JARI: Demokrasi sebagai Pisau Mata Dua
“Taman Kambang Iwak, Palembang. Sore hari menjelang maghrib, angin sepoi-sepoi dari Sungai Musi membawa aroma campuran pempek panggang, tekwan, dan kopi kapal api yang baru diseduh. Di salah satu meja sederhana milik pedagang lokal, tiga tokoh duduk bersila di kursi plastik warna-warni, ditemani segelas es kopi susu kental, sepiring pempek lenjer, dan kerupuk kemplang yang renyah.”
Ferry Lesmana: Cabe rawit ini pedasnya bukan main, Mak! Nyang kemplang satu lagi ya, Mak.
Mak Maryam; Iyo, nak. Nanti saya ambilkan lagi. (Pedagang penghuni di kawasan Kambang Iwak dengan senyum ramah sambil membalikkan pempek yang dipanggang di atas bara api.)
Juliansyah: Awass, Kak Ferry. Lambung bisa kena. Kita belum mulai ngobrol, Kak Ferry sudah menyerbu kuliner dulu. Pempek ini, dari dulu memang tempat kita pulang. Di sini juga dulu saya sering diskusi dengan tokoh adat soal ulur-ulur cara musyawarah kita di Ogan Ilir. Bedanya dulu pakai tuak aren, sekarang ganti kopi kapal api.
Ferry Lesmana: Itulah enaknya Palembang. Di mana lagi lo bisa sambil ngoceh soal demokrasi sambil nyemil pempek panggang yang baru keluar dari bara api? Tempat ini, Kambang Iwak ini lebih dari sekadar tempat wisata. Ini ruang publik kita sejak zaman Pakde dulu. Pedagang di sini seperti Mak Minah yang tadi, mereka bekerja dari pagi sampai malam, kadang anak-anak mereka ikut berjualan, sementara di panggung nasional orang ramai bertengkar soal kursi.
Ade Indra Chaniago: (menghela napas panjang, memutar-mutar sendok di dalam gelas kopi) Masya Allah, Ferry. Sepenggal cerita pedagang itu sudah jadi metafora dari judul obrolan kita sore ini: demokrasi yang rentan.
Indra Darmawan: uda Ade, saya setuju. Tapi sebelum kita melangkah terlalu jauh, mari kita pijakkan sejarah dulu. Saya baru saja membaca sebuah antologi penting yang diedit oleh Tjitske Akkerman berjudul De vulnérable democratie The Vulnerable Democracy. Buku ini merangkum pandangan lima puluh pemikir politik dari zaman Pericles sampai ke Samuel Huntington. Ada yang menggembar-gemborkan demokrasi seperti Francis Fukuyama, tapi ada juga yang melihatnya dengan dua mata: penuh harap sekaligus was-was.
Ade Indra Chaniago: Nah, itu kuncinya. Demokrasi bukanlah sebuah janji yang sudah lunas terbayar. Ia rawan. Ia seperti pisau dua mata, seperti yang pernah dikatakan oleh bangsawan Prancis, Alexis de Tocqueville, ketika menyeberang ke Amerika pada abad kesembilan belas. la sedih dan sekaligus gembira. Di satu sisi ia mengkritik individualisasi tanpa henti yang berjalan seiring dengan demokratisasi masyarakat. Di sisi lain ia terhibur karena orang Amerika kuat dalam asosiasi, dalam kebersamaan warga.
Juliansyah: Uda, di kampung saya di Kabupaten Ogan Ilir, dulu praktik ulur-ulur yang artinya tarik-menarik pendapat secara adat itu sangat kuat. Tetapi menjelang Pilkada 2024, saya melihat hal yang aneh. Ada warga yang rela balik arah pilihannya hanya karena dapat amplop Rp 100.000 sampai Rp 500.000 per orang. Bahkan, saya mendengar sendiri di kawasan pedesaan seperti di Kecamatan Pemulutan, ada modus sistem paket: si calon memberi sembako atau uang tunai kepada satu keluarga besar sekaligus.
Ferry Lesmana: Ini yang paling sakit, Dinda Juliansyah. Saya sebagai tokoh masyarakat di Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sering didatangi politisi yang hanya mau diskusi kalau ada proyek. Padahal, rakyat di sini butuh pendidikan politik, butuh teladan. Saya ingat betul: dalam Pilkada 2024, puluhan caleg dan calon kepala daerah berbondong-bondong menjanjikan proyek. Yang kurang adalah diskusi soal masa depan Indonesia.
Ade Indra Chaniago: (berdiri sebentar, menambahkan gula aren ke dalam kopinya perlahan-lahan) Inilah titik kerentanan pertama: demokrasi yang tanpa makna. Orang memilih bukan karena gagasan, tapi karena amplop, sembako, atau janji proyek aspal. Lihat saja data dari Badan Pengawas Pemilu Sumsel: ketika Pilkada 2024, praktik money politics tidak hanya terjadi di Palembang atau Prabumulih, tetapi bahkan sampai ke kabupaten selevel PALI (Penukal Abab Lematang Ilir). Diperkirakan puluhan miliar rupiah mengalir dalam satu putaran pilkada.
Indra Darmawan: (menyicipi tekwan dengan nikmat) Uda Ade tepat. Dan ini bukan monopoli Sumsel. Saya dapat laporan dari rekan di Komite Independen Pemantauan Pemilu Jawa Timur: mereka menemukan setidaknya 25 kasus dugaan politik uang selama Pilkada Serentak 2024. Di Surabaya, Malang, dan berbagai daerah lain, praktik serangan fajar begitu terstruktur. Hebatnya, akar kerentanan demokrasi ini bukan datang dari masyarakat awam yang malas. Kerentanan ini berasal dari oligarki partai yang lebih sibuk berburu kekuasaan daripada membangun gagasan.」
Juliansyah: Nah, itu sisi lain yang saya lihat di Ogan Ilir. Ketika konflik Pilpres 2019 memanas, kita di kampung merasa bukan perbedaan gagasan yang meruncing, melainkan politik identitas. Bedakan saya dengan Anda kalau partainya berbeda. Seolah-olah menjadi kawan atau lawan harus melulu berdasarkan bendera partai. Itu menghancurkan modal sosial kita, Uda.
Ferry Lesmana: Bahkan di wilayah sepi sekalipun, tokoh adat dan ulama yang dulu menjadi rujukan moral mulai tersisih. Mereka digantikan oleh kader partai yang tidak paham tanah leluhur. Demokrasi yang seharusnya memberi ruang bagi suara warga, di OKI malah kadang hanya menjadi pasar suara murah. Pedagang di sini, jujur, sering kalau ditanya ‘kandidat siapa yang lo pilih?’, mereka menjawab ‘yang bagi-bagi banyak, siapa pun itu.’ Sakit hati saya mendengar.
Ade Indra Chaniago: (menyandarkan badan di kursi, wajahnya teduh namun serius)
«Berbicara tentang kerentanan demokrasi, saya teringat pada dua tokoh penting. Satu dari dalam negeri yang sangat idealis, dan satu dari dunia Islam.
Indra Darmawan: Siapa yang pertama, uda?
Ade Indra Chaniago: Sutan Sjahrir. Perdana Menteri pertama Indonesia. la bukan orator yang bombastis, melainkan seorang pemikir sunyi yang memilih jalan perlawanan bawah tanah pada zaman Jepang. Setelah merdeka, Sjahrir berulang kali memperingatkan bahwa rakyat tidak butuh pidato, mereka butuh roti. la mengkritik keras ketika arah demokrasi Indonesia mulai bergeser ke otoritarianisme di bawah Soekarno. Sjahrir menyerukan demokrasi, kebebasan berpikir, dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Dan apa yang terjadi? la dituduh berkonspirasi, ditangkap tanpa pengadilan, lalu diasingkan. la wafat di pengasingan pada 1966, tepat ketika Soeharto mulai naik ke tampuk kekuasaan. Satu pesannya yang terus saya kenang: ‘Indonesia akan besar, bila rakyatnya berani berpikir sendiri.’ Sosok ini adalah contoh pejuang demokrasi yang idealis, yang bahkan sampai mati pun tetap teguh, meskipun seringkali terlupakan dari buku-buku sejarah.
Juliansyah: Sjahrir adalah gambaran idealisme yang dihancurkan oleh kebiasaan otoriter. Tapi sebaliknya, kalau dari dunia Islam, bagaimana pandangan para ulama besar tentang demokrasi? Sebab sering di kampung saya, politik identitas agama jadi alat justru untuk menghalangi demokrasi.
Ade Indra Chaniago: Mari saya ambil contoh Syekh Yusuf al-Qaradawi yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Al-Qaradawi menyebut bahwa demokrasi memuat nilai-nilai yang sama dengan Islam. Di dalam demokrasi ada Islam: karena Islam mengajarkan keadilan, musyawarah (syura), dan penghargaan pada hak asasi manusia. Dalam pandangan Al-Qaradawi, demokrasi bukanlah kutukan, melainkan sebuah sistem yang bisa diisi dengan nilai-nilai ketuhanan dan etika sosial. Bahkan tokoh besar lain, Mohammad Iqbal, menolak demokrasi Barat yang sekuler dan kosong spiritual, tetapi mengusulkan demokrasi spiritual yang berbasis pada tauhid, ijtihad, dan toleransi. Dengan demikian, demokrasi yang rentan bukanlah musuh agama, melainkan medan perjuangan etik bagi kita semua.
Indra Darmawan: (menambahkan ikan goreng kecil dari pedagang yang sibuk di lapak sebelah) Saya ingin menambahkan satu contoh lagi tentang kerentanan yang lebih sistemik: bukan hanya politik uang, melainkan politik dinasti. Di Banten, misalnya, dinasti Ratu Atut Chosiyah menjadi ilustrasi bagaimana demokrasi perwakilan bisa disusupi oleh klan keluarga. Bukan hanya di Banten, di banyak daerah lain kita lihat suami-istri, ayah-anak, kakak-adik bergantian menduduki kursi strategis. Ini menggerogoti check and balances yang menjadi nyawa demokrasi. Seperti yang diingatkan oleh Michael Walzer dan Amartya Sen: kesenjangan antara warga dan politik (political alienation) adalah salah satu jebakan paling berbahaya.
Ferry Lesmana: Ini persis yang terjadi di kawasan Sumsel juga. Di Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir, politik dinasti mulai terlihat pada beberapa kursi DPRD akhir-akhir ini. Saya setuju dengan Uda Ade: demokrasi bukan sekadar coblosan, melainkan kebiasaan, sebuah habit untuk mempertanyakan, mengkritik, dan memastikan bahwa kekuasaan benar-benar untuk rakyat.
Ade Indra Chaniago: (meneguk es kopinya hingga habis) Kita harus jujur, bahwa demokrasi yang rentan adalah demokrasi yang biasa-biasa saja. Seperti kata para pemikir: jalan tengah demokrasi yang ideal, tetapi juga sangat membosankan, sering kali kalah dari alternatif yang terdengar lebih berani. Kediktatoran kedengaran lebih tegas. Populisme kedengaran lebih menggairahkan. Tapi sebagaimana yang ditulis dalam antologi The Vulnerable Democracy, kita tidak bisa begitu saja membuang akar demokrasi, termasuk semua kekurangannya seperti individualisme dan birokrasi yang lamban ke dalam tong sampah.
Indra Darmawan: Setuju. Tapi ada harapan di tengah semua kerentanan ini. Di Palembang sendiri, meskipun diterpa politik uang, Bawaslu Sumsel secara terbuka mengawasi dan mengungkap praktik terstruktur. Di kampus seperti Universitas Sriwijaya dan sekolah-sekolah, mulai tumbuh kesadaran bahwa uang bukan segalanya. Contoh paling nyata: beberapa desa di Kabupaten Ogan Ilir mulai mengadakan Pilkades jujur dengan melibatkan masyarakat adat. Kebangkitan kembali musyawarah ulur-ulur. Itulah demokrasi yang tahan banting: tidak melulu soal pemilu, tapi soal etika dan partisipasi warga.
Juliansyah: Intinya begini, Uda, Kak Ferry, Kak Indra. Sebagai tokoh masyarakat di Ogan Ilir, saya kadang putus asa melihat politik uang yang begitu merajalela. Tapi ketika saya lihat pedagang di Kambang Iwak ini yang setiap hari memperjuangkan hidup dengan jujur, atau ketika anak muda di desa mulai berani menolak uang amplop, hati saya terang kembali. Demokrasi yang rentan tetap bisa dibuat kuat jika ada agen-agen perubahan di tingkat paling bawah. Jangan hanya mengandalkan pemilu, tapi juga bangun komunitas yang kritis, seperti yang dulu juga dilihat oleh de Tocqueville di tengah masyarakat sipil Amerika.
Ferry Lesmana: Amiin, Juliansyah. Saya teringat pesan Sjahrir tadi: ‘Indonesia akan besar bila rakyatnya berani berpikir sendiri.’ Maka, mari kita pulangkan roh demokrasi itu ke akar-akarnya. Tidak perlu berteriak propaganda. Cukup dengan secangkir kopi, sepotong pempek panggang, dan diskusi seperti ini di Kambang Iwak. Mungkin di sinilah pertahanan paling akhir demokrasi: ruang publik yang terbuka di mana warga biasa bebas menyuarakan nurani.
Ade Indra Chaniago: (tersenyum, merogoh kantong untuk membayar pesanan lebih untuk pedagang yang sudah setia melayani sore itu) Ferry, Juliansyah, Indra, sore ini kita berempat membedah banyak hal: dari Tocqueville, Fukuyama, buku Akkerman, praktik politik uang di Sumsel dan Jawa Timur, politik identitas, dinasti Banten, idealismenya Sjahrir, serta spirit al-Qaradawi dan Iqbal soal demokrasi spiritual. Tapi pada akhirnya demokrasi yang rentan tidak akan pernah menjadi kuat jika tidak ada jiwa-jiwa yang bersungguh-sungguh menjalaninya. Maka satu tugas besar kita ke depan: bukan hanya mengkritik, tetapi mempertautkan demokrasi dengan kerja-kerja konkret di masyarakat.
(Senja mulai tiba di Kambang Iwak. Lampu-lampu taman perlahan menyala. Pedagang yang tadi melayani mereka mengangguk penuh hormat sembari merapikan meja. Sepiring kerupuk kemplang yang tersisa, air es kopi yang tandas, dan pertanyaan besar tentang masa depan demokrasi Indonesia yang masih menggantung di udara hangat Palembang.)
Palembang, 3 Mei 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
