PALEMBANG − Pernyataan kontroversial dari salah seorang calon gubernur Sumatera Selatan yang menyebut program sekolah gratis dan berobat gratis sebagai kebijakan yang “jadul” menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Ade Indra Chaniago, pengamat politik sekaligus mahasiswa doktoral Ilmu Politik di Universitas Indonesia, menilai bahwa pernyataan ini menunjukkan ketidakpahaman mendasar terhadap esensi politik dan sejarah perjuangan bangsa.
“Pertama, pernyataan itu menunjukkan bahwa sang calon gubernur tidak mengerti politik. Lebih ekstrim lagi, dia tidak memahami perjuangan para pendiri bangsa yang tertuang dalam Mukadimah UUD 1945,” ujar Ade.
Menurut Ade, kebijakan sekolah gratis dan berobat gratis bukan sekadar program biasa, tetapi bagian dari amanat negara untuk memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menilai pernyataan sang calon gubernur sebagai bukti kurangnya “sense of crisis” dan “sense of belonging” terhadap masyarakat.
“Calon gubernur tersebut adalah tipe orang yang mencari hidup di politik, bukan orang yang menghidupi politik,” lanjut Ade. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan populis seperti pendidikan dan kesehatan gratis sangat relevan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Ade pun secara tegas menyatakan bahwa calon gubernur ini tidak layak untuk dipilih, karena sejatinya, “Dia nyata-nyata tidak memahami mengenai apa yang akan dia lakukan jika terpilih. Pernyataannya yang meremehkan program-program dasar seperti ini hanya menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakmampuannya untuk memimpin,” tutup Ade.
Pernyataan tersebut menyoroti bagaimana calon pemimpin perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang kebutuhan rakyat serta komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka, bukan sekadar mengedepankan agenda pribadi dalam politik.
