JARI: Pendidikan sebagai Kapabilitas Esensial
Ruang diskusi di sebuah kafe akademik di Palembang. Suasana santai namun intelektual. Hadir empat tokoh: Ade Indra Chaniago (pakar filsafat moral), Indra Darmawan (ekonom pembangunan), Juliansyah (aktivis pendidikan), dan Ferry Lesmana (pengamat kebijakan publik). Diskusi ini juga “dihadiri” secara virtual oleh beberapa pemikir dunia melalui kutipan yang dibacakan.
Ferry Lesmana: (membuka diskusi dengan membaca artikel) “Produk domestik bruto bukanlah ukuran yang cukup untuk menilai kualitas hidup di suatu negara.” Nussbaum mengatakan ini, tapi saya ingin mendengar dari Dulur-dulur sekalian.
Ade Indra Chaniago: Sangat relevan, Ferry. Nussbaum mengingatkan kita bahwa nilai manusia tidak bisa diungkapkan dalam uang kertas. Pertanyaan dasarnya bukan “apa yang ingin saya beli?” tetapi “apa yang ingin saya capai?”. Ini menggeser paradigma kita dari konsumerisme ke pengembangan diri. Saya sering melihat di Palembang, keluarga yang secara ekonomi cukup, tetapi anak-anaknya tidak memiliki akses ke pendidikan yang bermakna atau ruang untuk mengembangkan nalar praktis mereka. Itu adalah kemiskinan dalam bentuk lain.
Indra Darmawan: Saya setuju, tetapi perlu keseimbangan. Sebagai ekonom, saya melihat Nussbaum dan Amartya Sen telah memberikan koreksi penting terhadap ekonomi pembangunan. Sen mengatakan bahwa pembangunan manusia adalah tentang perluasan kapabilitas warga negara. Kebebasan berarti meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat terhadap hal-hal yang mereka miliki alasan untuk nilai. Namun, kita tidak bisa mengabaikan pertumbuhan ekonomi sama sekali. Kemiskinan memberikan hambatan nyata pada kebebasan dan kapabilitas seseorang. Di Banyuasin, misalnya, anak-anak tidak bisa sekolah bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena tidak ada akses transportasi atau biaya. Itu adalah kegagalan kapabilitas gabungan (combined capabilities) yang Nussbaum maksud.
Juliansyah: Justru di situlah pendidikan memegang peran sentral, Pak Indra. Nussbaum menekankan seperti dalam bukunya Not for Profit bahwa tidak ada kebebasan tanpa pendidikan. Pendidikan adalah kapabilitas sekaligus sarana untuk mengembangkan kapabilitas lainnya. Saya terlibat dalam program beasiswa di OKU Timur. Banyak anak pintar yang putus sekolah karena tekanan ekonomi. Ketika kami berikan beasiswa, mereka berkembang luar biasa, bukan hanya secara akademis, tetapi juga kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Itulah yang Nussbaum sebut sebagai kapabilitas internal (internal capabilities) yang harus dipelajari, diperoleh, dan dikembangkan.
Ferry Lesmana: Tapi ada yang mengganjal, Uda. Nussbaum juga mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dalam apa yang dimakan masyarakat itu terlalu paternalistik. Di sisi lain, ia menyebut akses terhadap makanan yang layak sebagai kapabilitas esensial. Bukankah itu kontradiktif?
Ade Indra Chaniago: (tersenyum) Itulah kelemahan Nussbaum yang paling terlihat, Ferry. Karena takut akan paternalisme, ia terkadang menolak untuk menanggung konsekuensi penuh dari teorinya sendiri. Para filsuf seperti Richard Arneson, Cass Sunstein, dan Richard Thaler justru berpendapat bahwa pemerintah harus mengambil langkah konkret, pajak makanan tidak sehat, kampanye kesadaran, membuat makanan sehat lebih menarik. Di Indonesia, kita melihat bagaimana pemerintah intervensi melalui program makan bergizi di sekolah. Itu bukan paternalisme, itu adalah pemenuhan kapabilitas kesehatan fisik yang esensial.
Indra Darmawan: Saya ingin menambahkan perspektif dari Joseph Stiglitz. Ia mengatakan, “Apa yang kita ukur memengaruhi apa yang kita lakukan. Jika kita menggunakan ukuran yang salah, kita akan berjuang untuk hal yang salah”. Stiglitz Report menekankan bahwa kita harus mengukur apa yang membentuk kesejahteraan masyarakat hari ini dan generasi mendatang. Di Indonesia, kita sudah mulai mengukur Indeks Pembangunan Manusia, tetapi masih terlalu berat pada aspek ekonomi. Kita perlu indikator yang lebih kaya seperti akses terhadap keadilan, kebebasan berekspresi, dan partisipasi politik.
Juliansyah: Berbicara tentang partisipasi politik, saya teringat kasus di Musi Rawas beberapa tahun lalu. Masyarakat adat yang tergusur oleh perkebunan sawit tidak bisa menyuarakan hak mereka karena tidak memiliki kapabilitas politik, mereka tidak tahu cara mengakses jalur hukum, tidak memiliki perwakilan, dan terintimidasi. Nussbaum mengatakan bahwa hak dan kebebasan formal saja tidak cukup untuk benar-benar membebaskan seseorang. Mereka butuh kapabilitas konkret, pendidikan hukum, akses ke pengacara, dan ruang untuk berserikat.
Michael Sandel (Harvard University, melalui kutipan): “Apakah ada yang salah dengan dunia di mana segala sesuatu dapat dijual? Bagaimana kita dapat mencegah nilai-nilai pasar mencapai bidang kehidupan di mana mereka tidak seharusnya berada?”. Nilai moral dan kewargaan tidak dapat dihormati oleh pasar dan tidak dapat dibeli dengan uang.
Ade Indra Chaniago: Sandel tepat sekali. Nussbaum dan Sandel sama-sama mengkritik pemikiran utilitarian ekonomi pasar yang merusak demokrasi. Nussbaum mengatakan bahwa pemikiran ekonomi pasar dalam pendidikan merusak demokrasi. Di Indonesia, kita melihat bagaimana komersialisasi pendidikan sekolah berbayar mahal, bimbingan belajar mewah—menciptakan ketimpangan kapabilitas. Anak kaya mendapat akses ke kapabilitas internal yang lebih baik, sementara anak miskin tertinggal. Itu bukan keadilan.
Juliansyah: Saya setuju. Tapi saya ingin mengangkat perspektif dari pemikir Islam Indonesia. Buya Syafii Maarif mantan Ketua Umum Muhammadiyah mengatakan bahwa esensi pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, proses yang membebaskan dan memanusiakan manusia. Pendidikan humanistik dalam Islam mengandung nilai egalitarianisme, toleransi, pluralisme, keadilan, persaudaraan universal, dan perdamaian. Ini sangat sejalan dengan Nussbaum, bukan?
Indra Darmawan: Sangat sejalan, Juliansyah. Buya Syafii juga menekankan bahwa Islam, Indonesia, dan kemanusiaan tidak dapat dipisahkan untuk mencapai bangsa yang damai. Ini mirip dengan kosmopolitanisme Nussbaum bahwa kita semua memiliki hak yang sama untuk diberi kesempatan berkembang.
Ferry Lesmana: Bagaimana dengan Azyumardi Azra? Saya tahu beliau banyak berbicara tentang pendidikan multikultural.
Ade Indra Chaniago: Azra menekankan bahwa pendidikan Islam harus memprioritaskan perdamaian dan keadilan sosial. Ia juga berjuang untuk kesetaraan, keadilan sosial, demokrasi, toleransi, inklusivisme, egalitarianisme, pluralisme, dan supremasi hukum bagi bangsa Indonesia. Ini memperkaya pendekatan kapabilitas Nussbaum dengan dimensi spiritual dan kultural. Nussbaum memang mengakui adanya ruang untuk pluralisme dan kebebasan memilih dalam daftar kapabilitasnya, tetapi Azra memberi kita contoh konkret bagaimana masyarakat majemuk seperti Indonesia dapat mengelola keragaman itu.
Syekh Yusuf al-Qaradawi (melalui kutipan): Ekonomi tidak boleh lepas dari kendali etika yang menjadi daging dan urat nadi kehidupan Islami. Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika. Zakat adalah konsep tanggung jawab sosial timbal balik yang diajukan Islam untuk mencapai keadilan sosial.
Juliansyah: Ini menarik, Uda. Qaradawi berbicara tentang al-takāful al-ijtimā’ī tanggung jawab sosial mutual. Ia bahkan menyebutkan hak atas kehidupan, kebebasan, pengetahuan, martabat, dan properti sebagai hak fundamental yang harus dijamin bagi semua warga negara. Ini hampir identik dengan daftar kapabilitas Nussbaum!
Indra Darmawan: Memang ada titik temu yang kuat. Mahmud Shaltut, yang dikutip Qaradawi, mengatakan bahwa martabat manusia tidak sempurna jika salah satu dari lima hak yaitu agama, kehidupan, keturunan, harta, dan akal tidak dilindungi. Nussbaum menyebut kemampuan esensial yang meliputi kehidupan, kesehatan tubuh, nalar praktis, dan afiliasi. Keduanya berbicara tentang martabat dan apa yang membuat hidup benar-benar manusiawi.
Ferry Lesmana: Tapi ada perbedaan mendasar. Nussbaum menolak paternalisme, sementara dalam Islam, negara memiliki peran kuat dalam menjamin kesejahteraan. Di Indonesia, kita melihat bagaimana pemerintah melalui Kementerian Agama mengatur penggunaan pengeras suara masjid, misalnya. Itu bentuk intervensi yang mungkin dianggap paternalistik oleh Nussbaum.
Ade Indra Chaniago: Itu perdebatan yang sehat, Ferry. Nussbaum khawatir akan imperialisme budaya bahwa pendekatan kapabilitasnya akan memaksakan nilai-nilai Barat. Tapi Qaradawi dan para pemikir Islam menunjukkan bahwa konsep keadilan sosial, martabat, dan perlindungan hak-hak dasar sudah ada dalam tradisi Islam. Kita tidak perlu memilih antara Nussbaum atau Qaradawi kita bisa mengambil yang terbaik dari keduanya.
Juliansyah: Saya ingin memberi contoh konkret dari pengalaman saya di lapangan. Di sebuah desa di Ogan Komering Ulu, kami menemukan bahwa tingkat pendapatan masyarakat cukup baik karena hasil karet dan sawit. Tapi tingkat pendidikan rendah, akses kesehatan buruk, dan angka kekerasan dalam rumah tangga tinggi. Jika kita hanya melihat GDP, desa itu “sejahtera”. Tapi jika kita menggunakan pendekatan kapabilitas Nussbaum dengan sepuluh kapabilitas esensialnya desa itu sangat miskin. Nussbaum mengatakan bahwa orang mungkin cukup kaya dalam hal kekayaan dan pendapatan, tetapi sangat kekurangan di area lain yang fundamental bagi kehidupan yang bermartabat.
Indra Darmawan: Itulah mengapa Stiglitz mengatakan bahwa GDP memberikan visi parsial tentang kesejahteraan. Kita perlu indikator komplementer yang mencakup pendidikan, demokrasi, keamanan, dan kualitas fasilitas kesehatan. Pemerintah Indonesia sudah mulai bergerak ke arah itu dengan Indeks Kebahagiaan dan Indeks Pembangunan Manusia yang lebih komprehensif, tapi masih panjang jalannya.
Ferry Lesmana: Bagaimana dengan kasus Saksi-Saksi Yehuwa yang disebut dalam artikel? Nussbaum mengatakan mereka harus memiliki kebebasan hati nurani untuk menolak transfusi darah. Tapi bagaimana dengan anak-anak mereka?
Ade Indra Chaniago: (menghela napas) Ini memang posisi Nussbaum yang paling problematis. Anak-anak memiliki hak atas integritas dan kesehatan tubuh, pengembangan nalar praktis mereka sendiri, dan akses ke informasi dan pendidikan yang akurat semua itu adalah kapabilitas esensial. Di Indonesia, kita memiliki kasus serupa dengan komunitas tertentu yang menolak vaksinasi. Negara harus menyeimbangkan antara kebebasan beragama dan perlindungan hak anak. Nussbaum terlalu longgar di sini. Saya lebih setuju dengan pendekatan Sunstein dan Thaler pemerintah bisa menggunakan “nudge” atau dorongan halus tanpa menjadi paternalistik yang kaku.
Indra Darmawan: Saya ingin merangkum. Pendekatan kapabilitas Nussbaum memberi kita alat untuk menilai kualitas hidup secara lebih manusiawi. Ia mengingatkan kita bahwa martabat, rasa hormat, dan kehidupan yang bermakna tidak bisa dibeli di supermarket mana pun. Para pemikir dunia Sen, Sandel, Stiglitz memperkuat kritik ini dari berbagai sudut. Pemikir Islam Indonesia Maarif, Azra, Qaradawi memberi kita perspektif lokal yang memperkaya dan membumikan pendekatan ini dalam konteks keindonesiaan.
Juliansyah: Dan yang paling penting, Uda, ini bukan sekadar teori. Ini tentang kehidupan nyata. Tentang anak-anak di pedalaman Sumatera yang tidak bisa sekolah karena tidak ada guru. Tentang perempuan yang tidak bisa bekerja karena diskriminasi. Tentang masyarakat adat yang kehilangan tanah mereka. Nussbaum mengatakan bahwa setiap orang adalah tujuan dalam dirinya sendiri. Setiap orang membutuhkan peluang dan keterampilan yang konkret untuk memenuhi tujuan itu. Itu adalah pesan yang penuh harapan.
Ade Indra Chaniago: (tersenyum) Dan itulah mengapa kita masih perlu berdiskusi, masih perlu berpikir, masih perlu berjuang untuk kebebasan dan keadilan yang lebih besar. Nussbaum, Sen, Sandel, Stiglitz, Maarif, Azra, Qaradawi mereka semua berbicara tentang hal yang sama: martabat manusia. Dan martabat itu, seperti kata Nussbaum, membutuhkan kapabilitas yang konkret, bukan sekadar janji-janji abstrak.
Ferry Lesmana: Terima kasih, Uda. Diskusi yang sangat membuka wawasan. Saya rasa kita semua pulang dengan pertanyaan baru: apa yang benar-benar bisa kita capai, bukan apa yang bisa kita beli.
Palembang, 18 Juni 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
