JARI: Menakar Politik, Kekuasaan, dan Keadilan di Negeri Omnivora
Warung kopi “Kopi Rindu” di sudut Pasar 16 Palembang. Usai salat Ashar, matahari mulai condong ke barat, menerobos celah-celah atap seng. Di meja pojok, empat gelas kopi hitam pekat mengepul. Sepiring pempek dan tekwan menemani. Ade Indra Chaniago duduk menyilangkan kaki, Indra Darmawan di sampingnya dengan buku catatan terbuka. Di hadapan mereka, Ferry Lesmana dan Juliansyah tampak serius menyimak. Suara pasar yang riuh menjadi latar perbincangan.
Ferry Lesmana: (menunjuk kertas di atas meja) Uda, saya bawa artikel ini dari pagi. Judulnya tentang filsafat politik. Katanya, politik itu apa sih? Ada yang bilang politik itu soal kekuasaan. Ada yang bilang soal keadilan. Tapi yang bikin saya geregetan: kenapa di negeri kita, politik selalu terasa jauh dari keadilan?
Ade Indra Chaniago: (tersenyum tipis, menyesap kopi) Pertanyaanmu itu, Ferry, adalah pertanyaan yang sudah ditanyakan sejak 2.400 tahun lalu. Artikel ini tepat, filsafat politik memang selalu bergulat dengan dua konsep besar: kekuasaan dan keadilan. Tapi sebelum kita bicara itu, mari kita pahami dulu: apa sebenarnya politik itu?
Indra Darmawan: (membuka catatan) Artikel ini membedakan beberapa pendekatan. Ada yang melihat politik sebagai sistem dan lembaga parlemen, partai, pemilu. Ada yang melihat politik sebagai relasi kekuasaan yang hadir di mana-mana, bahkan dalam interaksi sehari-hari. Tapi yang paling menarik, ada yang menjadikan keadilan sebagai inti politik.
Juliansyah: (mengusap kumis) Keadilan sebagai inti politik, itu baru terdengar beradab, Bang. Tapi di Ogan Ilir, saya melihat sendiri. Sawah rakyat digusur, janji kampanye dilupakan, bantuan sosial dipotong. Di mana keadilan di situ?
Ferry Lesmana: (menyambar) Jul, saya tambahkan di Tulung Selapan, OKI, saudara saya kehilangan lahan karet karena proyek bandara. Ganti rugi cuma seikhlasnya. Padahal harga tanah sudah naik berkali-kali lipat. Politisi yang kami pilih malah sibuk mengamankan proyek, bukan mengamankan rakyat.
Ade Indra Chaniago: (menatap kedua sahabatnya) Ferry, Jul, kalian baru saja menyentuh inti dari apa yang disebut Plato dalam Politeia. Plato mengatakan bahwa negara ideal harus dipimpin oleh philosopher king pemimpin yang tahu apa itu kebaikan. Tapi Plato juga memperingatkan bahwa demokrasi adalah sistem yang rapuh, karena menyerahkan kekuasaan kepada massa yang mudah ditipu oleh retorika. Bukankah yang terjadi sekarang? Rakyat dibujuk janji, diberi amplop, lalu ditinggalkan.
Indra Darmawan: (menambahkan) Tapi Aristoteles, murid Plato, lebih membumi. Ia mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial yang secara kodrati hidup dalam politik. Dan yang menarik, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua: keadilan distributif, bagaimana negara membagi hak dan kewajiban kepada rakyat, dan keadilan korektif, bagaimana negara memperbaiki ketidakadilan.
Ferry Lesmana: (menepuk meja) Nah, Uda, keadilan distributif! Di desa saya, distribusi bantuan sosial selalu bermasalah. Yang dapat justru yang dekat dengan penguasa. Yang miskin malah tidak kebagian. Itu namanya keadilan?
Juliansyah: (menghela napas) Saya jadi ingat Al-Farabi, filsuf Muslim yang dijuluki Mu’allim Tsani (Guru Kedua). Beliau menyusun konsep Al-Madinah Al-Fadhilah negara utama. Dalam negara utama, pemimpin harus memiliki kebijaksanaan, keadilan, dan kemampuan membawa rakyat pada kebahagiaan sejati. Tapi lihat sekarang—pemimpin kita sibuk dengan kekuasaan, bukan kebahagiaan rakyat.
Ade Indra Chaniago: (mengangguk) Dan di sinilah John Rawls, filsuf Amerika modern, menawarkan teori keadilan yang menarik. Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah fairness ketidaksetaraan hanya diperbolehkan jika menguntungkan yang paling miskin. Bayangkan, Ferry, kalau kebijakan pembangunan di OKI dan Ogan Ilir benar-benar berpihak pada petani miskin, bukan pada pengusaha sawit.
Suasana hening sejenak. Ade Indra Chaniago menatap gelas kopinya, lalu melanjutkan.
Ade Indra Chaniago: Tapi mari kita lihat dari sisi lain. Ibnu Rusyd filsuf dari Cordoba mengingatkan bahwa filsafat dan kekuasaan sering berkonflik. Socrates sendiri dihukum mati karena dianggap berbahaya bagi negara. Di Indonesia, para kritikus juga sering dibungkam. UU ITE digunakan untuk membungkam suara-suara kritis. Itu bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan itu adalah antitesis dari keadilan.
Ferry Lesmana: (suara lirih) Tapi Uda, kalau kekuasaan selalu korup, bagaimana rakyat kecil seperti kami bisa berharap?
Juliansyah: (menyambung) Saya teringat Imam Al-Ghazali. Beliau menulis dalam Ihya’ Ulumuddin: “Sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan pemimpin, dan kerusakan pemimpin disebabkan oleh kerusakan para ulamanya, dan kerusakan ulamanya disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan”. Al-Ghazali juga menekankan bahwa pemimpin yang adil harus mampu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Indra Darmawan: (membuka catatan lagi) Dan jangan lupa Al-Hasan Al-Bashri, seorang sufi agung. Dalam suratnya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau memberikan tiga nasihat tentang pemimpin adil:
Pertama, pemimpin adil adalah pelurus dan pelindung, ia meluruskan yang bengkok, menegakkan keadilan, memperbaiki kerusakan, memberi kekuatan kepada yang lemah.
Kedua, pemimpin adil ibarat penggembala yang penuh kasih, ia menjaga gembalaannya, mengantarkan mereka pada kebaikan, menjauhkan dari bahaya.
Ketiga, pemimpin adil ibarat ayah bagi anak-anaknya, ia memenuhi kebutuhan, mendidik, dan membimbing.
Ferry Lesmana: (menatap Juliansyah) Jul, kalau pemimpin kita seperti itu, saya rela—saya rela—memilihnya berkali-kali. Tapi nyatanya?
Juliansyah menggeleng pelan. Di luar, alunan shalawat mulai berkumandang pertanda sebentar lagi azan Maghrib.
Ade Indra Chaniago: Saya kasih contoh nyata, Ferry. Kita punya teladan pemimpin yang benar-benar peduli pada rakyat, bukan hanya omongan, tapi aksi nyata.
Pertama, Mohammad Hatta. Bung Hatta, Wakil Presiden pertama kita, adalah contoh sempurna kepemimpinan yang melayani. Beliau hidup sederhana, bahkan saat menjabat. Ketika menerima gaji sebagai Wakil Presiden, beliau menolak mengambil bagian untuk diri sendiri. Rumahnya di Jakarta yang sekarang jadi museum sangat sederhana. Hatta berkata: “Kekuasaan adalah amanah, bukan untuk diperkaya”. Beliau juga memperjuangkan koperasi sebagai bentuk demokrasi ekonomi, memberdayakan rakyat kecil, bukan segelintir konglomerat. Itulah keadilan dalam praktik.
Kedua, Mar’ie Muhammad. Beliau adalah Menteri Keuangan di era Presiden BJ Habibie. Mar’ie Muhammad dikenal sebagai menteri yang paling bersih dan berintegritas di zamannya. Ia menolak godaan korupsi di tengah krisis moneter 1998. Karena kejujurannya, ia sering dipanggil ke pengadilan untuk mengungkap berbagai kasus korupsi, dan ia selalu konsisten membela kepentingan rakyat dan negara. Sepeninggalnya, Mar’ie Muhammad diabadikan sebagai tokoh yang memiliki integritas moral dan kesederhanaan, tidak seperti banyak politisi sekarang yang sibuk mengumpulkan kekayaan.
Ketiga, Baharuddin Lopa. Beliau adalah Jaksa Agung di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Baharuddin Lopa dikenal sebagai petani keadilan, seorang pejuang yang membela kaum miskin dan tertindas. Sebagai jaksa, ia tidak gentar menangkap koruptor kelas kakap. Ia juga mendirikan Pos Bantuan Hukum yang memberikan akses keadilan bagi rakyat kecil yang tidak mampu. Beliau mengatakan: “Bantuan hukum adalah jembatan keadilan bagi mereka yang terpinggirkan”. Itulah keadilan korektif dalam tindakan nyata.
Keempat, Hoegeng Imam Santoso. Beliau adalah Kepala Kepolisian RI di era Presiden Soeharto. Hoegeng adalah polisi yang terkenal jujur dan tidak bisa disogok. Ia berani menolak perintah atasannya jika bertentangan dengan hukum. Suatu kali, beliau menolak permintaan pengusaha untuk membiarkan truk bermuatan ilegal lewat. Hoegeng menjawab: “Saya polisi, bukan penjaga gerbang bagi kepentingan golongan”. Karena kejujurannya, ia diasingkan ke jabatan yang tidak penting, tapi ia tetap teguh. Hoegeng mengajarkan bahwa kekuasaan bukanlah untuk melindungi yang kuat, tetapi untuk melindungi yang lemah.
Ferry Lesmana: (mengangguk, mata berkaca-kaca) Itu baru namanya pemimpin yang mendengar. Saya dengar di Tulung Selapan, ada kepala desa yang membuka Pos Bantuan Hukum untuk menyelesaikan sengketa tanah tanpa harus ke pengadilan, mirip dengan Baharuddin Lopa. Itu bentuk keadilan yang nyata. Tapi Uda, pemimpin seperti Hatta, Mar’ie, Lopa, dan Hoegeng, mereka adalah fosil. Mereka sudah tiada. Di mana pengganti mereka?
Juliansyah: (menunduk) Saya setuju, Ferry. Pemimpin seperti mereka sulit ditemukan. Tapi keberadaan mereka adalah bukti bahwa pemimpin adil itu mungkin. Mereka tidak dilahirkan dari uang, tetapi dari integritas, keberanian, dan ketakwaan. Seperti kata Gus Dur: “Kekuasaan adalah kepercayaan, dan kepercayaan harus dijaga dengan kejujuran”.
Mendengar percakapan itu, Ade Indra Chaniago mengangkat gelas kopinya, menatap kedua sahabatnya dengan sorot teduh. Ia merasa perlu menambahkan dua lagi nama yang tak kalah penting.
Ade Indra Chaniago: (menyesap kopi, lalu melanjutkan dengan tenang) Ferry, Jul, kalian benar. Pemimpin seperti Hatta, Mar’ie, Lopa, dan Hoegeng adalah teladan abadi. Tapi bangsa ini masih menyimpan banyak mutiara lain. Saya ingin tambahkan dua nama yang patut kita kenang bersama: Haji Agus Salim dan Ir. Sutami.
Indra Darmawan: (membuka catatan baru) Ah, Haji Agus Salim. “The Grand Old Man”. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama, seorang diplomat ulung yang menguasai sembilan bahasa asing. Di tengah hiruk-pikuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan secara diplomatik, Agus Salim tetap hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa.
Ade Indra Chaniago: (mengangguk) Prinsip kepemimpinannya sangat terkenal: “Leiden Is Lijden” memimpin pada hakikatnya adalah menderita. Bukan menderita dalam arti sengsara, tapi menderita karena beban tanggung jawab, karena harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Beliau adalah simbol kejujuran dan integritas dalam diplomasi dan perjuangan kemerdekaan. Agus Salim menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak perlu kaya raya atau bermewah-mewahan, cukup dengan integritas dan dedikasi, ia bisa mengangkat martabat bangsa di mata dunia.
Ferry Lesmana: (terkesima) Jadi pemimpin seperti itu benar-benar ada. Beliau rela “menderita” demi rakyatnya.
Ade Indra Chaniago: (tersenyum) Itu baru satu. Ada lagi tokoh yang mungkin lebih dekat dengan kita, khususnya kita yang duduk di Palembang ini. Ir. Sutami.
Juliansyah: (mengernyit) Sutami? Yang membangun Jembatan Ampera itu?
Ade Indra Chaniago: (mengangguk) Tepat sekali, Jul. Ir. Sutami adalah Menteri Pekerjaan Umum yang menjabat selama 14 tahun (1965–1978). Beliau adalah pemimpin pusat proyek pembangunan Jembatan Ampera di Sungai Musi, yang sekarang menjadi ikon kota Palembang. Tapi yang paling mengagumkan dari Sutami adalah kesederhanaannya. Beliau dijuluki sebagai “Menteri Termiskin”. Selama 14 tahun mengabdi, beliau mencicil rumah hingga pensiun. Dia memelopori penggunaan teknologi beton pratekan pertama kali di Indonesia, tapi hidupnya jauh dari kemewahan.
Ferry Lesmana: (tercengang) Menteri selama 14 tahun, membangun proyek raksasa, tapi hidupnya sederhana sampai harus mencicil rumah? Itu nyata?
Ade Indra Chaniago: (menatap dalam) Nyata, Ferry. Sutami adalah bukti bahwa kekuasaan bukanlah jalan untuk memperkaya diri. Beliau membangun jembatan yang menghubungkan rakyat, tapi tidak pernah membangun jembatan untuk kekayaannya sendiri. Di tengah dua rezim yang berbeda, Soekarno dan Soeharto, Sutami tetap teguh pada idealismenya. Itulah kepemimpinan yang dilandasi amanah, bukan ambisi.
Di luar, alunan shalawat mulai berkumandang pertanda sebentar lagi azan Maghrib. Angin sore berhembus pelan, membawa bau khas Pasar 16.
Juliansyah: (menghela napas) Dua nama itu luar biasa, Uda. Agus Salim dan Sutami. Tapi saya dengar, selain tokoh-tokoh dari pusat, ada juga pemimpin dari daerah yang sangat berjasa bagi republik ini.
Ade Indra Chaniago: (tersenyum) Kau benar, Jul. Dan di sinilah Dinda Indra Darmawan bisa menambahkan satu tokoh yang sangat dekat dengan tanah Sumatera.
Indra Darmawan: (membuka catatan dengan penuh semangat) Betul, Uda Ade. Saya ingin mengajak kita semua mengenang Sultan Syarif Kasim II Sultan Siak Sri Indrapura. Beliau adalah seorang raja yang memiliki jiwa kebangsaan yang luar biasa. Begitu mendengar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Sultan Syarif Kasim II dengan tegas menyatakan bahwa Kesultanan Siak adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia.
Ferry Lesmana: (terkejut) Seorang sultan langsung bergabung dengan republik? Itu langkah yang berani!
Indra Darmawan: (mengangguk) Lebih dari itu, Ferry. Beliau tidak hanya bergabung secara simbolis. Sultan Syarif Kasim II menyumbangkan seluruh harta kekayaannya sebesar 13 juta gulden untuk pemerintah Republik Indonesia yang masih baru berjuang. Jumlah itu setara dengan sekitar Rp1,3 hingga Rp1,4 triliun pada hari ini. Bahkan mahkota kerajaannya pun disumbangkan. Beliau juga berjuang membujuk para raja di Sumatera Timur untuk memihak republik, membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, dan mengibarkan bendera Merah Putih di istananya.
Juliansyah: (terdiam, lalu berkata lirih) Seorang raja yang rela menanggalkan mahkotanya demi kemerdekaan rakyat… Itu pengorbanan yang tak terbayangkan.
Ade Indra Chaniago: (menatap semua sahabatnya dengan serius) Itulah teladan kepemimpinan yang sesungguhnya, Saudara-saudara. Agus Salim mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus rela “menderita” demi bangsanya. Ir. Sutami mengajarkan bahwa kekuasaan bukanlah untuk memperkaya diri, melainkan untuk membangun karya bagi rakyat. Sultan Syarif Kasim II mengajarkan bahwa cinta pada tanah air lebih besar dari segala tahta dan harta.
Ferry Lesmana: (menyesap kopi terakhirnya) Tapi Uda, pemimpin seperti Hatta, Mar’ie, Lopa, Hoegeng, Agus Salim, Sutami, dan Sultan Syarif Kasim II, mereka adalah generasi emas yang hilang. Yang banyak sekarang adalah politisi yang datang dengan amplop, pergi dengan proyek, dan meninggalkan rakyat dengan janji.
Juliansyah: (mengangguk) Itulah yang disebut kesenjangan antara politik dan rakyat. Rakyat memilih, tapi yang terpilih larut dalam kekuasaan. Filsafat politik hadir untuk mengevaluasi semua itu.
Matahari hampir sepenuhnya tenggelam. Lampu-lampu pasar mulai menyala. Ade Indra Chaniago mengangkat gelas kopinya.
Ade Indra Chaniago: Saudara-saudara, mari kita simpulkan sore ini.
Pertama, politik pada hakikatnya adalah tentang kekuasaan dan keadilan. Tapi kekuasaan tanpa keadilan adalah tirani. Keadilan tanpa kekuasaan adalah angan-angan.
Kedua, para filsuf, dari Plato dan Aristoteles di Yunani, Al-Farabi dan Ibnu Rusyd di dunia Islam, hingga John Rawls di zaman modern, semua sepakat bahwa negara harus berpihak pada keadilan, bukan pada segelintir orang.
Ketiga, para sufi seperti Al-Ghazali dan Al-Hasan Al-Bashri mengingatkan bahwa pemimpin adalah amanah, ia harus menjadi pelindung, penggembala, dan ayah bagi rakyatnya.
Keempat, tokoh Indonesia seperti Gus Dur dan Bung Hatta mengajarkan bahwa kekuasaan adalah pelayanan, bukan hak istimewa.
Kelima, kita punya contoh nyata Mohammad Hatta yang hidup sederhana dan memperjuangkan koperasi, Mar’ie Muhammad yang bersih dan berintegritas, Baharuddin Lopa yang membela rakyat miskin melalui bantuan hukum, Hoegeng Imam Santoso yang tidak bisa disogok, Haji Agus Salim yang rela “menderita” demi bangsa, Ir. Sutami yang membangun karya besar dengan hidup sederhana, dan Sultan Syarif Kasim II yang menyerahkan tahta dan hartanya demi kemerdekaan Indonesia. Mereka membuktikan bahwa pemimpin adil itu ada. Tapi mereka masih terlalu sedikit.
Ade Indra Chaniago berhenti, menatap keempat sahabatnya satu per satu.
Ade Indra Chaniago: Pesan kehidupan saya untuk kita semua:
“Politik bukanlah soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Politik adalah soal siapa yang berani menegakkan keadilan ketika tidak ada yang melihat. Politik adalah soal siapa yang tetap mendengar suara rakyat kecil ketika semua orang sibuk mendengar suara uang. Dan politik adalah soal siapa yang bersedia seperti Socrates, seperti Hatta, seperti Lopa, seperti Hoegeng, seperti Agus Salim, seperti Sutami, seperti Sultan Syarif Kasim II mati demi kebenaran, daripada hidup dalam kebohongan.”
Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Dari warung kopi ini. Dari Pasar 16 ini. Dari desa-desa kita di OKI dan Ogan Ilir. Karena seperti kata Aristoteles: manusia adalah makhluk politik—kita tidak bisa lepas dari politik. Tapi kita bisa memilih: menjadi bagian dari politik yang korup, atau menjadi bagian dari politik yang melayani.
Ferry dan Juliansyah mengangguk perlahan. Indra Darmawan menutup buku catatannya. Di kejauhan, lampu-lampu Pasar 16 mulai menyala redup, tapi masih bersinar.
Ferry Lesmana: (tersenyum pertama kali sore itu) Uda, saya akan bawa ini ke Tulung Selapan. Ceritakan ke tetangga saya. Biar mereka tahu bahwa di Palembang, di Pasar 16 ini, masih ada yang percaya pada keadilan. Dan saya akan ceritakan tentang Hatta, Mar’ie, Lopa, Hoegeng, Agus Salim, Sutami, dan Sultan Syarif Kasim II, biar mereka tahu bahwa pemimpin seperti itu pernah ada.
Juliansyah: (mengangguk) Dan saya akan sampaikan ke masyarakat Ogan Ilir. Bahwa pemimpin adil itu bukan mitos, mereka ada, dan kita harus meneladani mereka. Kita harus berani menolak politisi amplop dan memilih pemimpin yang benar-benar melayani.
Ade Indra Chaniago: (berdiri, merapikan kemeja) Mari kita pulang. Tapi ingat: perjuangan menegakkan keadilan tidak pernah usai. Ia hanya berganti bentuk. Seperti kopi di gelas ini—pahit, tapi menghangatkan. Seperti politik di negeri ini rumit, tapi masih bisa diperbaiki. Dan seperti teladan para pemimpin jujur itu, mereka telah pergi, tapi semangat mereka harus tetap hidup.
Mereka melangkah keluar. Di belakang mereka, gelas-gelas kopi kosong menjadi saksi bisu percakapan tentang politik, kekuasaan, dan keadilan—di negeri yang masih haus akan semua itu.
Palembang, 26 Juni 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
