Bangun Sense of Belonging, Politisi Hanya Jadikan Rakyat Potensi Menuju Kekuasaan ?
“Pemilu harus berintegritas, mandiri, dan jujur, namun tidak cukup sampai disitu, melainkan harus ditambahkan, yaitu ditinggikan menjadi bermartabat.”
Politik lahir ketika kesadaran berwarganegara juga mulai tumbuh. Sistem politik yang demokratis didukung oleh budaya politik yang sehat yaitu adanya saling menghargai pendapat, menghargai perbedaan, mengutamakan kedamaian dan anti kekerasan antar pelaku-pelaku politik maupun Masyarakat di dalam kehidupan politik Masyarakat.
Politik adalah seni menata kota (polis)–negara kota
Penggunaan kata polis bukan saja menunjuk negara dalam pengertian secara struktural atau organisasi, melainkan juga menunjuk kepada rakyat yang hidup dalam polis tersebut. Dengan kata lain, pembahasan mengenai polis tidak dapat dilepaskan dari manusia (warga) sebagai entitas dalam bernegara. Karena itu, dalam proses menata kota harus dimulai dengan menata manusia.
Bagi Plato, berpolitik itu sederhana. Jika mampu mewujudkan kesejahteraan warga, polis akan sejahtera. Demikian sebaliknya, jika perilaku warga (manusia) buruk, buruk pula negara: dalam berpolitik manusia harus diletakkan sebagai subyek dan bukan obyek ataupun sarana memperoleh kekuasaan.
Sederhananya politik lahir sebagai manifestasi kesadaran berwarga negara. Esensi politik adalah usaha untuk menciptakan suatu masyarakat yang sejahtera (well being) demi bonum commune. Politik bukan mobilisasi massa, korupsi, manipulasi, dominasi, dan lain sebagainya. Politik adalah mengundang partisipasi warga dalam mengelola bangsa.
Lebih jauh Aristoletes dalam bukunya, Nicomachean Ethics, mendaraskan bahwa politik inheren dalam etika. Artinya bahwa politik dan etika bukan sekadar sintesis (penggabungan dua variabel), melainkan bersifat tautologis (menyatu) tanpa bisa dipisahkan.
Sejalan dengan hal itu, pemikir modern seperti Hannah Arendt pun sepenuhnya menyadari bahwa politik itu tidak lain adalah dedikasi yang diorientasikan bagi kepentingan orang banyak. Dengan begitu, menjadi seorang politikus harus memiliki spirit melayani.
Reduksi politik
Seiring perkembangan waktu, politik mengalami reduksi makna. Politik dipersepsi sebagai sarana mengejar kekuasaan semata. Tidak heran apabila dalam benak sebagian masyarakat, politik itu penuh intrik, penuh siasat jahat dan sarat pertarungan kekuasaan.
Pandangan tersebut tentu didasari kepada realitas politik di negeri ini yang demi syahwat politik kita saling berprasangka, melukai, dan meniadakan. Di negeri kita sendiri, politik ala Machiavellian sebenarnya mulai tumbuh seiiring dengan hadirnya rezim Orde Baru. Segala cara dihalalkan demi sebuah kekuasaan dan kultus dari masyarakat.
Perbedaan adalah sebuah keniscayaan, tanpa perbedaan, maka dunia adalah kehampaan. Di sisi lain, memang perbedaan dapat menimbulkan gesekan, perbatahan, bahkan peperangan. Namun, pada hakikatnya perbedaan mendesak kita untuk menemukan makna kedamaian yang sesungguhnya. Warna-warni yang dimiliki bangsa kita sudah ada sejak zaman dahulu. Meniadakan perbedaan sama saja dengan menganggap Indonesia itu ”tidak ada”.
Dalam politik tidak ada kepastian karena logika politik tidak sama dengan logika Aristotelian di mana kesahihan sebuah premis menghasilkan kesimpulan yang valid. Ini terjadi karena prinsip berpikir logika Aristotelian bersifat deduktif sligositik.
Politik tidak mengandaikan
Politik adalah seni kemungkinan: yang menjadi aspek pertimbangan bukan derajat kepastian melainkan derajat probabilitas. Itu sebabnya logika yang berlaku dalam ilmu politik adalah logika probabilitas. Hari ini berlaku A, selang beberapa kemudian bisa berubah menjadi A, C, atau yang lain. Tidak ada kepastian dalam politik. Satu-satunya kepastian adalah ketidapastian itu sendiri. Dengan kata lain politik adalah suatu anomali dari keniscayaan.
“Politik adalah seni kemungkinan: yang menjadi aspek pertimbangan bukan derajat kepastian, melainkan derajat probabilitas”
Politik adalah sebuah gagasan dan gagasan itu menjadi mudah dipahami bahkan didebat karena tertuang melalui bahasa. Singkatnya dalam politik, bahasa menjadi sarana penting untuk mengekspresikan suatu gagasan.
Hal yang perlu diingat adalah bahwa bahasa dalam politik bukan sekadar pencitraan melainkan pergulatan paradigma. Bahasa diyakini mampu mengekspresikan hakikat terdalam dari diri manusia sebagai makhluk yang bereksistensi.
Warga atau masyarakat adalah entitas sebuah bangsa karena itu para politisi harus menempatkan mereka bukan dalam relasi subyek-obyek, melainkan subyek-subyek. Jangan menganggap mereka sebagai potensi menuju kekuasaan, tetapi sebagai sebuah kekuatan membangun kejayaan bangsa dan negara.
Dengan begitu, dalam benak masyarakat timbul sense ‘of belonging’. Artinya, kemajuan sebuah kota bahkan bangsa Indonesia bukan urusan pemimpin saja, melainkan urusan semua pihak. [JARI]
Sumber: Dirangkum dari alam semesta
