JAKARTA − Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengklaim partainya tak peduli jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) hari ini. Partai berlambang kepala banteng tersebut tak mengakui jika beleid tersebut kemudian diundang-undangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kami tegak lurus dengan putusan MK [Mahkamah Konstitusi],” kata Masinton di Kompleks DPR, Kamis (22/8/2024).
Sikap ini, kata dia, menjadi dasar keputusan PDIP akan tetap mengajukan calon pada sejumlah Pilkada.
“Kami akan mendaftarkan calon-calon kepala daerah kami berdasarkan putusan MK. Karena putusan MK adalah final dan mengikat. Kita akan mendaftarkan calon kita berdasarkan putusan MK,” ujar dia.
Sebelumnya, PDIP memang dikabarkan tak akan mampu mengajukan calon pada sejumlah wilayah Pilkada. Hal ini terjadi usai partai tersebut ditinggal sendirian saat seluruh partai politik lainnya bergabung pada koalisi gemuk bernama Koalisi Indonesia Maju plus atau KIM Plus.
Setidaknya, PDIP sudah diindikasikan tak akan mampu mengajukan calon di Pilkada DKI Jakarta karena hanya punya 15 kursi dari total minimal ambang batas pencalonan sebanyak 22 kursi di DPRD DKI Jakarta. PDIP tak mendapat rekan koalisi karena 12 partai politik lainnya telah bersepakat mengusung Ridwan Kamil-Suswono.
Daerah kedua adalah Pilkada Banten. Sebelumnya, PDIP sebenarnya sudah menjalin komunikasi untuk berkoalisi dengan Partai Golkar dengan mengusung Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi. Akan tetapi, Golkar tiba-tiba berencana menarik pencalonan Airin dan bergabung dengan KIM Plus yang mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusuma.
Hal yang sama kemungkinan terjadi jika PDIP memiliki calon berbeda dengan KIM Plus di Pilkada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. [Mfd]