JAKARTA — Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Dr. Abu Rosid Istomi, S.Si., M.Si., mendorong percepatan implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Desa (SIRUP Desa) melalui rangkaian workshop di tiga kabupaten. Tim UKPBJ Kemendes PDT melaksanakan kegiatan dengan cakupan 50 desa sasaran pilot, sementara Abu Rosid hadir langsung untuk membuka kegiatan serta memberikan arahan tentang percepatan pemanfaatan dan keberlanjutan inovasi.
Hal ini merupakan Amanah Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), dimana secara tersurat mengatur pengadaan barang/jasa di desa.
SIRUP DESA merupakan inovasi dalam Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026. Inisiatif ini berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat standardisasi, keterlacakan, dan keterpaduan informasi rencana pengadaan barang/jasa desa. Pengembangannya tidak hanya menyasar aplikasi, tetapi juga pembenahan proses bisnis, kualitas data, pembagian peran, dan kapasitas aparatur desa.
Menguatkan Transfaransi Anggaran Desa
Selama ini, publikasi angggaran desa telah dilaksanakan. Namun pulikasinya masih bersifat parsial di masing-masing platform media yang desa buat. Ada yang menggunakan banner/baliho yang dipasang di balai desa, ada juga media facebook dan website. Tidak seragam dan tidak tercentral. Maka filosopi SIRUP Desa Adalah menyeragamkan model pulikasi dalam tercentral satu data nasional dan dapat dilihat secara luas oleh Masyarakat Indonesia.Harapannya agar pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa akan lebih baik lagi, sehingga akan mengurangi resiko fraud (penyimpangan/kecurangan) oleh pelaksana anggaran di desa. Dana desa akan tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Lalu akan mengurangi resiko perangkat desa berurusan dengan pihak aparat penegak hukum.
Workshop dan bimtek dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu, Lampung, pada 26 Oktober 2026 untuk 15 desa; Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada 29 Oktober 2026 untuk 20 desa; dan Kabupaten Serang, Banten, pada 2 November 2026 untuk 15 desa. Tiap desa diwakili hingga dua orang; unsur yang disasar meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), perangkat desa, kecamatan, dan UKPBJ. Sebaran ini sejalan dengan daftar 50 lokasi pilot yang telah ditetapkan secara resmi.Abu Rosid hadir secara langsung untuk membuka dan memberikan arahan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Arahannya menekankan percepatan penggunaan SIRUP DESA sekaligus pentingnya memastikan inovasi ini dapat berlanjut setelah tahapan uji coba. Pelibatan berbagai unsur pemerintah daerah dan desa merupakan bagian dari upaya membangun kesiapan pengguna dan dukungan pelaksanaan di lapangan.
Dalam sesi praktik, peserta telah berhasil menggunakan akun masing-masing dan memasukkan kegiatan ke aplikasi dengan pendampingan tim teknis UKPBJ. Aplikasi juga telah dapat digunakan langsung oleh operator desa dengan bantuan teknis. Berdasarkan perkembangan pelaksanaan, sudah terdapat desa yang berhasil melakukan penginputan dan memperoleh persetujuan paket Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Capaian tersebut menunjukkan kemajuan pada tahap penggunaan awal, namun jumlah akun aktif, paket yang diinput, paket yang disetujui, dan hasil publikasi masih memerlukan rekap terverifikasi.
Sebelum rangkaian workshop daerah, Abu Rosid memimpin dan mengarahkan koordinasi lintas unit dan lintas lembaga dalam pengembangan SIRUP DESA. Pertemuan Kemendes PDT bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 29 September dan 6 Oktober 2026 membahas penyelarasan proses bisnis, rancangan 15 elemen data utama, serta kebutuhan integrasi dengan ekosistem SIRUP Nasional.Model yang dirancang menempatkan operator desa sebagai pihak yang menginput data, kepala desa sebagai pemberi persetujuan awal, dan UKPBJ Kemendes PDT sebagai pelaksana pemeriksaan kesiapan serta kualitas data. Integrasi dengan SIRUP Nasional tetap menjadi bagian dari pengembangan bertahap sesuai kesiapan teknis dan mekanisme yang disepakati bersama LKPP.
Dari sisi kelembagaan, pelaksanaan pilot memiliki dasar resmi berupa Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Nomor 236 Tahun 2026 tentang Lokasi Desa Pilot Project Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Desa, yang ditetapkan pada 5 Oktober 2026. Keputusan ini memuat 50 desa lokasi pengujian, pendampingan, dan pengumpulan bahan evaluasi: 20 desa di kabupaten Bandung, 15 Desa di Kabupaten Prengsewu, dan 15 Desa di Kabupaten Serang. Dukungan kebijakan lintas lembaga juga diupayakan melalui surat Menteri Desa dan pembangunan Daerah Tertinggal kepada Kepala LKPP tertanggal 14 Oktober 2026 perihal permohonan dukungan publikasi kegiatan pengadaan barang
Jasa Desa dalam SIRUP Nasional. surat yang di tanda tangani Menteri Yandri Susanto.
Harapan Abu Rosid, “Percepatan pemanfaatan SIRUP DESA perlu berjalan beriringan dengan penyiapan keberlanjutan. Rancangan proyek perubahan telah menempatkan implementasi dalam tahapan PROVE,EXPAND,dan INTEGRATE,mulai dari Desa pilot,penyempurnaan serta perluasan hingga penguatan interoperabilitas dan pemanfaatan data untuk tata kelola pembangunan Desa berbasis bukti.
Hasil workshop di tiga kabupaten menjadi modal awal penting karena peserta telah mencoba penggunaan aplikasi dan sebagian desa telah menyelesaikan tahapan persetujuan RUP.tahapan berikutnya tetap memerlukan monitoring penggunaan,penjaminan mutu data,evaluasi hasil pilot serta tindak lanjut atas kendala yang di temukan agar manfaat inovasi dapat di ukur dan di pertahankan”. Tutupnya (exo)
