JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggandeng Satgas Pangan untuk menyelidiki potensi praktik persaingan usaha tidak sehat. Hal ini lantaran, praktik persaingan usaha tidak sehat ini diduga menjadi penyebab mahalnya harga beras di pasaran.
“Itu dilakukan dalam rangka sharing informasi sehingga proses-proses penegakan hukum atau hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas bisa di lakukan. Kurang lebih seperti itu hasil dari monitoring awal kita terkait dengan beras,” kata Anggota KPPU Gopprera Pangabean dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Minggu (3/3/2024).
Gopprera menjelaskan, meningkatnya harga beras karena ketersediaan pasokan yang minim. Hal itu berdasarkan pengawasan yang dilakukan pada Januari hingga Februari 2024.
“Itu dari informasi yang kita peroleh. Sebagaimana beberapa informasi yang juga disampaikan oleh instansi terkait,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga memverifikasi mengenai fungsi lahan menjadi penyebab terjadinya penurunan produksi di beras. Kemudian, masalah anomali iklim mengakibatkan terjadinya perubahan pola tanam.
“ Ya, ada masa panen sehingga bergeser. Ini juga diduga untuk terjadi kekurangan pasokan,” katanya.
Tak hanya itu, ia menyoroti masalah distribusi yang menjai penyebab naiknya harga beras. Hal itu karena, beberapa produsen beras mempunyai kelebihan produksi beras seperti, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Pulau Jawa secara keseluruhan, dan Sulawesi Selatan.
“Apakah lancar dan tepat secara pendistribusiannya, sehingga kalau ini memang diduga kurang lancar mengakibatkan adanya kurangan bisa jadi di beberapa wilayah,” katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan data neraca pangan itu ketersediaan beras di awal Januari 2024 sebanyak 7,27 juta ton. Sedangkan, kebutuhan nasional itu kurang lebih 2,6 juta ton.
“Dengan kondisi ini, sebenarnya sampai Februari atau sampai pertengahan Maret kebutuhan yang sebulan 2,6 juta ton masih bisa tercukupi. Dengan stok awal yang dari over dari tahun 2023 stok beras yang sekadar 7,2 juta ton,”ujarnya. [Im]
