Diduga Tidak Seperti Keinginan Menteri,Masyarakat Minta KPK Evaluasi Dinas PUPR Mesuji

 

Diduga Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Praktek Lumbung Korupsi Masyarakat menilai banyak pekerjaan seperti proyek proyek Pekerjaan Umum Pemukiman Rakyat yang tidak sesuai dengan besarnya Pagu anggaran proyek baru beberapa bulan kondisi pekerjaan sudah rusak,senin ( 9/5/2022 )

Badi (50) mengambarkan seperti pengadaan batu koral di kecamatan Panca Jaya, dan ada lagi seperti peningkatan jalan kearah simpang Pematang ke Desa Mukti Karya diduga-duga asal-asalan, katanya

iya berharap Komisi Pemberantasan Korupsi Evaluasi Keseluruhan dinas Terkait karena tidak sesuai dengan apa yang sudah di Korbankan negara kalau dilihat dari himbauan menteri sangat bertentangan Ucapnya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan proyek percontohan penerapan sistem antikorupsi pada bidang penyediaan barang dan jasa. Langkah tersebut dinilai penting lantaran sekitar 90 persen anggaran Kementerian PUPR merupakan penyediaan barang dan jasa.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya setidaknya memiliki anggaran sekitar Rp100 triliun per tahun. Adapun, Basuki memilih delapan dari 34 Balai Pelaksaana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di dalam negeri.

“Kami bersih, tapi kami ingin lebih baik dari hari ke hari. Tugas kami adalah membelanjakan uang negara, tidak ada lagi.

Di sinilah harus dipilih orang-orang yang tangguh, bukan hanya kompeten tapi hatinya berniat baik,” katanya dalam Pencanangan Pembangunan Zona Integrasi dan Penerapan SMAP. ( budi )