JARI: Demokrasi Prosedural Menjadi Kuburan Amanah Rakyat?
Suara air Sungai Musi yang mengalir pelan berpadu dengan azan Maghrib yang baru saja usai bergema dari kejauhan. Sebuah rumah rakit sederhana milik paman Juliansyah terapung tenang di tepian. Lantai bambu berderit ringan saat lima orang duduk bersila di atas tikar pandan. Sebuah teko teh panas dan pisang goreng menemani perbincangan sore itu. Ade Indra Chaniago duduk di sisi barat, menghadap ke arah kiblat. Di sampingnya, Indra Darmawan. Ferry Lesmana duduk bersandar pada tiang kayu, sementara Andi Wijaya duduk di ujung tikar dengan kemeja lengan digulung.
Andi Wijaya: (membuka tas dan mengeluarkan koran gulungan) Maaf saya terlambat. Baru pulang jemput anak sekolah. Tapi saya bawa oleh-oleh yang panas, artikel “Demokrasi yang Rentan.” Katanya, hanya Francis Fukuyama yang euforia tentang demokrasi; yang lain melihat jebakan di jalan demokrasi.
Juliansyah: (menyodorkan teh ke semua orang) Silakan diminum dulu, Kak Andi. Kopi hari ini saya ganti teh biar tidak terlalu panas seperti diskusi kita nanti. Tapi sebelum cerita panjang, saya sudah membaca artikel itu melalui grup WA tadi pagi. Saya justru penasaran dengan satu kalimat: “Demokrasi adalah pedang bermata dua.” Itu kata Tocqueville, bukan?
Ade Indra Chaniago: (mengangguk pelan sambil memegang gelas teh) Tepat sekali, Jul. Alexis de Tocqueville datang ke Amerika pada 1831 bukan untuk merayakan demokrasi, tetapi untuk melihat apakah demokrasi bisa bertahan tanpa menghancurkan kebebasan dan martabat manusia. Dan dia menemukan paradox: demokrasi melahirkan individualisme yang ekstrem, orang sibuk dengan urusan pribadinya, lupa pada kepentingan bersama. Tapi dia juga menemukan penghiburan: kehidupan asosiasi yang kaya di Amerika. Orang Amerika suka berorganisasi. Di situlah demokrasi menemukan jangkar moralnya.
Indra Darmawan: (meletakkan kertas di pangkuannya) Saya tertarik pada bagian tentang demokrasi langsung di Athena. Empat puluh ribu warga merdeka memutuskan nasib kota. Tapi itu juga yang menjadi kelemahannya, demokrasi langsung hanya mungkin untuk negara kota kecil. Lalu kita beralih ke demokrasi perwakilan, yang justru menjadi sumber masalah kita di Indonesia. Saya teringat kata Mohammad Hatta dalam Demokrasi Kita: “Demokrasi perwakilan di negeri kita terlalu sering menjadi demokrasi formal, di mana rakyat hanya diajak memilih, lalu ditinggalkan.”
Ferry Lesmana: (menyela dengan suara sedikit tinggi) Itu tepat yang saya rasakan, Bro Indra! Saya sudah tiga kali memilih kepala daerah, dua kali memilih presiden. Tapi setiap kali saya kehilangan hak suara saya? Jangankan untuk membangun desa, jalan di depan rumah saya masih berlubang sampai sekarang! Janji kampanye hanya manis di atas panggung. Begitu duduk di kursi, politisi itu sibuk mengurus proyek “balik modal”. Saya, Ferry Lesmana, warga biasa, merasa demokrasi ini hanya jualan tiket masuk ke kereta api yang saya sendiri tidak bisa naik.
Andi Wijaya: (mengangguk keras) Saya bisa cerita banyak tentang Jakarta, Ferry. Di pemilu lalu, teman saya di Jakarta dapat amplop berisi Rp 50.000. Dia bilang, “Ini buat beli beras, Kak. Saya pilih yang kasih amplop saja.” Saya tanya, “Tapi janjinya apa?” Dia jawab, “Janji? Sudah lupa. Yang penting hari ini bisa makan.” Ini adalah wajah demokrasi kita, Saudara-saudara! Artinya, seperti yang dikatakan artikel ini, kita sedang hidup dalam “demokrasi yang membosankan” jalan tengah yang ideal itu kalah karena tidak ada yang berani memperjuangkan substansi. Yang menang adalah yang paling berani berjanji dan paling banyak bagi-bagi uang!
Ade Indra Chaniago: (menepuk lututnya pelan) Dan di situlah kita masuk pada ironi sejarah yang diungkap dalam antologi Tjitske Akkerman. Coba perhatikan, ia menulis bahwa akar demokrasi modern sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kaum Calvinis! John Calvin mengajarkan bahwa rakyat berhak memberontak terhadap penguasa yang melanggar firman Tuhan. Lalu John Locke datang dengan kontrak sosial. Kedua tradisi itu, ironisnya, meletakkan dasar bagi demokrasi liberal. Tapi kita di Indonesia, dengan mayoritas Muslim, sering melupakan akar spiritual dari perlawanan terhadap ketidakadilan.
Juliansyah: (menyambung dengan suara berat) Saya setuju, Uda. Di sinilah saya ingin mengajak kita mengingat Buya Hamka. Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengingatkan bahwa QS. Al-Maidah ayat 8 berbunyi: “Hendaklah kamu menjadi penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi yang adil. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.” Buya Hamka menegaskan bahwa pemimpin adalah amanah, bukan hadiah. Seorang pemimpin yang dipilih melalui demokrasi prosedural, tetapi kemudian mengkhianati amanat rakyat, di mata Buya Hamka adalah pengkhianat agama. Dia bahkan pernah berkata, “Berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian.”
Indra Darmawan: (menunjuk ke arah Sungai Musi di bawah rumah rakit) Lihat air sungai ini, Jul. Ia mengalir terus, tapi tidak pernah kembali. Demokrasi kita juga seperti itu terus berjalan, tapi apakah arahnya ke laut yang jernih atau ke rawa yang kotor? Soekarno pernah memberi kritik pedas terhadap demokrasi liberal. Dalam pidatonya, Bung Karno menyebut demokrasi liberal sebagai “demokrasi yang diimpor dari Barat,” yang tidak cocok dengan jiwa gotong royong Indonesia. Dia menawarkan “Demokrasi Terpimpin,” yang sayangnya juga berakhir otoriter. Tapi ada satu yang benar dari Bung Karno: “Demokrasi tanpa keadilan sosial adalah kemunafikan.” Itu yang terjadi sekarang, kita punya prosedur pemilu, tapi hasilnya tetap orang miskin makin miskin, orang kaya makin berkuasa.
Ferry Lesmana: (menghela napas panjang) Saya kasih contoh konkret, Bro Indra. Di desa di Ogan Ilir, ada program bantuan sosial. Jadwal pencairannya selalu bertepatan dengan masa kampanye. Petani yang kelaparan justru dimanfaatkan sebagai “pangsa pasar politik.” Mereka bilang, “Ini dari calon Bupati,” padahal itu uang negara! Itu bukan demokrasi, itu pembodohan! Seperti yang ditulis artikel itu, demokrasi menjadi “bendera yang menampung banyak makna.” Tapi di Indonesia, makna yang paling dominan adalah “demokrasi prosedural yang dirampok isinya.”
Andi Wijaya: (memukul lantai bambu pelan) Saya setuju dengan Ferry. Di Jakarta, saya melihat demo buruh yang menolak Omnibus Law. Ribuan orang turun ke jalan, suara mereka lantang. Tapi di DPR, kursi kosong. Politisi yang diutus rakyat justru sibuk berunding dengan pengusaha. Itu pengkhianatan terhadap amanah rakyat, tidak lebih! Artikel ini menyebut tradisi romantis Prancis dari Rousseau: kedaulatan individu menyatu menjadi kehendak umum. Tapi di Indonesia, “kehendak umum” itu dimonopoli oleh partai politik, bukan oleh rakyat. Padahal Nurcholish Madjid sudah mengingatkan kita: “Kebenaran tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan sesaat. Demokrasi harus didasari oleh akhlak dan integritas.”
Ade Indra Chaniago: Cak Nur juga pernah berkata, “Demokrasi bukanlah soal jumlah suara, tetapi soal kualitas keadilan yang dihasilkan.” Ini sejalan dengan apa yang dikatakan artikel tentang John Rawls, Michael Walzer, dan Amartya Sen, mereka semua melihat jebakan di jalan demokrasi. Salah satu jebakan terbesarnya adalah kesenjangan antara warga negara dan politik. Rakyat tidak lagi percaya bahwa suaranya bermakna. Di Indonesia, tingkat kepercayaan publik pada DPR pernah berada di angka 50%, dan itu turun drastis setelah kasus korupsi e-KTP dan lainnya.
Juliansyah: (menyodorkan pisang goreng ke tengah) Mari kita makan pisang ini sambil berpikir. Saya teringat ajaran KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau mengajarkan bahwa dalam Islam, setiap perkara yang menyangkut kepentingan umum harus diputuskan melalui syura (musyawarah). Tapi syura dalam Islam bukan sekadar voting! Syura menuntut kualitas moral para pesertanya, mereka harus jujur, amanah, dan mengutamakan kemaslahatan umat. Sekarang, politisi kita melakukan voting di DPR untuk UU yang bahkan tidak mereka baca. Mereka bilang, “Ikuti mekanisme,” padahal isinya melukai rakyat. Itu namanya menyembunyikan ketidakadilan di balik jubah demokrasi.
Indra Darmawan: (menghela napas) Jul, Tan Malaka dalam bukunya Madilog, mengkritik keras demokrasi borjuis yang hanya melayani kapitalis. Beliau menulis bahwa demokrasi sejati haruslah demokrasi ekonomi, rakyat harus punya kuasa atas alat produksi, bukan hanya kertas suara. Dan sekarang? Lihatlah perusahaan tambang menguasai tanah adat di Kalimantan, sawit merusak hutan di Sumatera. Rakyat memilih, tapi kebijakan tetap dibuat untuk kepentingan investor.
Ferry Lesmana: (berbicara dengan nada menahan emosi) Saya jadi ingat cerita teman saya di Bangka Belitung. Desa mereka digusur untuk tambang timah. Mereka sudah memilih bupati, sudah memilih presiden. Tapi siapa yang membela mereka? Tidak ada! Politisi yang mereka pilih hanya datang saat kampanye, naik mobil mewah, bagi-bagi sembako, lalu hilang empat tahun. Itulah “demokrasi yang melukai rakyat.” Rakyat tidak dilukai oleh bom, rakyat dilukai oleh janji yang dimakan sendiri, dilukai oleh pejabat yang sibuk mengumpulkan harta dan membiarkan rakyatnya miskin.
Andi Wijaya: (mengepalkan tangan) Mari kita bicara tentang Pilkada kemarin. Biaya politik di daerah bisa mencapai miliaran rupiah. Siapa yang bisa nyalon? Hanya yang punya uang. Lalu di mana tempat untuk orang kecil? Demokrasi kita sudah menjelma menjadi plutokrasi pemerintahan oleh orang kaya. Artikel ini menyebut Adam Smith dan perubahan ekonomi abad ke-18: borjuasi yang naik menuntut kekuasaan politik. Di Indonesia, borjuasi itu adalah para oligarki partai. Mereka mengendalikan calon, mengendalikan suara, dan sesudah menang, mereka membagi-bagi proyek. Jadi, rakyat hanya menjadi pemain figuran dalam panggung sandiwara yang ditulis oleh segelintir orang.
Ade Indra Chaniago: (menenangkan, dengan suara teduh) Saudara-saudara, mari kita tarik benang merah. Artikel Akkerman mengajarkan kita bahwa demokrasi memiliki dua tradisi besar. Tradisi pragmatis Inggris (Locke, Mill, Nozick) menekankan kebebasan individu. Tradisi romantis Prancis (Rousseau) menekankan kedaulatan bersama. Keduanya memiliki bahaya. Yang pertama bisa melahirkan egoisme ekstrem—seperti yang dikeluhkan Tocqueville. Yang kedua bisa melahirkan totalitarianisme, seperti yang berujung pada fasisme Mussolini atau diktatur Marxis. Indonesia, dengan Pancasila, sebenarnya menawarkan jalan ketiga: demokrasi yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Tapi jalan itu belum kita bangun dengan sungguh-sungguh.
Juliansyah: (mengangkat gelas teh) Uda, saya kira intinya begini: Demokrasi bukan tujuannya, keadilan dan kemakmuran rakyat adalah tujuannya. Demokrasi hanyalah kendaraan. Tapi kalau kendaraannya rusak, supirnya mabuk, dan bensinnya dikorupsi, maka kendaraan itu hanya akan membawa kita ke jurang. Soekarno dan Hatta sudah meletakkan fondasi. Buya Hamka dan KH. Ahmad Dahlan sudah mengingatkan tentang moral. Cak Nur sudah mengajak kita pada integritas. Sekarang tinggal kita, rakyat, yang harus berani menegakkan demokrasi dari bawah. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesadaran kritis dan keberanian kolektif.
Ferry Lesmana: (menunduk sejenak, lalu menatap semua orang) Saya hanya berharap, Andi, Uda, Indra, Jul, demokrasi yang kita perjuangkan bukanlah demokrasi yang ada di koran dan buku teori saja. Tapi demokrasi yang terasa di perut rakyat miskin, di sawah petani, di warung kopi Wak Dolah, dan di rumah rakit di tepian Musi ini. Demokrasi yang tidak lagi mengkhianati amanatnya.
Andi Wijaya: (tersenyum tipis) Hari ini saya belajar satu hal dari artikel ini: “Kita berhutang banyak pada tradisi kuno seperti pemikiran demokratis termasuk semua aspek negatifnya sehingga kita tidak bisa begitu saja membuangnya ke tempat sampah.” Jadi kita tidak boleh meninggalkan demokrasi. Tapi kita harus merebutnya kembali dari tangan para pengkhianat. Kita harus mengisinya dengan semangat gotong royong, kejujuran, dan keberanian moral.
Indra Darmawan: (melihat ke arah Sungai Musi yang mulai gelap diterpa senja) Kita akhiri diskusi ini dengan doa. Semoga sungai Musi ini menyaksikan bahwa di sore ini, lima orang anak bangsa masih peduli pada nasib bangsanya. Semoga demokrasi yang melukai rakyat ini segera berubah menjadi demokrasi yang menghidupkan rakyat.
Ade Indra Chaniago: (mengangkat kedua tangan untuk berdoa) Allahumma a’izzal islama wal muslimin… Ya Allah, kuatkanlah hati kami untuk menegakkan keadilan, dan selamatkanlah negeri ini dari pemimpin yang dzalim dan rakyat yang apatis. Aamiin.
Semua mengangkat tangan. Angin sore berhembus lembut dari hilir Musi. Di kejauhan, lampu-lampu perahu mulai menyala satu per satu. Lima gelas teh hangat hampir kosong. Perbincangan usai, tetapi pergulatan untuk memaknai demokrasi yang rentan tetapi tetap berharga masih akan terus berlanjut di hati masing-masing.
Palembang, 19 Juni 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
