JARI : Dendam Kemiskinan dan Dendam Kekuasaan dalam Kepemimpinan
Sore hari di kedai kopi Lorong Basah, Palembang. Suara kapal di Sungai Musi terdengar samar. Indra Darmawan duduk termenung menatap ampas kopi, sementara Ade Indra Chaniago baru saja tiba dengan buku di tangannya.
Ade Indra Chaniago: Maaf lama, Adinda. Macet di perempatan Demang Lebar Daun. Kelihatannya kamu sudah lama sekali termenung di sini. Pikiran apa yang mengganggu?
Indra Darmawan: Assalamualaikum, Uda. Iya, saya sedang mengurai kegundahan. Beberapa hari ini saya berbincang dengan teman-teman di Ogan Ilir. Salah satunya Juliansyah. Dia bilang, pemimpin kita sekarang ini baik di tingkat provinsi maupun nasional sepertinya dikuasai oleh dua “hantu”: dendam kemiskinan dan dendam kekuasaan.
Ade Indra Chaniago: Wa’alaikumsalam. Dua istilah yang menarik. Dendam kemiskinan itu biasanya tumbuh dari luka lama. Seorang politisi yang dulu hidup susah, begitu berkuasa, dia tidak ingin lagi merasakan susah. Tapi dampaknya, dia merasa berhak untuk mengeruk segalanya karena merasa “dunia berhutang” padanya. Lalu dendam kekuasaan? Itu balas dendam terhadap lawan politik atau sistem yang dulu menindasnya, sehingga ketika berkuasa, ia menjadi lebih otoriter dari yang dulu menguasainya.
Indra Darmawan: Tepat sekali, Uda. Saya jadi teringat kisah klasik yang diceritakan ulama besar Ibn Hajar Al-Haitami dalam Al-Fatawa Al-Haditsiyyah. Beliau menceritakan tentang seorang hakim zalim yang berasal dari kalangan miskin. Setelah menjadi penguasa, ia justru sangat kejam terhadap rakyat kecil. Ketika ditanya kenapa, ia menjawab: “Dulu ketika saya miskin, mereka (orang kaya dan pejabat) menghinaku. Sekarang saya balas dendam.”
Ade Indra Chaniago: (Mengangguk pelan) Ibn Hajar menyebut itu sebagai akhlak yang rusak akibat kekuasaan yang tidak dibersihkan oleh tazkiyah (penyucian jiwa). Ini relevan dengan pemikir Athena klasik. Kita ingat Plato dalam The Republic. Plato memperingatkan tentang jiwa tiran. Menurut Plato, tiran itu awalnya adalah “pelindung rakyat” yang berjanji membebaskan mereka dari utang dan kemiskinan. Tapi karena dalam dirinya ada hasrat (thumos) yang tak terkendali dan rasa takut kehilangan status, ia berubah menjadi monster. Dendam kemiskinan membuatnya buta pada keadilan.
Indra Darmawan: Dan di Indonesia, kita punya contoh nyata. Saya tidak ingin menyebut nama karena ini ranah akademik, tapi mari kita lihat fenomena di beberapa daerah pasca-reformasi. Di Sumatera Selatan sendiri, Uda, kita ingat kasus seorang bupati di wilayah pesisir timur yang dulunya dikenal sebagai aktivis mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Ia naik dengan citra “wakil rakyat kecil”. Namun setelah dua periode berkuasa, ia membangun kerajaan bisnis keluarga dengan memanfaatkan izin perkebunan dan tambang rakyat. Ia bahkan mencabut hak guna usaha koperasi petani dengan alasan “efisiensi”. Ketika ditanya mantan teman seperjuangannya, ia sempat berkata: “Dulu saya direndahkan pejabat-pejabat itu, sekarang saya tunjukkan siapa yang berkuasa.” Itu dendam kemiskinan yang berubah menjadi korupsi dan penguasaan sumber daya.
Lalu dendam kekuasaan juga tampak di provinsi lain. Sebut saja seorang gubernur di Jawa yang dulu dipenjara secara politik di akhir rezim Orde Baru. Begitu reformasi membawanya ke kursi puncak eksekutif daerah, ia justru menggunakan instrumen intelijen dan aparat untuk membungkam wartawan dan aktivis yang mengkritik kebijakan kontroversialnya. Ia juga membangun dinasti politik dengan mencalonkan anak dan kerabatnya secara sistematis. Ini bukan sekadar ambisi, tapi balas dendam terhadap sistem yang dulu menindasnya dan ironisnya, ia menjadi lebih otoriter daripada yang dulu ia lawan.
Ade Indra Chaniago: (Menghela napas) Kasus di Sumsel itu saya dengar juga. Itulah yang membedakan pemimpin dengan politisi biasa. Politisi bisa dikuasai oleh amarah dan trauma masa lalu. Pemimpin, dalam pandangan sufi Islam misalnya Ibn Arabi atau Al-Ghazali, adalah Insan Kamil (manusia sempurna). Bukan berarti sempurna tanpa dosa, tetapi sempurna dalam akhlak dan mampu menjadi “cermin” ketuhanan yang penuh kasih sayang. Al-Ghazali dalam Nasihat al-Muluk mengingatkan: “Sesungguhnya raja (pemimpin) itu adalah bayangan Tuhan di bumi. Barang siapa yang keluar dari sifat kasih sayang, maka ia keluar dari jalur kenabian dalam kepemimpinan.” Sayangnya, ketika seseorang hanya digerakkan oleh dendam, ia kehilangan sifat kasih sayang itu.
Indra Darmawan: Nah, ini yang membuat saya frustrasi, Uda. Ketika kita melihat realitas politisi yang dikuasai dendam itu, banyak warga lalu bersikap apatis. Mereka bilang, “Suara saya tidak membuat perbedaan.” Atau ketika ada diskusi publik di kampus atau kafe seperti ini, mereka sinis: “Buat apa debat? Politisi juga tidak datang dengar pendapat kita di pub atau kedai kopi.” Politik seolah menjadi tontonan elit yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
Ade Indra Chaniago: (Menyandarkan tubuh, menunjuk buku yang dibawanya) Karena itulah saya membawa Hannah Arendt. Lihat, Dinda. Arendt dalam The Human Condition menyelamatkan makna politik dari jebakan institusi. Menurut Arendt, politik bukan monopoli parlemen atau partai. Politik adalah tindakan (action) dan ucapan (speech) di ruang publik. Dia membedakan tiga hal: Kerja (labor) adalah rutinitas bertahan hidup makan, tidur, mencari nafkah. Pekerjaan (work) adalah membuat barang tahan lama. Tapi tindakan adalah aktivitas tertinggi, yang hanya mungkin karena manusia itu plural—kita berbeda tapi setara.
Indra Darmawan: Maksud Uda, ketika saya menulis opini di media cetak dan online, atau ketika Uda mengajar mahasiswa tentang etika politik, itu sudah merupakan political action? Sama seperti Arendt bilang bahwa dengan berbicara dan bertindak di hadapan orang lain, kita mengungkapkan siapa diri kita?
Ade Indra Chaniago: Tepat sekali. “Berakting” dalam terminologi Arendt bukan pura-pura, tapi to act, melakukan sesuatu. Ketika kamu duduk di kedai kopi ini dan berdialog tentang dendam kemiskinan itu, kamu sedang menciptakan dunia bersama. Kamu sedang membangun ruang di mana makna politik diperdebatkan. Jika kita tidak melakukan itu, kita hanya hidup sebagai individu yang terisolasi. Dan Arendt memperingatkan: kehidupan tanpa berbicara dan tanpa tindakan adalah kehidupan yang mati bagi dunia; itu bukan lagi kehidupan manusia karena tidak dijalani di antara manusia.
Indra Darmawan: Jadi, eksistensi kita sebagai warga negara tidak bergantung pada apakah politisi datang ke diskusi kita atau tidak? Kita tidak boleh berhenti menjadi manusia hanya karena politisi tidak mau mendengar?
Ade Indra Chaniago: Betul. Politisi yang dikuasai dendam mungkin tidak akan datang. Tapi dengan tetap berdialog, menulis, dan hadir di ruang publik, kita melakukan apa yang disebut Arendt sebagai menciptakan konstelasi baru. Dalam kutipan terkenalnya: “…satu perbuatan, dan terkadang satu kata, cukup untuk mengubah konstelasi apa pun.” Inilah obat untuk dendam kemiskinan dan dendam kekuasaan. Dendam tumbuh subur dalam kegelapan, dalam ruang privat yang tertutup. Dengan tindakan publik yang terus-menerus—seperti demonstrasi mahasiswa, petisi warga, atau bahkan diskusi di kedai kopi yang konsisten kita menyalakan lampu di ruang publik.
Indra Darmawan: Jadi, kalau ada yang bertanya, “Mengapa saya harus repot-repot berdemonstrasi atau menulis opini jika politisi tetap saja korup?”, jawabannya bukan karena politisi akan berubah dalam semalam. Tapi karena dengan bertindak, kita mempertahankan kemanusiaan kita dan mencegah dunia ini runtuh menjadi sekadar arena perebutan kekuasaan oleh orang-orang yang sakit hati.
Ade Indra Chaniago: Nah, ini contoh nyata di Palembang. Beberapa tahun lalu, ketika ada wacana penggusuran paksa di tepian Musi tanpa kajian kompensasi yang jelas, sekelompok ibu-ibu dan akademisi muda tidak diam. Mereka tidak hanya diam di rumah. Mereka mengadakan ngopi publik di benteng Kuto Besak, menerbitkan esai di media lokal, dan mengundang semua kalangan. Apakah gubernur saat itu langsung mengubah kebijakan? Tidak sepenuhnya. Tapi tindakan itu menciptakan fakta baru: publik menjadi peduli, dan penggusuran itu akhirnya dilakukan dengan proses negosiasi yang lebih manusiawi. Itulah politik. Politik bukan hanya tentang memenangkan pemilu, tapi tentang bagaimana kita, sebagai warga yang plural, menegaskan bahwa ada batas moral yang tidak boleh dilanggar oleh kekuasaan.
Indra Darmawan: Saya jadi ingat kisah sufi lainnya. Saya lupa siapa, tapi ada seorang wali yang mengatakan: “Kezaliman penguasa itu api. Diamnya rakyat itu kayu bakar.” Diamnya rakyat karena merasa suaranya tak berguna justru memberi bahan bakar pada dendam kekuasaan.
Ade Indra Chaniago: Bijak sekali. Dan untuk melawan itu, kita butuh keberanian tindakan yang Arendt sebut sebagai virtuosity. Keberanian untuk tampil di depan orang lain dengan kata-kata dan perbuatan. Karena dengan itulah, kita membuktikan bahwa meskipun politisi sibuk dengan dendam kemiskinan dan dendam kekuasaan, masyarakat sipil tetap hidup. Politik itu untuk semua orang, Indra. Bukan milik partai.
Indra Darmawan: Baik, Uda. Saya rasa diskusi ini sudah cukup menjadi “tindakan” untuk sore hari ini. Saya akan tuliskan poin-poin ini sebagai catatan warga. Minimal, ada satu kata yang kita ucapkan di sini, mudah-mudahan mengubah konstelasi.
Ade Indra Chaniago: Amin. Saya akan sampaikan juga ini dalam kuliah saya besok tentang Filsafat Politik. Mari kita terus bergerak. Sama-sama menjaga agora (ruang publik) ini tetap hidup. (Mengangkat cangkir kopi).
Indra Darmawan: Untuk politik yang manusiawi, Uda.
Ade Indra Chaniago: Untuk keberanian bertindak.
(Mereka menyesap kopi, sementara senja di Palembang mulai gelap, namun obrolan terus berlanjut tentang pluralitas dan harapan).
Minggu, 29 Maret 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
