JARI : “Theistic Democracy Antara Jembatan Ampera dan Sungai Musi”
“Kafe restoran di tepi Sungai Musi, Palembang, sore hari. Latar belakang Jembatan Ampera tampak samar di kejauhan.”
Ade Indra Chaniago: (menyeruput kopi setengah manis) Masih terngiang saya, Dinda, dengan pidato kebangsaan tadi pagi di kampus. Banyak pembicara menyebut nama Mohammad Natsir, tapi saya rasa hanya sebatas klise. Mereka tidak benar-benar memahami kedalaman pemikirannya.
Indra Darmawan: (mengangguk sambil membuka buku catatan) Saya setuju, Uda. Natsir itu sosok yang unik. Di satu sisi dia ulama, di sisi lain negarawan tulen. Saya seringkali membaca ulang pidatonya tahun 1950 di parlemen. Kemampuan retorikanya luar biasa. Tapi mari kita mulai dari awal apa yang paling menarik bagi Anda dari latar belakang pendidikan Natsir?
Ade Indra Chaniago: Yang menakjubkan, Dinda, di usia 21 tahun beliau sudah menguasai lima bahasa: Belanda, Arab, Inggris, Prancis, dan Latin. Itu bukan sekadar pintar, itu jenius. Tapi yang lebih penting, pendidikan Barat yang beliau peroleh di HIS, MULO, hingga AMS Bandung sekolah elite Belanda tidak membuatnya menjadi sekuler. Justru beliau berguru pada Ahmad Hasan dari Persatuan Islam (Persis). Ini perpaduan langka: rasionalitas Barat ditambah kedalaman pemahaman agama.
Indra Darmawan: Nah, itu kuncinya. Banyak intelektual pribumi zaman itu yang terpental dua kutub. Yang belajar Barat jadi anti-agama, yang di pesantren jadi anti-Barat. Natsir memilih jalan tengah. Saya melihat ini sebagai fondasi dari semua pemikirannya tentang hubungan agama dan negara. Saya kutip langsung pernyataannya yang terkenal, “Umat Islam dibiarkan dalam ibadah, diawasi dalam ekonomi, dan dicabut akar-akarnya dalam politik.” Keras sekali kritik itu, bukan?
Ade Indra Chaniago: (tersenyum) Itulah Natsir, Dinda. Beliau tidak main-main. Bagi Natsir, agama dan negara tidak bisa dipisahkan karena urusan kenegaraan adalah bagian integral dari ajaran Islam. Tapi hati-hati ini sering disalahpahami. Natsir BUKAN pendukung teokrasi seperti yang dibayangkan orang. Bukan sistem kekhalifahan dengan seorang imam yang memegang kekuasaan mutlak. Beliau menolak sekularisme, tapi juga menolak teokrasi.
Indra Darmawan: Tolong jelaskan lebih lanjut, Uda. Ini poin yang sering membuat debat kusut di kalangan akademisi.
Ade Indra Chaniago: Natsir memperjuangkan apa yang beliau sebut sebagai “theistic democracy” negara demokrasi yang berketuhanan. Maksudnya, prinsip-prinsip demokrasi seperti musyawarah, keadilan, dan partisipasi rakyat tetap dijalankan, tetapi dibingkai oleh nilai-nilai Islam. Jadi bukan negara agama dalam arti diperintah oleh ulama, tapi negara yang menjalankan demokrasi dengan moralitas ketuhanan. Ini sangat berbeda dari Kartosuwiryo yang menginginkan sistem teokrasi murni. Natsir memilih jalur konstitusional dan etis.
Indra Darmawan: (mencatat di pinggir buku) Ini menarik, Uda. Kalau begitu posisi Natsir mirip dengan pemikir demokrasi Islam kontemporer seperti Abdolkarim Soroush atau Rachid Ghannouchi? Mereka juga mencari sintesis antara demokrasi dan nilai-nilai Islam.
Ade Indra Chaniago: Bisa dibilang begitu, Dinda. Natsir adalah pelopor dari arus pemikiran itu di Indonesia. Bahkan jauh sebelum istilah “demokrasi Islam” populer, beliau sudah merumuskan konsepnya. Tapi kontribusi terbesar Natsir mungkin bukan di ranah teori semata, melainkan di ranah politik praktis. Mosi Integral tahun 1950 itu masterpiece!
Indra Darmawan: (semangat) Ah, Mosi Integral! Saya selalu menceritakan ini saat diskusi dengan teman-teman. Saat itu Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) peninggalan Belanda yang ingin memecah belah. Natsir, melalui fraksi Masyumi di parlemen, mengusulkan agar kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan usul itu DITERIMA. Karena itu beliau dijuluki “Bapak NKRI.” Sejarawan seperti Deliar Noer menyebut ini sebagai salah satu momen paling krusial dalam sejarah ketatanegaraan kita.
Ade Indra Chaniago: Tapi jangan lupa, Dinda, Natsir juga mendirikan Partai Masyumi. Beliau percaya bahwa umat Islam tidak boleh alergi terhadap politik. Pernyataan beliau tegas: jika umat Islam meninggalkan politik, mereka akan menjadi kelompok yang lemah dan terus terpinggirkan. Ini penting mengingat sekarang ada sebagian kelompok yang cenderung apolitis dengan alasan menjaga kemurnian agama.
Indra Darmawan: Namun bukankah Natsir juga sering dikritik karena Masyumi dianggap terlalu eksklusif? Bandingkan dengan sikap Sutan Sjahrir misalnya. Sjahrir melalui Partai Sosialis Indonesia justru mengusung politik yang lebih inklusif dan rasional. Sjahrir menolak mentalitas feodal dan “kebiasaan membungkuk pada pimpinan.” Menurut saya, Sjahrir dan Natsir ini dua kutub yang menarik untuk dibandingkan.
Ade Indra Chaniago: (menghela napas) Ya, perbandingan itu fair. Tapi mari kita lihat secara jujur. Sjahrir mengutamakan demokrasi rasional parlementer. Baginya, politik harus bebas dari otoritarianisme, baik dari komunis maupun militer. Natsir juga sama-sama anti-komunis dan anti-diktator. Bedanya, Natsir memiliki pijakan teologis, sementara Sjahrir lebih pada humanisme sekuler. Bukan berarti satu lebih baik dari yang lain mereka berdua patriot sejati.
Indra Darmawan: Lalu bagaimana dengan Muhammad Yamin? Yamin adalah founding father yang meletakkan dasar konstitusional. Usulan dasar negaranya Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat itu menjadi cikal bakal Pancasila. Yamin lebih fokus pada bangunan negara, sementara Natsir lebih pada pengisian nilai-nilai ke dalam negara itu. Apakah itu kesimpulan yang tepat?
Ade Indra Chaniago: Tepat sekali, Bro. Natsir dan Yamin itu komplementer. Yamin memberi kerangka, Natsir memberi ruh. Dan menariknya, keduanya sama-sama memasukkan “Ketuhanan” sebagai pilar penting. Hanya saja Natsir ingin agar nilai ketuhanan itu tidak sekadar simbol, tapi menjadi sumber moral bagi seluruh kebijakan negara. Beliau khawatir jika agama hanya menjadi hiasan, maka sekularisme akan masuk lewat pintu belakang.
Indra Darmawan: (mengangkat gelas, lalu menaruhnya kembali) Berbicara tentang ruh, saya ingin memasukkan satu nama lagi ke dalam diskusi kita: AA Navis. Sastrawan asal Padang ini mungkin tidak sepopuler Natsir dalam ranah politik formal, tapi kritik-kritiknya sangat tajam. Navis pernah berkata bahwa jika diberi kesempatan menjadi penguasa, ia akan menangkap para koruptor meskipun taruhannya nyawanya sendiri. Bukankah kritik humanis seperti ini juga bagian dari perjuangan kebangsaan?
Ade Indra Chaniago: (tertawa kecil) Ah, AA Navis, “Sang Pencemooh” itu. Saya setuju, Dinda. Navis mengingatkan kita bahwa politik tidak hanya soal kekuasaan, tapi soal kehidupan manusia. Karya-karyanya seperti Robohnya Surau Kami adalah kritik terhadap kemunafikan elite agama sekaligus elite politik. Navis menyuarakan kegelisahan rakyat kecil yang sering dilupakan. Dan yang menarik, Natsir pun sebenarnya memiliki semangat yang sama pembelaan terhadap yang lemah. Hanya saja Natsir menggunakan jalur politik dan dakwah terstruktur, sementara Navis menggunakan jalur sastra dan sindiran.
Indra Darmawan: Jadi ada tiga “wajah” perjuangan kebangsaan dari ranah Minangkabau, Uda. Natsir dari jalur politik Islam dan kenegaraan, Sjahrir dari jalur sosialisme demokratis, dan Navis dari jalur kritik kultural. Tapi apakah mereka memiliki kesamaan visi?
Ade Indra Chaniago: Visi utamanya SAMA: Indonesia yang berdaulat, berkeadilan, dan bermartabat. Bedanya hanya pada penekanan. Natsir menekankan bahwa keadilan harus dilandasi nilai-nilai Ilahi. Sjahrir menekankan akal sehat dan demokrasi rasional sebagai fondasi kesejahteraan. Yamin menekankan konstitusi yang kokoh. Navis menekankan bahwa kesejahteraan bukan hanya materi, tapi juga martabat dan jiwa. Mereka seperti empat sisi dari satu permata bernama Indonesia.
Indra Darmawan: (mengangguk dalam-dalam) Tapi Uda, jujur saja. Gagasan Natsir tentang “negara demokrasi yang berketuhanan” seberapa realistis itu diimplementasikan di Indonesia hari ini? Kita lihat saja, politik identitas menguat, intoleransi merangkak naik, sementara di sisi lain sekularisme juga merambah melalui globalisasi. Bukankah Natsir berada di tengah-tengah dua arus yang sama-sama kuat?
Ade Indra Chaniago: Itulah tantangannya, Dinda. Natsir hidup di zaman ketika debat tentang hubungan agama-negara masih sangat relevan. Sekarang, debat itu belum selesai, tapi bentuknya berubah. Bukan lagi “apakah negara harus berdasarkan agama”, tapi “bagaimana nilai-nilai agama bisa dihadirkan dalam kebijakan publik tanpa melanggar hak-hak warga negara yang berbeda keyakinan.” Natsir, dengan konsep theistic democracy-nya, sebenarnya sudah memberikan jalan tengah. Tapi jalan tengah itu membutuhkan tiga syarat: pemimpin yang adil, rakyat yang kritis, dan institusi yang kuat. Di sinilah letak masalah kita hari ini.
Indra Darmawan: Anda menyentuh poin penting, Uda. Tentang rakyat yang kritis. Natsir sangat konsen pada pendidikan. Beliau menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Konsep pendidikan integral dan harmonis yang melahirkan insan kamil yang bertakwa dan mampu hidup mandiri itu sangat visioner. Bahkan lebih maju dari sistem pendidikan kita sekarang.
Ade Indra Chaniago: Betul. Natsir mendirikan Pendis (Pendidikan Islam) di Bandung yang mengombinasikan kurikulum umum dan pesantren. Ini bukan sekadar “sekolah agama plus”, tapi sebuah upaya sistematis untuk mencetak generasi yang tidak terbelah jiwanya. Generasi yang bisa shalat dengan khusyuk, tapi juga bisa membaca grafik ekonomi. Sayangnya, setelah beliau tiada, lembaga seperti ini tidak berkembang secara masif. Malah yang berkembang justru sekolah-sekolah yang eksklusif, yang hanya mengajarkan satu sisi dari kehidupan.
Indra Darmawan: (melihat ke arah Sungai Musi yang mulai gelap) Dan soal dakwah, Natsir juga punya pandangan yang melampaui zamannya. Dakwah tidak boleh berhenti di mimbar. Dakwah harus diintegrasikan dengan aksi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perjuangan politik. Beliau mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sebagai lembaga dakwah modern. Ini berbeda dari model dakwah tradisional yang hanya ceramah dan pengajian.
Ade Indra Chaniago: Tepat sekali. Natsir paham betul bahwa kemiskinan adalah musuh dakwah. Orang yang kelaparan tidak akan mendengar pesan-pesan spiritual dengan baik. Karena itu, pemberdayaan ekonomi adalah bagian dari dakwah. Sayangnya, sebagian dari kita memisahkan keduanya. Ada yang hanya fokus pada ritual, ada pula yang hanya fokus pada materi. Natsir menunjukkan bahwa keduanya harus berjalan beriringan.
Indra Darmawan: Uda, mari kita akhiri diskusi ini dengan satu kesimpulan. Jika Natsir hidup di era sekarang di tengah gegap gempita media sosial, polarisasi politik, dan krisis kepemimpinan pesan apa yang paling ingin beliau sampaikan kepada generasi muda?
Ade Indra Chaniago: (berpikir sejenak, lalu tersenyum) Saya rasa Natsir akan mengatakan: “Jangan jadikan agama sekadar lambang di dada atau retorika di panggung. Tunjukkan ketakwaanmu melalui kerja nyata, keadilan yang kamu tegakkan, dan martabat yang kamu jaga. Dan ingatlah, menjadi nasionalis sejati berarti mencintai tanah air dengan seluruh akal dan hatimu, tanpa kehilangan identitasmu sebagai hamba Tuhan.” Itulah warisan Natsir, Dinda. Warisan yang sayangnya lebih sering kita kenang daripada kita amalkan.
Indra Darmawan: (mengangkat gelasnya) Maka mari kita kenang dengan cara mengamalkannya. Terima kasih, Uda. Diskusi yang sangat mencerahkan. Semoga kita tidak hanya menjadi profesor yang pandai bicara, tapi juga intelektual yang berani seperti Natsir, kritis seperti Navis, rasional seperti Sjahrir, dan visioner seperti Yamin.
Ade Indra Chaniago: (mengangkat gelasnya juga) Amin, Dinda. Dari pinggiran Sungai Musi ini, mari kita sebarkan api pemikiran mereka. Untuk Indonesia yang lebih berkeadilan dan bermartabat.
Kedua sahabat itu tersenyum, menikmati sisa kopi hangat mereka, sementara lampu-lampu di sekitar Jembatan Ampera mulai menyala satu per satu, menerangi langit Palembang yang senja.
13 April 2026
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
