JARI: Tuhan, Negara, dan Akal Sehat
Suasana warung kopi Mang Sidik di belakang Pasar 16 Ilir Palembang terasa hangat. Kopi tubruk dan aroma pindang Patin bercampur di udara. Di salah satu sudut, empat orang duduk di bangku kayu sederhana.
Ade Indra Chaniago (meletakkan gelas kopinya): Jadi, saya baru saja membaca wawancara dengan sejarawan Inggris, Jonathan Israel, tentang Spinoza. Sangat menarik bagaimana ia menekankan bahwa setiap orang, siapapun dia, punya kesempatan untuk hidup lebih baik dengan meningkatkan pemahaman mereka.
Indra Darmawan (menyandarkan kursinya): Maksudnya, pemikiran kritis itu bukan monopoli kaum intelektual, Uda?
Ade Indra Chaniago: Tepat sekali. Dalam wawancara itu, Israel mengatakan, “Beberapa lebih dari yang lain, tetapi setiap orang dapat melakukan introspeksi diri dan berpikir lebih kritis dan mandiri. Anda bisa buta huruf dan pada saat yang sama cerdas dan pintar dalam arti Anda menyadari ketika seseorang berbohong atau ketika sesuatu salah. Bahkan petani yang tidak pernah bersekolah pun dapat berpikir kritis.” Itu inti dari ajaran Spinoza. Filsuf abad 17 ini percaya bahwa kebebasan berpikir adalah ciri utama negara yang rasional. Spinoza berpendapat bahwa kebebasan dan kesetaraan adalah prinsip fundamental dalam sistem yang adil.
Juliansyah (mengangkat alis): Spinoza? Saya dengar namanya. Tapi apa hubungannya dengan kita di sini, di Palembang?
Ferry Lesmana: Justru itu yang menarik, Jul. Pemikiran Spinoza itu ternyata mempengaruhi konsep bernegara kita. Pakar hukum kita, Soepomo, dalam sidang BPUPKI 1945, mengusulkan teori integralistik yang banyak didasari oleh pemikiran Spinoza dan Hegel. Teori ini menekankan negara sebagai satu kesatuan utuh yang didukung rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Spinoza melihat negara bukan sebagai mesin kekuasaan, tapi sebagai wadah di mana rakyat dan negara bersatu.
Juliansyah: Berarti, pemikiran seorang filsuf Belanda abad 17 dipakai untuk mendirikan Indonesia?
Ade Indra Chaniago: Lebih dari itu. Inti pemikiran Spinoza tentang kebebasan beragama sangat relevan dengan Indonesia. Spinoza berpendapat bahwa kebebasan beragama tidak boleh dikekang oleh otoritas apapun. Di negara yang majemuk seperti kita, itu adalah fondasi. Bahkan, penelitian tentang penerapan hukum perdata Spinoza menunjukkan kesesuaiannya dengan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia dalam UUD 1945.
Ferry Lesmana: Betul, Uda. Di Sumsel sendiri, kita lihat bagaimana masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan suku bisa hidup berdampingan. Itu bukan hanya karena toleransi, tapi karena ada kesadaran kritis bahwa perbedaan itu wajar. Seperti kata Spinoza: “Agama sejati” hanya dapat dicapai melalui penggunaan akal, bukan dengan bergabung ke gereja atau institusi agama tertentu. Itu sebabnya ada orang baik dan buruk dalam setiap agama.
Indra Darmawan (tersenyum): Saya setuju. Di Desa Pelutan, Kabupaten Musi Rawas, masyarakat lintas agama rutin menggelar gotong royong. Di Banyuasin, nelayan Bugis, Melayu, dan Jawa bekerja sama tanpa memandang latar belakang. Itu contoh nyata dari apa yang disebut Spinoza sebagai salus populi – kesejahteraan rakyat.
Juliansyah: Tapi, apakah pemikiran seorang filsuf Barat seperti Spinoza bisa selaras dengan nilai-nilai Islam, terutama tasawuf?
Ade Indra Chaniago (mengangguk): Pertanyaan bagus. Para peneliti menemukan titik temu antara pandangan Spinoza tentang Tuhan dengan teologi mistik Muslim. Spinoza memandang Tuhan sebagai substansi yang imanen dalam alam semesta Deus sive Natura (Tuhan adalah Alam). Ini mirip dengan konsep wahdat al-wujud (kesatuan wujud) Ibn Arabi, atau pemikiran Al-Ghazali dan Al-Hallaj. Ada penelitian yang membandingkan amor intellectualis dei (cinta intelektual kepada Tuhan) Spinoza dengan konsep mahw (peleburan diri dalam Tuhan) dalam tasawuf.
Ferry Lesmana: Saya pernah baca, Spinoza juga kritis terhadap institusi agama yang mengekang kebebasan. Tapi itu bukan berarti ia anti-agama. Ia justru ingin memisahkan filsafat dari teologi dan politik, agar kebenaran bisa dicapai dengan akal. Di sini, kita lihat bagaimana para kiai dan ulama di Sumsel justru mendorong umat untuk berpikir kritis, tidak sekadar menerima dogma. Itu esensi dari ijtihad.
Juliansyah: Berbicara tentang ulama dan politik, bagaimana pandangan tokoh-tokoh kita sendiri?
Ade Indra Chaniago: Coba kita ingat Gus Dur. Beliau bukan hanya Presiden RI, tetapi juga seorang ulama besar yang menggabungkan nilai-nilai sufisme dengan perjuangannya untuk kemanusiaan, keadilan, dan pluralisme. Gus Dur sangat ingin merawat Indonesia yang pluralistik dan memperjuangkan hak-hak minoritas. Dalam buku Samudra Kezuhudan Gus Dur, KH Husein Muhammad menggambarkan bagaimana Gus Dur menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan yang tercermin dalam keputusan-keputusan politiknya yang berbasis pada keadilan dan kemanusiaan. Gus Dur adalah teladan yang mencerminkan nilai tasawuf dalam pemikiran dan sikap politiknya. Tujuan akhir dari tasawuf dan politik Gus Dur adalah membentuk pribadi pemimpin yang memiliki sifat zuhud, adil, jujur, amanah, rendah hati, dan bertanggung jawab. Di ranah ruang publik dan kebebasan berpendapat, Gus Dur melancarkan kritik-kritik terbuka kepada pemerintah dan menuangkan berbagai wacana kritis demokrasi dan Islam. Seperti yang pernah dikatakan, Gus Dur adalah demokrasi itu sendiri, beliau memperjuangkan kebebasan berpikir, berekspresi, dan berpendapat, bahkan ketika sikap itu tidak selalu populer.
Indra Darmawan: Lalu bagaimana dengan Buya Hamka?
Ferry Lesmana: Buya Hamka juga menarik. Beliau mewarisi budaya kebebasan berpikir dari Sang Ayah, Haji Rasul, yang membawa Muhammadiyah ke tanah Minangkabau pada 1925. Hamka percaya bahwa usaha memurnikan tasawuf dapat tercapai dengan cara menelisik akar pemahaman dan manifestasi mistik Islam dengan kacamata sejarah dan melalui langkah-langkah diskursif. Bagi Hamka, tauhid tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga membentuk dasar etika, masyarakat, politik, dan budaya. Salah satu prinsip dasar dalam menegakkan kekuasaan menurut Hamka adalah kebebasan atau kemerdekaan bebas mengembangkan sayap, menurutkan kemauan hati, untuk membuktikan adanya hak.
Juliansyah: Kalau kita lihat lebih luas, bagaimana tokoh-tokoh dunia memandang kebebasan berpikir ini?
Ade Indra Chaniago: Banyak sekali. Ambil contoh Mahatma Gandhi. Beliau mengatakan, “Demokrasi bukanlah keadaan di mana orang bertindak seperti domba. Dalam demokrasi, kebebasan individu untuk berpendapat dan bertindak dijaga dengan ketat”. Gandhi juga menegaskan bahwa minoritas memiliki hak yang sempurna untuk bertindak berbeda dari mayoritas. Ini sejalan dengan semangat Spinoza tentang kebebasan berpikir.
Ferry Lesmana: Atau Nelson Mandela. Dalam pidatonya di Durban tahun 1990, beliau berkata, “Partisipasi mereka dalam setiap keputusan tentang masa depan adalah satu-satunya jaminan demokrasi dan kebebasan sejati”. Mandela juga mengingatkan bahwa “yang membagi kita bukanlah keragaman kita, bukan etnisitas, agama, atau budaya kita. Sejak kita meraih kebebasan, hanya ada satu perpecahan di antara kita: antara mereka yang menghargai demokrasi dan mereka yang tidak”.
Indra Darmawan: Lalu bagaimana dengan pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah?
Ade Indra Chaniago: Jinnah adalah pendukung setia kebebasan berbicara, yang merupakan komponen esensial dari demokrasi. Beliau mendorong kritik konstruktif terhadap negara dan percaya pada demokrasi, supremasi konstitusi, dan independensi peradilan. Jinnah membayangkan Pakistan sebagai negara modern, demokratis, dan sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial Islam, kebebasan, dan kesetaraan umat manusia.
Juliansyah: Menarik. Jadi dari Spinoza sampai tokoh-tokoh dunia dan ulama kita, semuanya sepakat tentang pentingnya kebebasan berpikir?
Ferry Lesmana: Kurang lebih begitu. Bahkan Bung Karno pun dalam pidatonya 1 Juni 1945 menegaskan bahwa kebebasan bukan hambatan, melainkan bagian dari proses menuju kemajuan masyarakat. Tapi yang perlu diingat, Soekarno juga mengkritik demokrasi liberal parlementer yang dianggapnya gagal membawa stabilitas politik dan kesejahteraan rakyat. Di sinilah teori integralistik ala Soepomo yang dipengaruhi Spinoza menawarkan jalan tengah: negara tidak memihak golongan tertentu, melainkan menjamin keselamatan seluruh hidup bangsa sebagai persatuan yang tidak terpisahkan. Negara dan rakyat saling bersatu membentuk persatuan.
Ade Indra Chaniago: Soepomo dalam sidang BPUPKI 31 Mei 1945 menjelaskan bahwa teori integralistik mengedepankan kesatuan negara dengan masyarakatnya, sehingga negara tidak boleh memihak golongan tertentu. Ini berbeda dengan teori individualistik ala Hobbes, Locke, dan Rousseau yang sarat kepentingan individualisme, maupun teori pertentangan kelas ala Marx yang menginginkan diktator proletariat. Soepomo memilih teori integralistik karena dianggap paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.
Indra Darmawan: Tapi ada kritik juga, kan? Bahwa teori integralistik ini mirip dengan fasisme?
Ferry Lesmana: Benar. Ada yang menilai bahwa teori integralistik yang dibawa Soepomo mirip dengan fasisme. Bahkan di era Orde Baru, ide negara integralistik ini dijadikan instrumen politik rezim otoriter Suharto yang menyingkirkan demokrasi Barat. Tapi kita harus bedakan antara teori dan praktiknya. Spinoza sendiri sebenarnya memilih demokrasi sebagai rezim terbaik dalam Tractatus Politicus-nya. Jadi penyimpangan terjadi bukan karena teorinya yang salah, tapi karena implementasinya yang otoriter.
Juliansyah: Jadi bagaimana kita menerapkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari?
Ade Indra Chaniago: Seperti kata Jonathan Israel, setiap orang bisa berpikir kritis petani pun bisa. Kita lihat contoh nyata di desa-desa di Sumsel: di Ogan Komering Ilir, masyarakat adat menggunakan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tanah. Di Musi Rawas, warga lintas agama bergotong royong membangun infrastruktur desa. Di Palembang sendiri, para pedagang Pasar 16 Ilir dari berbagai etnis saling percaya dan bekerja sama. Itu semua adalah wujud dari salus populi kesejahteraan rakyat yang diajarkan Spinoza.
Indra Darmawan: Jadi, intinya, Spinoza mengajarkan kita untuk tidak terjebak pada label. Siapa pun bisa berpikir kritis, siapapun bisa hidup lebih baik dengan pemahaman.
Ade Indra Chaniago (mengangkat gelas): Tepat. Mari kita renungkan: Di tengah hiruk-pikuk politik dan informasi yang serba instan ini, kita perlu kembali ke akal sehat. Seperti kata Spinoza, “Dalam negara bebas, setiap orang diizinkan untuk berpikir apa yang ia mau dan mengatakan apa yang ia pikirkan.” Itulah demokrasi yang sejati. Atau seperti kata Gandhi, “Uji sesungguhnya dari demokrasi adalah kemampuan setiap orang untuk bertindak sesuka hatinya, selama ia tidak melukai kehidupan atau harta benda orang lain”. Dan seperti yang diingatkan Gus Dur, kebebasan berpikir dan berpendapat harus diperjuangkan, bahkan ketika sikap itu tidak populer.
(Mereka kompak menyesap kopi. Di kejauhan, terlihat Jembatan Ampera mulai berkilauan di bawah senja. Suara riuh pasar mulai mereda, berganti dengan diskusi yang lebih dalam tentang kebebasan dan akal budi.)
Palembang, 17 Juni 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
