JARI : Kebenaran Itu Seperti Kopi Pahit, Hangat, dan Sementara
“Sore hari yang panas, langit Palembang sedikit mendung. Warung kopi di lorong sempit belakang Pasar 16 Ilir tampak meja kayu lapuk, kursi plastik, asap rokok kretek bercampur aroma kopi robusta dan gorengan. Tiga gelas kopi hitam panas mengepul. Sepiring pempek lenjer dan tekwan di atas meja. Tiga sosok duduk melingkar: Indra Darmawan, Ade Indra Chaniago, dan Juliansyah asal Ogan Ilir.”
Juliansyah: (mengaduk kopi tanpa gula, tersenyum) Kak, saya mulai gelisah sejak seminar kemarin. Ada dosen tamu dari Jakarta bilang: “Ilmu pengetahuan itu produk cepat berlalu.” Bayangkan fakta ilmiah katanya hanya konstruksi sementara. Saya dari Ogan Ilir, biasa hidup dengan kebenaran yang diajarkan kiai dan tetua adat. Tiba-tiba semuanya cair.
Indra Darmawan: (menyruput kopi, mendecap) Itulah yang disebut utilitarianisme pragmatis, Jul. Warung ini contoh paling nyata. Lihat Mi’ah, pemilik warung setiap pagi dia memutuskan berapa gelas kopi harus diseduh berdasarkan tebakan siapa yang datang. Tidak ada rumus pasti. Kadar gula? Tergantung pesanan. Kebenaran di sini adalah konsensus sementara: “Rasanya enak menurut siapa?” Bukan menurut takaran absolut.
Ade Indra Chaniago: (mengunyah pempek, bicara sambil mengunyah) Nah, ini kunci pertanyaan kita: apakah demokrasi butuh kebenaran absolut? Saya ingat kasus pembangunan jembatan Musi II tahun 2015. Warga Palembang pecah dua kubu: Yang setuju karena akan mempersingkat waktu tempuh, yang menolak karena khawatir makam keturunan Kesultanan Palembang digusur. Tidak ada kebenaran mutlak yang ada negosiasi, musyawarah, hingga akhirnya titik temu: jembatan tetap dibangun, tapi makam dipindahkan dengan upacara adat besar-besaran. Itulah doxa pendapat yang paling mungkin, bukan kebenaran hakiki.
Juliansyah: Tapi bukankah itu relativisme yang melumpuhkan, Uda? Di Ogan Ilir, kalau kita tidak punya pegangan kebenaran yang tetap, semua orang bisa seenaknya berkata: “Menurut saya, mencuri itu baik.”
Indra Darmawan: (tertawa kecil) Tidak sesederhana itu. Kaum Sofis Yunani Protagoras, Gorgias justru mengajarkan bahwa meski tidak ada kebenaran absolut, kita punya hukum moral dalam diri, seperti kata Kant. Di Ogan Ilir, ada sempapo aturan adat tentang kejujuran panen padi. Itu bukan wahyu dari langit, tapi hasil konsensus turun-temurun. Dan boleh diubah jika sudah tidak sesuai. Tahun 2020 lalu, warga Ogan Ilir memutuskan mengubah jadwal panen karena perubahan iklim. Apakah mereka melanggar kebenaran? Tidak. Mereka memperbaiki konvensi.
Ade Indra Chaniago: (menunjuk ke arah sungai Musi di kejauhan) Dulu Palembang jadi pelabuhan utama kapal dari Cina, Arab, Eropa singgah bawa pala, lada, kain sutra. Sekarang… (berhenti, menghela napas) …kita beralih ke pelabuhan otak. Pengetahuan adalah komoditas paling menjanjikan.
Juliansyah: Maksud Uda?
Ade Indra Chaniago: Coba lihat startup pendidikan asal Palembang “Rumah Belajar Ogan” yang menyediakan pelatihan digital marketing untuk UMKM Sumsel. Mereka menggaji 50 anak muda lokal. Tidak ekspor batu bara, tidak kirim kayu. Ekspor pengetahuan praktis: cara membuat konten TikTok, cara mengelola keuangan, cara negosiasi dengan buyer luar negeri. Pelanggan dari Medan, Bali, bahkan Malaysia. Dalam waktu singkat pengetahuan itu cepat basi karena algoritma berubah setiap tiga bulan. Tapi justru itu peluang: pelanggan selalu butuh yang baru.
Indra Darmawan: (meletakkan gelas kopi yang di sruput) Dan inilah letak kelemahan juga kekuatan dari utilitarianisme pragmatis. Masyarakat jadi resah. Di kampung halamanmu, Jul, dulu tradisi tidak digantikan setiap minggu. Kain jumputan Palembang motif lamanya bertahan 50 tahun. Sekarang? Tren kain berubah tiap bulan. Orang merindukan masa sebelum perang digital, tapi itu tidak akan kembali.
Juliansyah: (menghela napas panjang) Jadi kita seperti terjebak dalam pusaran perubahan? Ini mengingatkan saya pada Syekh Abdul Samad al-Palimbani, tokoh sufi dari abad ke-18. Beliau mengajarkan bahwa kebenaran hakiki hanya milik Allah, sedangkan manusia hanya punya keyakinan yang terus bergerak menuju-Nya. Artinya, keraguan dan perubahan itu wajar. Tapi beliau juga bilang: jangan kau jadikan ketidakpastian sebagai alasan untuk bertindak semaunya. Ada akhlak yang harus dijaga.
Indra Darmawan: (bersemangat, meletakkan gelas) Nah, ini yang saya tunggu! Tokoh sufi Indonesia yang lain Habib Luthfi bin Yahya pernah mengatakan dalam sebuah pengajian di Gowa: “Agama memberi cahaya, tapi jalan menuju Tuhan tidak tunggal. Itulah rahmat.” Ini persis dengan pemikiran Protagoras 2.500 tahun lalu: “Saya tidak dapat mengetahui apakah para dewa itu ada atau tidak. Hidup kami terlalu singkat.” Kerendahan hati radikal ini membuka pintu bagi hidup berdampingan berbagai agama, agnostisisme, dan ateisme asalkan ada moralitas bersama.
Ade Indra Chaniago: (mencatat sesuatu di serbet) Dan contoh konkretnya di Indonesia? Lihat Bali pasca bom tahun 2002 masyarakat Hindu, Muslim, dan Kristen di Kuta memutuskan untuk tidak lagi memperdebatkan kebenaran absolut ajaran masing-masing, tapi fokus pada konsensus keamanan: semua tempat ibadah punya satpam bersama, semua perayaan keagamaan dijadwalkan bergantian. Itu hasil negosiasi, bukan karena satu agama menang atas lainnya. Demokrasi berjalan karena mereka menerima bahwa kebenaran tidak perlu mutlak; yang cukup adalah pendapat yang paling mungkin menguntungkan semua.
Juliansyah: (mengangguk pelan) Di Ogan Ilir, kami punya kearifan lokal bebesaran semacam musyawarah antar desa ketika terjadi sengketa lahan. Tidak ada hakim yang memvonis kebenaran siapa. Yang ada: setiap pihak bercerita, tetua adat merangkum, lalu dipungut suara. Hasilnya bukan kebenaran abadi; lima tahun bisa diajukan ulang jika ada bukti baru. Sistem ini usianya ratusan tahun. Kaum kolonial Belanda dulu kaget: “Bukan begitu cara Eropa menyelesaikan sengketa! Di sana harus ada keputusan tetap!”
Indra Darmawan: (tertawa) Kolonialis mungkin lupa bahwa Athena yang konon cikal bakal peradaban Barat juga seperti itu. Setelah Perang Persia (490-480 SM), orang Athena sadar bahwa hukum dan dewa mereka tidaklah mutlak karena Persia punya hukum dan dewa yang juga “mutlak”. Kontak antarbudaya memunculkan relativisme sehat. Muncullah kaum sofis—pelatih politik dan retorika yang mengajarkan bahwa kebenaran tidak penting; yang penting adalah argumentasi meyakinkan. Sama seperti kita sekarang: di pasar 16 Ilir ini, setiap pedagang harus bisa meyakinkan pembeli bahwa pempeknya paling enak. Buktinya? Rasa. Dan rasa berubah setiap hari.
Ade Indra Chaniago: Mari kita ingat Antiphon, kontemporer Protagoras. Dia berusaha memperluas penggunaan bahasa di ruang publik. Menurut dia, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi fondasi hubungan sosial. Di era kita, pendidikan bahasa dan retorika menjadi standar di setiap negara hukum demokratis. Di Palembang, kita lihat di pengadilan negeri, jaksa dan pengacara tidak bertarung dengan kebenaran mutlak, tapi dengan argumentasi yang paling koheren berdasarkan fakta dan hukum positif.
Juliansyah: Tapi bukankah ini berbahaya? Retorika bisa dimanipulasi. Kita lihat banyak politisi Indonesia yang pandai bicara tapi korupsi.
Indra Darmawan: (berkacak pinggang) Risiko itu ada. Kaum sofis sendiri dituduh membuat “yang lemah tampak kuat” dan “yang salah tampak benar”. Tapi Protagoras menjawab: Objektivitas norma tidak mutlak, melainkan supra-individual kesepakatan lintas individu yang terus dinegosiasi ulang. Artinya, jika seorang politisi berbohong, masyarakat harus memiliki keberanian untuk berdebat kembali, bukan mencari hakim kebenaran absolut. Karena di demokrasi, kekuatan persuasi hanya sementara. Besok bisa digulingkan oleh fakta baru atau suara rakyat.
Ade Indra Chaniago: Contoh nyata: kasus guru honorer di Palembang yang mogok kerja 2022. Awalnya pemerintah menganggap tuntutan mereka “tidak benar karena anggaran negara terbatas”. Tapi setelah negosiasi dan mediasi selama 6 bulan dengan data banding dari daerah lain, dengan studi kelayakan, dengan tekanan publik konsensus berubah: sebagian honorer diangkat jadi PPPK, sisanya dapat tambahan insentif. Kebenaran “tidak cukup uang” terbukti hanya sementara. Yang abadi adalah proses musyawarah.
Juliansyah: (mencelupkan pempek ke kuah cuko, bicara penuh perenungan) Saya jadi ingat Jalaluddin Rumi pujangga sufi abad ke-13. Beliau menulis:
“Di luar gagasan tentang benar dan salah, ada sebuah lapangan. Aku akan menemuimu di sana.”
Rumi tidak anti kebenaran. Dia hanya sadar bahwa perdebatan sengit tentang “siapa yang benar” sering menghalangi kita melihat realitas yang lebih dalam: kesamaan kemanusiaan. Di Indonesia, kita punya Pancasila bukan kebenaran mutlak seperti yang didengung-dengungkan Orde Baru, tapi hasil konsensus pendiri bangsa. Bung Hatta menyebutnya “jalan tengah antara individualisme liberal dan kolektivisme komunis.”
Indra Darmawan: (menyimak dalam-dalam) Dan Bung Hatta sendiri adalah idealis Indonesia yang menarik. Dia mengkritik demokrasi liberal ala Barat karena dianggap terlalu mengutamakan suara mayoritas tanpa memedulikan kebenaran substansial. Pada 1960, Hatta menulis: “Demokrasi bukan sekadar prosedur pemungutan suara. Demokrasi memerlukan pendidikan akhlak, sehingga yang dipilih bukan siapa yang popular, tapi siapa yang benar.” Tapi Hatta juga sadar bahwa “benar” di sini bukan absolut, melainkan yang telah melalui ujian publik.
Ade Indra Chaniago: Karena itu pendidikan karakter atau jalur moralitas untuk ilmu pengetahuan sangat penting. Tapi masalahnya, saat ini semuanya ditetapkan menteri. Kurikulum berubah tiap menteri berganti. Di Palembang, guru-guru kewalahan: tahun lalu diajar afirmatif, tahun ini diajar kolaboratif, tahun depan mungkin diajar digital. Tidak ada fondasi yang kokoh. Inilah kritik kaum pragmatis: Variabilitas ini meresahkan, tapi tidak terelakkan. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan moral menuntut perubahan terus-menerus.
Juliansyah: Mungkin kita harus mengubah paradigma: bukannya melawan perubahan, kita menjadi pemasok perubahan. Seperti ungkapan: pengetahuan bernilai emas di masyarakat padat pengetahuan. Indonesia punya 278 juta penduduk banyak kepala yang bisa diasah menjadi “pelabuhan otak”.
Indra Darmawan: (menyodorkan telunjuk) Tepat! Coba lihat Estonia negara kecil dengan 1,3 juta penduduk tapi menjadi brainport Eropa karena mereka memproduksi layanan digital untuk Singapura, Jepang, dan AS. Indonesia dengan sumber daya budaya, bahasa, dan posisi geografis jauh lebih besar. Kita bisa ekspor pengetahuan praktis tentang community-based tourism (Sumba, Tana Toraja), agroforestry (Kopi Gayo, Cokelat Jembrana), hingga sistem musyawarah adat (Ogan Ilir sendiri bisa jadi rujukan resolusi konflik komunal).
Ade Indra Chaniago: Tapi ingat, pengetahuan praktis seperti aturan sosial, hukum interaksi, etika bisnis adalah konvensi murni. Selalu ada ruang perbaikan. Sehingga pelanggan kita (lembaga asing, perusahaan multinasional, pemerintah daerah lain) akan selalu kembali untuk pembaruan. Ini bukan kelemahan, ini model bisnis berkelanjutan. Karena kebutuhan akan “sesuatu yang baru” tak pernah habis, baik ilmu pengetahuan maupun moralitas.
Juliansyah: (tersenyum lega) Jadi saya tidak perlu cemas bahwa di Ogan Ilir kebenaran itu bergerak? Karena justru pergerakan itulah yang memberi nilai?
Indra Darmawan: (ketuk meja tiga kali) Dapat! Seperti sekoci di sungai Musi: Jika diam, dia akan tenggelam oleh sampah. Jika bergerak bersama arus, dia sampai ke tujuan. Yang perlu kita jaga adalah kompas moral bukan kebenaran absolut, tapi prinsip bahwa pergerakan dilakukan dengan musyawarah, kejujuran, dan keberpihakan pada yang lemah. Itulah warisan Protagoras, Rumi, Bung Hatta, dan tetua adat Ogan Ilir.
Ade Indra Chaniago: (mengambil hp, menunjukkan beberapa foto) Ini contoh nyata dari Palembang: Tahun 2023, DPRD Sumsel dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat membuat Perda tentang Moderasi Beragama. Tidak lahir dari kebenaran absolut ajaran satu agama, tapi dari doxa pendapat yang paling mungkin menjaga perdamaian. Isinya: semua rumah ibadah wajib punya papan nama kontak pengurus, festival keagamaan harus melibatkan lintas iman, dan hari libur bersama ditetapkan lewat survei kebutuhan warga. Hasilnya, konflik antar-umat di Palembang menurun 60% dibanding 2015.
Juliansyah: Di Ogan Ilir, kami punya kasus serupa. Tahun 2021, ada sengketa antara petani sawit dan petani padi soal aliran irigasi. Sawit butuh air sepanjang tahun, padi hanya butuh di musim tanam. Keduanya mengklaim “kebenaran” berdasarkan hak ulayat versi masing-masing. Akhirnya diputuskan dengan bebesaran selama 7 malam: air akan dibagi sawit dapat di musim kemarau, padi di musim hujan, dan di musim pancaroba, air dialihkan ke desa lain yang lebih membutuhkan. Hasilnya diratifikasi setiap tahun. Kebenaran yang fleksibel.
Indra Darmawan: (menambahkan cerita) Di Papua sering dianggap wilayah konflik, sebenarnya ada model serupa. Suku Kamoro dan suku Amungme di sekitar tambang Grasberg, dulu bertikai soal wilayah. Tahun 2018, dengan fasilitasi lembaga adat dan gereja, mereka membuat Perjanjian Damai Honai: batas wilayah ditentukan bukan dengan peta kadaster ala Barat, tapi dengan sungai dan pohon warisan leluhur. Peta itu digambar ulang setiap 5 tahun, karena kata tetua adat: “Sungai bisa berubah arah, hutan bisa maju atau mundur. Yang tidak berubah adalah semangat kita untuk duduk bersama.” Bukankah itu Protagoras versi Papua?
Ade Indra Chaniago: Setuju. Bahkan di Palu pascabencana 2018, masyarakat membangun kembali rumah dengan prinsip gotong royong, bukan berdasarkan blueprint kebenaran teknis yang kaku (yang sering gagal karena kondisi tanah berubah), tapi berdasarkan kesepakatan harian: hari ini fokus bantu keluarga A karena rumahnya hanyut, besok bantu keluarga B karena punya balita. Tidak ada kebenaran mutlak tentang “siapa lebih dulu harus dibantu”. Yang ada adalah negosiasi empati.
Juliansyah: (suara sedikit lirih) Tapi bagaimana dengan tragedi? Di Ogan Ilir tahun 1998, saat reformasi pecah, ada peristiwa perusakan gereja dan toko milik etnis tertentu. Saat itu, tidak ada musyawarah. Yang ada adalah kebencian dan klaim kebenaran dari kelompok garis keras. Apakah demokrasi kita gagal karena tidak punya kebenaran absolut?
Indra Darmawan: (diam sejenak, menghabiskan kopi) Tragedi itu terjadi justru karena kita menggantungkan kebenaran pada otoritas tunggal. Saat rezim Soeharto jatuh, semua kebenaran yang diajarkan—stabilitas, pembangunan, ketertiban—hancur seketika. Tidak ada kebiasaan berdebat, tidak ada tradisi musyawarah yang otentik. Masyarakat yang terbiasa diam dan dipaksa menerima satu kebenaran absolut akan kaget ketika kebenaran itu runtuh. Mereka jadi liar dan brutal. Karena mereka tidak pernah dilatih untuk menegosiasikan kebenaran bersama.
Ade Indra Chaniago: (menyambung) Itulah kenapa sofis seperti Protagoras penting 2.500 tahun lalu, dan relevan sekarang. Dia berkata: “Manusia adalah ukuran segala sesuatu.” Bukan “Sang Proklamator”, bukan “Partai”, bukan “Menteri”. Manusia biasa, dengan akal sehat dan empati. Jika kita setiap hari di warung kopi seperti ini, di pasar, di kantor lurah membiasakan argumentasi yang meyakinkan (bukan memenangkan), maka ketika krisis datang, kita tidak akan terpancing kebencian. Kita akan bertanya: “Mari kita duduk. Apa pendapat paling mungkin yang menguntungkan kita semua?”
Juliansyah: (menunjuk ke warung sekeliling) Lalu warung sederhana ini mungkin adalah sekolah demokrasi yang sesungguhnya? Karena di sini, setiap orang, tukang becak, dosen, pedagang, kiai bisa bicara dengan kedudukan setara. Tidak ada kebenaran absolut, tapi ada kesopanan dan keinginan untuk mencapai titik temu.
Indra Darmawan: (tersenyum lebar) Itulah warisan Athena di Palembang, Jul. Jangan kau cari demokrasi di gedung DPR yang megah. Cari di warung kopi belakang pasar, di mushola desa, di tenda pengungsian. Di situlah kebenaran dipertanyakan, bukan dipatenkan. Di situlah konsensus dilahirkan, bukan dipaksakan. Dan di situlah kita belajar bahwa kebenaran itu indah, tapi demokrasi tidak memerlukan kebenaran absolut cukup niat baik, akal sehat, dan segelas kopi hangat.
(Ketiganya tertawa. Mi’ah, pemilik warung, menghampiri sambil membawakan tambahan pisang goreng.)
Mi’ah: “Apo cerito, Uda? Ramai betul. Tambah kopi yo?”
Ade Indra Chaniago: “Tambahlah, Mi’ah. Kami baru selesai mendirikan pelabuhan otak di sini.”
Mi’ah: (menggelengkan kepala sambil tersenyum) “Dak paham ame otak-otak. Pokoknya bayar yo.”
(Senyum dan tawa mengakhiri dialog. Sore berganti petang. Lampu minyak di warung mulai dinyalakan. Di kejauhan, suara sholawat berkumandang dari Masjid Agung Palembang pertanda sebentar lagi maghrib.)
Dialog di warung sederhana itu tidak menghasilkan rumus kebenaran baku. Tapi justru di situlah demokrasi hidup: dalam keraguan yang terus diolah, dalam debat yang tidak pernah usai, dalam keberanian untuk mengatakan “Saya mungkin salah, mari kita bicara lagi besok”.
Seperti kata Rumi: “Lapangan di luar benar dan salah menunggumu.” Warung kopi belakang Pasar 16 Ilir adalah lapangan itu. Datanglah, jika berani.
(Masih banyak gelas kopi yang harus diisi, masih banyak pempek yang harus dicocol cuko, dan masih banyak kebenaran sementara yang harus dirundingkan. Selamat datang di pelabuhan otak Indonesia.)
Palembang, 25 April 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
