JARI: Keadilan yang Tak Pernah Sampai
Warung kopi sederhana di belakang Pasar 16 Palembang, tepat di tepian Sungai Musi. Meja kayu tua menghadap langsung ke aliran sungai yang cokelat keruh. Atap seng bergelombang, lantai semen agak basah karena pasang naik. Lampu neon 15 watt menciptakan suasana remang-remang meski siang hari. Aroma kopi tubruk bercampur dengan uap pempek kapal selam yang baru digoreng. Asap rokok kretek mengepul tipis.
Lima orang sudah duduk melingkar. Di tengah meja, semangkuk cuko kental kemerahan, sepiring pempek kapal selam raksasa, beberapa gelas kopi hitam tanpa gula, dan dua bungkus rokok. Suara riuh pasar sedikit meredup karena jam istirahat.
Andi Wijaya: Silakan, dimakan dulu, Dulur-dulur. Pempek ini pesanan khusus dari Kak Kemas, langganan saya sejak kecil. Cukonya pedas, jangan kaget.
Ferry Lesmana: Makasih, Andi. Tempat ini enak juga, langsung lihat sungai. Dulu waktu kecil saya sering ke sini sama ayah, beli pempek sambil lihat kapal lewat.
Juliansyah: Iya, sayang sekarang sungainya makin keruh. Tapi sudahlah, kita mending bahas John Rawls, A Theory of Justice. Bacaannya berat, tapi saya coba pahami intinya.
Ade Indra Chaniago: Saya kenal baik Rawls. Beliau profesor di Harvard, bukunya terbit 1971, langsung mengguncang dunia filsafat politik. Ide utamanya sederhana namun revolusioner: keadilan adalah kewajaran (justice as fairness). Dan untuk mencapai keadilan sejati, kita harus berdiri di belakang tabir ketidaktahuan veil of ignorance.
Indra Darmawan: Ibarat main poker, Andi. Kalau kita sudah tahu kartu kita bagus, kita pasti ingin lanjut main. Tapi kalau aturan dibuat sebelum kartu dibagikan, kita akan memastikan aturan itu adil untuk semua posisi. Rawls bilang, kita harus merancang masyarakat seolah-olah kita tidak tahu apakah kita lahir kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, suku apa, agama apa. Di balik tabir itu, kita akan memilih masyarakat yang paling adil.
Ferry memotong pempek kapal selam dan menuangkan cuko ke mangkuk masing-masing. Rokok dinyalakan ulang.
Ferry Lesmana: Jadi, kalau kita tidak tahu posisi kita, apa yang akan kita sepakati pertama kali?
Ade Indra Chaniago (menunjuk dengan sendok): Prinsip Kebebasan. Setiap orang harus punya hak yang sama atas kebebasan dasar seluas-luasnya, asalkan tidak melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan bicara, berkumpul, memilih, beragama, memiliki properti, dan lain-lain. Mengapa? Karena di balik tabir, kita tidak tahu apakah kita minoritas atau mayoritas. Tidak masuk akal untuk mendiskriminasi kelompok tertentu, karena bisa jadi kita sendiri yang menjadi bagian dari kelompok itu.
Juliansyah (mengangguk): Di Indonesia, kita punya Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kebebasan itu. Tapi dalam praktik, sering dilanggar. Contoh: ada kelompok tertentu yang dilarang beribadah di tempatnya sendiri. Atau jurnalis yang dibredel karena mengkritik pemerintah. Rawls pasti bilang itu tidak adil.
Indra Darmawan (membuka catatan): Saya tambahkan contoh faktual. Di Kabupaten Intan Jaya, Papua, beberapa tahun lalu, wartawan dan aparat sering bentrok. Di daerah lain, ada rumah ibadah yang ditutup paksa oleh ormas. Ini bentuk diskriminasi. Padahal di balik tabir ketidaktahuan, kita tidak tahu apakah kita akan lahir sebagai minoritas atau mayoritas. Maka kita harus menjamin kebebasan beragama dan berekspresi untuk semua.
Andi Wijaya (menghela napas): Di Palembang sendiri, dulu ada klenteng di kawasan Kuto Besak yang hampir dibongkar. Padahal sudah ratusan tahun berdiri. Untungnya tokoh masyarakat dan ulama setempat turun tangan. Itu contoh kecil, tapi menunjukkan betapa rapuhnya kebebasan kalau tidak dijaga.
Kopi diseduh ulang. Pempek habis satu piring. Wakil pembeli mulai ramai, tapi mereka pilih meja di pojok lain.
Ferry Lesmana: Prinsip kedua apa, Uda?
Ade Indra Chaniago (mengusap kumis): Rawls membaginya menjadi dua. Pertama: Prinsip Kesempatan yang Adil , setiap orang harus punya kesempatan yang sama untuk menduduki posisi dan jabatan. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan latar belakang. Kedua: Prinsip Perbedaan, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya diperbolehkan jika menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung.
Juliansyah (mengernyit): Tunggu, berarti Rawls tidak anti-ketidaksetaraan? Dia membiarkan orang kaya menjadi lebih kaya?
Indra Darmawan (tersenyum): Ya, selama ketidaksetaraan itu memberikan manfaat nyata bagi yang terlemah. Contoh: seorang pengusaha sukses membuka pabrik di desa. Dia jadi super kaya, tapi ribuan buruh mendapat pekerjaan, upah layak, dan fasilitas kesehatan. Maka ketidaksetaraan itu dibenarkan. Sebaliknya, jika pengusaha hanya menimbun kekayaan tanpa memberi manfaat pada masyarakat bawah, itu tidak adil menurut Rawls.
Ferry Lesmana: Nah, ini relevan dengan Sumsel. Lihatlah perusahaan sawit besar di Musi Banyuasin. Dulu, banyak petani lokal yang tanahnya diambil alih dengan dalih investasi. Perusahaan kaya raya, tapi warga sekitar tetap miskin. Bahkan terjadi konflik lahan berkepanjangan. Itu contoh ketidaksetaraan yang tidak menguntungkan yang terlemah. Rawls pasti menolaknya.
Andi Wijaya (menambahkan): Tapi ada juga contoh positif. Di Ogan Komering Ulu, ada perusahaan karet yang memberikan program kemitraan dengan petani kecil. Petani mendapat bibit, pupuk, dan pendampingan. Hasilnya, pendapatan mereka naik, meskipun perusahaan tetap untung besar. Itu yang Rawls maksud: ketidaksetaraan yang menguntungkan yang terlemah.
Ade Indra Chaniago (mengangguk): Tepat. Di Indonesia, kebijakan afirmatif seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah wujud nyata dari prinsip perbedaan. Mereka yang beruntung (pembayar pajak) mendanai bantuan untuk yang tidak beruntung. Tapi masalahnya, birokrasinya sering bocor. Data penerima tidak akurat, banyak yang tidak layak malah dapat. Ini PR besar.
Asbak penuh. Juliansyah mengambil rokok baru dari bungkus. Andi memanggil pelayan untuk tambah pempek goreng dan es teh manis.
Juliansyah: Uda, kita sudah bahas Rawls dari Barat. Sekarang, bagaimana dengan Islam? Apakah ada konsep keadilan serupa?
Indra Darmawan (membasahi tenggorokan dengan es teh): Banyak, bahkan lebih tua. Ambil contoh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau terkenal dengan keadilannya yang hampir mitos. Suatu malam, Umar berkeliling Madinah menyamar. Ia mendengar seorang ibu bertanya pada anak perempuannya, “Mengapa engkau campur air ke dalam susu yang akan kau jual?” Sang anak menjawab, “Wahai ibu, Amirul Mukminin telah melarang mencampur susu dengan air.” Sang ibu berkata, “Tapi Umar tidak melihat kita.” Sang anak perempuan dengan tegas menjawab, “Jika Umar tidak melihat, maka Tuhan Umar melihat.” Umar pun menangis mendengar keteguhan iman gadis itu. Keesokan harinya, ia memanggil kedua putranya, Abdullah dan Abdurrahman, dan menawarkan mereka untuk menikahi gadis tersebut. Ini menunjukkan bahwa keadilan Umar tidak hanya tegak di pasar, tapi juga meresap ke dalam hati rakyat.
Ferry Lesmana (terkesima): Subhanallah. Itu contoh teladan. Tapi bagaimana Umar menerapkan prinsip yang mirip dengan Rawls?
Ade Indra Chaniago (mengangkat jari): Umar pernah berkata, “Seandainya seekor keledai tersandung di tepi sungai Furat, aku khawatir Allah akan menanyakan pertanggungjawabanku.” Ini adalah rasa tanggung jawab yang luar biasa terhadap yang lemah. Umar juga memperkenalkan semacam jaminan sosial: dia mendirikan diwan (semacam kementerian keuangan) yang mencatat semua warga dan memberi tunjangan kepada fakir miskin, janda, anak yatim, dan bahkan budak yang ingin memerdekakan diri. Prinsip perbedaannya jelas: orang kaya wajib membayar zakat dan pajak, dan hasilnya untuk yang paling tidak beruntung.
Indra Darmawan (menambahkan): Bahkan ada kisah tentang seorang Yahudi yang dihina oleh seorang Muslim. Umar memanggil si Muslim dan berkata, “Mengapa kau hina dia? Bukankah dia juga warga negara yang punya hak yang sama?” Umar tidak membedakan agama dalam perlakuan adil. Ini persis semangat tabir ketidaktahuan Rawls: kita tidak tahu apakah kita lahir Yahudi atau Muslim, maka kita harus memperlakukan semua sama.
Andi Wijaya: Di Nusantara, adakah pemimpin Islam yang adil seperti itu?
Ade Indra Chaniago: Sultan Agung dari Mataram (1613-1645). Beliau terkenal dengan kebijakan candrasengkala dan pertanian rakyat. Beliau membangun sistem irigasi, membagi tanah secara merata, dan melindungi petani dari penindasan bangsawan. Bahkan ketika Mataram menyerang VOC di Batavia, beliau tetap memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Ada pepatah Jawa: “Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah” — mirip dengan pepatah Palembang yang tadi disebut Andi. Keadilan itu mutlak, tidak tergantung pada kartu yang dibagikan kehidupan.
Pempek goreng habis. Kopi tinggal seteguk. Rokok terakhir dinyalakan.
Ferry Lesmana: Saya minta contoh nyata di Indonesia yang mencerminkan atau melanggar prinsip Rawls. Jangan yang abstrak.
Indra Darmawan (menunjuk ke arah sungai): Lihatlah sendiri. Di kota ini, ada warga yang tinggal di rumah gedongan di seberang ilir, ada yang tinggal di gubuk tepi sungai tanpa listrik. Itu ketimpangan ekstrem. Menurut Rawls, ketimpangan itu tidak adil jika tidak memberikan manfaat bagi yang terendah. Apakah orang kaya di Palembang sudah berkontribusi cukup melalui pajak untuk membangun sekolah dan puskesmas bagi warga miskin? Data BPS 2023 menunjukkan bahwa koefisien Gini Indonesia masih sekitar 0,38 — agak timpang. Di Sumsel, angka kemiskinan masih 12,5% (sekitar 1 dari 8 orang). Ini PR besar.
Juliansyah (mengangguk): Saya kasih contoh dari Ogan Ilir. Di desa saya, ada sebuah SD yang gedungnya ambruk. Anak-anak belajar di tenda darurat. Sementara di kota kecamatan, ada sekolah swasta dengan laboratorium komputer dan kolam renang. Apakah ini kesempatan yang adil? Tidak. Anak desa sudah kalah sejak awal. Rawls bilang, kesempatan yang adil bukan hanya formal, tapi juga substantif. Negara harus memberikan bantuan khusus agar anak desa bisa bersaing. Program afirmatif seperti afirmasi masuk perguruan tinggi negeri sudah jalan, tapi belum merata.
Andi Wijaya (tiba-tiba bersemangat): Saya punya cerita lain. Di Palembang, ada yayasan yang didirikan oleh seorang pengusaha sukses. Setiap tahun, yayasan ini memberi beasiswa penuh untuk 100 anak dari keluarga miskin, mulai SD sampai kuliah. Mereka juga memberi pelatihan kewirausahaan. Hasilnya, banyak dari mereka sekarang jadi pengusaha kecil atau pekerja profesional. Ini contoh nyata prinsip perbedaan: ketidaksetaraan (pengusaha itu kaya) diperbolehkan karena bermanfaat bagi yang terlemah. Tanpa dia, anak-anak itu mungkin putus sekolah.
Ade Indra Chaniago (tersenyum): Itulah yang Rawls sebut sebagai “difference principle works as a cooperative venture”. Tapi ingat, Rawls juga kritis terhadap ketimpangan yang terlalu ekstrem. Beliau mengusulkan batasan harta warisan dan pajak progresif. Di Indonesia, kita punya UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Tindak Pidana Korupsi, dan berbagai aturan anti monopoli. Namun penegakannya masih lemah.
Juliansyah: Rawls juga bicara soal political liberalism, di mana kita bisa mencapai konsensus meskipun pandangan dunia kita berbeda. Bagaimana maksudnya?
Indra Darmawan (meletakkan rokok di asbak): Di masyarakat modern, kita punya banyak agama, suku, ideologi. Rawls sadar bahwa tidak mungkin semua orang sepakat tentang “kebaikan” (what is good). Seorang Muslim, Kristen, Hindu, dan Ateis punya konsep baik-buruk yang berbeda. Tapi mereka bisa sepakat tentang prosedur yang adil (what is right). Misalnya: semua sepakat bahwa pemilu harus jujur dan adil, bahwa kebebasan berpendapat itu penting, bahwa tidak boleh ada diskriminasi. Inilah yang Rawls sebut “overlapping consensus” konsensus yang tumpang tindih.
Ferry Lesmana: Contoh konkret di Indonesia? Karena kita negara yang sangat majemuk.
Ade Indra Chaniago: Pancasila adalah contoh sempurna. Seorang nasionalis sekuler, seorang santri NU, seorang aktivis Kristen, dan seorang penganut Hindu dapat semuanya menerima Pancasila sebagai dasar negara, meskipun alasan mereka berbeda. Bagi santri, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah jaminan untuk beribadah. Bagi nasionalis sekuler, sila ini adalah kompromi agar tidak menjadi negara agama. Tapi mereka semua sepakat bahwa Indonesia harus berdiri di atas prinsip-prinsip itu. Itulah konsensus tumpang tindih ala Rawls.
Andi Wijaya (mengusap dagu): Tapi sekarang, bukankah konsensus itu mulai retak? Ada yang ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam, ada yang ingin negara komunis, ada yang ingin federalisme ekstrem.
Indra Darmawan (menghela napas): Rawls sadar bahwa konsensus tidak pernah statis. Ia harus dirawat terus-menerus. Di Amerika, misalnya, perdebatan tentang aborsi dan hak senjata api hampir merobek masyarakat. Tapi mereka masih sepakat bahwa keputusan harus melalui parlemen dan pengadilan, bukan kekerasan. Di Indonesia, tantangan kita adalah bagaimana menjaga konsensus kebangsaan di tengah politik identitas yang meledak-ledak. Caranya? Pendidikan kewarganegaraan yang baik, ruang dialog lintas iman, dan kepemimpinan yang adil.
Matahari mulai condong ke barat. Sinar keemasan memantul di permukaan Sungai Musi. Lampu warung mulai dinyalakan. Mereka berlima masih duduk, meskipun pembeli lain sudah beranjak.
Juliansyah (menyesap kopi terakhir): Kesimpulannya, apa yang bisa kita bawa pulang hari ini?
Ade Indra Chaniago (berdiri sebentar, meregangkan badan): Pertama, keadilan harus dimulai dengan ketidakberpihakan. Kita harus belajar melepaskan ego, golongan, dan kepentingan sesaat. Kedua, kebebasan dasar adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Ketiga, ketimpangan boleh ada, tapi hanya jika menguntungkan yang paling lemah. Keempat, kita perlu konsensus bersama di atas perbedaan.
Indra Darmawan (menutup catatan): Dan kelima dari kisah Umar dan gadis penjual susu, keadilan sejati bermula dari kesadaran moral bahwa ada Yang Maha Melihat di atas segalanya. Itulah yang membedakan keadilan Rawls dengan keadilan dalam perspektif Islam. Rawls mengandalkan rasionalitas murni. Islam menambahkan dimensi spiritual: takut kepada Allah dan cinta kepada sesama.
Ferry Lesmana (tersenyum): Jadi, ketika kita merancang kebijakan, bayangkanlah diri kita berada di posisi yang paling lemah. Apakah kita setuju? Jika tidak, maka kebijakan itu tidak adil.
Andi Wijaya (mengangguk, menatap sungai): Kakek saya dulu bilang, “Sebelum bicara keadilan, duduklah sebentar di kursi orang yang kelaparan.” Itulah tabir ketidaktahuan versi Palembang.
Juliansyah (tertawa kecil): Baiklah, mari sebelum pulang, kita salat Ashar dulu. Tapi sebelum itu, terima kasih untuk pempek, kopi, dan ilmunya.
Mereka berdiri, Juliansyah membayar makanan dan minuman. Pelan-pelan berjalan keluar warung, melewati pasar yang mulai sepi. Di kejauhan, sebuah perahu kayu melintas di Sungai Musi, membawa penumpang dari kampung ke kota.
Di sisa senja itu, mereka membawa pulang sebuah pertanyaan:
“Apa yang akan aku pilih jika aku tidak tahu siapa aku?”
Palembang, 16 Mei 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
