JARI : Antara Kampus dan Politik
“Suasana ruang kafe terasa lengang. Indra Darmawan duduk sambil membaca artikel di ponsel tentang demo mahasiswa di Medan yang berujung ricuh. Beberapa saat kemudian, Ade Indra Chaniago datang dengan kopi di tangan.”
Ade Indra Chaniago: “Bro, masih juga baca berita? Dari tadi matamu nempel terus ke layar.
Indra Darmawan: “Eh, Uda. Ini lagi baca berita demo di Medan kemarin. Ricuh. Mahasiswa USU, UMSU, mereka bentrok dengan aparat. Protes tunjangan DPR .”
Ade Indra Chaniago: (mendekat, ikut melihat layar ponsel) “Ah, itu yang viral kemarin. Sampai pintu gerbang DPRD tumbang, ya? Dua mahasiswa diamankan .”
Indra Darmawan: “Nah, ini yang bikin saya mikir. Tuntutan mereka masuk akal: hapus tunjangan mewah DPR, alihkan anggaran ke program pro rakyat. Tapi kok caranya harus rusuh? Dan yang lebih dalam lagi, Uda kan dosen, kita juga mantan aktivis. Kampus harus di mana dalam situasi begini?”
Ade Indra Chaniago: (tersenyum) “Ah, Bro. Kamu mulai lagi dengan pertanyaan filosofismu. Tapi saya paham. Sejak kasus Nancy Fraser dicoret dari Universitas Cologne karena dukungannya ke Palestina, saya juga terus kepikiran .”
Indra Darmawan: “Nah, itu dia! Filsuf sekelas Nancy Fraser, ditolak karena alasan politik. Kampus di Jerman itu takut mengambil risiko. Tapi di sisi lain, mahasiswa kita terus mendesak kampus agar bersikap. BEM UI tempo hari turun dengan delapan tuntutan ke Istana . Mereka minta cabut komando teritorial TNI, minta reformasi Polri. Kampus diam saja.”
Ade Indra Chaniago: “Tunggu dulu, Bro. Kita harus bedakan: university as an institution dan university as a community of scholars. Kampus sebagai institusi punya aturan main, punya tata kelola. Tapi sivitas akademika dosen, mahasiswa, peneliti mereka adalah warga negara yang punya hak politik.”
Indra Darmawan: “Tapi justru itu masalahnya, Uda. Mahasiswa kita termasuk kita dulu tahun 98 – an selalu menempatkan kampus dalam posisi sulit. Mereka ingin rektor bicara, ingin dekan turun tangan. Di Undip kemarin, Rektor Suharnomo sampai turun langsung membacakan lima poin sikap. Itu kan institusi yang bersuara!”
Ade Indra Chaniago: “Dan itu saya apresiasi. Tapi ingat, Bro, apa yang dilakukan Rektor Undip itu bukan pernyataan politik partisan. Mereka mendesak aparat humanis, mengingatkan pemerintah batalkan kebijakan tak berkeadilan itu bukan dukung salah satu calon. Itu soal etika dan moral publik .”
Indra Darmawan: “Tapi garisnya di mana, Uda? Guru Besar UNJ, Hafid Abbas, bilang universitas mestinya jadi otaknya negara . Kalau universitas diam saat demokrasi mundur, saat MK bermasalah etik, saat Presiden bilang boleh kampanye dan memihak kita ini jadi apa?”
Ade Indra Chaniago: “Saya setuju dengan Bivitri Susanti. Para guru besar punya privilese untuk belajar setinggi itu, punya kompas moral. Ketika melihat yang tidak benar, mereka harus bersuara. Itu tanggung jawab intelektual . Tapi antara bersuara sebagai individu dan membawa nama institusi itu beda.”
Suasana hening sejenak. Ade menyesap kopinya.
Indra Darmawan: “Uda, kita bicara sebagai orang yang hidup di 98. Waktu itu kampus Trisakti, UI, UGM, Unair mereka tidak diam. Tapi ingat, dulu yang paling vokal justru mahasiswa dan dosen sebagai individu. Rektor-rektor baru bergerak setelah situasi memuncak .”
Ade Indra Chaniago: “Kamu ingat Herman Hendrawan dan Bima Petrus? Mahasiswa Unair yang hilang sampai sekarang . Mereka aktivis. Kampus waktu itu tidak bisa melindungi mereka sepenuhnya. Kampus dalam posisi terjepit: di satu sisi ingin menjaga mahasiswa, di sisi lain ditekan rezim.”
Indra Darmawan: “Nah, sekarang posisinya berbeda. Rezim sudah berganti, demokrasi sudah terbuka. Tapi ironisnya, kebebasan berpendapat di kampus malah dipertanyakan. Apakah ini benar-benar realita atau sekadar retorika? .”
Ade Indra Chaniago: “Di sinilah kita harus jujur, Bro. Aktivis mahasiswa sekarang menghadapi bentuk represi yang berbeda. Dulu ancaman penculikan, sekarang ancaman doxing, panggilan dari aparat, tekanan dari orang tua lewat jalur kampus . Bedanya, dulu kita semua melawan. Sekarang, kampus kadang justru jadi bagian dari tekanan itu.”
Indra Darmawan: “Tapi bukankah kampus juga punya kepentingan menjaga hubungan dengan pemerintah? Dengan industri? Apalagi soal riset dan pendanaan.”
Ade Indra Chaniago: (menghela napas) “Itulah yang disebut Usman Hamid sebagai kooptasi. Aktivis sekarang terkooptasi dalam hegemoni kekuasaan . Tapi kita tidak bisa hanya menyalahkan mahasiswa. Sistemnya memang begitu.”
Indra Darmawan: “Uda, coba ingat aksi mahasiswa Palembang kemarin. Menarik sekali. Ada dua wajah aksi mahasiswa di sana dalam waktu berdekatan.”
Ade Indra Chaniago: “Dua wajah? Maksudmu?”
Indra Darmawan: “Pertama, akhir Januari lalu. Koalisi Aksi Mahasiswa Pemuda Peduli Birokrasi Sumsel menggelar demo di depan kantor Wali Kota. Mereka mendesak Kadisdik Palembang dicopot. Alasannya? Jarang masuk kantor . Masalah pendidikan di Palembang sedang kritis ketimpangan kualitas sekolah pinggiran, pemerataan guru tapi pimpinan dinasnya disinyalir sering bolos jam kerja.”
Ade Indra Chaniago: “Nah, itu tuntutan konkret. Bukan soal ideologi besar, tapi soal pelayanan publik. Mahasiswa bertindak sebagai watchdog birokrasi.”
Indra Darmawan: “Tapi tunggu dulu. Baru-baru ini, awal Maret, ada lagi aksi ribuan mahasiswa di tempat yang sama. Namanya GEMPAR (Gerakan Mahasiswa Pemuda Rakyat) Palembang 2026. Mereka justru datang memberi dukungan untuk satu tahun kepemimpinan Wali Kota Ratu Dewa .”
Ade Indra Chaniago: (mengerutkan kening) “Dukungan? Mahasiswa demo dukung pemerintah? Ini menarik.”
Indra Darmawan: “Bahkan mereka bawa data, Uda. Pertumbuhan ekonomi 5,82 persen, kemiskinan turun ke 9,04 persen, stunting turun drastis dari 18,90 persen ke 10,60 persen. IPM Palembang masuk kategori sangat tinggi, 83,27 .”
Ade Indra Chaniago: “Ini fenomena langka. Biasanya mahasiswa turun untuk protes, sekarang untuk apresiasi. Tapi saya curiga, jangan-jangan ini mahasiswa ‘aspirasi’?”
Indra Darmawan: “Bisa jadi. Tapi yang menarik, mereka juga menyisipkan kritik. Infrastruktur jalan dan wifi gratis masih jadi catatan. Kata mereka: ‘Apresiasi bukan berarti tanpa kritik. Kami tetap mengawal’ .”
Ade Indra Chaniago: “Nah, kalau begitu ini bentuk kedewasaan politik. Mereka tidak alergi memberi pujian kalau memang ada hasil, tapi tetap kritis. Tapi…”
Indra Darmawan: “Tapi apa?”
Ade Indra Chaniago: “Ada juga aksi lain di Palembang yang lebih keras. Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumsel baru-baru ini mendesak Gubernur Sumsel klarifikasi soal dugaan nepotisme di Dinas Pendidikan. Mereka curiga ada relasi kekerabatan antara Kadisdik dan Gubernur Herman Deru .”
Indra Darmawan: “Pendidikan lagi. Tiga aksi di Palembang dalam dua bulan, semuanya menyoroti sektor pendidikan. Ini polanya jelas, Uda. Mahasiswa di daerah tidak lagi hanya bicara isu nasional seperti TNI atau Polri. Mereka mulai menekan persoalan lokal yang dekat dengan keseharian rakyat: guru bolos, anggaran pendidikan, kualitas sekolah.”
Ade Indra Chaniago: “Dan itu perubahan penting, Bro. Dulu kita demo di 98, tuntutan kita turunkan Soeharto, cabut dwifungsi ABRI. Sekarang mahasiswa demo minta Kadisdik dicopot karena malas masuk kantor. Apakah ini bentuk kemunduran? Atau justru pendewasaan?”
Indra Darmawan: “Saya bilang ini pendewasaan. Gerakan mahasiswa tidak bisa terus-menerus hidup di romantisme 98. Tantangan zaman berubah. Sekarang musuhnya bukan hanya rezim otoriter, tapi juga birokrasi yang korup, pelayanan publik yang buruk, dan ketidakadilan struktural yang membumi.”
Ade Indra Chaniago: “Tapi tetap ada yang menggelisahkan. Aksi dukungan ke Wali Kota itu, kalau memang murni, kenapa harus berkonvoi ribuan orang? Apakah ini bentuk baru patronase politik? Mahasiswa jadi alat legitimasi penguasa?”
Indra Darmawan: “Kita harus fair, Uda. Data yang mereka paparkan itu publik, bisa dicek. Kalau memang capaiannya nyata, mengapa mahasiswa tidak boleh mengapresiasi? Toh mereka juga menyertakan catatan kritis.”
Ade Indra Chaniago: “Saya setuju apresiasi boleh. Tapi saya khawatir batasnya kabur. Jika mahasiswa terlalu dekat dengan kekuasaan, independensinya hilang. Ujung-ujungnya, ketika kebijakan keliru, mereka tak bisa lagi mengkritik karena sudah terkooptasi.”
Indra Darmawan: “Itulah tantangannya. Mahasiswa harus bisa menjaga jarak: dekat untuk memantau, jauh agar tidak dikendalikan. Di Palembang, kita melihat spektrum lengkap aktivisme: dari yang konfrontatif minta pejabat dicopot, yang kritis-soal dugaan nepotisme, sampai yang apresiatif dengan data. Semuanya ada.”
Ade Indra Chaniago: “Dan semua valid, selama mahasiswa tetap berpijak pada data dan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan kelompok atau partai.”
Indra Darmawan: “Nah, kembali ke pertanyaan awal kita: haruskah universitas bersikap? Di Palembang, kampus-kampus seperti Unsri, UIN Raden Fatah, dan UPGRI berada di tengah pusaran ini. Mahasiswa mereka yang turun. Dosen-dosen mereka yang diam-diam memberi catatan di kelas. Rektor-rektor mereka yang dipantau.”
Ade Indra Chaniago: “Dan sejauh ini, kampus di Palembang memilih jalan aman. Tidak ada pernyataan institusional. Mungkin karena khawatir dianggap partisan. Tapi lihat, mahasiswa tetap bergerak. Mereka membuktikan bahwa kritisisme tidak harus menunggu sikap resmi kampus.”
Indra Darmawan: “Jadi, universitas tidak perlu bersikap?”
Ade Indra Chaniago: “Bukan begitu. Universitas harus bersikap dengan cara yang sesuai: memfasilitasi diskusi, menjamin kebebasan akademik, melindungi mahasiswa yang berpendapat. Bukan dengan mengeluarkan pernyataan politik yang bisa membungkam suara lain.”
Indra Darmawan: “Seperti mercusuar tadi. Memberi cahaya, bukan mengarahkan kapal.”
Ade Indra Chaniago: “Tepat. Dan mahasiswa Palembang, dengan segala dinamikanya, sedang belajar mengemudikan kapalnya sendiri. Ada yang memilih jalur konfrontasi, ada yang memilih apresiasi kritis, ada yang fokus pada isu lokal. Semua adalah bagian dari pendewasaan demokrasi di daerah.”
Indra Darmawan: “Uda, coba lihat kasus di luar. Di Universitas Utrecht, Belanda, mahasiswa mendesak kampus memutus kerja sama dengan industri fosil dan universitas Israel. Dewan mahasiswa di sana mengkritik kerangka kerja sama yang dianggap longgar .”
Ade Indra Chaniago: “Saya baca itu. Mereka menuntut universitas tidak bekerja sama dengan institusi di wilayah pendudukan. Di Indonesia, isu seperti ini belum mengemuka kuat. Tapi prinsipnya sama: mahasiswa ingin universitas punya posisi etis.”
Indra Darmawan: “Nah, di sinilah kita perlu belajar dari Nancy Fraser. Dia bilang, membatalkan jabatan profesor karena alasan politik itu melanggar kebebasan akademik. Tapi di sisi lain, dia juga mengakui bahwa akademisi punya tanggung jawab moral terutama sebagai warga negara dan sebagai manusia .”
Ade Indra Chaniago: “Fraser mengatakan sesuatu yang menarik, Ra. Dia bilang sebagai seorang Yahudi, dia merasa punya tanggung jawab khusus ketika kebijakan Israel atas nama Yahudi tapi bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal . Itulah role responsibility tanggung jawab peran.”
Indra Darmawan: “Jadi, universitas juga punya tanggung jawab peran? Bukan hanya individu?”
Ade Indra Chaniago: “Betul. Tapi tanggung jawab itu bukan untuk mengambil posisi dalam setiap kontestasi politik elektoral. Melainkan untuk menjaga agar ruang publik tetap sehat. Agar demokrasi tidak mundur. Agar kebijakan publik berpihak pada rakyat. Itu yang disebut sebagai kompas moral kaum intelektual .”
Indra Darmawan: “Uda, kita akui: mahasiswa kita sedang galau. Mereka melihat DPR terima tunjangan Rp 50 juta per bulan sementara rakyat susah . Mereka melihat kebijakan yang tidak adil. Mereka turun ke jalan. Lalu mereka bertanya: dosen di mana? rektor di mana? kampus di mana?”
Ade Indra Chaniago: “Pertanyaan yang sah, Bro. Tapi saya ingin membalik: apa yang sebenarnya mereka minta? Apakah mereka ingin kampus jadi bagian dari gerakan mereka? Atau mereka ingin kampus memfasilitasi ruang bagi gerakan itu?”
Indra Darmawan: “Maksud Uda?”
Ade Indra Chaniago: “Kampus itu bukan partai politik. Kampus itu rumah belajar. Tugas utamanya adalah menjaga agar diskusi tetap beradab, agar argumentasi tetap ilmiah, agar keberagaman tetap dihormati. Seperti yang dikatakan filsuf John Rawls, kita perlu overlapping consensus titik temu di tengah perbedaan.”
Indra Darmawan: “Tapi kalau hanya jadi penonton, kampus dikritik apatis. Kalau terlalu aktif, dituduh partisan. Di mana letak kebijaksanaan?”
Ade Indra Chaniago: “Letaknya di kemampuan membedakan mana yang prinsip dan mana yang taktis. Saat demokrasi terancam, saat hak asasi manusia dilanggar, saat keadilan sosial diabaikan universitas harus bersuara. Tapi suara itu bukan suara partai, melainkan suara nurani akademik.”
Indra Darmawan: “Seperti yang dilakukan UGM dengan Petisi Bulaksumur. Atau UNJ, atau puluhan kampus lain saat Pemilu 2024. Mereka tidak bilang ‘pilih ini’, tapi mereka bilang ‘jaga demokrasi’ .”
Ade Indra Chaniago: “Nah, itu dia. Itulah bentuk tanggung jawab intelektual yang paling pas untuk institusi pendidikan.”
Indra Darmawan: “Jadi kesimpulan kita, Uda? Haruskah universitas mengambil sikap politik?”
Ade Indra Chaniago: (berdiri, merapikan jaket) “Universitas harus mengambil sikap tapi sikap yang sesuai dengan kodratnya sebagai ruang pencerahan. Bukan sikap partisan, melainkan sikap etis. Bukan ikut dalam pertarungan kekuasaan, tapi menjaga agar pertarungan itu tetap dalam koridor moral.”
Indra Darmawan: “Jadi, universitas itu seperti mercusuar? Tidak ikut berlayar, tapi memberi cahaya agar kapal tidak kandas?”
Ade Indra Chaniago: “Tepat sekali. Dan mahasiswa? Mereka adalah nahkoda masa depan. Tugas kita di kampus adalah memastikan mereka punya kompas, punya peta, punya keterampilan berlayar bukan hanya meneriakkan perintah dari dermaga.”
Indra Darmawan: “Tapi juga jangan lupa, Uda. Seperti kata Socrates: universitas yang baik itu disruptif . Kadang cahaya mercusuar memang menyilaukan, tapi itulah gunanya agar kapal tidak menabrak karang.”
Ade Indra Chaniago: “Setuju. Ayo Bro, waktu sudah menunjukkan pukul 22.30 WIB. Nanti kita lanjutkan lagi.
Indra Darmawan: “Siap Uda. Sebagai saksi sejarah dan sebagai bagian dari jawaban atas pertanyaan yang terus menghantui: di mana posisi kita di antara kampus dan politik.”
Keduanya berjalan menuju pintu kafe, meninggalkan meja yang kembali lengang.
Rabu, 04 Maret 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
Dosen Ilmu Sosial Politik, Pengamat, aktivis 98 – Pengamat, Penulis, dan aktivis 98
