JARI : Kesetaraan dan Kebersamaan di Sungai Musi
Rumah itu berdiri kokoh di tepian Sungai Musi, menyaksikan aliran waktu yang tak pernah berhenti. Dinding kayu ulin yang mulai gelap dimakan usia masih menyimpan aroma khas tanah rawa dan sejarah panjang keluarga. Dari beranda terbuka, lampu tempel minyak tanah yang dinyalakan sejak sore memantulkan cahaya gemerlap di permukaan sungai yang hitam legam. Deru kapal tongkang yang melintas sesekali memecah sunyi, diiringi suara jangkrik dan kodok yang mulai menyapa malam.
Tepat pukul setengah delapan malam, kopi tubruk pertama diseduh dengan air mendidih dari ceret kuningan. Aromanya langsung menyergap. Pempek kapal selam potongan besar dengan kuah cuko yang kental asam pedas sudah tersaji di atas meja kayu jati yang usang. Rokok kretek mulai menyala satu per satu, mengepulkan asap tipis yang berputar-putar sebelum lenyap ditiup angin malam.
Andi Wijaya (duduk di kursi rotan yang sedikit reot, matanya menatap sungai sejenak): Selamat malam, semuanya.
Juliansyah (menghela napas panjang, menyesap kopinya yang masih panas): Selamat malam, Kak Andi. Wah, kopi malam ini pekat sekali, langsung melek rasanya.
Ferry Lesmana (duduk bersila di tikar pandan, kedua tangannya mengapit gelas kaca berisi teh manis hangat): Makanya hati-hati, nanti begadang terus. Tapi memang sudah terbiasa ya begitulah, di rumah tepi sungai begini, yang ada rasanya malah susah tidur.
Ade Indra Chaniago (duduk santai sambil menyobek pempek kapal selam dengan garpu): Tempat seperti ini memang punya daya pikat tersendiri. Dulu waktu kecil saya sering diajak kakek ke rumah rakit seperti ini di danau Maninjau. Di situlah saya mulai paham apa itu demokrasi sebenarnya.
Indra Darmawan (tertawa kecil, mengambil sebatang rokok dari bungkusnya): Demokrasi dari kakek? Bagaimana ceritanya, Uda?
Ade Indra Chaniago : Kakek saya waktu itu jadi ketua RT di kampung kami. Setiap kali ada rapat warga, semua orang duduk melingkar di beranda rumahnya. Mulai dari pak lurah sampai tukang ojek. Semua punya hak bicara yang sama. Saya ingat sekali bagaimana seorang ibu penjual sayur bisa membantah usulan Ketua RT dengan suara lantang, dan kakek saya justru memuji keberaniannya. “Itu baru warga negara yang sesungguhnya,” kata kakek saya waktu itu. Dan ternyata setelah bertahun-tahun saya belajar filsafat politik, saya baru menyadari betapa dalamnya makna dari momen-momen kecil seperti itu.
Juliansyah (mengangguk-angguk) : Betul. Sebagai orang yang sehari-harinya berkutat di lapangan, saya sering melihat langsung bagaimana demokrasi itu hidup di tingkat akar rumput. Cuma sekarang, rasa-rasanya makin lama makin tergerus.
Ferry Lesmana : Maksudnya?
Juliansyah : Sekarang ini, orang-orang makin individualistis, Uda. Di Tulung Selapan dulu, setiap kali ada hajatan, gotong royongnya luar biasa. Tapi sekarang, warga cenderung sibuk dengan urusannya masing-masing. Lalu di sisi lain, ada juga kekhawatiran tentang bagaimana wacana peniadaan pilkada langsung itu muncul di mana-mana. PSI di Kuningan saja sampai demo menolaknya.
Andi Wijaya : Nah, itu yang menarik. Tadi sore saya membaca lagi tulisan Hans Achterhuis, filsuf Belanda itu. Beliau bilang, “I don’t know what we should do to save democracy.” Beliau alergi terhadap kata “harus”. Kata beliau, banyak buku yang mencoba memberi tahu apa yang harus kita lakukan, tapi tidak cukup jeli melihat apa yang sedang terjadi yang baik-baik di lapangan.
Indra Darmawan : Saya kenal baik pemikiran Achterhuis. Beliau profesor emeritus filsafat sistematis di Universitas Twente, salah satu filsuf terkemuka Belanda. Bukunya Democraticide justru lahir karena istrinya memintanya menulis sesuatu ketika beliau mulai depresi akibat kondisi neurologis yang dideritanya. Tapi yang membuatnya tertekan bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal keadaan demokrasi global. 72 persen populasi dunia saat ini hidup di bawah otokrasi. Itu angka yang menakutkan.
Ade Indra Chaniago : 72 persen? Jadi hanya sekitar seperempat umat manusia yang benar-benar hidup dalam sistem demokrasi yang sehat?
Indra Darmawan (meneguk kopi) : Dan itupun demokrasi yang sehat itu sedang terus dipertanyakan dan dilemahkan, katanya. Banyak yang bilang demokrasi itu lamban, tidak efisien, tidak menghasilkan keuntungan ekonomi yang optimal. Tapi Achterhuis melihat secercah harapan di dua ranah: kesetaraan dan rasa kebersamaan.
Juliansyah : Rasa kebersamaan itu yang sekarang mulai luntur di tengah masyarakat, Kak.
Indra Darmawan : Iya. Dia memberikan contoh: di desa-desa Frisia di Belanda, ada komunitas yang menghasilkan energi sendiri. Di tempat lain, nyanyian paduan suara menyatukan orang-orang. Itu adalah hal-hal berskala kecil. Tapi justru di skala kecil itulah, katanya, fondasi demokrasi tersembunyi. Demokrasi harus diciptakan kembali dan dipelihara berulang kali, dan itu terjadi di tingkat lokal.
Ferry Lesmana (menghela napas) : Di Tulung Selapan, sebenarnya banyak tradisi lokal yang menjunjung kebersamaan, cuma sudah mulai pudar. Contohnya “tarikan”, yaitu tolong-menolong ketika ada warga yang meninggal atau kesusahan. Sayangnya, tidak banyak lagi yang melestarikannya.
Jam menunjukkan pukul sembilan malam lebih. Seseorang menyalakan rokok lagi. Asap mengepul tipis.
Andi Wijaya : Mari kita ambil contoh nyata dari dunia. Indra, Uda Ade, bagaimana dengan model demokrasi di Amerika Serikat? Bukankah itu dulu dianggap sebagai model demokrasi terbaik di dunia?
Indra Darmawan (tertawa kecil) : Alexis de Tocqueville sudah mengingatkan kita sejak tahun 1835. Setelah revolusi di Amerika, ia melihat ada kejatuhan demokrasi yang disebabkan oleh individualisme yang luar biasa. Ia mendefinisikan individualisme sebagai “perasaan yang mendorong setiap warga negara untuk mengisolasi dirinya dari kerumunan dan menarik diri ke lingkaran kecil keluarga dan teman-temannya sendiri”. Individualisme itu, kata Tocqueville, merusak rasa kebersamaan yang sangat dibutuhkan untuk sebuah demokrasi.
Ade Indra Chaniago (mengusap kumisnya): Machiavelli sudah lebih dulu menyoroti persoalan ini. Dalam Discourses-nya, ia membela rakyat dalam perjuangan mereka melawan penguasa. Ia menekankan bahwa kesenjangan yang terlalu besar merusak demokrasi. Kalau kesenjangan sosial-ekonomi makin lebar, maka demokrasi tidak akan pernah bisa berjalan sehat.
Ferry Lesmana : Machiavelli sering dianggap sinis, tapi justru idenya tentang kesetaraan itu menarik.
Ade Indra Chaniago : Ya. Dan sekarang, Ingrid Robeyns mengangkat ide tentang limitarianism, yaitu membatasi kekayaan seseorang. Batas maksimumnya sekitar 10 juta dolar AS, dan semua kelebihan di atas itu kena pajak 100 persen. Ide ini semakin populer. Wali kota New York bahkan mengusulkan pajak kekayaan 1 persen untuk rumah kedua senilai lebih dari 5 juta dolar. Apakah itu tidak adil?
Andi Wijaya : Ide itu mungkin kedengaran radikal, tapi bukankah itu mencerminkan semangat kebersamaan yang kita bicarakan sebelumnya?
Juliansyah (membuka bungkus rokok baru) : Tapi apakah hal seperti itu bisa diterapkan di Indonesia?
Indra Darmawan : Pertanyaan bagus. Di Indonesia, kita punya konsep demokrasi Pancasila yang digagas oleh Soekarno dan Hatta. Hatta sangat percaya pada “demokrasi desa” dengan semangat gotong-royongnya. Tapi ia juga realistis; ia bilang konsep itu tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa penyesuaian. Demokrasi Indonesia mesti berakar pada nilai-nilai lokal, bukan sekadar meniru Barat.
Ade Indra Chaniago : Saya setuju. Di tingkat lokal, saya lihat ada hal-hal yang cukup menggembirakan. Indeks Demokrasi Indonesia tahun lalu mencatat Yogyakarta sebagai daerah paling demokratis, dengan skor 89,25. Peningkatannya tidak terlepas dari kultur masyarakat setempat yang menjamin kebebasan sipil melalui kebebasan berpendapat, peran media, dan ruang dialog yang terbuka. Itu dibiayai oleh kerja kolektif.
Ferry Lesmana : Kalau di Ogan Komering Ilir sendiri, ada potensi besar yang belum dimanfaatkan. Misalnya di Tulung Selapan, ada jejak sejarah Kesultanan Palembang Darussalam yang bisa mengajarkan banyak tentang musyawarah antar-etnis dan antar-agama. Tapi sayangnya, minim pendokumentasian.
Pukul sepuluh malam. Pempek habis dua piring. Kopi diseduh ulang. Suasana masih hangat, meskipun topiknya berat.
Andi Wijaya : Kembali ke ingatan Anda tadi, Uda Ade, tentang nenek dan rapat kampung. Bukankah itu contoh konkret dari demokrasi partisipatif?
Ade Indra Chaniago : Tepat sekali. Saya ingat Miriam Budiardjo mendefinisikan demokrasi partisipatif sebagai “keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan politik, transparansi pemerintahan, serta akuntabilitas”. Dalam skala desa, itu terjadi. Tapi begitu kita naik ke tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional, sering kali keterlibatan itu meredup.
Indra Darmawan : Sebaliknya ada kabar baik dari Kalimantan dan Sumatera. Di Bangka Selatan, misalnya, ada inisiatif pendidikan kepengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat di seluruh pemilu. Di Kabupaten Blitar, Bawaslu setempat menggelar penguatan kelembagaan dengan tema “Literasi Demokrasi sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis”. Banyak hal kecil yang positif, tapi sayangnya sering luput dari pemberitaan.
Ferry Lesmana : Andai saja model seperti itu bisa direplikasi di Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir, mungkin tingkat partisipasi masyarakat bisa meningkat.
Juliansyah : Tentang partisipasi, saya teringat dengan forum-forum terbuka yang pernah digelar di Ogan Ilir untuk mengawasi proyek-proyek pembangunan, salah satunya proyek Kolam Retensi Simpang Bandara. Selaku tokoh, Uda Ade cukup vokal menanyakan lambannya proses penyidikan kasus itu.
Ade Indra Chaniago (mengangguk) : Kasus-kasus seperti itu menjadi batu ujian demokrasi. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Saya sebagai direktur eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik di Palembang merasa perlu mendesak penegakan hukum untuk menuntaskan perkara yang menyangkut kepentingan publik.
Tepat pukul sebelas lewat, angin malam bertiup lebih kencang dari sungai. Andi membuka botol air dingin untuk menyegarkan tenggorokan.
Andi Wijaya : Sekarang tentang pertanyaan yang sulit. Achterhuis bertanya, apakah demokrasi boleh melarang partai-partai anti-demokrasi? Bukankah jika kita melarangnya, demokrasi berisiko menjadi anti-demokrasi itu sendiri?
Indra Darmawan : Achterhuis menjawab itu dengan merujuk pada Socrates. Di Athena kuno, Socrates merusak demokrasi dengan mempertanyakannya secara serius. Menurut Socrates, urusan politik seharusnya tidak diserahkan kepada “massa yang bodoh”. Karena pandangannya itu, ia diberi cawan racun. Tapi Achterhuis berpikir itu tidak perlu. Orang Athena seharusnya membiarkan Socrates menyampaikan pendapatnya. Dengan menghukumnya, mereka malah menjadikannya martir.
Ade Indra Chaniago : Nasihat itu relevan untuk Indonesia. Daripada melarang paham-paham tertentu secara paksa, lebih baik kita perkuat demokrasi partisipatif dan pendidikan kewarganegaraan. Biarkan publik menilai sendiri mana yang konstruktif, mana yang destruktif.
Ferry Lesmana : Di Hungaria, Viktor Orbán, seorang pemimpin anti-liberal, baru-baru ini digulingkan oleh para pemilih. Itu bukti bahwa demokrasi lebih tangguh daripada yang sering kita pikirkan.
Indra Darmawan : Achterhuis setuju. Ia berkata, “Tidak semua orang yang mengancam demokrasi adalah sosok Hitler baru.” Melarang PVV di Belanda, misalnya, tidak bijak karena bisa menjadi bumerang.
Hampir tengah malam. Kopi sudah dingin. Mereka mulai saling berpandangan, seakan masih ada banyak yang belum terungkap.
Andi Wijaya : Jadi, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk menyelamatkan demokrasi, di Indonesia dan di dunia?
Ade Indra Chaniago : Saya rasa kita mulai dengan mengakui bahwa demokrasi tidak harus identik dengan prosedur pemilu lima tahunan. Demokrasi adalah soal relasi sosial yang setara setiap hari. Itulah yang diajarkan nenek saya di beranda rumah dulu.
Indra Darmawan : Saya setuju. Achterhuis bilang, “Demokrasi harus diciptakan kembali dan dipelihara berulang kali, dan itu terjadi di tingkat lokal.” Jangan remehkan klub sepak bola amatir, paduan suara desa, atau koperasi energi warga.
Juliansyah : Di Polsek Pemulutan, kami mulai menerapkan community policing yang lebih partisipatif, mengajak warga ikut merancang program keamanan. Hasilnya? Angka kriminalitas turun, dan warga lebih percaya pada institusi kepolisian.
Ferry Lesmana : Di Tulung Selapan, saya ingin menggalakkan lagi tradisi “kenduri kampung”. Tidak usah mewah, tetapi sebagai sarana dialog rutin warga dengan pemerintah desa. Itu investasi sosial yang murah, tetapi berdampak besar.
Andi Wijaya (Menatap sungai Musi yang mengalir tenang di bawah sinar bulan): Kakek saya dulu sering bilang: “Sungai ini mengalir dari hulu ke hilir, tapi setiap anak sungai punya hak untuk menyumbangkan airnya.” Demokrasi juga begitu. Ia bukan hanya soal pemerintah di Jakarta, tapi soal bagaimana setiap rumah di pinggir sungai ini bisa menyuarakan kepentingannya. Malam ini kita sudah berbincang panjang, dari pemikiran Machiavelli hingga pengalaman sederhana di Polsek Pemulutan. Saya rasa itu sudah menjadi langkah awal.
Pukul dua belas lewat lima menit. Mereka berlima masih duduk di kursi rotan yang reot, di tengah bau pempek, kopi, dan rokok yang sudah mengendap.
Indra Darmawan (menyandarkan punggung ke kursi) : Teman-teman, malam ini kita sudah melalui perjalanan pikiran yang luar biasa. Kita berutang budi pada Achterhuis yang mengajak kita meninggalkan kata “harus” yang kaku, dan sebaliknya melihat apa yang sedang terjadi yang baik.
Juliansyah : Seperti yang dikatakan Achterhuis, “Saya tahu berbagai hal baik sedang terjadi di bidang demokrasi, dan saya merasa hal-hal itu jauh lebih menarik.”
Ferry Lesmana : Maka tantangan kita ke depan adalah mencatat, merayakan, dan mereplikasi praktik-praktik baik itu. Di sinilah peran kita sebagai tokoh masyarakat. Kita punya pengaruh di tingkat tapak.
Andi Wijaya (tersenyum, tangan kirinya memegang gelas terakhir yang masih ada seteguk kopi): Mari kita akhiri malam ini dengan kesepakatan: kita tidak akan berhenti pada diskusi. Kita akan membawa semangat malam ini ke kampung-kampung kita masing-masing. Bangun ruang dialog. Hidupkan kembali gotong royong. Batasi kesenjangan dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Dan yang paling penting, ingat pesan Socrates: jangan pernah takut mempertanyakan kekuasaan.
Semua mengangguk. Di kejauhan, sirine pabrik di seberang sungai berbunyi, pertanda tengah malam telah tiba. Lima orang itu diam sejenak, meresapi perjalanan panjang yang sudah dilewati dalam bingkai rumah kayu tua di tepian Sungai Musi.
Asap rokok terakhir lenyap diterpa angin yang bercampur bau tanah basah dan harum kopi yang sudah dingin.
Palembang, 10 Mei 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
