JARI : Kesenjangan Warga dan Politisi di Palembang
“Sebuah kafe sederhana di kawasan 26 Ilir, Palembang. Malam hari, usai salat tarawih. Indra Darmawan dan Ade Indra Chaniago, yang mana keduanya merupakan pelaku dan saksi sejarah gerakan reformasi 98 tampak duduk saling berhadapan sembari menikmati kopi hangat dan kuliner khas Bumi Sriwijaya. Meskipun Ade Indra Chaniago sekarang adalah dosen Ilmu Sosial dan Politik di salah satu universitas/Sekolah Tinggi di Palembang, dia tetap eksis mensuarakan keluh kesah dari lapisan masyarakat akar. Bagi Ade, Indra Darmawan adalah bukan sekedar teman melainkan saudara berbagi cerita tentang kehidupan.”
Indra Darmawan: “Uda, diskusi kita malam ini kembali tentang demokrasi klasik, demokrasi di Athena kuno ya. Katanya di sana warga benar-benar memerintah sendiri, bukan cuma memilih wakil terus dibiarin. Saya jadi inget kondisi kita di Palembang. Rasanya jarak antara warga sama politisi makin lebar aja. Uda sebagai pengamat, gimana pandangan Uda?”
Ade Indra Chaniago: (tersenyum, meletakkan gelas kopi) “Wah, menarik sekali kamu baca itu. Ya, saya setuju. Kesenjangan itu nyata, Bro. Dan lucunya, masalah yang kita hadapi sekarang sebenarnya sudah dipikirkan solusinya 2.500 tahun lalu oleh orang Athena. Josine Blok, profesor sejarah kuno dari Universitas Utrecht, bahkan bilang demokrasi Athena itu yang paling radikal yang pernah ada. Semua warga laki-laki punya kesempatan yang sama memegang jabatan politik.”
Indra Darmawan: “Semua warga? Maksudnya bukan cuma orang-orang tertentu?”
Ade Indra Chaniago: “Betul. Di Athena, jabatan politik itu diundi. Bayangin, Bro, bukan dipilih berdasarkan popularitas atau uang, tapi diundi dari kumpulan warga. Mereka punya mesin yang disebut kleroterion untuk memastikan pemilihannya benar-benar acak . Setiap warga laki-laki di atas 30 tahun punya kesempatan jadi pejabat. Mereka bergantian memerintah dan diperintah. Ini menurut Aristoteles adalah ciri demokrasi sejati .”
Indra Darmawan: “Wah, kalau di Palembang gimana? Saya liat contoh terakhir, pas Pilwalkot kemarin. Pasangan Yudha-Baharudin menggugat hasil pemilihan ke MK. Mereka menuduh ada ASN yang kampanye untuk pasangan tertentu. Bahkan ada pejabat yang baru dimutasi 17 Mei 2024, masih di bawah enam bulan, langsung main politik praktis .”
Ade Indra Chaniago: “Nah, itu contoh bagus. Itu kan masalah klasik: politisi menggunakan aparatur negara untuk kepentingan elektoral. Dalam gugatan itu disebutkan seorang pejabat Satpol PP juga jadi Ketua KPPS di TPS-nya sendiri. Dia datangi warga minta dukungan. Bayangin, penyelenggara pemilu di tingkat TPS itu harusnya netral, malah jadi tim sukses . Ini kan bentuk distorsi.”
Indra Darmawan: “Berarti warga biasa memang nggak punya kuasa ya, Uda? Udah milih, eh ternyata dimanipulasi juga.”
Ade Indra Chaniago: “Bukan cuma soal manipulasi. Di Athena, mereka menghindari sistem yang memungkinkan orang kaya atau berpengaruh mendominasi. Jabatan publik tidak boleh dijual atau dipengaruhi uang. Mereka sadar, seperti yang ditulis Blok, bahwa orang kaya di Athena diharapkan membiayai kapal perang atau pertunjukan teater sebagai liturgi kewajiban, tapi juga kehormatan. Mereka tidak lantas dapat jabatan karena itu.”
Indra Darmawan: “Berarti di Athena mereka sadar betul soal bahaya politik uang ya, Uda. Di Palembang, kita liat sendiri, proyek-proyek pemerintah sering jadi rebutan. Saya baca ada keributan soal proyek IPAL Palembang yang nilainya ratusan miliar. Proyek sepenting itu malah jadi ajang adu jotos antar elit .”
Ade Indra Chaniago: “Tepat sekali. Itu ironis, Bro. Proyek yang seharusnya mengatasi limbah domestik dan masalah lingkungan warga, malah jadi lahan konflik kepentingan. Warga cuma bisa nonton dari jauh, sambil bertanya-tanya, ‘Kapan kota kami bebas banjir? Kapan sanitasi membaik?’ Sementara politisi sibuk berebut kue proyek. Ini yang disebut Blok sebagai dampak dari sistem perwakilan yang menciptakan jurang antara warga dan pemerintah .”
Indra Darmawan: “Lalu di Athena, mereka pakai sistem undian ini untuk semua jabatan, Uda?”
Ade Indra Chaniago: “Tidak semua. Untuk jabatan teknis yang butuh keahlian khusus, seperti jenderal atau bendahara, mereka tetap pakai pemilihan. Tapi untuk badan legislatif, dewan, dan juri pengadilan, mereka pakai undian. Bayangkan di Palembang, ada 500 warga biasa yang diundi duduk di semacam dewan kota. Mereka akan bahas prioritas anggaran, awasi proyek IPAL itu, bahkan bisa memeriksa pejabat yang curiga .”
Indra Darmawan: “Warga biasa kayak saya gitu, Uda? Yang bukan politisi, bukan pengusaha?”
Ade Indra Chaniago: “Iya, justru itu idenya. Blok bilang, sistem seperti ini akan membuat warga merasa diakui. Mereka bisa menjelaskan sudut pandangnya langsung, bukan lewat demo atau protes di jalan. Di Athena, mereka bahkan punya majelis (ekklesia) yang bisa dihadiri ribuan warga di bukit Pnyx. Semua bisa bicara, semua bisa voting dengan acungan tangan .”
Indra Darmawan: “Tapi di kita, Uda, kalau warga protes soal APBD atau soal proyek macet, seringnya cuma jadi formalitas. Dengar aspirasi, lalu selesai. Nggak ada tindak lanjut.”
Ade Indra Chaniago: “Nah, itu bedanya. Di Athena, keputusan majelis itu mengikat. Mereka nggak bisa diganggu gugat. Warga punya kekuasaan nyata, bukan cuma sekadar didengar. Sekarang ini di Eropa, banyak negara mulai mencoba sistem itu lagi. Irlandia pernah pakai majelis warga acak untuk membahas aborsi, topik yang sangat sensitif, dan hasilnya jadi referendum . Di Belgia, komunitas berbahasa Jerman bahkan punya senat permanen yang diisi warga pilihan acak .”
Indra Darmawan: “Tapi di Palembang mungkin susah ya, Uda, nerapin ide kayak gitu. Orang kita masih suka pragmatis. Yang penting ada proyek, ada uang.”
Ade Indra Chaniago: “Susah memang, tapi bukan berarti tidak mungkin. Tantangannya besar. Pertama, soal kepercayaan. Orang kita mungkin belum percaya bahwa warga biasa mampu memutuskan perkara rumit. Padahal di Athena, mereka percaya bahwa dengan diskusi yang cukup (deliberation), warga biasa bisa sampai pada keputusan yang rasional. Kedua, soal jumlah penduduk. Palembang ini besar, sementara Athena kuno itu hanya sekitar 30.000 warga laki-laki. Tapi konsep ‘mini publics’ atau majelis warga skala kecil bisa jadi solusi .”
Indra Darmawan: “Contohnya gimana, Uda?”
Ade Indra Chaniago: “Misalnya, untuk kasus korupsi PMI Palembang yang baru-baru ini ramai. Itu kan ada dua tersangka, mantan pejabat dan ketua partai. Kuasa hukumnya bilang ada nuansa politik dan konflik partai di balik penetapan tersangka . Nah, kalau ada dewan warga acak yang diberi wewenang mengaudit kasus seperti itu, publik mungkin lebih percaya hasilnya. Warga bisa tanya langsung ke semua pihak, lalu merekomendasikan langkah hukum yang adil.”
Indra Darmawan: “Berarti bisa jadi wasit yang netral gitu ya, Uda, daripada saling tuduh politisasi.”
Ade Indra Chaniago: “Iya. Blok bilang, salah satu keuntungan sistem undian adalah mengurangi konflik faksi. Karena tidak ada yang tahu siapa yang akan terpilih, sulit bagi kelompok tertentu untuk menyusupkan kepentingannya. Orang jadi lebih fokus pada kepentingan bersama. Ini yang hilang dari demokrasi kita sekarang: rasa kebersamaan itu.”
Indra Darmawan: “Tapi pasti ada yang nggak setuju, Uda. Mungkin politisi sendiri yang paling nolak.”
Ade Indra Chaniago: “Wajar. Mereka kan sudah nyaman dengan sistem yang ada. Blok juga mengakui tantangan terbesar adalah rasa tidak percaya pada metode undian. Di benak kita, undian itu seperti lotere, atau di Belanda dipakai buat bagi-bagi beasiswa sekolah yang bikin stres. Citranya negatif . Tapi di Yunani kuno, undian justru simbol kesetaraan.”
Indra Darmawan: “Lalu solusinya apa, Uda? Biarin aja jarak ini makin lebar?”
Ade Indra Chaniago: “Blok bilang, jangan buru-buru. Mulai dari level lokal dulu. Di Palembang, kita bisa uji coba dengan forum warga acak untuk bahas satu isu spesifik, misalnya soal transportasi umum atau sanitasi. Ajak semua unsur: petani, buruh, pengusaha, akademisi, termasuk politisi. Mereka duduk bersama, dipandu fasilitator. Kalau berhasil, perlahan bisa diperluas. Kuncinya, warga harus merasa suaranya didengar dan punya bobot .”
Indra Darmawan: “Berarti intinya, kita butuh sistem yang bikin warga nggak cuma milih lima tahun sekali, lalu tidur. Tapi terlibat terus, ikut awasi, bahkan ikut putusin kebijakan.”
Ade Indra Chaniago: “Tepat. Dan ini bukan ide utopis, Bro. Ini sudah dipraktikkan 2.500 tahun lalu dan mulai dihidupkan lagi di berbagai belahan dunia. Demokrasi kita sekarang ini sebenarnya baru setengah jalan. Kita punya pemilu, tapi setelah itu warga kehilangan kendali. Athena mengajarkan bahwa demokrasi sejati adalah ketika warga tidak pernah berhenti memerintah .”
Indra Darmawan: “Jadi kalau ada warga Palembang yang marah sekarang, itu wajar dong, Uda?”
Ade Indra Chaniago: “Wajar, bahkan perlu. Tapi seperti kata Blok, jangan sampai kemarahan itu cuma berhenti di protes. Lebih baik salurkan dalam bentuk tuntutan partisipasi yang nyata. Minta agar kebijakan publik dibuka, minta agar ada ruang bagi warga biasa untuk terlibat. Karena pada akhirnya, yang paling tahu kebutuhan Palembang ya kita sendiri, warga Palembang.”
Indra Darmawan: “Setuju, Uda. Mungkin sudah saatnya kita nggak cuma jadi penonton. Tapi ikut main juga.”
Ade Indra Chaniago: “Nah, itu semangat warga Athena, Bro. Seperti yang ditulis sejarawan Thucydides dalam pidato Perikles: warga negara yang tidak ikut politik itu bukan hanya sibuk urusan sendiri, tapi tidak berguna. Di mata mereka, partisipasi politik adalah kewajiban moral .”
Indra Darmawan: “Terima kasih, Uda. Malam ini saya belajar banyak. Ternyata demokrasi yang benar itu berat ya tanggung jawabnya.”
Ade Indra Chaniago: “Iya, tapi justru itu yang membuatnya bermakna. Kalau mudah, mungkin semua orang bisa, tapi kualitasnya nggak akan baik. Kita harus berani mengambil inspirasi dari masa lalu untuk memperbaiki masa depan.”
(Kerlip bintang di langit kian tajam cahayanya dan semakin terang, percakapan berlanjut ke topik lain, namun benang merah tentang perlunya warga kembali berdaulat menggantung di udara Palembang yang panas.)
Jumat, 06 Maret 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
Dosen Ilmu Sosial Politik, Pengamat, aktivis 98 – Pengamat, Penulis, dan aktivis 98
