JAKARTA – Pengamat politik yang juga penggiat demokrasi Salim Hutajulu menyatakan keheranannya bahwa kerusakan dan kecurangan Pemilu 2024 sudah parah dan masif.
“Bila dibiarkan akan merusak tatanan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, ” ucapnya, Senin, 4 Maret 2024, menanggapi pemberitaan tentang kecurangan di sistem rekapitulasi perhitungan suara pemilu milik KPU.
“Tidak ada yang bisa dipercaya dan diharapkan lagi. Kecurangan itu sepertinya disengaja untuk tujuan memenangkan paslon calon presiden 02 dan partai tertentu,” kata salah seorang tokoh Malari tahun 1974 itu.
Perilaku curang nampak kasar sekali. Tujuannya memenangkan paslon 02. Para pakar dan pengamat IT menemukan keculasan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) itu. Diduga sistem itu dikunci untuk menambah suara 02 dan pada saat yang sama mengurangi suara 01 dan 03.
Sedangkan untuk partai, ada bukti bahwa KPU mengemban misi untuk memenangkan PSI agar bisa masuk DPR. Partai yang dipimpin anak Jokowi, Kaesang Pangareb itu sedang dipaksa memperoleh suara 4 persen secara nasional, yang merupakan syarat bagi partai untuk masuk DPR (Parliamentary Threshold).
Tindakan kasar
Salim Hutajulu mengatakan para pemerhati gerakan suara Sirekap melihat tindakan kasar itu. Pada awalnya suara PSI secara nasional cuma 1,3 persen. Lalu saat ini suaranya melonjak mencapai 3,3 persen.
“Jika tidak dihalangi maka pada 28 Maret nanti, saat suara nasional diumumkan resmi, PSI dipasti masuk DPR bersama 9 partai lain.”
Kata dia, modus kejahatannya sudah terlihat. Di beberapa TPS suara PSI naik karena suara partai lain yang tidak terpakai dipindahkan menjadi suara PSI. Itu terlihat nyata di Dapil Banten.
“Kecurangan masif yang dilakukan tanpa rasa malu,” kata Ketua Senat Mahasiswa FISIP UI tahun 1973 itu.
Perbuatan curang tidak bermartabat itu harus dihentikan. DPR harus menggunakan hak Angket untuk memeriksa semua kerja tidak terpuji itu. Kekuatan oposisi harus bersatu untuk membentuk Pansus Angket.
“Rakyat pun tidak boleh diam. Harus dilakukan perlawanan total agar kecurangan ini dihentikan. Gerakan rakyat harus mendesak DPR membentuk Pansus Angket,” katanya.
Dia pribadi mendukung aksi turun ke gedung DPR yang direncanakan pada tanggal 5 sampai 9 Maret.
“Walaupun sudah tidak muda lagi tetapi saya akan hadir dalam aksi turun ke jalan itu sebagai tanggung jawab memperbaiki kehidupan bangsa ini,” demikian Salim Hutajulu. [Kba]
