebijakan yang cerdas.
Wak Dolah (menyodorkan segelas teh jahe hangat untuk dirinya sendiri): Tapi Dinda Ade, bagaimana dengan suara rakyat di negeri sendiri? Ada bukti nyata dari Indonesia yang seperti itu?
Pukul sepuluh malam. Gerimis kecil mulai lagi. Beberapa warung di sekitar sudah tutup. Hanya di sini lampu masih menyala.
Ade Indra Chaniago : Ada. Jangan lupa Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Secara teori, ini adalah demokrasi partisipatif tingkat desa yang diatur undang-undang. Warga biasa — petani, nelayan, ibu rumah tangga — bisa mengusulkan proyek pembangunan langsung. Namun dalam praktiknya, seringkali usulan warga terpinggirkan oleh kepentingan elite desa. Tapi ada beberapa tempat yang berhasil, misalnya di Desa Papayan, Tasikmalaya, di mana forum Musrenbangdes benar-benar dijalankan dengan keterbukaan dan dihadiri seluruh lapisan warga tanpa terkecuali. Di sana, pembangunan jalan desa, irigasi, dan posyandu benar-benar merefleksikan kebutuhan warga miskin, bukan hanya keinginan kepala desa.
Juliansyah (mengangguk): Saya pernah ikut Musrenbang di Ogan Ilir tahun lalu. Sayangnya, banyak warga yang tidak paham prosedur dan usulan mereka tidak diakomodasi. Jadi modelnya belum maksimal.
Ferry Lesmana : Itu masalah literasi demokrasi, saya rasa. Warga tidak paham “bahasa birokrasi”. Athena dulu mungkin lebih sederhana karena urusannya juga tidak serumit sekarang.
Indra Darmawan : Saya setuju. Tapi jangan lupa, di tingkat daerah ada praktik lebih inovatif. Bawaslu di beberapa provinsi membentuk Desa Demokrasi Pengawasan Partisipatif atau Desa Pengawasan Partisipatif. Contohnya Bawaslu Mamuju menggandeng Desa Tadui; Panwaslih Aceh meluncurkan Gampong Demokrasi Pengawasan Partisipatif di Simeulue. Di desa-desa ini, warga diajari mengawasi pemilu secara langsung, melaporkan pelanggaran, dan ikut menjaga proses demokrasi. Ini adalah bentuk partisipasi murni yang konkret, bukan sekadar wacana.
Wak Dolah (menepuk meja kecil): Nah, ini baru ada rupa! Jadi jangan hanya lihat ke luar negeri. Kita punya akar, tapi sering tidak dirawat.
Pukul sebelas malam. Semua asbak sudah penuh. Pempek tinggal sedikit. Wak Dolah menghidangkan pisang goreng buatan istrinya.
Ferry Lesmana : Uda, saya ingin bertanya lebih dalam. Dalam Islam, ada kritik terhadap demokrasi liberal yang dinilai terlalu mengejar kebebasan tanpa moral. Ada juga yang menolak demokrasi karena sumber hukumnya manusia, bukan Tuhan. Bagaimana kita menyikapi itu dalam konteks percakapan malam ini?
Ade Indra Chaniago (menghela napas, menatap jauh ke arah jalan yang gelap): Pertanyaan yang bagus dan berat. Mari kita kembali ke tokoh sufi agung. Syeikh Junaidi Al-Baghdadi, atau juga dikenal sebagai Junayd al-Baghdadi, hidup di tengah kekacauan politik Dinasti Abbasiyah. Ia melihat kekuasaan dunia hanya menambah kerakusan. Ia justru lebih tertarik pada pembersihan hati dan etika ketimbang bentuk negara. Tidak banyak dari beliau yang secara eksplisit bicara tentang demokrasi, karena memang ia murni sufi yang menjauhi hiruk-pikuk politik. Tapi pesan moralnya penting: bahwa apapun sistem politik yang kita bangun, harus disertai pembersihan jiwa dan ikhlas. Tanpa itu, semua hanya permainan kekuasaan.
Juliansyah (menyilangkan kaki, mendengarkan serius): Lalu Ibnu Farid, penyair sufi besar dari Mesir?
Ade Indra Chaniago (tersenyum): Ibnu Farid, atau Umar bin Ali Al-Farid, adalah penyair yang dikenal dengan syair-syair cinta Ilahi. Ia sangat sufistik; baginya, cinta adalah prinsip penyatuan antara manusia dan Tuhan, dan antara manusia dengan manusia. Di tengah Perang Salib yang keras, Ibnu Farid mengajak umat Islam untuk melihat musuh sebagai manusia yang juga bisa dicintai sebagai ciptaan. Demokratisasi dalam perspektif beliau bukan hanya tentang pemilu, tetapi tentang menciptakan ruang di mana perbedaan tidak saling membunuh. Karena pada akhirnya, demokrasi yang sehat membutuhkan hati yang mampu melihat kebaikan pada sesama, termasuk yang berseberangan.
Wak Dolah (mengangkat jempol): Nah, itu baru asyik. Demokrasi dengan hati. Karena kalau hanya aturan dan undang-undang, sering kita curang. Tapi jika ada kesadaran hati, orang akan malu berbuat curang.
Indra Darmawan: Saya setuju. Dalam Islam, ada juga konsep maslahah mursalah, yakni kemaslahatan umum yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur’an tetapi bisa ditetapkan sebagai dasar kebijakan jika membawa kebaikan bagi rakyat. Inilah jembatan antara syariat dan demokrasi modern. Jadi tidak perlu dipertentangkan secara kaku.
Ferry Lesmana: Indonesia sendiri punya tokoh-tokoh yang berusaha menjembatani Islam dan demokrasi secara substantif. Nurcholish Madjid, misalnya, yang terkenal dengan semboyan “Islam Yes, Partai Islam No”. Menurut Cak Nur, nilai-nilai Islam seperti keadilan, musyawarah, dan persamaan bisa diwujudkan melalui demokrasi sekuler yang inklusif, tanpa perlu memaksakan piagam Jakarta . Bahkan Cak Nur mengusung apa yang disebut “neorepublikanisme Islam”, di mana partisipasi sipil dan kebebasan dari dominasi menjadi inti(. Beliau tidak sekadar menerima demokrasi sebagai kebutuhan pragmatis, tetapi sebagai tuntutan etis Islam sendiri.
Ade Indra Chaniago (menyesap kopi yang sudah dingin): Benar. Cak Nur berani mengatakan bahwa UUD 1945 dan Pancasila adalah sumbangan terbesar umat Islam Indonesia bagi negara. Jadi tidak ada alasan untuk menolak demokrasi atas nama agama. Yang diperlukan adalah terus memperkuat moral publik dan mencegah korupsi sistemik. Lalu ada Abdurrahman Wahid dan Syafii Maarif yang juga vokal soal demokrasi pluralis.
Juliansyah (menyambar): Tapi Uda, di beberapa daerah, kita lihat praktik-praktik yang tidak sejalan dengan itu. Ada politik identitas, pelarangan tempat ibadah minoritas, sampai pembatasan kebebasan berpendapat.
Indra Darmawan: Itu ironi besar. Itulah sebabnya eksperimen lotere warga dan partisipasi langsung seperti yang dicontohkan Josine Blok tidak akan berjalan jika masyarakat masih diliputi kebencian. Sebaliknya, jika kita membangun ruang dialog yang aman — tempat petani dan CEO duduk sama rendah, seperti istilah profesor Blok — mungkin perlahan kebencian bisa dikikis. Kita butuh ekosistem demokrasi yang memungkinkan orang merasa didengar.
Hampir pukul dua belas malam. Warung hanya diterangi satu lampu neon tersisa. Kabut tipis mulai turun dari persawahan.
Wak Dolah (menyandarkan badan ke dinding bambu, matanya sayu): Kita ini sebenarnya sudah punya demokrasi, tapi kadang… hampa. Orang datang ke warung saya, cerita, “Saya pilih pemimpin itu, tapi dia korupsi.” Mereka marah. Tapi ketika tawaran uang datang lagi di pemilu berikutnya, banyak yang terima lagi. Kita sendiri yang belum siap jadi warga demokrasi yang jujur.
Ferry Lesmana: Itu masalah etika, Wak Dolah. Dan inilah celah yang ingin saya tanyakan ke Uda Ade. Apakah tasawuf bisa menjadi obatnya?
Ade Indra Chaniago (tertawa kecil, lalu serius): Bisa, tapi bukan instan. Tasawuf mengajarkan tazkiyatun nafs — penyucian jiwa. Juga zuhd — tidak terikat pada materi berlebihan. Jika warga punya sikap zuhud, mereka tidak mudah disuap. Jika pemimpin punya hati bersih, mereka tidak korupsi. Jadi sebelum demokrasi prosedural berjalan, kita perlu demokrasi kultural dan spiritual. Itulah yang ditekankan Syeikh Junaidi. Namun ini harus disertai dengan pranata yang kuat, seperti batasan kekayaan ala Ingrid Robeyns (yang membatasi kekayaan maksimal 10 juta euro, sisanya pajak 100 persen), yang dalam Islam dikenal dengan konsep harta berlebih wajib dizakati — tetapi sekarang perlu penegakan hukum.
Juliansyah: Jadi kita perlu dua kaki: perbaikan sistem politik lewat partisipasi langsung dan perbaikan moral masyarakat.
Indra Darmawan: Tepat. Tidak ada yang bisa diabaikan. Sebab sistem tanpa etika hanya memproduksi penjahat berjas. Etika tanpa sistem hanya menghasilkan orang baik yang tak berdaya.
Wak Dolah (menguap, lalu tersenyum): Saya orang warung, tidak pintar filsafat. Tapi saya rasakan, malam ini kita sudah lakukan demokrasi kecil. Masing-masing berpendapat, saling mendengar, tidak saling memaki. Kalau setiap malam di ribuan warung di Indonesia terjadi hal seperti ini, mungkin kita tidak perlu takut demokrasi mati.
Semua orang terdiam sesaat. Lampu neon berkedip dua kali, lalu bertahan. Dari kejauhan, adzan subuh belum terdengar, tetapi jam dinding Wak Dolah sudah menunjukkan pukul 00.15 dini hari.
Ade Indra Chaniago (berdiri, mengulurkan tangan): Terima kasih, Wak Dolah, Dinda Juliansyah, Dinda Ferry, dan Dindaku Indra. Malam ini kita sudah menelusuri Athena hingga Palembang, dari Aristoteles hingga Syeikh Junaidi. Kita sepakat: demokrasi perlu partisipasi langsung dan moral tasawuf. Mari kita mulai dari lingkaran kecil: keluarga, warung, kampung kita masing-masing.
Ferry Lesmana (berdiri): Insya Allah, Uda. Saya akan bawa semangat ini ke Tulung Selapan. Mungkin kita coba bentuk majelis warga desa untuk masalah irigasi, menggunakan model lotere sederhana. Biar semua petani punya suara.
Juliansyah (mengeluarkan dompet): Di Ogan Ilir, saya akan coba fasilitasi diskusi rutin antara polisi dan warga, tapi tanpa pidato satu arah. Biar each one teach one.
Wak Dolah (mengusap muka dengan kain lap): Warung ini terbuka untuk semua. Besok malam, kalian bawa cerita baru. Saya siapkan pempek dan kopi lagi. Selamat malam, awak-awak kito.
Mereka berjalan keluar warung, menyusuri jalan setapak menuju parkiran. Kabut tipis membasahi wajah. Gerbang Perumahan Griya Asri di kejauhan hanya tampak samar. Lampu depan warung dimatikan satu per satu. Hanya suara jangkrik dan sesekali klakson truk dari jalan raya Gandus yang terdengar.
Malam itu, di warung sederhana di pinggir Palembang, percakapan panjang tentang demokrasi, Islam, dan harapan berakhir tanpa kata putus asa.
Selasa, 12 Mei 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
