JARI: Kurikulum Down, Zonasi Jual Kursi?

JARI: Kurikulum Down, Zonasi Jual Kursi?

 

“Angin Sungai Musi berhembus pelan, membawa aroma khas air sungai bercampur wangi pempek yang dipanggang di tenda seberang. Di kejauhan, Jembatan Ampera mulai menyala dengan lampu-lampu kuning keemasan. Beberapa perahu wisata melintas lambat. Di dalam kafe, meja-meja kayu sederhana terisi oleh mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas, beberapa pegawai yang melepas penat, dan satu meja di pojok yang agak tersembunyi ditempati oleh empat orang yang tampak serius berdiskusi. Meja mereka dipenuhi secangkir kopi robusta Palembang, segelas es kacang merah, dan sepiring pempek kulit kecil untuk cemilan. Suara azan Isya dari Masjid Agung Palembang terdengar sayup-sayup, seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, seperti halnya pendidikan Indonesia yang tak kunjung menemukan jalannya yang benar.”

 

Ferry Lesmana: (Sambil meletakkan tas) Maaf sedikit terlambat, Bro. Tadi saya baru mendampingi beberapa orang tua murid yang anaknya tidak lolos PPDB. Kasusnya sama seperti tahun lalu: rumahnya hanya 800 meter dari sekolah, tapi zonasi malah nggak masuk. “Anak saya pintar, nilai rapor bagus, tapi zonasi menolak karena rumah di luar radius” — itu keluhan yang saya dengar berulang kali. Padahal dulu zaman ujian nasional dan sekolah favorit, anak-anak punya kesempatan berprestasi. Sekarang? Sistem zonasi yang katanya pemerataan malah bottleneck baru.

Indra Darmawan: (Menghela napas panjang) Saya justru baru selesai membaca artikel yang sangat menarik. Martha Nussbaum filsuf Amerika yang menulis buku “Not for Profit” tentang krisis global dalam pendidikan. Judul yang pas sekali dengan kondisi kita sekarang: “Pendidikan sedang dalam krisis yang mendalam.”

Andi Wijaya: (Menyandarkan badan, menarik napas) Woah, saya sedikit akrab dengan nama itu. Bukunya yang terkenal soal “kemampuan dasar manusia,” bukan, Bro?

Ade Indra Chaniago: (Menepuk meja ringan) Tepat sekali! Nussbaum mengamati bahwa sekolah dan universitas di seluruh dunia tidak lagi mendidik siswa menjadi warga global yang utuh. Ilmu-ilmu humaniora yang seharusnya menumbuhkan empati, daya kritis, dan kemampuan membayangkan pengalaman orang lain tergusur oleh orientasi ekonomi jangka pendek. Pemerintah di banyak negara memberi prioritas dan dana besar pada mata pelajaran teknis yang terlihat menguntungkan ekonomi, sambil mengabaikan humaniora. Beda cerita dengan Belanda, siapa sangka pengajian filsafat di sana selalu dipadati hadirin, bahkan Nussbaum sampai takjub dan menyebut negaranya (AS) “jauh dari panutan dalam filsafat publik.”

Ferry Lesmana: (Mengangguk pelan, mengingat-ingat) Setuju. Saya melihat itu jelas di lapangan. Tapi sejujurnya, krisis yang terjadi di Indonesia lebih parah lagi dari apa yang digambarkan Nussbaum. Beliau bicara dari perspektif global dengan oposisi konservatif yang dulunya anti-keberagaman tetapi kini sepakat humaniora itu penting. Keluhan kita beda: akar masalahnya lebih dulu pada menurunnya fundamental kurikulum dan sistem yang sarat dengan bias keadilan.

Indra Darmawan: (Mengeluarkan lipatan data dari tas) Itulah mengapa saya langsung teringat paradigma pembangunan manusia Nussbaum. Beliau mengatakan bahwa pembangunan suatu negara tidak hanya diukur dari keberhasilan ekonomi, tetapi dari akses kesehatan, kebebasan berbicara, dan tentu saja, pendidikan. Fokus sempit pada pertumbuhan ekonomi tanpa mendidik warga yang berpikir kritis pada akhirnya akan menghancurkan budaya bisnis itu sendiri, karena inovasi memerlukan imajinasi yang justru dipupuk oleh humaniora…

Andi Wijaya: (Menyela dengan nada tegas) Maaf, Bro. Saya setuju dengan kerangka berpikir beliau, tapi izinkan saya tarik ke realitas Indonesia yang lebih keras. Data PISA 2022 yang dirilis Desember kemarin sangat menyedihkan. Skor literasi membaca Indonesia turun drastis dari 371 poin pada 2018 menjadi hanya 359 poin pada 2022. Skor matematika turun dari 379 menjadi 366. Sains turun dari 396 menjadi 383. Semua skor kita masih jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 472 poin. Peringkat literasi membaca Indonesia bahkan berada di 11 terbawah dari 81 negara terendah sepanjang sejarah partisipasi Indonesia di PISA.

Ferry Lesmana: (Menambahkan) Jangan lupa, yang lebih mengkhawatirkan adalah mayoritas siswa Indonesia hanya mencapai Level 2 ke bawah dalam kemampuan literasi. Artinya, lebih dari separuh siswa kita tidak mampu menyimpulkan informasi dari teks sederhana atau mengidentifikasi gagasan utama. Dan semua ini terjadi sementara alokasi anggaran pendidikan membengkak hingga Rp665 triliun di APBN 2024. Uang sebesar itu, tapi hasilnya seperti ini.

Indra Darmawan:  (Suara lembut namun tegas) Nah, di sinilah relevansi pesan Nussbaum yang paling tajam. Dia mengingatkan bahwa kemakmuran tanpa kebebasan adalah jebakan. Ekonomi yang tumbuh tanpa keadilan dan akal budi hanya akan melahirkan ketimpangan. Saya melihat di Indonesia hari ini, kurikulum telah berubah bentuk begitu cepatnya sehingga akar filosofinya tergerus. Mari kita lihat fakta sejarah: dahulu, kurikulum 1994 lebih sederhana tapi muatannya padat, guru lebih menguasai materi, dan output akademik anak-anak terkenal solid di level internasional, para lulusan SD dan SMP tempo dulu sangat diakui kemampuannya.

Ade Indra Chaniago:  (Menunjuk data di tangannya) Tepat sekali. Saya punya catatan perbandingan. Kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang berlaku dari 2006 hingga 2013 memberikan kewenangan lebih pada sekolah untuk mengembangkan silabus sesuai konteks lokal. Tapi setelah berganti ke K-13 dan sekarang Kurikulum Merdeka, terjadi apa? Celah antara “visi besar SBY, Jokowi, hingga Prabowo” makin melebar. Banyak guru yang mengeluh bahwa perpindahan ke Kurikulum Merdeka justru membebani administrasi tanpa peningkatan mutu nyata. Seorang pakar UM Surabaya bahkan menyebut kurikulum ini “tidak membuat Merdeka, guru lebih berat dengan administrasi yang mengancam kepangkatan, daripada meningkatkan kualitas diri dan siswa”. Bahkan PGRI mengatakan, program Merdeka Belajar itu “kemasan yang dipaksakan”.

Ferry Lesmana: Dan kita lupa satu hal kritis: kualitas guru. Ini benar-benar masalah serius. Data KPK 2024 menunjukkan 30 persen guru dan dosen menganggap gratifikasi dari siswa sebagai hal wajar. Selain itu, 69% siswa melaporkan guru sering terlambat, dan 30% guru mengaku pernah bolos mengajar. Bagaimana mungkin anak-anak kita bisa bersaing jika pengajarnya saja sudah ‘makan suap’ atau minim motivasi karena kesejahteraan rendah? DPR melaporkan sebagian besar guru honorer menerima penghasilan di bawah 2 juta rupiah per bulan, bahkan ada yang hanya menerima 200 ribu per bulan, jauh dari layak. Tidak heran para pengamat seperti Isa Anshori menilai kualitas guru kita tidak sepenuhnya siap menjawab tantangan masa depan.

Ade Indra Chaniago: (Tersenyum kecil, penuh ironi) Dan ironisnya, sistem ganti menteri = ganti kurikulum. KTSP lahir di era Bapak Bambang Sudibyo dan terus beradaptasi, sampai akhirnya K-13 digulirkan dengan tergesa, sekarang Kurikulum Merdeka. Menteri berganti, kurikulum berubah nama: dari KTSP, lalu K-13, kini Kurikulum Merdeka, datang dengan janji peningkatan kualitas. Tapi di lapangan, terutama di sekolah pelosok dengan listrik padam dan internet mati, hanya papan tulis tua yang menemani. Akhirnya proyek-proyek dalam Kurikulum Merdeka cuma formalitas.

Andi Wijaya: Itulah yang saya sebut “generasi luluh lantak” (lost generation). Jangan lupa bahwa ketika kualitas akademik runtuh, disusul juga dengan ambruknya moral sistem. Saya bisa cerita tentang hasil investigasi KPK soal PPDB. Komisi Antirasuah menemukan praktik kecurangan berupa suap, pemerasan, dan gratifikasi yang marak pada proses penerimaan siswa baru, baik melalui pemalsuan Kartu Keluarga, jual-beli kursi, maupun titipan dari dinas. di 2024 saja, 31 calon siswa didiskualifikasi dari PPDB Jawa Barat karena ketahuan manipulasi domisili. Bahkan KPK punya temuan mengerikan: 42 persen guru tahu ada siswa tak penuhi syarat tetap diterima.

Ferry Lesmana: (Mengusap kening) Saya sudah mendampingi orang tua korban ini berkali-kali. Para orang tua di Kota Batu mengeluhkan sistem domisili yang membingungkan dan mengabaikan hak anak. Ada wali murid yang anaknya berprestasi tapi harus masuk sekolah swasta mahal karena zonasi menolaknya, meski rumahnya hanya 200 meter dari sekolah negeri. Dan mereka yang tidak mampu membayar ‘jatah kursi’ atau tidak punya koneksi orang dalam akhirnya tersisih. Sistem yang dibangun untuk pemerataan, justru menjadi alat baru untuk memperdalam jurang ketidakadilan. Sesuai dengan analisis Nussbaum: sistem yang tidak adil tidak akan pernah melahirkan masyarakat yang manusiawi, apalagi demokrasi yang sehat.

Indra Darmawan: Hal ini semakin relevan dengan pernyataan Nussbaum soal budaya berargumen dan mendengarkan lawan bicara. Nussbaum mengkhawatirkan dampak internet dan “anonymity” yang mendorong orang melontarkan kata kasar tanpa tanggung jawab — namun di Indonesia, sistem pendidikannya justru tidak mengajarkan debat sehat sejak dini. Di sekolah, anak-anak tak diajari bagaimana membangun argumen yang baik atau mendengarkan pihak yang berbeda. Akibatnya, orang tua di media sosial meledak-ledak melawan kebijakan tanpa data, sementara di sekolah, kebiasaan asertif itu direpresi atau malah dikerdilkan. Kebijakan-kebijakan yang technocratic tanpa ruang dialog hanya mematikan prinsip-prinsip demokrasi yang hendak diajarkan oleh para pemikir seperti Socrates.

Ade Indra Chaniago: Nussbaum menekankan bahwa pendidikan haruslah melatih “inner cultivation of thought and feeling” membentuk kemampuan membayangkan posisi orang lain. Tanpa itu, bagaimana siswa bisa paham konsekuensi kebijakan iklim atau diskriminasi? Di sinilah letak “bencana laten” Nussbaum. Indonesia sedang mengabaikan itu. Lihatlah lingkungan pendidikan dasar dan menengah kita: ilmu-ilmu humaniora sejarah, sosiologi, seni dianggap remeh, porsinya dikurangi untuk mengejar program yang ‘praktis’ atau ‘skill oriented’ di Kurikulum Merdeka. Tapi justru disinilah cikal bakal masyarakat yang kehilangan rasa kemanusiaan: ketika tidak ada empati lintas agama, etnis, dan geografis.

Andi Wijaya: (Menepuk pundak Ferry) Ini bukan hanya soal cerita akademik semata, tapi soal realitas. Sistem Zonasi yang seharusnya meniadakan stigma “sekolah favorit” gagal total, justru memperparah ketimpangan dan menghidupkan lagi pasar gelap ‘calo sekolah’. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan sistem zonasi menyimpang dari visi pemerataan menjadi ketimpangan, kompetisi rebutan kursi tanpa kepastian. Akibatnya, praktik gratifikasi akan berlanjut karena sistemnya tak kunjung berubah sejak 2021. Nah, orang tua mana yang tahan melihat anaknya yang cerdas tetapi ‘gagal mendapat tempat’? Mereka jadi korban ketidakpastian, yang lantas memaksa mereka menghalalkan berbagai cara. Oknum pejabat pendidikan pun dengan leluasa melakukan “jual beli kursi” pada orang tua yang frustrasi.

Ferry Lesmana: Lalu solusinya apa? Apakah kita diam saja? sistem sepertinya sudah ‘out of control’.

Indra Darmawan: Tidak, Ferry. Saya punya beberapa rekomendasi konkret dari evaluasi saya. Pertama, kita harus memperkuat kembali sistem asesmen yang terstandar nasional; jangan menghapus Ujian Nasional jika tidak ada pengganti yang memadai untuk memetakan mutu. PGRI sudah menyuarakan ini dengan keras: Asesmen Nasional yang menjadi pengganti UN tidak bisa merekam mutu pendidikan nasional secara akurat. Kedua, solusi terbaik untuk zonasi bukan dihapus, tapi pemerataan kualitas sekolah di setiap kecamatan sampai standar minimal tercapai, sehingga jarak tidak lagi menjadi diskriminasi. Mentok, zonasi harus diatur dengan kuota afirmasi yang tegas, sistem digital transparan, dan sanksi pidana yang jelas bagi pelaku suap. Pemerataan inilah yang diidamkan oleh cita-cita Ki Hadjar Dewantara.

Ade Indra Chaniago: (Berbicara dengan penuh emosi) Dan kita harus merenungkan prinsip Ki Hadjar Dewantara, sang Bapak Pendidikan Nasional. Beliau mengajarkan bahwa mendidik bukanlah memerintah, melainkan “menuntun”. Setiap anak, di mana pun ia tinggal, memiliki hak yang sama untuk tumbuh menjadi manusia merdeka. Ki Hadjar menolak sistem pendidikan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Sistem pendidikan “among” yang diwariskannya menekankan pengasuhan, keteladanan, dan kebebasan belajar, bukan perintah dan hukuman. Melalui Taman Siswa, beliau membuktikan bahwa pendidikan harus inklusif dan berkeadilan, memberikan hak belajar bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Hari ini, implementasi kurikulum Merdeka dan kebijakan zonasi justru belum sepenuhnya mencerminkan prinsip luhur itu. Kebudayaan tidak bisa dibangun jika kebijakan silih berganti cepat berubah, rapuh terbawa angin ideologis dari mana-mana.

Andi Wijaya: Ditambah Paulo Freire, filsuf pendidikan dari Brazil, mengingatkan bahwa pendidikan tidak pernah netral. Pendidikan dapat melanggengkan ketidakadilan atau menjadi alat pembebasan. Sistem pendidikan kita hari ini, menurut saya, lebih condong melenakan dan memenjarakan daripada membebaskan. Lihat saja bagaimana sistem PPDB zonasi tanpa kesiapan infrastruktur dan tanpa perbaikan kualitas sekolah pinggiran telah menciptakan ‘sistem rebutan’ yang tidak berkeadilan. Freire mengatakan pendidikan harus membebaskan individu dari pengaruh ideologi yang menindas. Namun kita lihat justru guru-guru dibebani administrasi, anak-anak kehilangan akses ke sekolah terbaik karena alasan domisili, dan kurikulum berganti-ganti tanpa filosofi yang jelas. Bukankah ini bentuk penindasan struktural?

Ferry Lesmana: (Mengangguk dengan mantap) Kalau begitu, bagaimana pendapat para tokoh kontemporer Indonesia soal keadilan pendidikan ini?

Andi Wijaya: Saya kutip Anies Baswedan. Dalam berbagai kesempatan, Anies mengibaratkan pendidikan sebagai eskalator menuju keadilan sosial. Ia menekankan bahwa pendidikan harus tersedia di semua tempat agar bisa berfungsi sebagai “eskalator sosial” yang mengangkat semua anak, bukan hanya yang tinggal di dekat sekolah elite. Relevan sekali dengan protes orang tua yang anaknya unggulan gagal masuk karena keterbatasan geografis zonasi.

Ade Indra Chaniago: (Senyum getir) Bahkan tokoh sejati lainnya, Tan Malaka, pemikir pendidikan berkerakyatan, sudah mengingatkan bahwa pendidikan harus bersifat merakyat dan tidak diskriminatif dalam pemenuhan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tan Malaka mengajarkan bahwa akses pendidikan harus untuk semua golongan, tanpa pandang bulu. Sayangnya, zonasi yang dijalankan hari ini tanpa diikuti perbaikan kualitas merata—justru menghidupkan kembali diskriminasi geografis, sementara praktik suap makin merajalela karena orang tua tak punya pilihan lain selain membeli kursi. Itu pengkhianatan terhadap cita-cita luhur pendidikan kerakyatan.

Ferry Lesmana: (Suaranya meninggi) Saya rasa semua yang Bapak dan Ibu sampaikan semakin mengonfirmasi bahwa kita menghadapi krisis mendasar dan sistemik. Peringatan PBB lewat data UNESCO GEM 2020 sebenarnya sudah mengonfirmasi bahwa kualitas pendidikan global merosot. Tapi Indonesia: skor PISA kita masih jeblok, angka literasi di Asesmen Nasional hanya 49,26% di jenjang SMA. Dan yang lebih mengerikan adalah hilangnya orientasi kemanusiaan. Di mana anak-anak diajarkan berempati dan berpikir holistik? Mereka sibuk mengikuti proyek-proyek administratif, sementara humaniora mati di pinggiran.

Ade Indra Chaniago: Maka dari itu, solusi yang saya tawarkan harus pragmatis, bukan ideologis semu:

1. Moratorium perubahan kurikulum setidaknya 10 tahun untuk memberikan stabilitas dan fokus pada kualitas guru. Jangan ubah-ubah nama kurikulum setiap ganti menteri.
2. Pemerataan kualitas sekolah lintas zonasi secara intensif dengan standar minimal fasilitas & pengajar, baru kemudian zonasi jangka panjang berjalan efektif.
3. Penguatan mata pelajaran humaniora dan seni budaya dalam Kurikulum Merdeka, disertai pelatihan pedagogi kritis ala Nussbaum (dialektis, mendengarkan, dan berimajinasi) bagi guru SD-SMA.
4. Memperkuat kembali asesmen nasional untuk pemetaan mutu yang akurat, bukan menghilangkannya tanpa ganti yang memadai.
5. Menghukum berat praktik gratifikasi PPDB melalui pengaduan publik real-time dan sanksi pidana yang tegas bagi calo, oknum pejabat, dan orang tua yang menyuap  seperti direkomendasikan KPK.

 

(Suasana diskusi kembali hidup setelah beberapa saat hening. Andi Wijaya mengambil napas panjang, lalu menatap Ade dengan sorot mata tajam.)

Andi Wijaya: (Suara tegas namun tidak meninggi) Uda Ade, saya ingin kita berdua berterus terang. Selama ini publik dibuai dengan jargon “Merdeka Belajar” yang terdengar indah. Tapi di lapangan, saya justru menyaksikan bencana akademik dan psikologis yang menimpa para siswa. Kurikulum Merdeka yang katanya fleksibel dan berpusat pada siswa, nyatanya telah melahirkan kebingungan massal, penurunan capaian fundamental, dan stres berkepanjangan. Boleh saya paparkan buktinya?

Ade Indra Chaniago: (Mengangguk pelan, raut wajah serius) Silakan, Andi. Saya justru ingin mendengar langsung dari warga masyarakat seperti Anda. Selama ini saya membaca banyak laporan, tapi tidak sekeras pengalaman di akar rumput.

Andi Wijaya: (Mengeluarkan gawai, membuka catatan) Baik. Saya kumpulkan data dari pengaduan orang tua dan guru sepanjang 2023–2025. Ini tiga dampak negatif utama Kurikulum Merdeka yang saya dokumentasikan:

Pertama: Beban proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) yang membebani tanpa kualitas. Contoh konkretnya di sebuah SD negeri di Depok, siswa kelas 4 ditugaskan membuat diorama perubahan iklim dengan bahan daur ulang. Kedengarannya bagus, tapi orang tua mengeluh karena anak-anak tidak diberi panduan ilmiah yang memadai. Yang terjadi: proyek dikerjakan sepenuhnya oleh orang tua demi nilai. Seorang ibu mengadu kepada saya, ia harus begadang membuat miniatur dari kardus dan styrofoam sementara anaknya hanya menempelkan stiker. Hasil akhir? Anak tidak paham apa itu efek rumah kaca. Ia hanya hafal kata “Glowball Warming” (ejaan salah). Nilai proyeknya A, tapi pengetahuan faktualnya kosong. Ini pseudopembelajaran yang menghibur tapi tidak mendidik.

Ade Indra Chaniago: (Menghela napas, lalu menimpali) Saya tambahkan. Ini ironi dari apa yang disebut Nussbaum sebagai “skill without imagination” keterampilan tanpa imajinasi kritis. Proyek P5 seharusnya menumbuhkan empati dan pemecahan masalah, tapi di lapangan karena waktu terbatas dan guru tidak terlatih, proyek berubah menjadi lomba kreativitas orang tua. Saya menerima keluhan serupa dari guru di Bogor: mereka mengaku lebih sibuk menjadi “validator administrasi proyek” daripada menjadi fasilitator belajar. Akibatnya, siswa stres karena takut proyeknya jelek, padahal mereka tidak pernah diajari proses berpikir ilmiah yang benar.

Andi Wijaya: (Menggeser layar gawainya) Kedua: Hilangnya penguasaan literasi dan numerasi dasar karena struktur kurikulum yang terlalu fleksibel. Contoh: di sebuah SMP swasta di Tangerang, guru matematika mengeluh bahwa di Kurikulum Merdeka, alokasi jam untuk aritmetika dasar (pecahan, desimal, rasio) dipangkas drastis. Alasannya: “agar siswa punya waktu untuk proyek kolaborasi.” Hasilnya? Ketika ujian tengah semester, 70% siswa kelas 7 tidak bisa menghitung 3/4 + 1/2 dengan benar. Mereka bingung mencari penyebut yang sama. Padahal ini materi yang dulu dikuasai siswa kelas 5 di Kurikulum 1994. Saya punya bukti: foto hasil ulangan harian yang dibagikan guru secara anonim banyak jawaban konyol seperti “3/4 + 1/2 = 4/6” atau “3/4 + 1/2 = 1” tanpa proses.

Ade Indra Chaniago: (Menyentuh pelipis, frustrasi) Inilah yang saya sebut “ilusi pemahaman” . Kurikulum Merdeka terlalu percaya diri bahwa siswa akan “belajar secara alami” dari proyek lintas disiplin. Padahal, kemampuan kognitif dasar seperti automaticity dalam berhitung atau decoding dalam membaca tidak bisa didapat tanpa latihan terstruktur dan berulang. Nussbaum menyebut pentingnya “Socratic questioning” tapi Socrates sendiri mengajarkan logika melalui dialektika yang sistematis, bukan melalui proyek tempelan yang dangkal. Ketika fondasi pecahan ambruk, bagaimana siswa akan memahami statistika, fisika, atau ekonomi di jenjang berikutnya? Mereka akan menjadi generasi yang fasih menggunakan kata ‘inovasi’ tapi buta angka.

Andi Wijaya: (Meninggikan sedikit intonasi) Ketiga: Stres dan kecemasan akibat tuntutan proyek berlapis tanpa kejelasan rubrik. Contoh nyata: di sebuah SMA negeri di Yogyakarta, setiap siswa semester 1 harus menyelesaikan lima proyek besar sekaligus: (1) proyek kewirausahaan, (2) proyek pelestarian budaya lokal, (3) proyek riset sains sederhana, (4) proyek literasi publik, dan (5) proyek kolaborasi antarsekolah. Tenggatnya bersamaan di akhir semester. Seorang siswi berprestasi datang ke psikolog sekolah dengan keluhan “saya tidak bisa tidur, kepala saya pecah, nilai rapor saya anjlok karena tidak ada waktu belajar untuk ujian tulis”. Hasil psikologisnya: burnout akademik pada anak usia 15 tahun. Ibunya bilang, “Dulu kakaknya pakai kurikulum 2013, masih bisa belajar santai. Sekarang adik saya seperti kuli proyek.”

Ade Indra Chaniago: (Mengepalkan tangan di atas meja, tapi tidak sampai memukul)
Ini bukan merdeka, ini perbudakan dengan bungkus progresivitas. Kurikulum Merdeka telah salah membaca teori belajar modern. Para perancangnya terpukau oleh pedagogi proyek dari Finlandia atau IB (International Baccalaureate), tapi lupa bahwa guru di Indonesia tidak pernah dilatih menjadi fasilitator proyek yang mumpuni. Guru-guru kita masih direkrut dengan orientasi penguasaan konten, bukan desain pembelajaran berbasis inkuiri. Akibatnya, siswa dilempar ke dalam deep end of the pool tanpa ban renang. Mereka tenggelam dalam tenggat dan rubrik yang berubah-ubah. Saya ingat kata Nussbaum: “Pendidikan harus mengajarkan struktur argumen yang baik, bukan sekadar mendorong siswa berteriak pendapat”. Sekarang, siswa disuruh ‘berkreasi’ tanpa pernah diajari bagaimana kreativitas itu dibangun secara bertahap.

Andi Wijaya: (Menambahkan dengan nada getir) Saya tidak berhenti di tiga contoh itu, Uda. Masih ada yang keempat: diskriminasi laten terhadap sekolah miskin dan terpencil. Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada akses internet, laptop, dan bahan cetak berwarna untuk proyek presentasi. Saya punya data dari Nusa Tenggara Timur: seorang guru SD di pulau terpencil mengeluh bahwa modul proyek “membuat podcast tentang kearifan lokal” tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada sinyal, tidak ada ponsel pintar, bahkan listrik pun padam bergilir. Guru itu akhirnya terpaksa “menggugurkan” proyek dan memberi nilai B kepada semua siswa agar tidak dikenai sanksi dari dinas. Apa bedanya dengan kebohongan akademik massal?

Ade Indra Chaniago: (Diam beberapa detik, lalu bicara dengan nada pelan tapi menusuk)
Andi, yang Anda ceritakan adalah bukti kegagalan sistemik yang selama ini ditutupi oleh laporan tahunan kemendikbud yang selalu “optimis”. Para pembuat kebijakan terjebak dalam sindrom kognitif: menganggap bahwa satu kurikulum yang bagus di kertas akan sama bagusnya di semua sekolah. Mereka lupa bahwa kualitas implementasi tergantung pada kesiapan guru, infrastruktur, dan dukungan orang tua. Ketika ketiganya lemah, Kurikulum Merdeka bukan menjadi penyelamat, tetapi penghancur kepercayaan diri siswa dan guru.

(Ferry Lesmana yang sejak tadi diam, menyela dengan suara lirih namun tegas.)

Ferry Lesmana: Izinkan saya menambahkan satu contoh terakhir dari Surabaya. Ada seorang siswa kelas 8 yang sangat berbakat di bidang sastra. Di kurikulum sebelumnya, ia rajin menulis cerpen dan mendapatkan bimbingan dari guru bahasa Indonesia. Di Kurikulum Merdeka, mapel bahasa Indonesia porsinya dikurangi karena digabung dengan proyek lintas mapel. Guru bahasa Indonesia pun tidak lagi memiliki jam khusus untuk membimbing menulis kreatif. Siswa itu kini putus asa dan lebih banyak bermain gim. Kata ibunya: “Anak saya merasa sekolah tidak lagi tempat dia bisa mengembangkan bakatnya. Sekolah cuma tempat mengerjakan proyek kelompok yang membosankan.”

Ade Indra Chaniago: (Menutup mata sejenak, lalu membuka lagi) Kasus itu mengingatkan kita pada pesan utama Martha Nussbaum: pendidikan harus membentuk manusia utuh, bukan robot proyek. Ketika kita mengorbankan pendalaman disiplin ilmu demi proyek lintas disiplin yang dangkal, kita kehilangan esensi pendidikan. Saya setuju dengan Ki Hadjar Dewantara: “Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak.” Tuntunan, bukan beban. Dan tuntunan harus diberikan secara bertahap, dengan metode yang sesuai dengan perkembangan anak. Kurikulum Merdeka, dalam praktiknya di banyak tempat, telah menjadi beban, bukan tuntunan.

Andi Wijaya: Maka dari itu, Uda, saya meminta agar dalam rekomendasi yang akan kita rumuskan nanti, ada satu poin tegas: Kaji ulang total Kurikulum Merdeka, khususnya mekanisme proyek P5, dengan melibatkan psikolog anak dan guru lapangan, bukan hanya akademisi kampus yang jauh dari realitas kelas. Jangan sampai kita terus memproduksi lost generation yang pintar membuat presentasi PowerPoint tapi tidak bisa membaca soal cerita matematika sederhana.

Ade Indra Chaniago: (Mengangguk kuat) Setuju. Dan kita harus berani mengatakan bahwa semakin sering kurikulum berganti tanpa evaluasi komprehensif, semakin dalam krisis yang kita ciptakan. Ini bukan soal mempertahankan status quo, tapi soal menyelamatkan generasi dari eksperimen kebijakan yang gegabah.

Indra Darmawan: (Menutup dengan tegas) Saya ingin mengakhiri diskusi ini dengan mengutip Ki Hadjar Dewantara: “Pendidikan adalah amanat umum, bukan komoditas politik.” Dan seperti kata Nussbaum: “Untuk demokrasi pluralistik, kita membutuhkan warga negara yang mampu berpikir sendiri dan sangat picik jika hanya berfokus pada keterampilan terapan dalam pendidikan”. Ironisnya, hari ini humaniora dan daya kritis sedang dimatikan perlahan di negeri sendiri.

Ferry Lesmana: Maka tugas kita, sebagai akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil harus terus menyuarakan kebenaran ini. Pertanyaan terakhir yang menggantung bagi kita semua: apakah kita akan terus membiarkan anak-anak Indonesia menjadi korban dari kurikulum yang terus berlari, sekolah yang selalu tertinggal, dan sistem yang tidak berpihak pada keadilan?

(Suasana diskusi mulai mereda. Keempat tokoh saling berpandangan. Jam dinding menunjukkan pukul 21.00 WIB. Ferry Lesmana tiba-tiba tersenyum kecil.)

Ferry Lesmana: Lho, saya baru sadar. Hari ini tanggal 2 Mei. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua.

Ade Indra Chaniago: (Tersenyum lebar, suaranya melembut) Ah, benar. Hari lahir Ki Hadjar Dewantara. Saat yang tepat untuk merenungkan seluruh diskusi berat kita ini.

Andi Wijaya: (Mengangkat cangkir kopi yang sudah dingin) Saya ingin mengucapkan: Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026! Semoga di usia kemerdekaan yang ke-81 ini, pendidikan Indonesia tidak hanya bernostalgia pada kejayaan masa lalu, tetapi berani membangun kembali fondasi yang ambruk.

Indra Darmawan: (Tersenyum tipis, ikut mengangkat cangkir)
Saya setuju. Mari kita bersama-sama panjatkan harapan untuk masa depan pendidikan Indonesia:

1. Kurikulum yang stabil dan berakar pada filsafat kemanusiaan, bukan sekadar ganti nama setiap ganti menteri. Kurikulum yang mengembalikan porsi literasi, numerasi, dan humaniora secara proporsional, tanpa meninggalkan kreativitas yang terarah.
2. Sistem zonasi yang benar-benar adil, disertai pemerataan kualitas guru dan fasilitas di seluruh kecamatan, sehingga zonasi bukan menjadi tembok pemisah, melainkan jembatan pemerataan.
3. Guru-guru yang sejahtera, terlindungi, dan termuliakan, karena hanya guru yang bahagia yang bisa menumbuhkan kebahagiaan belajar pada siswa. Hentikan praktik gratifikasi dan perburuhan honorer tak layak.
4. Penghapusan praktik jual beli kursi dan pungli PPDB melalui pengawasan publik yang transparan, sanksi tegas tanpa pandang bulu, serta sistem digital yang anti-rekayasa domisili.
5. Penguatan ilmu humaniora, sejarah, seni, dan filsafat di semua jenjang, karena seperti kata Nussbaum: “Tanpa kemampuan membayangkan posisi orang lain, demokrasi pluralistik hanyalah mimpi.”

Ade Indra Chaniago: (Menambahkan dengan suara lirih namun penuh keyakinan)
Dan yang terpenting: kembali kepada amanat Ki Hadjar Dewantara. Bahwa pendidikan adalah “menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.” Bukan menuntun ke dalam tekanan proyek, bukan menuntun ke dalam persaingan zonasi yang tidak jujur, melainkan menuntun ke arah kebebasan yang bertanggung jawab dan keadilan yang nyata.

Ferry Lesmana: (Mengepalkan tangan di dada, seperti memberi hormat) Saya berharap suatu saat nanti, setiap anak Indonesia di mana pun ia dilahirkan, sekaya apa pun orang tuanya, serumit apa pun alamat domisilinya, bisa mendapatkan hak dasarnya: pendidikan yang bermartabat, mencerdaskan, dan membahagiakan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Jangan berhenti berjuang.

Andi Wijaya: (Tersenyum, lalu berdiri) Akhiri dengan satu kalimat dari Paulo Freire: “Pendidikan tidak mengubah dunia. Pendidikan mengubah orang. Orang-orang yang kemudian mengubah dunia.” Mari kita menjadi orang-orang itu. Dirgahayu Pendidikan Indonesia!

(Mereka  terdiam sejenak, merenungi pertanyaan itu, sementara di luar kafe, langit Palembang mulai gelap seperti masa depan pendidikan Indonesia yang sedang diterpa badai krisis tanpa kejelasan arah.)

Palembang, 2 Mei 2026

Tadarus Politik

Jaringan Aliansi Rakyat Independen

Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan