JARI : Politik Benda untuk Indonesia ?
“Ada demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Ini menunjukkan keretakan yang dalam antara ‘kepala’ dan ‘tubuh’ . Rakyat merasa tidak terwakili. Mereka lebih percaya pada tokoh masyarakat, akademisi, atau bahkan influencer di media sosial untuk menyuarakan aspirasi mereka. Ada istilah ‘no viral, no action’. Sebuah isu baru mendapat perhatian setelah ia menjadi ‘benda’ yang diperbincangkan ramai di ruang digital . Media sosial telah menjadi semacam ‘agora’ modern, tempat publik berkumpul di sekitar isu.”
Indra Darmawan: “Bro, akhir-akhir ini saya terus memikirkan sebuah kegelisahan. Kita ini hidup di negara yang mengklaim diri berdasarkan kedaulatan rakyat, tapi seringkali kita merasa sebagai warga, suara kita seperti hilang ditelan gedung DPR yang megah itu. Saya jadi teringat Thomas Hobbes dan Leviathan-nya.”
Ade Indra Chaniago: “Menarik, dan sangat mengusik pikiran Bro. Hobbes dengan gagasannya tentang kontrak sosial? Di mana rakyat menyerahkan haknya pada penguasa untuk menghindari ‘perang semua melawan semua’? Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lain. Tapi apa hubungannya dengan DPR?”
Indra Darmawan: “Hubungannya sangat erat. Hobbes, di abad ketujuh belas, menawarkan pembenaran sekuler untuk otoritas . Kekuasaan penguasa tidak lagi datang dari Tuhan, tapi dari mandat rakyat yang menyerahkan kekuasaan mereka demi keamanan bersama. Hasilnya adalah Leviathan, sebuah ‘raksasa buatan’ yang tubuhnya terdiri dari seluruh rakyat. Ini adalah solusi cerdas untuk teka-teki: bagaimana merepresentasikan kesatuan dari sekian banyak individu yang beragam .”
Ade Indra Chaniago: “Ya, saya paham. Kedaulatan rakyat yang disatukan dalam sosok penguasa. Di Indonesia, mungkin ‘penguasa’ itu bukan hanya presiden, tapi juga lembaga perwakilan seperti DPR. Mereka adalah ‘kepala’ yang berbicara atas nama ‘tubuh’ kita, rakyat Indonesia. Lalu, apa masalahnya?”
Indra Darmawan: “Masalahnya, seperti yang dikritik oleh filsuf Bruno Latour, konstruksi ini terlalu artifisial. Latour menganalisis gambar Leviathan yang terkenal itu: tubuh raksasa itu terdiri dari manusia-manusia kecil, tapi kepalanya utuh dan jauh lebih besar . Ada ketidakseimbangan. Latour bilang, kesatuan itu artifisial. Bayangkan, apakah kamu bisa membayangkan tubuhmu sendiri tanpa memikirkan setiap bagiannya? Semuanya ada di sana, menyatu secara organis. Tapi dalam politik, ‘tubuh’ rakyat ini hanya bisa eksis melalui representasi yang seringkali menghilangkan kompleksitas dan keragaman yang ada . ‘Ke-Indonesia-an’, misalnya, apa itu? Sulit didefinisikan, tapi dipaksakan dalam satu suara di parlemen.”
Ade Indra Chaniago: “Jadi, menurut Latour, kita perlu mencari bentuk politik lain yang lebih mampu mengekspresikan kompleksitas? Karena tubuh politik ala Hobbes itu sudah tidak memadai?”
Indra Darmawan: “Tepat sekali. Latour menawarkan kita untuk kembali ke akar kata ‘politik’ itu sendiri. Politik, secara etimologi, berarti berkumpulnya sekelompok orang di sekitar suatu hal, suatu isu, suatu perkara. Dalam bahasa Inggris, thing juga berarti ‘hal’, dan dalam bahasa Jerman kuno, Ding adalah tempat pertemuan. Parlemen Norwegia bahkan disebut Storting, dewan agung . Ini menunjukkan bahwa politik seharusnya berpusat pada res publica, urusan publik, atau yang Latour sebut sebagai ‘politik benda’ (dingpolitik).”
Ade Indra Chaniago: “Politik benda? Maksudnya, benda-benda seperti meja dan kursi ikut berpolitik?”
Indra Darmawan: “Bukan benda mati dalam arti sempit, Bro. Latour berkata, ‘setiap hal melibatkan kelompok yang berbeda, tetapi kelompok mana yang terlibat seringkali tidak jelas’ . Ambil contoh sederhana: rokok. Rokok itu ‘benda’. Tapi ia menghubungkan perokok, keluarganya, koleganya, sistem kesehatan, perusahaan tembakau, dan petani cengkeh. Ini adalah sebuah ‘perkara’ (matter of concern), bukan sekadar ‘fakta’ (matter of fact). Atau perubahan iklim, itu adalah ‘benda’ yang menghubungkan semua orang, dari petani di Subang hingga pebisnis di Jakarta, dari pemerintah Indonesia hingga negara-negara penghasil emisi. Kebijakan tentang iklim tidak bisa hanya diputuskan oleh ‘kepala’ Hobbesian, tapi harus melibatkan semua pihak yang ‘terkait’ dengan ‘benda’ itu .”
Ade Indra Chaniago: “Jadi, politik seharusnya menjadi ruang di mana kita mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan di sekitar suatu isu. Bukan hanya wakil rakyat yang duduk di gedung, tapi juga nelayan yang terdampak reklamasi, sungai yang tercemar, sampai pada data ilmiah tentang polusi. Ini ide yang sangat konkret, tapi sekaligus sangat ambisius. Bagaimana mungkin kita mengumpulkan semuanya dalam satu parlemen?”
Refleksi di Indonesia: Antara Suara Terbuang dan Demo Mayantara
Indra Darmawan: “Nah, di situlah letak tantangannya. Mari kita tarik ke konteks Indonesia. Apakah model representasi Hobbesian masih bekerja?”
Ade Indra Chaniago: “Bekerja secara prosedural, mungkin iya. Tapi secara substantif, saya meragukannya. Lihat saja data dari Pemilu 2024. Ada 17 juta lebih suara rakyat yang ‘terbuang’ atau tidak terwakili di DPR karena partai politik tidak memenuhi parliamentary threshold 4 persen . Ini adalah contoh nyata bagaimana ‘tubuh’ rakyat dipotong dan dibuang demi membentuk ‘kepala’ yang ramping. Ini yang disebut sebagai ‘kejahatan representasi’, sebuah pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat . Rakyat, sebagai kumpulan individu yang beragam, dipaksa masuk ke dalam kotak-kotak partai yang jumlahnya dibatasi. Yang tidak masuk kotak, suaranya hilang. Ini adalah bentuk artifisial yang gagal menampung keragaman.”
Indra Darmawan: “Persis seperti kritik Latour! Tubuh politik Leviathan kita paksa untuk utuh, tapi dengan konsekuensi membuang banyak ‘sel’ di dalamnya. Lalu, bagaimana dengan publik? Apakah mereka diam saja?”
Ade Indra Chaniago: “Tidak. Saya melihat fenomena menarik. Di luar parlemen formal yang Hobbesian itu, publik justru ramai membicarakan ‘benda-benda’ atau isu. Ada demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Ini menunjukkan keretakan yang dalam antara ‘kepala’ dan ‘tubuh’ . Rakyat merasa tidak terwakili. Mereka lebih percaya pada tokoh masyarakat, akademisi, atau bahkan influencer di media sosial untuk menyuarakan aspirasi mereka. Ada istilah ‘no viral, no action’. Sebuah isu baru mendapat perhatian setelah ia menjadi ‘benda’ yang diperbincangkan ramai di ruang digital . Media sosial telah menjadi semacam ‘agora‘ modern, tempat publik berkumpul di sekitar isu.”
Indra Darmawan: “Nah, itu dia Bro! Itu adalah praktik ‘politik benda’ versi Indonesia. Publik membentuk dirinya sendiri di sekitar isu-isu konkret: UU Cipta Kerja, IKN, kenaikan PPN, atau kasus-kasus korupsi. Mereka adalah ‘kolektif’ yang muncul dan menghilang tergantung isunya . Mereka tidak punya identitas tetap seperti ‘keanggotaan partai’, tapi mereka nyata dan memberi dampak. Mereka seperti ‘hantu publik’ yang disebut Latour, yang kehadirannya sulit diprediksi tapi bisa sangat kuat . Tantangannya, bagaimana ‘hantu’ yang cair dan kompleks ini bisa berdialog dengan ‘raksasa’ Hobbes yang kaku dan hierarkis? Bagaimana suara mereka yang demo di jalan atau ramai di media sosial bisa masuk dalam proses legislasi yang bermakna, bukan sekadar formalitas?”
Ade Indra Chaniago: “Tepat sekali. Pakar hukum tata negara dari UI, Mohammad Novrizal, menyoroti hal ini. Ia bilang demokrasi kita masih terlalu prosedural. Kita perlu bergerak menuju ‘partisipasi yang bermakna’ (meaningful participation), di mana masyarakat tidak hanya didengar, tapi pendapatnya benar-benar dipertimbangkan dalam setiap proses kebijakan . Ini sejalan dengan ide Latour untuk mengumpulkan semua yang ‘terlibat’ (concerned) di sekitar suatu ‘perkara’ . Jangan sampai kebijakan publik hanya ditentukan oleh segelintir elit di ‘kepala’ Leviathan, sementara kompleksitas ‘tubuh’ rakyat dan dampak terhadap lingkungan, sungai, atau petani, sama sekali diabaikan.”
Mencari Jalan Tengah
Indra Darmawan: “Jadi, apakah ini berarti kita harus membubarkan DPR dan menggantinya dengan forum-forum warga ad hoc setiap ada isu?”
Ade Indra Chaniago: “Itu utopia dan tidak praktis, Bro. Lagipula, pameran ‘Making Things Public’ -nya Latour di Karlsruhe, yang mencoba mewujudkan ide ini, malah kacau balau, penuh dengan video dan instalasi yang membingungkan. Seperti ditulis pengamat, ‘terlalu berlebihan’ dan ‘tidak jelas apa yang harus dilihat’ . Ini menunjukkan betapa sulitnya merepresentasikan kompleksitas secara utuh. Kita tidak mungkin meniru dunia dalam satu ruangan.”
Indra Darmawan: “Lalu, apa solusinya?”
Ade Indra Chaniago: “Mungkin bukan soal memilih satu bentuk dan membuang yang lain. Kita perlu menggabungkan logika ‘representasi’ Hobbesian dengan logika ‘keterlibatan’ ala Latour. Lembaga perwakilan seperti DPR tetap diperlukan untuk mengambil keputusan kolektif yang mengikat. Itu adalah ‘kepala’ yang harus tetap ada. Tapi ‘kepala’ ini harus lebih peka dan responsif terhadap dinamika ‘tubuh’ yang terus bergerak. Bagaimana caranya?”
Indra Darmawan: “Mungkin dengan memperkuat saluran partisipasi publik yang dijamin konstitusi. Membuat dengar pendapat umum menjadi lebih dari sekadar formalitas. Mewajibkan kajian dampak yang benar-benar melibatkan masyarakat terdampak, termasuk ‘non-manusia’ seperti data lingkungan. Memastikan bahwa RUU seperti RUU Masyarakat Hukum Adat benar-benar mendengarkan suara masyarakat adat, bukan hanya kepentingan korporasi. Ini semua adalah upaya untuk mengumpulkan kembali ‘hal-hal’ yang menjadi perhatian publik ke dalam ruang politik formal.”
Ade Indra Chaniago: “Setuju. Dan di sisi lain, masyarakat sipil harus terus kritis. Jangan hanya puas dengan ‘viral’ di media sosial. Energi itu harus disalurkan untuk mengawal kebijakan, mengawasi DPR, dan jika perlu, menggugat kebijakan yang tidak berpihak ke Mahkamah Konstitusi. Kembali ke etimologi politik, kita harus terus menerus berkumpul di sekitar ‘benda-benda’ yang kita anggap penting, dan memaksa ‘raksasa’ untuk melihat dan mendengarnya .”
Indra Darmawan: “Jadi, kita tidak bisa lagi membayangkan politik sebagai sebuah patung raksasa yang statis. Politik adalah proses yang cair, dinamis, perdebatan terus-menerus antara berbagai aktor, baik manusia maupun non-manusia, di sekitar isu-isu yang kita hadapi bersama. Ini adalah politik yang jauh lebih rumit, jauh lebih berisik, tapi mungkin, justru lebih jujur dalam mencerminkan realitas. Ia bergerak dari representasi menuju partisipasi, dari fakta yang kaku menuju perkara yang hidup .”
Ade Indra Chaniago: “Sebuah pekerjaan rumah besar bagi demokrasi Indonesia. Bukan hanya membangun ‘tubuh’ yang kuat, tapi juga memastikan setiap ‘urat nadi’ di dalamnya bisa berdenyut dan bersuara.”
Rabu, 25 Februari 2026
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
