JARI : Terlalu Radikal untuk Republik?
“Suara gemericik hujan sore terdengar dari luar tenda biru yang melindungi warung kopi sederhana di pangkalan ojek Bukit Besar, Palembang. Asap tipis mengepul dari cerobong tempat pembakaran kopi robusta lokal. Di salah satu meja kayu lapuk, tiga sosok sedang duduk bersila di bangku panjang yang sudah terkelupas catnya. Pak Ramli, tukang ojek berusia 68 tahun dengan kemeja lusuh dan helm model setengah bulan di sampingnya, tengah menyeduh kopi hitam pekat ke dalam gelas kaca tebal. Di hadapannya, Ade Indra Chaniago Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) sekaligus pengamat politik Sumatera Selatan yang kerap disapa “AIC” dan Indra Darmawan saksi sejarah gerakan reformasi1998.”
Pak Ramli: (mengaduk kopi dengan sendok besi yang sudah penyok.) “Adik-adik ini sudah sejak tadi berdebat soal ide-ide radikal. Saya hanya tukang ojek biasa di Bukit Besar ini, cuma ngerasain panas terik dan hujan deras di jalanan. Tapi dengar cerita soal Koerbagh di Belanda zaman dulu itu… saya jadi ingat satu pertanyaan yang belum pernah kejawab.”
Ia menatap kedua sahabat itu dengan mata yang meskipun penuh kerut, tetap tajam.
“Kenapa sih, orang yang berani mengkritik kebenaran yang mapan, yang berani memikirkan ulang apa yang dianggap suci, selalu dihukum sebegitu beratnya? Malah kadang dibunuh pelan-pelan di penjara, seperti Koerbagh itu? Apa memang nasib para pemikir radikal di republik mana pun termasuk di republik kita ini selalu berakhir tragis? Jangan-jangan memang ‘terlalu radikal untuk Republik’?”
Ade Indra Chaniago: (menyandarkan punggungnya ke dinding warung. Ia menghela napas panjang, mengingat-ingat informasi yang pernah ia baca tentang sejarah filsafat politik.) “Hmm, pertanyaan bagus, Pak Ramli. Itu pertanyaan yang bahkan saya sendiri sering renungkan. Pak Ramli tahu, Koerbagh, Adriaan Koerbagh namanya, ia meninggal di penjara pada 1669. Konon, seleksi alam yang diciptakan oleh sel-sel penjara yang lembap dan kerja paksa mengikis kayu tropis di ‘Willige Rasphuis’. Ironisnya, ia dihukum karena menulis dua buku: Een Bloemhof van allerley lieflijkheyd dan Een Ligt schijnende in duystere Plaatsen. Dalam buku-buku itu, dia dengan berani membandingkan Alkitab dengan dongeng fabel rubah Reynard dan kisah Till Eulenspiegel. Bagi mereka, itu penghujatan tak termaafkan.”
Indra Darmawan: (menimpali sambil memutar gagang cangkir kopinya.) “Dan yang paling penting, Pak Ramli, buku-buku itu ditulis dalam bahasa sehari-hari, bukan bahasa Latin yang hanya dipahami para cendekiawan. ‘Het volk’ rakyat biasa bisa membacanya. Itulah yang membuat para bupati Amsterdam panik. Mereka takut rakyat jadi berani berpikir kritis. Sama seperti yang kita lihat di Indonesia sekarang. Pak Uda, setuju?”
Ade Indra Chaniago: “Saya ingat betul, Dinda. Perdebatan mengenai soal ‘terlalu radikal’ ini adalah soal klasik yang terus berulang. Setiap republik termasuk Republik Belanda pada Zaman Keemasan, dan Republik Indonesia selalu memiliki ‘batas toleransi’. Pieter de la Court, seorang pemikir republiken pada masa yang sama dengan Koerbagh, juga mengkritik para pendeta dan Wangsa Oranye. Tapi ia tidak pernah masuk penjara. Lalu kenapa Koerbagh yang berakhir mengenaskan?”
Pak Ramli: (menyela) “Mungkin karena mulutnya lebih keras, Dik?”
Indra Darmawan: (tersenyum kecil) “Bukan hanya itu, Pak Ramli. Pieter de la Court adalah saudagar kaya dari keluarga penguasa. Kaum bupati Amsterdam yang nota bene memenjarakan Koerbagh masih menganggap De la Court sebagai ‘kolega’ dalam kelas sosial yang sama. Tapi Koerbagh? Ia dianggap membahayakan perdagangan dan stabilitas dengan mempertanyakan Injil secara ekstrem. Jadi batas toleransi itu sebenarnya batas kelas: semakin rendah posisi Anda, semakin sedikit toleransi yang Anda dapatkan.”
Pak Ramli: (mengerutkan dahinya. Jari jemarinya yang kapalan memegang erat gelas kopi, seolah mencari kekuatan dari hawa panasnya.) “Berarti sama saja di sini, ya, Dik? Saya sebagai tukang ojek kalau protes soal banjir di kawasan tempat tinggal saya, Jl. Kapt. A. Rivai (Simpang 5) – Angkatan 45, sering dianggap ‘biang kerusuhan’. Padahal saya cuma minta selokan diperbaiki karena kapasitas saluran tidak mencukupi, dimensi outlet kecil, serta utilitas dan crossdrain tidak berfungsi optimal. Tapi kalau pejabat yang protes, itu namanya ‘kritik membangun’. Benarkah begitu, Dik?”
Ade Indra Chaniago: (menarik napas sedalam-dalamnya.) “Pak Ramli, Anda terkena langsung pada inti masalahnya. Saya sebagai pengamat politik di Sumsel ini saya lihat sendiri, setiap hari bagaimana suara rakyat kecil sering dibungkam dengan stempel ‘radikal’, sementara yang kelas atas selalu selamat. Ada satu peristiwa di sini, di Palembang, September 2025 lalu. Ribuan mahasiswa dari Aliansi Cipayang Plus demo di DPRD Sumsel menuntut pembatalan tunjangan anggota dewan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Aksi itu sempat diwarnai ketegangan, bahkan ada yang membakar ban di depan kantor gubernur. Mahasiswa dan masyarakat disebut ‘radikal’ karena berani menyuarakan haknya, sementara korupsi kolam retensi Simpang Bandara yang merugikan negara puluhan miliaran rupiah kasus yang saya ikuti sendiri, pelakunya masih berkeliaran dan tak kunjung ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumsel. Jadi yang radikal itu siapa sebenarnya?”
Indra Darmawan: (mengangguk-angguk keras. Matanya menyala seperti bara api.) “Itu persis yang saya alami dulu pada 1998, Pak Ramli. Mahasiswa yang menuntut reformasi menuntut turunnya harga sembako, menuntut Soeharto lengser disebut ‘radikal’, ‘komunis’, ‘ancaman stabilitas nasional’. Tapi akhirnya sejarah membuktikan siapa yang benar. Dan lucunya, sekarang banyak dari mereka yang dulu membungkam kami justru ikut-ikutan mengaku sebagai reformis. Sama seperti di zaman Belanda: keluarga De la Court yang dekat dengan kekuasaan tidak pernah dipenjara meski mereka menulis buku-buku yang menghasut. Koerbagh yang miskin dan berani menulis dalam bahasa rakyat yang berani mengatakan bahwa Tritunggal adalah kemustahilan logis justru dihabisi di penjara.”
Pak Ramli: (menghela napas) “Jadi saya sebagai orang yang setiap hari cuma bawa penumpang naik turun Bukit Besar ini saya harusnya takut kalau bersuara?”
Ade Indra Chaniago: “Jangan takut, Pak Ramli. Tapi waspadalah. Sejarah menunjukkan bahwa republik mana pun termasuk republik yang mengaku menjunjung kebebasan memiliki batas. Ketika suara Anda dianggap mengganggu kenyamanan penguasa dan pengusaha, maka batas itu akan ditarik sempit. Itulah mengapa kita perlu mengenang tokoh idealis Indonesia yang benar-benar membela rakyat. Mari saya sebut satu per satu:
Pertama, Tan Malaka. Ia adalah orang pertama yang menulis konsep Negara Indonesia Naar de Republiek Indonesia (1925) bahkan sebelum Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan. Bung Karno sendiri menjulukinya Bapak Republik Indonesia. Tapi lihat nasibnya: ia ditangkap, diasingkan, dan mati di Kediri dalam keadaan misterius. Ide-idenya tentang perlawanan terhadap kapitalisme dan imperialisme dianggap terlalu radikal untuk republik yang baru lahir. Akhirnya ia dilupakan negerinya sendiri, baru diakui sebagai pahlawan nasional puluhan tahun setelah kematiannya.”
Pak Ramli: (meneguk kopinya sampai habis. Ia mengangguk-angguk seperti baru sadar sesuatu.) “Tan Malaka? Saya dengar-dengar namanya dari anak saya yang kuliah, Dik. Katanya dia yang pertama kali memikirkan republik ini. Tapi kenapa ia malah dimusuhi?”
Indra Darmawan: (bersandar ke belakang dengan tangan bersilang di dada) “Karena, Pak Ramli, republik yang dibayangkan Tan Malaka bukanlah republik yang nyaman bagi para pemilik modal dan pemegang kekuasaan. Ia menginginkan republik yang revolusioner, republik yang benar-benar berpihak pada kaum miskin. Coba baca tulisan-tulisannya, ia menolak takhayul dan fanatisme buta, dan menyerukan kebangkitan intelektual rakyat Indonesia. Ajaran seperti itu terlalu panas bagi mereka yang ingin status quo tetap berjalan.”
Ade Indra Chaniago: (melemparkan rokoknya yang sudah habis ke tanah basah. Ia melanjutkan dengan penuh semangat, semangat seorang akademisi yang hidup di tengah pergulatan sosial) “Tokoh kedua adalah H.O.S. Tjokroaminoto. Ia adalah ‘Raja Jawa tanpa Mahkota’, pemimpin Sarekat Islam yang berani menentang kapitalisme asing dan kolonialisme. Ia mendirikan sistem pemerintahan sendiri yang menghapus penindasan kolonial pada rakyat pribumi, dan mengedepankan hak-hak pokok warga. Kalian tahu, Pak Ramli, Pak Tjokro ini pernah menjadi anggota Volksraad dewan rakyat zaman Belanda. Di lembaga itu, ia terus-menerus mengeluarkan pendapat yang membela rakyat. Pada 1920, ia mengajukan mosi agar Volksraad menjadi parlemen yang sebenarnya sebuah gagasan yang ditolak mentah-mentah oleh pemerintah kolonial. Tapi ia tidak pernah mundur. Ia bahkan mendidik para pendiri bangsa seperti Soekarno, Semaoen, dan Kartosuwiryo. Meskipun ia sering dituduh sebagai pemberontak, ia tetap tegar pada prinsipnya. Ia membela kesetaraan, keadilan, dan anti-kapitalisme dan ia tewas pada 1934, mungkin karena kelelahan akibat tekanan politik dan kesehatan.”
Indra Darmawan: (menunjuk-nunjuk udara seperti seorang pengacara di sidang pengadilan) “Jangan lupa, M.H. Thamrin juga. Ia adalah ‘crazy rich Betawi’ yang lantang membela rakyat kecil. Ia sering masuk kampung keluar kampung untuk menyaksikan keadaan rakyat. Dengan suara lantang saat berpidato di Dewan Kota, Thamrin menuntut pemerintah kolonial segera memperbaiki kampung-kampung kumuh di Jakarta. Ia adalah pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia baik melalui jalur politik maupun diplomasi. Dan yang lebih menarik: ia berasal dari keluarga berada. Ia tidak perlu menjadi ‘radikal’ untuk mempertahankan hidupnya. Tapi ia memilih menjadi radikal karena idealismenya. Itulah perbedaan antara ‘radikal oportunis’ dan ‘radikal idealis’. Thamrin adalah tipe yang kedua. Namanya sekarang diabadikan menjadi jalan di berbagai wilayah Indonesia, tapi semasa hidupnya ia terus-menerus dicurigai oleh Belanda.”
Ade Indra Chaniago: (tersenyum) “Dan generasi yang lebih muda: Soe Hok Gie. Aktivis keturunan Tionghoa-Indonesia yang menentang kediktatoran Soekarno dan Soeharto. Pada usia 27 tahun, ia sudah menjadi ikon idealisme angkatan 66. Ia menyuarakan keadilan melalui berbagai aksi demonstrasi, dan mencatat semuanya dalam buku Catatan Seorang Demonstran. Ia sangat lantang mengkritik sistem pemerintahan yang otoriter dan penindasan terhadap rakyat. Namun, ia mati muda di Gunung Semeru pada 1969 tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27 dalam keadaan misterius. Ia terlalu radikal untuk represi Orde Baru, dan mungkin lebih aman baginya jika ia tidak pernah hidup di masa penuh intrik politik itu.”
Pak Ramli: (mengusap keringat di dahinya, meski suhu di luar mulai dingin karena hujan) “Saya jadi ingat kejadian di sini, di Sumatera Selatan. Pada 1957 sampai 1960-an, ada yang namanya PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Saya dulu masih kecil, tapi orang tua saya sering cerita. Konon mereka memberontak karena ketidakadilan pembangunan. Kata ayah saya: ‘Saudagar-saudagar Sumatera merasa pembangunan hanya terpusat di Jawa, sementara kekayaan daerah mereka dihisap terus.’ Itu sih kata beliau. Apakah itu bentuk radikal, Dik?”
Ade Indra Chaniago: (memandang Pak Ramli dengan penuh perhatian. Ia tahu persis bahwa pertanyaan itu bukan sekadar nostalgia, melainkan luka lama yang masih berdarah) “Benar sekali, Pak Ramli. PRRI di Sumatera Selatan dipimpin oleh Nawawi, dan wilayah perjuangannya meluas sampai ke Bengkulu dan Musi Banyuasin. Gerakan ini sulit dihentikan oleh APRI karena basisnya gerilya di hutan. Pemerintah pusat menilainya sebagai pemberontakan, sebagai gerakan separatis. Tapi jika kita melihat akar masalahnya akumulasi kekecewaan, penderitaan, dan kemarahan atas kebijakan negara yang tidak berpihak pada rakyat, sebenarnya tuntutan mereka cukup sederhana: keadilan ekonomi dan desentralisasi. Sayangnya, ketimbang berdialog, pemerintah memilih operasi militer. Banyak korban jiwa, banyak infrastruktur hancur, dan di Sumsel sendiri kita masih merasakan dampaknya hingga sekarang.”
Indra Darmawan: “Jangan lupa soal konflik agraria di Sumsel, Pak Ramli. Saya punya data: di Mesuji yang secara administratif dulu bagian dari Sumsel terjadi konflik agraria yang berujung pada kekerasan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bukti adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus kematian warga di Register 45, Mesuji. Ada rekaman video pembunuhan sadistis terhadap sejumlah orang. Tujuh korban insiden itu berasal dari Sumsel. Dan ironisnya, pelaku-pelaku intelektual di balik konflik agraria itu justru duduk di kursi pemerintahan. Jadi, ketika rakyat kecil mempertahankan tanahnya, mereka disebut ‘radikal’. Tapi ketika korporasi dan penguasa merebut tanah rakyat dengan kekerasan, disebut ‘investasi’ atau ‘pembangunan’. Ini soal definisi, Pak Ramli. Kekuasaan selalu bisa mendefinisikan ulang kata ‘radikal’ sesuai kebutuhannya.”
Pak Ramli: (mengepalkan tangan, tetapi suaranya tetap tenang) “Jadi selama puluhan tahun, dari zaman kolonial sampai sekarang, pola yang sama terus berulang: yang kuasa boleh berbuat apa saja, yang lemah jika bersuara akan disebut radikal.”
Hujan mulai reda. Dari luar, lampu-lampu jalan mulai menyala satu per satu. Ade menatap Pak Ramli lekat-lekat.
Ade Indra Chaniago:: “Anda tepat sekali, Pak Ramli. Dan karena itu kita perlu mengerti filsafat di balik semua ini. Para filsuf radikal di Republik Belanda abad 17, mereka seperti Koerbagh dan Spinoza, sebetulnya sedang berebut mendefinisikan ‘kebenaran’ dan ‘kewajaran’. Gereja Reformasi ingin mempertahankan dogma Tritunggal, sementara Koerbagh mengatakan itu kemustahilan logis. Negara ingin menjaga stabilitas dan perdagangan, sementara Koerbagh mengganggu ini semua. Di Indonesia, ideologi negara menginginkan rakyat yang patuh, sementara para idealis ingin rakyat yang kritis. Sama-sama memperjuangkan definisi ‘keindonesiaan’ yang sebenarnya. Batas radikalisme ini selalu ditentukan oleh penguasa dan selalu menguntungkan penguasa.”
Indra Darmawan: “Tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil, Pak Ramli. Pertama: radikalisme bukan selalu berarti kekerasan. Koerbagh melewati batas toleransi karena menggunakan bahasa rakyat, bukan karena bom atau senjata. Radikalisme bisa sekadar pikiran yang berbeda. Kedua: republik yang sehat butuh oposisi dan kritik. Tanpa Tan Malaka, tanpa Tjokroaminoto, tanpa Thamrin, tanpa Soe Hok Gie republik ini akan menjadi mesin tanpa rem. Mereka adalah katup pengaman yang mengingatkan penguasa bahwa ada rakyat di bawah yang harus didengarkan. Ketiga: jangan takut disebut radikal jika apa yang Anda perjuangkan adalah keadilan. Karena di akhir cerita lihat saja di Belanda, Spinoza yang memilih jalan aman dengan menulis dalam bahasa Latin dan menerbitkan Etika setelah mati, tetap diakui sebagai filsuf besar. Tapi Koerbagh yang mati di penjara juga tidak dilupakan. Sejarah mengingat mereka berdua.”
Pak Ramli: (diam sejenak. Kemudian ia tersenyum tipis) “Baiklah, saya akan terus bekerja di Bukit Besar ini. Mengantar anak-anak kuliah, mengantar ibu-ibu ke pasar. Tapi hati saya sudah terbakar, Dik. Saya tak akan takut disebut radikal jika saya memperjuangkan warung kopi ini, pemasukan yang layak untuk keluarga saya, sekolah yang bagus untuk anak saya. Saya hanya ingin tahu: apakah Republik ini mampu menerima warga seperti saya?”
Ade dan Indra saling pandang. Akhirnya Ade mengangkat gelas kopinya.
Ade Indra Chaniago: “Minumlah kopinya dulu, Pak Ramli. Angkat gelas untuk Tan Malaka, untuk Tjokroaminoto, untuk Thamrin, untuk Soe Hok Gie, untuk seluruh orang yang disebut ‘terlalu radikal untuk republik’ tetapi sebenarnya hanya ingin republik yang lebih baik, yang lebih adil, yang lebih manusiawi. Apakah Republik bisa menerima Anda? Saya berharap jawabannya iya. Tapi bukan hanya harapan, kita harus terus memperjuangkannya. Setiap hari. Setiap gelas kopi. Setiap perjalanan ojek. Seperti yang dikatakan Bung Karno: ‘Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.’ Radikalisme untuk keadilan adalah tanggung jawab kita semua.”
Ketiganya menenggak kopi bersama di bawah lampu warung yang temaram. Suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Mereka terdiam sejenak, meresapi titik temu antara sejarah abad 17 di Belanda yang jauh dan realitas pahit di Bukit Besar, Palembang. Absurd, ironis, tetapi tetap harus terus diperjuangkan.
Palembang, 26 April 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
