JAKARTA − Anggota Komisi V DPR, Irine Yusiana Roba meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk membuat proyeksi kebutuhan rumah rakyat terkait Tapera. Hal ini disampaikan Irine dalam rapat kerja (raker) Komisi V DPR dengan Menteri PUPR, sekaligus Ketua Komite Tapera, Basuki Hadimuljono.
Politisi PDIP ini mengatakan, masyarakat membutuhkan kepastian terkait aturan Tapera yang memerlukan penjelasan. Menurutnya, polemik pro dan kontra Tapera membutuhkan konfirmasi dari Komisi Tapera yang dipimpin Menteri PUPR.
“Bagaimana data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia. Selama ini belum menemukan hitungan data yang detail mengenai proyeksi kontribusi Tapera ini,” kata Irine di Ruang Rapat Komisi V, Kamis (6/6/2024).
“Utamanya terkait bagi kebutuhan perumahan para pekerja. Baik ASN maupun pekerja swasta,”.
Dia mengatakan, aturan Tapera juga harus memberi kepastian kepada masyarakat yang telah melakukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Dia berharap, aturan Tapera tidak membebani masyarakat yang sudah KPR karena akan menambah beban.
“Kalau pekerja swasta yang sudah mencicil KPR-nya selama ini atau yang udah punya warisan selama ini, udah punya rumah? Jadi tidak butuh lagi perumahan apakah masih diwajibkan?” katanya.[Rs]
