ERA TRANSISI JOKOWI (16): A Gwan dan A Sien di Antara Musuh-Musuh Negara Bersama Rezim Drakula Menyiapkan Makar Terhadap NKRI…
Sri-Bintang Pamungkas
aya bersama Dawam Rahardjo dan Adi Sasono merasa galau tentang pembangunan Pertokoan dan Perkantoran di Jalan Sudirman Jakarta, sekian puluh tahun lalu: Ke mana orang-orang Betawi Pemilik lahan sepanjang jalan Sudirman itu menyingkir.
Kami sempat berdebat: mereka bukan menyingkir tapi digusur; Mereka pergi dan setuju dengan ganti rugi yang diterima; Tidak! Mereka terpaksa pergi tergusur oleh pembangunan; Jakarta menjadi lebih bagus! Ya, tapi lalu mereka jatuh miskin… semakin miskin dan mati…
Lalu muncul BSD… Semakin maju Jakarta berkat Ciputra, Tji Tjien Hoan, lahir di Parigi, Sulawesi Tengah. Lulusan ITB, dan kawan-kawannya itu berhasil membangun Jakarta… Tapi semakin banyak pula puluhan ribu Pribumi BSD yang tergusur entah kemana… lalu hilang, hidup di emper-emper toko dan bantaran kali… lalu mati meninggalkan anak-anak miskinnya. Sedang Kota Elit BSD menjadi milik internasional…
Waterfront City PIK 1 punya model mirip BSD… Hanya saja pemiliknya adalah Konglomerat Cina. PIK 1 adalah Shanghai Indonesia… sebuah Negara Cina, bukan sekedar China Town. PIK 1 juga menjadi tempat penyelundupan barang, dari barang biasa, barang mewah, Narkoba sampai Senjata… Pak Harto ketipu.
Pak Harto tertipu lagi akibat kedekatan SBY dengan komunitas Cina Konglomerat. Diam-diam dibikinnya Wilayah Pecinan Baru bersebelahan dengan PIK 1, yang kemudian dikenal dengan PIK 2. Selain SBY meresmikan Patung Kepolisian Cina Poh An Toei, di Taman Mini, SBY juga menyetujui rencana memasang Patung Naga di PIK 2 asal Cina sepanjang 140 meter, tinggi 9 meter.
Jokowi meresmikan Patung Naga di PIK 2. Sementara itu, Program Reklamasi Pantai Utara Jakarta juga dimanipulasi Jokowi. Semula, oleh Pak Harto Reklamasi itu ditujukan untuk mengurangi erosi pantai Utara Jakarta akibat dari ombak laut; untuk menghindari air laut masuk pantai dan wilayah DKI; serta untuk mencegah banjir akibat banyaknya sungai yang bermuara di situ.
Tetapi yang terutama adalah untuk membangun Perumahan Sehat bagi para Nelayan Pantai Utara Jakarta menjadi Resort Wisata Pantai Laut yang modern demi memperbaiki hidupnya para Nelayan. Program ini urung terjadi…
Jokowi, Prabowo, A Hok dan dengan bantuan Gubernur Anies Baswedan, mengubah Program Reklamasi dengan membangun Pulo-pulo Reklamasi. Dibuatnya Bangunan-bangunan Tinggi seperti kota modern, tetapi dikhususkan hanya dihuni Komunitas Cina… termasuk Cina-cina pendatang dari RRC.
Sekarang, Pulo-pulo Reklamasi itu sengaja dibangun di seluruh Pantai Utara Jawa, dari Banten sampai Jawa Timur, dengan maksud untuk menguasai Tanah Jawa. Di Pantai Utara Banten A Gwan, Cina asal Palembang, bersama A Sien, Lim Hong Sien, atau Antony Salim, sedang membangun Pulo-pulo Reklamasi. A Sien adalah anak Liem Sioe Liong, asal Fujian yang bermigrasi ke Medan, lalu menjadi dekat dengan Pak Harto.
Ribuan Kapling dibuat A Gwan dan A Sien di tengah laut, sebagian sudah lengkap dengan Hak Guna Bangunannya. Ribuan Nelayan di Pesisir Pantai digusurnya; laut pun dipagarinya sehingga Nelayan tidak bisa melaut. Mereka tersingkir, tergusur dan kehilangan mata pencahariannya.
Seperti di BSD, Cina-cina Perampok itu bermaksud menjual Pulo-pulo Reklamasi itu secara internasional demi mendapatkan dana untuk membangun. Cina-cina yang awalnya menumpang hidup ini akhirnya mau merampas Republik ini.
Bahkan di seluruh pantai Pulau-pulau Nusantara, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Nusatenggara, ratusan Pulo-Pulo Reklamasi sudah mulai dibangun pula. Tentu berbagai Kementerian Rezim Drakula dan Pemerintah Daerah serta Polri, dengan dibantu para Purnawirawan TNI ikut di belakang mereka.
Program menguasai Indonesia oleh RRC menjadi semakin nyata sejak dihilangkannya Pancasila dan digantinya UUD 1945 menjadi UUD Palsu 2002.
Pada awalnya, Jokowi dan Xi Jinping bersepakat memindahkan orang-orang Cina ke Tanah Nusantara sebanyak sekitar 200 juta. Yaitu, dimulai dengan Pembangunan Infrastruktur Poros Maritim dan Tol Laut. Selama 10 tahun terakhir, diperkirakan sudah masuk sekitar 20 jutaan orang Cina yang dilengkapi KTP.
Rezim Drakula Jokowi mulai melaksanakan penjajahan tersebut bersama dengan para Konglomerat dan Oligarki Cina Perantauan serta dengan dibantu oleh para Pengkhianat Domestik. Sekarang Program itu dilanjutkan oleh Prabowo Subianto bersama Rezim Drakulanya.
Itu adalah sebuah Makar, sebuah Kejahatan terhadap Kedaulatan Negara. Mereka harus dihukum, seberat-beratnya dengan hukuman mati. Seluruh Rakyat Indonesia harus melakukan Jihad Perang Kemerdekaan melawan Rezim Drakula sekalipun di belakangnya ada Negara Asing, demi kembalinya Republik Proklamasi 1945.
Jakarta, 23 Januari 2025
@SBP
