Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong masing-masing pemerintah daerah (pemda) untuk menggratiskan sekolah swasta. Ini sebagai upaya mengatasi polemik daya tampung yang terjadi saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Jadi permasalahan utama apa? Ya, daya tampung berkurang. Nah, kita dorong pemerintah daerah itu menggratiskan juga di swasta,” kata Perencana Ahli Muda pada Sub Koordinator Data dan Monev, Bagian Perencanaan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Benjamin Sibarani dalam konferensi pers Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan PPDB Tahun 2024/2025 di Hotel Sutasoma, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).
Baca juga: Kemendikbudristek Mitigasi Kecurangan PPDB
“Jadi bukan hanya negeri saja yang sekarang ini, tetapi swasta juga harus kita dorong. Sehingga bagaimana itu kita berikan kepada warga negara itu kita jamin mereka bisa bersekolah,”.
Dia mencontohkan, sebanyak 146 sekolah swasta di Tangerang yang menggratiskan siswanya. Kebijakan itu juga dilaksanakan pada beberapa sekolah swasta di Semarang.
Benjamin mengatakan, pemda perlu melakukan penghitungan terhadap anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. “Kira-kira supaya mudah nanti kita menghitung sebenarnya berapa orang, berapa anak yang nanti sekolah untuk SMP berapa, untuk SMA berapa, kita tahu,” ujarnya.
Sehingga ke depan, pemerintah akan mengetahui jumlah sekolah baik di tingkat SD, SMP, dan SMA yang akan dibangun. “Nanti pemerintah daerah menuangkan itu ke dalam perencanaan, kalau sudah dihitung, sudah tahu berapa jumlah anak yang akan bersekolah itu jelas nanti,” katanya, menjelaskan.[Rh]
