Tolak Penguasa Otoriter, Civitas UI Minta Pemerintah Netral

 JAKARTA − Sejumlah guru besar dan dosen Universitas Indonesia (UI) turut mendeklarasikan sikap terhadap polemik politik dan demokrasi jelang pemungutan suara pada Pemilu 2024. Sebelumnya, civitas Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) juga menyampaikan petisi kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Guru besar Hukum UI, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, deklarasi universitas berjuluk jaket kuning ini disampaikan bertepatan dengan hari ulang tahun atau dies natalis ke-74, Jumat (2/2/2024). Dia mengatakan, UI lahir dan bertumbuh sebagai kampus perjuangan dengan catatan sejumlah tokoh yang dipenjara dan meninggal akibat melawan penguasa yang otoriter.

“Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi peristiwa besar bangsa ini,” kata Harkristuti saat membacakan deklarasi.

Menurut dia, civitas UI tak lagi akan diam dan tenggelam hanya pada kegiatan akademik di ruang kelas, ruang seminar, dan laboratorium. Para pengajar dan mahasiswa juga tak mau hanya sibuk dengan ujung pena untuk menulis gagasan.

“Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat,” ujar Harkristuti.

Dalam lima tahun terakhir, menurut dia, UI menilai demokrasi, keluruhan budaya, dan moral bangsa mulai tergerus dan terkoyak akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan. UI menganggap telah terjadi kerusakan pada tatanan hukum, demokrasi, dan etika bernegara akibat korupsi, kolusi dan nepotisme.

Meski demikian, deklarasi UI memang sama sekali tak menyebut sejumlah nama atau peristiwa yang menjadi rujukan dan keresahannya tersebut. Berbeda dengan UGM dan UII yang lantang menyebut Presiden Jokowi tengah mencederai Demokrasi dengan mendukung puteranya, Gibran Rakabuming Raka mulai dari putusan MK yang sarat nepotisme hingga kampanye Pemilu 2024.

“Kami resah sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka,” ujar Harkristuti.

Poin-poin dalam Deklarasi Civitas UI
1. Mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi

2. Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi tanpa ketakutan berlangsung secara jujur dan adil

3. Menuntut agar semua ASN pejabat pemerintah TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon

4. Menyerukan agar seluruh perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. [Pr]