JARI: Kopi Pahit, Kekuasaan Manis
“Warung Kopi “Kopi Aroma”, Pasar 16 Ilir, Palembang. Malam hari. Asap rokok dan aroma kopi robusta bercampur. Suara gemuruh pasar mulai mereda, digantikan oleh suara cangkir dan obrolan santai namun serius.”
(Keempatnya baru saja memesan kopi robusta khas Palembang dan sepiring pisang goreng. Asap mengepul di antara mereka. Ade Indra memulai dengan mengaduk kopinya yang tanpa gula.)
Ade Indra Chaniago: (mengaduk kopi tanpa gula) Ferry, Jul. Kalian berdua aktivis. Dari Ogan Ilir dan Tulung Selapan. Kalian sering turun ke sungai, ke kebun sawit, ke kantor DPRD. Saya mau tanya jujur: Hati nurani kalian cukup untuk mengubah kebijakan bupati tentang izin galian C? Atau moralitas kalian tentang keadilan petani sawit itu didengar oleh legislator?
Ferry Lesmana: (tersenyum tipis, membalas pandangan) Uda, hati nurani itu starting point. Tanpa moralitas, kita hanya binatang politik. Kami di Tulung Selapan dulu melawan pembabatan hutan gambut bukan karena perhitungan suara, tapi karena rasa malu melihat paru-paru bumi kita hangus. Moralitas itu bahan bakar perlawanan.
Juliansyah: (memotong, nada suara sedikit meninggi) Tapi Kak Ferry, jangan naif. Lihat Ogan Ilir. Gubernur lama kita baik hati, banyak program sosial. Tapi kebijakan good intentions-nya soal relokasi pasar justru bikin pedagang bangkrut. Niat baik, hasilnya petaka. Saya mulai setuju dengan omongan Uda: Politics is about power, not love.
Indra Darmawan: (menangkupkan tangan di atas meja, suara pelan namun beresonansi)
Juliansyah menyentuh titik api. “Niat baik”. Itu kata kuncinya. Di sinilah kita harus berani membedah: apakah moralitas dan politik itu bisa disatukan? Atau justru memisahkannya adalah sebuah keharusan agar kekuasaan tidak menjadi tontonan munafik?
Ade Indra Chaniago: (tersenyum, menunjuk Indra Darmawan) Dinda, saya tahu Anda hafal Al-Ghazali dan Al-Farabi. Tapi izinkan saya jadi setan cilik di pundak kalian. Saya bawa satu nama: Niccolò Machiavelli.
(Ferry mendengus kecil. Juliansky menyandarkan badan.)
Ade Indra Chaniago: Jangan dengerin dulu. Machiavelli itu bukan setan. Dia jujur. Dalam The Prince, dia bilang: “Akan sangat buruk jika hati nurani kita menentukan kebijakan.” Mengapa? Karena hati nurani itu buta. Hati nurani tidak melihat medan pertempuran. Hati nurani hanya melihat “apa yang benar”, bukan “apa yang bekerja”. Machiavelli memperingatkan kita akan moralisme dalam politik. Dia menyaksikan sendiri bagaimana politisi idealis di Florence digulingkan karena mereka menolak berbuat jahat demi mempertahankan negara.
Ferry Lesmana: (memotong, suara dingin) Jadi Uda setuju? Seorang bupati boleh berbohong, korupsi, atau membiarkan proyek yang merusak lingkungan asal tujuannya “stabilitas”?
Ade Indra Chaniago: (mengangkat kedua telapak tangan) Saya tidak mengatakan setuju. Saya mengatakan dia analis yang hebat. Machiavelli bilang: evaluasi kebijakan jangan dilihat dari motifnya. Lihat efektivitasnya. Contoh: Intervensi kemanusiaan Barat di Timur Tengah. Niatnya mulia: hentikan perang, tegakkan demokrasi. Tapi hasilnya? Perpanjangan konflik, kelaparan, dan kekacauan. Kebutaan moral membuat mereka lupa bertanya: Apakah ini layak? Apakah ini bekerja?
Indra Darmawan: (mengangguk pelan, lalu menghela napas) Uda, saya menghormati diagnosis Uda. Tapi Machiavelli melakukan reduction ad absurdum terhadap moralitas. Dia memisahkan politik dari etika, lalu menjadikan stabilitas sebagai satu-satunya tuhan. Dalam Islam, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.
(Ferry dan Juliansky diam. Mereka tahu ini akan menjadi perdebatan inti.)
Indra Darmawan: Tokoh politik Islam terbesar, Al-Farabi (874-950 M), berbicara tentang “Kota Utama” (Al-Madinah al-Fadilah). Di kota itu, pemimpin bukan hanya yang kuat, tetapi juga yang bijaksana dan bermoral. Bagi Al-Farabi, politik adalah cabang dari etika. Tidak ada Realpolitik tanpa Virtuepolitik. Lalu Ibnu Taimiyah bilang: “Tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.” Tapi pertanyaannya: bagaimana menentukan “kemaslahatan”? Apakah dengan menipu rakyat? Tidak. Bahkan dalam kondisi perang, Nabi Muhammad membuat Perjanjian Hudaibiyah yang tampak “merugi” secara politis, tetapi justru membuka pintu kemenangan moral. Itu bukan amoral; itu strategi etis.
Juliansyah: (menyela, ekspresi bingung) Tapi Kak Indra, di lapangan kami sering melihat politisi yang “alim” justru paling korup. Mereka menggunakan ayat Al-Qur’an untuk membenarkan kebijakan diskriminatif. Di Ogan Ilir, saya mengenal seorang anggota DPRD yang hafal Al-Baqarah tetapi mencairkan dana desa untuk proyek fiktif. Moralitas yang mana yang Kakak maksud? Moralitas publik atau moralitas pencitraan?
Indra Darmawan: (tersenyum, mengangkat jari telunjuk) Pertanyaan bagus, Jul. Di situlah letak bedanya moralitas dan moralisme. Moralisme seperti yang Machiavelli kritik adalah: menempelkan label “baik” pada sebuah kebijakan tanpa menghitung dampaknya, atau pamer kesalehan ritual sambil merampok rakyat. Itu yang terjadi di Indonesia hari ini.
(Ade Indra mengangkat cangkir kopinya dan menyesap dengan matanya yang berbinar, ia seperti menemukan momen ajar yang sempurna.)
Ade Indra Chaniago: Baiklah, kalian aktivis sering protes proyek infrastruktur karena alasan lingkungan. Mari saya kasih contoh nyata di Sumsel. Proyek pembangunan Jalan Tol Kayuagung–Palembang yang diresmikan tahun 2020 lalu. Dulu, para aktivis menolak habis-habisan karena proyek ini membangun di atas lahan rawa yang rapuh. Kekhawatiran kalian soal kerusakan lahan basah dan dampak ekologis itu sah secara moral. Namun, lihatlah yang terjadi sekarang.
Ferry Lesmana: (mencibir sedikit) Sekarang malah jadi tol terburuk di Indonesia, Uda. Komisi V DPR RI sendiri menyebut tol itu sebagai “tol terburuk di Indonesia” karena jalannya bergelombang, berlubang, drainase buruk, dan rest area kotor. Bahkan anggota DPR asal Sumsel seperti Ishak Mekki menyoroti masalah ini. Jadi moralitas kami dulu benar, bukan? Infrastruktur dibangun dengan perencanaan yang buruk!
Ade Indra Chaniago: (mengangguk) Saya akui fakta itu. Tapi pertanyaan Machiavelli bukan siapa yang benar. Pertanyaannya: apakah penolakan kalian dulu efektif? Selama 5 tahun pengerjaannya, proyek itu terus berjalan. Ekonomi tetap menggeliat. Konektivitas antarwilayah meningkat. Harga logistik turun drastis. Dan anak-anak dari desa terpencil sekarang bisa bersekolah ke kota.
Indra Darmawan: (menambahkan dengan hati-hati) Di sinilah letak dilema etisnya. Kualitas tol yang buruk bukan bukti bahwa penolakan aktivis benar. Itu bukti ada kesalahan dalam perencanaan teknis. Jika para insinyur dan kontraktor tidak kompeten, itu bukan persoalan moralitas aktivis. Ini soal kompetensi dan akuntabilitas. Dalam Islam, para pemimpin dan teknokrat memiliki amanah untuk membangun dengan kualitas terbaik. Ketika mereka gagal, mereka berdosa secara kolektif.
Juliansyah: (mengangguk-angguk, semangat) Jadi intinya, Uda Ade menggunakan contoh tol untuk mengatakan bahwa aktivis harus mempertimbangkan efektivitas, bukan sekadar keidealan? Saya setuju. Tapi tetap ada tanggung jawab pemerintah untuk membangun dengan benar.
Ferry Lesmana: (membetulkan posisi duduknya) Setuju. Moralitas dan realitas tidak bisa dipisahkan. Pertanyaannya: bagaimana kita bisa menjadi rubah yang pintar sekaligus singa yang berprinsip, seperti kata Uda Ade?
(Suasana mulai serius. Indra Darmawan memilih untuk membawa diskusi ke arah yang lebih dalam.)
Indra Darmawan: Diskusi ini menarik. Mari kita bicara Ibnu Khaldun, sang bapak sosiologi modern dari abad ke-14. Beliau menulis dalam Muqaddimah bahwa kekuasaan politik tidak bisa dipahami tanpa memahami ‘ashabiyah—solidaritas kelompok. Bagi Khaldun, negara dan kekuasaan itu bukan entitas teologis semata. Ia melakukan pemisahan antara analisis ilmiah dan nilai teologis tanpa menegasikan agama. Sebaliknya, agama dipandang sebagai energi sosial yang memperkuat solidaritas. Di sinilah pentingnya: Ibnu Khaldun sepakat dengan Machiavelli bahwa politik butuh analisis realitas yang jernih. Tapi berbeda dengan Machiavelli, Khaldun tidak sampai pada kesimpulan bahwa pemimpin bisa bebas moral.
Juliansyah: (mengernyit) Maksudnya?
Indra Darmawan: (menjelaskan) Bagi Ibnu Khaldun, jika seorang penguasa hanya mengandalkan kekuasaan tanpa keadilan (sulthanun adil), maka peradabannya akan runtuh dalam tiga generasi. Fase pertama: penguasa pendiri yang kuat dan berprinsip. Fase kedua: generasi yang menikmati kemewahan dan mulai lupa dengan nilai-nilai pendiri. Fase ketiga: generasi yang lemah, malas, dan korup. Peradaban akan runtuh.
Ferry Lesmana: (menulis dengan cepat di buku catatannya) Jadi, Khaldun memperingatkan bahwa politik tanpa moral itu self-destructive? Bahkan dari perspektif realis sekalipun, moralitas bukan sekadar pilihan etis tetapi kebutuhan untuk kelangsungan kekuasaan itu sendiri?
Indra Darmawan: (tersenyum) Tepat sekali, Ferry. Machiavelli mengajarkan cara meraih kekuasaan. Ibnu Khaldun mengajarkan cara mempertahankan peradaban. Beda. Machiavelli fokus pada The Prince seorang diktator. Khaldun fokus pada The Muqaddimah sebuah peradaban.
(Ade Indra mengacungkan jari.)
Ade Indra Chaniago: (nada suara menantang) Tapi fakta di lapangan, Dinda. Di Indonesia, kita melihat para politisi menggunakan ‘ashabiyah untuk memobilisasi massa. Mereka menggunakan sentimen agama, suku, atau daerah untuk mendapatkan kekuasaan. Dan mereka melakukannya tanpa rasa bersalah, persis seperti yang Machiavelli sarankan. Apakah mereka membaca Ibnu Khaldun? Tidak. Mereka membaca Machiavelli secara intuitif.
Ferry Lesmana: (menimpali dengan getir) Di Tulung Selapan, kami melihat perusahaan sawit menggunakan ‘ashabiyah lokal untuk memecah belah warga. Mereka membangun sekolah, sumur, dan mushalla untuk mendapatkan dukungan, tetapi di balik itu mereka mengambil tanah ulayat. Efektifkah strategi itu? Iya, dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, konflik agraria akan meledak. Saya setuju dengan Khaldun: kekuasaan yang tidak dibangun di atas keadilan tidak akan bertahan.
(Indra Darmawan mengambil napas panjang, lalu meminum kopinya.)
Indra Darmawan: Mari kita bawa suara lain. Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam. Beliau bukan sekadar ahli fikih dan teologi, tetapi juga seorang sufi yang memberikan nasihat politik yang sangat praktis. Dalam kitabnya Nasihatul Muluk, Al-Ghazali berkata: “Penguasa adil itu yang memberikan keadilan kepada sesama hamba dan tidak melakukan hal sebaliknya, karena penguasa zalim tidak akan bertahan lama berdasarkan Hadits Nabi: ‘Kekuasaan itu bertahan bersama kekufuran tetapi tidak bersama kezaliman.’”
Juliansyah: (tercengang) Kekuasaan bisa bertahan bersama kekufuran? Maksudnya?
Indra Darmawan: Maksudnya, bahkan seorang pemimpin non-muslim yang adil bisa bertahan lebih lama daripada seorang pemimpin muslim yang zalim. Keadilan lebih fundamental daripada identitas keagamaan formal. Ini sangat penting. Al-Ghazali, yang notabene seorang teolog konservatif, mengatakan bahwa keadilan adalah fondasi kekuasaan yang paling kokoh.
Ferry Lesmana: (menyela) Tapi kita sering melihat penguasa zalim bertahan puluhan tahun, Uda. Soeharto 32 tahun. Apakah keadilan diabaikan?
Ade Indra Chaniago: (menjawab dengan nada sarkastis) Tepat sekali. Machiavelli menjelaskan fenomena itu: represi yang terorganisasi bisa mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang. Soeharto menggunakan kombinasi kekuatan militer, kooptasi elit, dan pembangunan ekonomi untuk membungkam perlawanan moral. Inilah yang disebut Machiavelli sebagai efektivitas tanpa moralitas. Al-Ghazali mungkin berharap kezaliman akan segera runtuh, tetapi sejarah berbicara lain.
Indra Darmawan: (menghela napas) Saya tidak mengatakan bahwa kezaliman tidak mungkin bertahan dalam waktu lama. Tapi Al-Ghazali sedang membangun normativitas, bukan deskripsi. Ia mengajarkan para penguasa di zamannya—yang notabene, banyak yang zalim—bahwa satu-satunya jalan menuju kekuasaan yang lestari adalah keadilan. Ini mirip dengan pernyataan Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah bahwa “Imamah (kepemimpinan) diadakan untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.”
Ferry Lesmana: (menyela lagi) Jadi, dalam bingkai itu, politik dan moralitas tidak bisa dipisahkan seperti air dan tepung?
Indra Darmawan: (tersenyum) Bukan sekadar tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah dua sisi dari satu koin. Hanya saja, kita harus membedakan antara moralitas substantif seperti keadilan dan kemaslahatan, dengan moralisme semu seperti pencitraan kesalehan. Al-Ghazali sendiri memperingatkan agar kita tidak duduk terlalu dekat dengan penguasa yang zalim karena bisa merusak agama. Seorang sufi sejati, menurut Al-Ghazali, bisa memberikan nasihat kepada penguasa tanpa harus terjebak dalam permainan kekuasaan.
(Ferry menghela napas panjang. Wajahnya tampak muram.)
Ferry Lesmana: Uda, di Tulung Selapan, Kabupaten OKI, kami berhadapan dengan konflik lahan sawit yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Ada perusahaan sawit yang mengambil wilayah kelola masyarakat adat seluas ribuan hektar. Warga sudah protes berkali-kali ke Pemda OKI, ke BPN Provinsi, bahkan ke DPRD Sumsel. Mereka menggelar demo di depan Kantor BPN Sumsel pada Juni 2025.
Juliansyah: (mengangguk) Tim kami di Ogan Ilir juga mengalami hal serupa. Ada anggota DPRD yang menghafal Al-Qur’an tetapi mencairkan dana desa untuk proyek fiktif. Dia menggunakan ayat-ayat untuk membenarkan kebijakan diskriminatif. Pertanyaan Machiavellian-nya: apakah moralitas semacam itu efektif?
Ade Indra Chaniago: (mengangkat bahu) Dari perspektif Machiavelli, moralisme semu itu tidak efektif dalam jangka panjang karena akan memicu perlawanan rakyat. Tapi dalam jangka pendek, ia bisa jadi cukup efektif untuk mempertahankan kekuasaan. Inilah tragedi politik modern: para politisi dapat terus berkuasa dengan mengorbankan moralitas selama mereka mampu mengendalikan aparat dan media.
Indra Darmawan: (suara tegas) Dan di sinilah sufi seperti Jalaluddin Rumi masuk. Rumi mengatakan: “Keadilan adalah pilar dunia.” Ia menulis fabel tentang seekor singa yang lalim, di mana rakyat akhirnya sadar dan melengserkan penguasa tersebut. Bagi Rumi, sebuah pemerintahan yang adil akan membawa ketentraman, sementara pemerintahan yang zalim akan membawa kehancuran, meskipun membutuhkan waktu.
Ferry Lesmana: Rumi juga dikutip mengatakan: “Dengan keadilan, kehidupan menjadi teratur; dengan kezaliman, kehidupan menjadi kacau.” Di Tulung Selapan, kami melihat kezaliman itu. Tapi kami juga melihat perlawanan. Pertanyaannya: strategi apa yang tepat?
Ade Indra Chaniago: (memotong) Inilah poin Machiavelli yang lain: para aktivis harus belajar menjadi rubah. Rubah tahu cara menghindari jebakan dan menemukan celah. Jangan hanya mengandalkan moralisme yang lantang. Pelajarilah peta kekuasaan bupati. Siapa lawan politiknya? Dimana titik masuknya? Apakah Anda bisa bernegosiasi secara pragmatis tanpa mengorbankan prinsip inti? Inilah seni Realisme Etis.
(Indra Darmawan memanggil kopi kedua. Suasana mulai mereda, tetapi diskusi semakin dalam.)
Indra Darmawan: Mari kita tambahkan satu suara lagi: Ibn ‘Arabi, sang Syaikh Akbar dari Andalusia. Dalam karyanya Tadbīrāt al-ilāhiyya fī iṣlāḥ al-mamlaka al-insāniyya (Pengaturan Ilahi dalam Memperbaiki Kerajaan Jiwa Manusia), Ibnu Arabi melihat tatanan politik bukan sebagai domain otonom yang terpisah dengan rasionalitasnya sendiri. Sebaliknya, tatanan politik adalah cerminan dari tatanan kosmos dan tatanan jiwa manusia. Seorang penguasa yang baik adalah seseorang yang telah menyempurnakan jiwanya—yang dalam terminologi Ibnu Arabi disebut al-insan al-kamil (manusia sempurna).
Ferry Lesmana: (mengerutkan dahi) Jadi, politik yang baik dimulai dari jiwa yang baik? Bukan dari strategi yang cerdik?
Indra Darmawan: (mengangguk) Bagi Ibnu Arabi, iya. Anda tidak bisa memisahkan kualitas jiwa seorang pemimpin dari kualitas kebijakannya. Seorang pemimpin yang jiwanya kotor—penuh dengan keserakahan, kebencian, dan keangkuhan—tidak akan pernah bisa menghasilkan kebijakan yang adil, sekalipun ia menggunakan strategi yang paling cerdik sekalipun. Ini adalah kritik paling radikal terhadap Machiavelli: cara tidak pernah terpisah dari siapa Anda sebagai manusia.
Ade Indra Chaniago: (menghela napas) Tapi di dunia nyata, kita melihat banyak pemimpin yang secara pribadi baik tetapi gagal sebagai pemimpin. Mereka terlalu lembut, terlalu idealis, dan digulingkan oleh yang lebih licik. Apakah menurut Ibnu Arabi itu bukan masalah?
Indra Darmawan: (tersenyum tipis) Ibnu Arabi mungkin akan menjawab: kebaikan pribadi yang tidak dibarengi dengan hikmah (kebijaksanaan) bukanlah kebaikan yang sempurna. Al-insan al-kamil bukan hanya baik hati, tetapi juga cerdas, tegas, dan memiliki visi yang jelas. Ia adalah kombinasi antara hati yang bersih dan pikiran yang tajam. Ia seperti singa sekaligus rubah—tetapi dengan ruh yang suci.
(Juliansyah meletakkan rokoknya, wajahnya serius.)
Juliansyah: (nada suara rendah) Di Ogan Ilir, dalam pemilu legislatif dua tahun lalu, politik uang merajalela. Calon anggota dewan membagi-bagikan amplop berisi uang tunai, sembako, bahkan janji proyek. Para pemilih menerimanya dengan senang. Hasilnya, yang terpilih bukan yang paling kompeten, tetapi yang paling kaya. Politik sudah menjadi festival berhadiah, bukan ajang mencari pemimpin. Seorang anggota DPRD setempat menyebutnya “pemilu dan pilkada sekarang jadi festival berhadiah, bukan ajang mencari pemimpin.”
Ferry Lesmana: (menimpali) Ini contoh nyata dari amoralitas Machiavellian. Para kandidat tidak peduli dengan moralitas. Mereka hanya peduli dengan efektivitas: apakah strategi ini berhasil memenangkan kursi. Dan mereka tidak dihukum. Mereka malah dipromosikan.
Ade Indra Chaniago: (menghela napas panjang, matanya menyorot tajam ke arah Juliansyah dan Ferry) Jul, Ferry. Kalian berdua aktivis. Kalian sering turun ke desa, ke pasar, ke kantor DPRD. Saya minta kalian amati betul-betul. Wakil rakyat kita itu—sebelum pemilu, mereka menebar janji manis. Mulai dari pembangunan jalan, beasiswa, hingga jaminan kesehatan. Semua mereka ucapkan dengan air muka penuh ketulusan. Tapi di balik itu, ambisi mereka cuma satu: duduk di kursi DPR. Dan untuk mencapai kursi itu, mereka tak segan membeli suara rakyat. Amplop, sembako, uang pelicin, semua dikeluarkan. Itu modal awal mereka.
(Ferry menghela napas. Juliansyah menggenggam cangkir kopinya erat-erat.)
Ade Indra Chaniago: Setelah mereka duduk di kursi empuk, apa yang terjadi? Rakyat mereka khianati. Janji tinggal janji. Mereka sibuk mengatur proyek, mencari fee, mengatur anggaran, dan yang paling utama: mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan saat pemilu. Bukan kerja untuk rakyat, tapi kerja untuk melunasi utang ke para bos dan tim sukses. Lalu setelah modal kembali, mereka tak berhenti di situ. Mereka mulai berpikir: “Aku harus naik level. Maju di pemilihan walikota, bupati, gubernur, bahkan DPR RI lagi.” Rakyat selalu jadi korban kekuasaan. Di setiap level, ceritanya sama: janji dibeli, amanah dikhianati, modal dikejar, rakyat dipijak.
(Suasana hening sejenak. Indra Darmawan menunduk, membolak-balik buku catatannya. Ferry dan Juliansyah saling pandang.)
Ferry Lesmana: (suara lirih) Uda, itu yang kami hadapi setiap hari di Tulung Selapan. Anggota DPRD yang datang ke desa hanya setahun sekali, itu pun pas kampanye. Sisanya? Hilang. Telepon tak diangkat. Aspirasi tak ditindaklanjuti.
Juliansyah: (menggelengkan kepala) Di Ogan Ilir bahkan ada yang berani bilang: “Wakil rakyat sekarang bukan cari untung, tapi cari untung besar.” Mereka hitung-hitungan berapa proyek yang bisa dikeruk saat menjabat. Setelah itu, mereka pakai uang itu untuk modal nyaleg lagi atau nyalon bupati.
Ade Indra Chaniago: (mengangkat cangkir kopi, menyesap pelan) Maka saya bilang, Machiavelli itu jujur. Dia bilang manusia pada dasarnya tamak dan licik. Politisi akan menggunakan cara apa pun untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Tapi bedanya, Machiavelli masih mengajarkan agar penguasa itu kompeten—setidaknya cakap dalam perang dan diplomasi. Politisi kita sekarang? Licik tapi bodoh. Serakah tapi malas. Mereka hafal ayat suci, tapi tidak hafal persoalan rakyat. Mereka bisa pidato berjam-jam, tapi tidak bisa membaca neraca desa. Inilah keburukan gabungan: amoralitas tanpa kecakapan. Dan rakyat selalu jadi korban.
(Indra Darmawan mengangkat kepalanya.)
Indra Darmawan: Uda Ade, dari perspektif Al-Farabi dan Ibnu Khaldun, yang Uda gambarkan adalah ciri-ciri “Kota yang Rusak” (Al-Madinah al-Fasiqah). Di mana pemimpin tidak lagi memiliki keutamaan, solidaritas kelompok (ashabiyah) hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, dan keadilan digantikan oleh transaksi. Khaldun meramalkan, peradaban seperti ini akan runtuh dalam tiga generasi. Tapi rakyat yang menderita dulu sebelum kehancuran itu tiba.
Ade Indra Chaniago: (mengangguk berat) Maka tugas kalian, Ferry, Jul, sebagai aktivis: jangan hanya bermoral. Jadilah rubah. Laporkan ke Bawaslu, bawa ke pers, gugat ke pengadilan, dan bentuk gerakan yang cerdas. Meskipu lambat, itulah jalan satu-satunya. Karena jika kita diam, mereka akan terus berputar di kursi empuk sambil menikmati kopi dari uang rakyat, sementara rakyat hanya mendapat kopi pahit dari kekuasaan yang manis di bibir.
(Ferry mencatat sesuatu dengan cepat. Juliansyah mematikan rokoknya, wajahnya muram tapi penuh tekad.)
Juliansyah: Terima kasih, Uda. Kami akan bawa ini ke lapangan. Perjuangan belum selesai.
Ferry Lesmana: (menimpali) Ini contoh nyata dari amoralitas Machiavellian. Para kandidat tidak peduli dengan moralitas. Mereka hanya peduli dengan efektivitas: apakah strategi ini berhasil memenangkan kursi. Dan mereka tidak dihukum. Mereka malah dipromosikan.
Ade Indra Chaniago: (mengangguk) “Itulah realitas. Jangan menangis tentang moralitas.” Tapi saya tidak setuju dengan fatalisme itu. Karena politik uang menciptakan lingkaran setan: korupsi politik → pemimpin korup → kebijakan buruk → kemiskinan → pemilih semakin pragmatis. Ini adalah kegagalan sistemik, bukan sekadar kegagalan moral individu.
Indra Darmawan: (menambahkan) Dari perspektif Islam, ini adalah bentuk gharar (tipu daya) dan risywah (suap). Keduanya haram, baik dalam syariat maupun dalam akhlak. Para kandidat yang menggunakan politik uang telah mengkhianati amanah rakyat. Mereka tidak layak memimpin, sekalipun mereka menang. Dan dalam jangka panjang, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada demokrasi itu sendiri, seperti yang dikeluhkan banyak kalangan.
Ferry Lesmana: (menghafal catatan) Dan inilah mengapa kita aktivis harus belajar menjadi rubah yang pintar, sambil tetap menjadi singa yang berprinsip. Jangan hanya demo. Pelajari aturan mainnya. Ajukan laporan ke Bawaslu. Liput dengan media. Gunakan sistem hukum meskipun lambat. Itu adalah strategi etis.
(Keempatnya terdiam sejenak. Udara di warung kopi mulai dingin. Ade Indra memanggil kopi hangat lagi.)
Indra Darmawan: (menghela napas) Di akhir diskusi ini, mari kita renungkan apa yang dikatakan sufi besar lainnya, Jalaluddin Rumi tentang keadilan. Rumi pernah berkata dalam Masnawi:
“Keadilan adalah cermin Allah di bumi.
Barangsiapa melihatnya, ia melihat wajah Tuhan.
Penguasa yang adil adalah bayangan rahmat Ilahi,
Sedangkan penguasa yang zalim adalah bayangan neraka.”
Rumi mengajarkan bahwa keadilan bukan sekadar konsep abstrak. Keadilan adalah manifestasi dari cinta Ilahi. Seorang pemimpin yang adil akan dicintai rakyatnya. Seorang pemimpin yang zalim, meskipun kuat, akan ditinggalkan—baik oleh rakyatnya maupun oleh rahmat Tuhan.
Juliansyah: (terharu) Ini adalah perspektif yang hilang dalam politik kita. Kita terlalu sibuk dengan perhitungan suara, koalisi, dan pencitraan. Kita lupa bahwa kepemimpinan adalah amanah Ilahi.
Ade Indra Chaniago: (nada suara rendah) Saya adalah ilmuwan politik, Dinda. Saya dididik untuk menganalisis kekuasaan secara objektif, tanpa embel-embel teologis. Tapi setelah puluhan tahun mengamati politik Indonesia—dari Soeharto hingga sekarang—saya mulai menyadari bahwa ketiadaan moralitas dalam politik telah membuat kita kehilangan orientasi. Kita tidak punya kompas.
Ferry Lesmana: (mengangguk) Dan kompas itu, menurut para sufi, adalah keadilan dan cinta. Bukan sekadar stabilitas atau kekuasaan.
Indra Darmawan: (menutup dengan tenang) Saya ingin menambahkan kutipan dari Ibn Qayyim al-Jawziyya, murid Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya Al-Turuq al-Hukmiyyah, ia berkata: “Sesungguhnya Allah menegakkan negara yang adil meskipun negara itu kafir, dan Dia tidak menegakkan negara yang zalim meskipun negara itu muslim.” Maka, yang terpenting bukan label Islam pada pemerintahan, tetapi substansi keadilan dalam kebijakan. Inilah prinsip yang harus kita pegang.
(Lampu warung kopi mulai redup. Suara motor mulai ramai di Pasar 16 Ilir. Pasar mulai bangun kembali.)
Juliansyah: (berdiri, merapikan jaketnya) Jadi, kesimpulan malam ini: Machiavelli benar bahwa kita tidak boleh naif. Tapi para sufi dan filsuf Islam juga benar bahwa keadilan adalah fondasi politik yang sejati. Kita butuh realisme yang beretika.
Ferry Lesmana: (berdiri, memasukkan buku catatan ke dalam tas) Saya akan membawa diskusi ini ke Tulung Selapan. Kami akan terus memperjuangkan keadilan, tetapi dengan strategi yang lebih cerdas. Terima kasih, Uda-uda semua.
Ade Indra Chaniago: (mengangkat cangkir terakhir) Maka, Machiavelli hadir untuk mengingatkan: Jangan jadi orang suci yang tolol, tapi jangan jadi politisi yang kejam. Politik adalah seni memerintah yang sarat risiko. Dan dari warung kopi ini, saya belajar bahwa pedagang yang jujur sekalipun kadang harus bersikap keras terhadap pengutil, tanpa menjadi pengutil itu sendiri. Itulah politik moral: kekuasaan yang rendah hati dan cerdas.
(Mereka bersulang dengan kopi hitam. Senyum mengembang di wajah masing-masing. Empat sahabat ini berpisah dengan pertanyaan yang sama: “Mampukah kita menjadi pemimpin yang cerdas seperti rubah, kuat seperti singa, dan bersih seperti fitrah?”)
Palembang, 28 April 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
