JAKARTA − Program Lumbung Pangan Nasional atau akrab disebut dengan Food Estate, belakangan kembali menjadi sorotan karena dicap gagal dalam debat calon wakil presdien (cawapres) minggu lalu, (21/1/2024). Pasangan nomor urut 01 dan 03, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, kompak menilai bahwa proyek lumbung pangan itu gagal dan merusak lingkungan.
Melansir dari situs Sekretariat Kabinet, Food Estate merupakan program pemrintah yang memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Program kebijakan ini masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020—2024.
Komoditas yang dikembangkan dalam Food Estate ini pun beragam seperti padi, bawang merah, jagung. Tidak hanya itu komoditas lain seperti tanaman jeruk, kelapa, juga pinang juga turut dikembang. Bahkan budidaya ikan dan itik turut dilakukan, termasuk hewan ternak yakni kambing, domba, hingga babi.
Saat ini, Food Estate tengah dikerjakan pemerintah di sejumlah provinsi di Indonesia yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, NTT, Papua dan Papua Selatan.
Di Sumatera Utara, Food Estate dilakukan di Humbang Hasundutan seluas 418,29 hektare, untuk di Jawa Tengah, daerah Temanggung dan Wonosobo seluas 907 hektare difokuskan pada tanaman hortikultura. Sedangkan provinsi Kalimantan Tengah seluas 165 ribu hektare yang dibagi menjadi 4 Blok (Blok A, Blok B, Blok C dan Blok D) di Pulang Pisau, Kapuas, dan Gunung Mas.
Selain itu, terdapat Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur dengan luas 10.000 hektare, terdiri dari 5.400 hektare kawasan persawahan, dan 4.600 hektare lahan kering untuk pengembangan tanaman jagung dan peternakan serta di Kabupaten Keerom (Papua) dengan target luas sekitar 10.000 hektare untuk penanaman jagung di tempat tersebut.
Bahkan Pemerintah diketahui menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Food Estate sebesar Rp114,3 triliun. Menariknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring Evaluasi Program Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Food Estate Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan III 2021 pada Kementerian Pertanian serta Instansi terkait lainnya.
Dimana, dalam temuannya, BPK menemukan permasalahan yang signifikan dalam proyek ini. Salah satunya belum sesuai dengan data Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
“Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Kementan, berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian Kementan, salah satunya adalah penetapan lahan lokasi pembangunan food estate belum sesuai ketentuan,” jelas Anggota IV BPK, Isma Yatun, dikutip dari laman BPK, Sabtu (27/1/2024).
Tak luput, BPK merekomendasikan Kementerian Pertanian beserta jajarannya agar melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun inventarisasi, identifikasi, dan penertiban status seluruh lahan yang dikerjakan, termasuk status lahan penerima bantuan yang berada dalam kawasan hutan, serta menetapkan lahan yang dikerjakan yang dapat menjadi lahan baku sawah.
Meski pernah mendapatkan catatan dari pihak BPK RI, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman justru dengan tegas menyatakan bahwa proyek Food Estate ini akan terus berjalan, bahkan ia mengklaim pengembangannya di Kalimantan Tengah sudah bisa menghasilkan panen.
Keberhasilan itu ditandai dengan adanya hasil ubinan panen jagung yang diklaim mencapai 6,5 ton per hektare.
“Dari awal kami sampaikan saat baru dilantik menjadi menteri kembali, bahwa kita pasti mampu menggarap lahan Food Estate tersebut. Kami tidak ragu karena teknologi pertanian kita sudah demikian maju. Kami harapkan segera dapat diikuti panen-panen selanjutnya,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (24/1/2024). [Prc/Bb]
