LAMPUNG (kompasfakta.com) erakan antisipasi penyimpangan anggaran untuk pemilu 2024, Ketua Aliansi Indonesia Alamsyah minta aparat penegak hukum (APH) baik dari unsur Polda Lampung, Kehati Lampung dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk awasi perketat pengunaan Anggaran Bawaslu Lampung (17/12/23)
Menurut Ketua Aliansi Indonesia dengan padatnya tahapan Kampanye dari tanggal 28 November 2023, Jajaran Bawaslu Provinsi bahkan sampai dengan Kabupaten, sibuk melaksanakan kegiatan, serta dinas luar terangnya
Padahal tugas Pengawas Pemilu itu mengawasi bukan sebaliknya, Seandainya pengawasan tidak dilakukan atau berlalu begitu saja, lantas pelaporan anggaran pengawasan yang begitu puluhan miliaran, diduga bisa jadi di fiktifkan karena tidak dilaksanakan tegasnya
Alamsyah berharap seluruh lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu seperti polisi, jaksa, dan Bawaslu. Bila tidak ada pelanggaran seperti apa penyerapan anggarannya, sedangkan ratusan miliar uang penanganan pelanggaran Se Provinsi Lampung, apalagi ini ahir tahun biasanya penyerapan anggaran pendapat Ketua Aliansi Indonesia
