JAKARTA − Nilai tukar rupiah turun tajam dalam penutupan perdagangan sore ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah melemah 0,87 persen (142 poin) ke posisi Rp16.412 per dolar AS.
Analis Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pemicu pelemahan rupiah karena indeks dolar yang terus menguat. Hal ini dipicu sentimen perang dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat versus Tiongkok.
“Perang dagang antara Uni Eropa, AS dengan Tiongkok semakin panas. Setelah Uni Eropa dan AS menerapkan tarif tinggi untuk komponen mobil listrik dan aki listrik,” kata Ibrahim dalam analisisnya, Jumat (14/6/2024)
Selain itu, Uni Eropa mengumumkan tarif tinggi antara 17-30 persen untuk impor kendaraan listrik Tiongkok. SAIC Motor Corp Ltd adalah yang paling terpukul karena menghadapi bea perdagangan paling tinggi di antara perusahaan sejenis.
“Uni Eropa mengikuti jejak AS dalam mengenakan tarif pada sektor kendaraan listrik Tiongkok yang berkembang pesat. Namun tidak seperti AS, Uni Eropa memang mewakili pasar utama bagi pembuat kendaraan listrik Tiongkok,” ujar Ibrahim.
Situasi itu meningkatkan kekhawatiran bahwa Uni Eropa dan AS akan memberlakukan lebih banyak pembatasan terhadap impor Tiongkok. Sementara Beijing juga dapat mengumumkan tindakan pembalasan, yang akan merusak hubungan perdagangan negara dengan ekonomi terbesar dunia itu.
Perang dagang antara raksasa ekonomi dunia, laju inflasi dan suku bunga tinggi masih menjadi risiko bagi perekonomian domestik. Ekonomi global, menurut Ibrahim, masih cenderung negatif meskipun ada kemungkinan beberapa kejutan yang positif.
“Ketegangan geopolitik yang meningkat juga dapat menyebabkan harga komoditas bergejolak. Sementara fragmentasi perdagangan berisiko menyebabkan gangguan pada kinerja perdagangan,” ucap Ibrahim.
Sisi positifnya, inflasi global dapat lebih cepat moderat daripada asumsi baseline (dasar). Sehingga pelonggaran kebijakan moneter bisa lebih cepat, ditambah pertumbuhan ekonomi AS kemungkinan lebih kuat dari yang diperkirakan.
“Untuk mencegah risiko global yang negatif, pemerintah harus terus berkolaborasi dengan pemangku kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meningkatkan produktivitas, efisiensi investasi publik, meningkatkan kualitas SDM dan menutup kesenjangan gender di pasar tenaga kerja,” kata Ibrahim menutup analisisnya. [Mk]
