JARI: Kekuasaan di Secangkir Kopi
Sore hari di sebuah kafe sederhana namun berkelas di kawasan Kambang Iwak, Palembang. Suara riak air kolam dan gemerisik angin menemani obrolan. Ade Indra Chaniago, Indra Darmawan, Juliansyah, dan Ferry Lesmana. Masing-masing memegang secangkir kopi Palembang.
Ade Indra Chaniago: (menghela napas sambil mengaduk kopi) “Politik itu apa sih, sebenarnya? Artikel yang baru kita baca ini membuka pertanyaan dasar yang sering kita lupakan. Kalau kita lihat di berita, politik selalu tentang parlemen, partai, dan kekuasaan formal. Tapi artikel itu bilang, ranah politik bisa jauh lebih luas dari itu.”
Indra Darmawan: (tersenyum tipis) “Benar, Uda. Saya sering melihat politik tidak hanya di DPR. Justru di kampung-kampung, di acara kenduri, di cara orang bersapa ertong, di situ ada relasi kuasa. Seperti yang ditulis, ‘kekuasaan adalah kesatuan ranah politik.’ Di Palembang ini, dulu Sultan Mahmud Badaruddin berpolitik melalui pengaruh, bukan sekadar undang-undang.”
Juliansyah: (mencatat di buku kecilnya) “Nah, menarik. Tapi saya agak ragu. Kalau politik terlalu diperluas, apa bedanya dengan sosiologi atau etika? Artikel itu sendiri mengingatkan bahwa beberapa filsuf ingin membatasi pada studi meta-kritis terhadap sistem dan lembaga. Di liputan saya selama 20 tahun, kekuasaan memang ada di mana-mana, tapi tetap perlu ‘institusi’ untuk mengukur akuntabilitas.”
Ferry Lesmana: (agak bersemangat) “Maaf, Jul. Saya setuju dengan perluasan makna politik. Lihat gerakan mahasiswa 1998 itu tidak dimulai dari parlemen. Dimulai dari kantin kampus, dari diskusi kecil, dari ketidakadilan sehari-hari. Keadilan sebagai konsep inti politik, seperti disebut dalam artikel, itu nyata. Ketika buruh pabrik di Tangerang mogok karena upah rendah, itu politik. Ketika warga adat di Jambi melawan kriminalisasi hutan, itu politik.”
Ade Indra Chaniago: (mengangguk) “Nah, bicara soal keadilan, saya ingat John Rawls. Filsuf Amerika itu bilang, prinsip keadilan harus memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Bukti nyatanya? Di Jerman, sistem pendidikan vokasi yang kuat memungkinkan anak buruh jadi insinyur. Atau di Selandia Baru, mereka membuat ‘anggaran kesejahteraan’ yang mengukur kebijakan bukan dari GDP saja, tapi dari dampak kesehatan mental dan kemiskinan.”
Indra Darmawan: “Tapi jangan lupa Michel Foucault. Dia bilang kekuasaan itu produktif, bukan hanya represif. Kekuasaan bekerja lewat diskursus, lewat norma, lewat arsitektur penjara, bahkan lewat ruang kelas. Internasional? Lihat bagaimana gerakan #MeToo mengungkap relasi kuasa seksual di Hollywood. Tidak ada undang-undang yang berubah saat itu, tapi kesadaran kolektif berubah. Itu politik dalam arti Foucault.”
Juliansyah: (meletakkan pulpen) “Saya masih terkesan dengan Hannah Arendt. Bagi dia, politik adalah ruang kebebasan untuk bertindak bersama. Bukan kekuasaan atas orang lain, tapi kekuasaan bersama. Buktinya? Islandia setelah krisis 2008—mereka tidak memilih diktator, tapi menyusun konstitusi baru lewat partisipasi warga biasa, bahkan lewat Facebook. Di Indonesia, aksi 411 dan 212 dulu juga menunjukkan politik sebagai aksi kolektif, meski tafsirnya berbeda-beda.”
Ferry Lesmana: (menyandarkan kursi) “Saya rasa sufi punya perspektif unik. Ibnu Arabi mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi adalah milik Allah, dan manusia hanyalah khalifah. Politik duniawi harus mencerminkan sifat-sifat Tuhan yang penuh kasih, bukan tirani. Di Indonesia, pesantren-pesantren sufi seperti di Jawa kadang jadi penyeimbang kekuasaan orde baru dulu.”
Ade Indra Chaniago: “Jangan lupa Al-Ghazali. Beliau tidak anti-politik, tapi mengingatkan bahwa politik tanpa etika adalah perampokan. Dalam ‘Nasihat untuk Raja’, dia bilang penguasa yang adil adalah bayangan Allah di bumi. Bukti nyata di internasional? Gerakan Gulen di Turki (sebelum dituduh kudeta) membangun sekolah dan dialog antaragama sebagai politik kultural. Tapi hati-hati, ini kontroversial.”
Indra Darmawan: “Saya lebih suka Jalaluddin Rumi. Rumi bilang, ‘Cinta adalah satu-satunya politik yang halal.’ Bagi Rumi, keadilan sejati lahir dari cinta, bukan dari undang-undang. Di dunia modern, para biksu Tibet atau tokoh non-kekerasan seperti Badshah Khan di Pakistan, mereka membangun politik tanpa senjata. Di Indonesia, Gus Dur adalah contoh nyata: politiknya penuh cinta dan canda, tapi mampu membongkar diskriminasi.”
Juliansyah: (tersenyum) “Nah, soal Gus Dur, saya setuju. Abdurrahman Wahid pernah bilang, ‘Politik itu mengurus kepentingan orang banyak, bukan mengurus perut sendiri.’ Beliau menunjukkan politik yang berpihak pada minoritas. Di Indonesia, pencabutan Inpres Tionghoa/Imlek adalah bukti nyata. Atau saat beliau melindungi komunitas Ahmadiyah dan gereja-gereja kecil itu politik sebagai perlindungan, bukan hanya kekuasaan.”
Ferry Lesmana: “Saya terinspirasi Soekarno juga. Bung Karno dalam ‘Nasakom’ bilang politik adalah pengorganisasian kekuatan rakyat. Nasionalis, agama, komunis semua punya tempat. Bukti nyata: Konferensi Asia-Afrika 1955. Itu politik dunia yang tidak berpusat di Barat. Di Indonesia, pidato-pidato Bung Karno di hadapan massa adalah bukti bahwa retorika politik bisa membangkitkan kesadaran kolektif.”
Ade Indra Chaniago: “Jangan lupa Mohammad Hatta. Bapak koperasi Indonesia ini bilang, politik ekonomi harus berdaulat. Koperasi adalah bentuk politik sehari-hari yang melawan kapitalisme. Di Indonesia, gerakan koperasi di Bukittinggi dan desa-desa Yogya adalah bukti bahwa rakyat bisa mengelola kekuasaan ekonomi tanpa korporasi besar. Sayang, sekarang koperasi sering mati suri.”
Indra Darmawan: “Saya ingin menyebut Ki Hajar Dewantara. Beliau bukan politikus dalam arti formal, tapi ingatan saya: ‘Politik sebagai pendidikan’ karena beliau bilang sistem kolonial membangun kuasa lewat sekolah. Maka ia mendirikan Taman Siswa. Bukti nyata di Indonesia: hari ini, perjuangan untuk kurikulum merdeka dan pengakuan pendidikan inklusif adalah politik. Lihat bagaimana orang tua murid di Makassar berdemo karena biaya sekolah mahal itu politik, itu soal distribusi kekuasaan di pendidikan.”
Juliansyah: “Baik, kita sudah banyak teori. Tolong kasih bukti kontemporer yang bisa dipegang.”
Ferry Lesmana: “Internasional: Gerakan Black Lives Matter. Itu murni politik dalam arti relasi kuasa sehari-hari. Seorang Black bernama George Floyd dibunuh polisi. Itu bukan hanya kriminal, tapi sistemik. Ribuan orang turun ke jalan, mengubah kebijakan kepolisian di AS dan Eropa. Atau Gerakan Mahasiswa Perancis 2023 menolak reformasi pensiun, mereka tidak hanya menuntut parlemen, tapi blokade kampus dan pabrik. Itu politik sebagai aksi langsung.”
Ade Indra Chaniago: “Di Indonesia, bukti nyata: Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banyuwangi dengan sistem ‘pintu masuk bersama’. Warga yang ingin izin usaha atau aduan tidak perlu ke sana-sini. Itu politik sebagai keadilan distributif kekuasaan yang semula berlapis disederhanakan. Atau Otonomi Daerah yang memberi wewenang desa mengelola dana desa. Apakah sempurna? Tidak. Tapi itu bukti bahwa politik bisa diubah lewat desain institusi.”
Indra Darmawan: “Kasus Pencemaran Sungai Musi di Palembang ini juga politik. Warga pinggiran sungai tidak punya kekuasaan formal, tapi ketika mereka berserikat, melaporkan pabrik karet, melakukan longsor jurnalistik—mereka mengubah relasi kuasa. Itu politik dari bawah. Atau Sidang korupsi SYL di KPK meskipun tarik menarik, publik melihat bahwa ‘keadilan’ masih menjadi tuntutan. Itu politik sebagai kesadaran etis.”
Juliansyah: (menghela napas) “Jadi, politik tidak bisa direduksi menjadi sekadar kursi DPR atau pilkada. Politik ada di ruang kelas, di panggung seni, di diskusi kafe seperti kita sekarang. Tapi juga harus ada institusi yang jelas agar tidak kabur. Artikel itu benar: filsafat politik luas, tapi ia harus tetap terikat pada kekuasaan dan keadilan yang terukur.”
Ade Indra Chaniago: “Kesimpulan saya, politik adalah seni mengelola kekuasaan untuk keadilan. Dan kekuasaan itu ada di mana-mana dari rapat RT hingga sidang PBB. Jika kita paham itu, maka setiap dari kita adalah aktor politik. Tidak perlu menjadi presiden.”
Ferry Lesmana: “Amin. Saya hanya berharap, politik di Indonesia tidak melulu tentang saling menjatuhkan. Lihat Pilkada Palembang yang lalu banyak saudara sebangsa jadi musuh karena beda pilihan. Itu bukan politik. Politik adalah cara kita menemukan jalan bersama, meski berbeda.”
Indra Darmawan: “Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri. Politik paling kecil adalah bagaimana kita memperlakukan pelayan kopi ini dengan hormat, bagaimana kita tidak memonopoli suara di meja ini. Kekuasaan dan keadilan keduanya dimulai dari sini.”
Juliansyah: (mengangkat cangkir) “Nah, ini baru obrolan sehat. Mari kita teruskan. Kambang Iwak sore ini jadi saksi bahwa filsafat politik bisa lahir dari secangkir kopi dan hati yang terbuka. Cheers untuk politik yang berhati nurani!”
(Mereka berempat menyeruput kopi. Sore di Palembang terasa lebih bermakna)
Palembang, 02 Juni 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
