JARI: Pemberontakan Tak Bersuara
Indra Darmawan: Uda, Ortega pada tahun 1930-an ia bicara soal manusia massa orang yang merasa berhak atas segalanya, ingin sama seperti orang lain, dan ujung-ujungnya membuka jalan bagi populisme dan kekerasan. Delapan puluh tahun lebih kemudian, rasanya seperti membaca potret Indonesia hari ini. Dari pemilu yang penuh politik identitas, sampai euforia financial technology yang membuat banyak orang terjerat pinjaman daring karena tergiur gaya hidup konsumtif. Apakah Uda setuju analisis itu masih relevan?
Ade Indra Chaniago: (tersenyum sambil mengaduk kopi) Ortega itu jenius yang gelisah. Saya pertama kali membaca La rebelión de las masas waktu masih mahasiswa. Saat itu saya pikir dia terlalu elitis. Tapi sekarang, lihat saja. Manusia massa bukan soal kelas miskin atau kaya. Dia adalah siapa pun yang kehilangan kemampuan untuk berkata: “Saya tidak cukup tahu.” Di negeri kita, lihat media sosial—setiap orang merasa berhak menghakimi, merasa punya solusi untuk segalanya, tapi enggan bertanggung jawab. Bahkan dalam soal ekonomi, kita lihat bagaimana online lending dan judol (judi online) merajalela; itu adalah bentuk ekstrem dari “hak untuk cepat kaya tanpa kerja keras.” Itu yang Ortega sebut anak manja yang diberi kebebasan tanpa rasa terima kasih.
Indra Darmawan: Nah, di artikel itu ada perdebatan: apakah yang salah justru elit, bukan massa? Seperti René Cuperus bilang, “pemberontakan elit” yang kosmopolitan, yang terlalu asyik dengan ekonomi pengetahuan dan keterbukaan, sampai kehilangan akar. Di Indonesia, kita lihat elit politik sering bergerak dalam lingkarannya sendiri konsentrasi kekuasaan di Jakarta, kebijakan hilirisasi yang sarat kepentingan oligarki lalu muncul gerakan populis yang mengklaim membela “rakyat kecil.” Tapi apakah itu bentuk perlawanan atau justru gejala manusia massa?
Ade Indra Chaniago: Pertanyaan bagus. Ortega tidak membela elit dalam arti aristokrasi darah atau kekayaan. Baginya, elit sejati adalah mereka yang punya keberanian untuk tidak ikut arus, yang hidup dengan tanggung jawab dan visi keutuhan. Masalahnya, di Indonesia hari ini, baik yang mengaku elit maupun yang mengaku rakyat, sama-sama terjebak dalam logika massa. Lihat saja politisi yang katanya “elit intelektual,” tapi begitu masuk DPR, pola pikirnya sempit, hanya mengejar proyek dan popularitas. Atau lihat para aktivis media sosial yang mengklaim membela kebenaran, tapi gayanya persis seperti yang Ortega kritik: konformis, hanya peduli pada pengakuan kelompok sebaya. Manusia massa itu ada di mana-mana, termasuk di kalangan sarjana dan ulama yang seharusnya menjadi minoritas kreatif.
Indra Darmawan: Tapi apakah tidak ada konsekuensi struktural yang membuat orang menjadi massa? Artikel itu menyebut negara kemudian mengambil posisi sebagai “pelindung korban” pada 1990-an di Belanda. Di Indonesia, kita juga melihat bagaimana negara dan juga sistem politik sering memperkuat mentalitas korban. Program bansos yang sarat kepentingan elektoral, misalnya, menciptakan warga yang lebih merasa “berhak” daripada “berdaya.” Setiap kelompok merasa punya klaim atas negara. Akhirnya, seperti kata Verrijn Stuart, dendam dipupuk, dan orang kehilangan kemampuan menerima penderitaan sebagai bagian dari hidup. Ini kemudian meledak dalam politik identitas dan kekerasan kolektif, seperti yang kita saksikan dalam beberapa putaran pilkada dan pemilu terakhir.
Ade Indra Chaniago: (menghela napas) Ini yang paling menyedihkan. Saya sebagai Muslim dan dosen sering melihat jamaah yang datang dengan luka sosial yang dalam. Mereka merasa negara atau kelompok lain bertanggung jawab atas kemalangan mereka. Islam mengajarkan tawakal dan sabar, tapi juga keadilan. Yang terjadi sekarang, kesabaran dipolitisasi menjadi pasrah, dan tuntutan keadilan sering berubah menjadi tuntutan hak tanpa batas. Ortega menyebut ini: “hak yang secara terang-terangan diklaim” tanpa diimbangi rasa tanggung jawab.
Di Palembang, misalnya, dulu kita punya tradisi musyawarah warga yang sangat kuat ada kearifan lokal bahwa setiap hak harus diukur dengan kewajiban. Tapi sekarang, gaya konsumerisme dan politik klaim telah menggerus itu. Saya lihat sendiri bagaimana pembangunan light rail transit (LRT) dan jembatan Musi dianggap sebagai “hak” warga, sementara kesadaran untuk merawat infrastruktur itu rendah. Banyak warga lebih suka protes di media sosial daripada ikut gotong royong menjaga kebersihan Sungai Musi. Dulu, di kampung-kampung ilir dan ulu, ada tradisi sedekah sungai yang menyadarkan bahwa sungai adalah milik bersama yang harus dijaga. Sekarang, sungai lebih sering menjadi tempat pembuangan sampah dan lokasi klaim lahan secara sporadis.
Indra Darmawan: Tapi di sisi lain, ada juga gerakan-gerakan warga yang mencoba keluar dari logika massa itu. Di artikel, Verrijn Stuart menyebut pentingnya “etika pembangkang” orang-orang yang berani berbicara dengan bahasa berbeda, tanpa peduli hasil. Dia memberi contoh perempuan di Den Haag yang memilah sampah hanya karena rasa tanggung jawab, bukan karena akan mengubah dunia. Di Indonesia, kita lihat banyak komunitas akar rumput yang bergerak untuk lingkungan, pendidikan alternatif, atau ekonomi lokal. Di Palembang misalnya, ada gerakan Palembang Berkebun, komunitas pemuda yang merevitalisasi lahan kosong jadi kebun sayur, atau koperasi Aku Sajidin yang memberdayakan pengrajin songket. Apakah itu bisa menjadi jalan keluar?
Ade Indra Chaniago: Saya setuju, asal jangan terjebak pada romantisme. Karena kadang gerakan alternatif itu cepat dikapitalisasi atau menjadi gaya hidup kelas menengah. Yang saya lihat justru potensi dari tradisi keagamaan dan lokal yang belum sepenuhnya tergerus. Saya selalu ingat pesan Imam Al-Ghazali: ihya’ ulumiddin menghidupkan kembali ilmu agama bukan dengan sekadar retorika, tapi dengan membentuk pribadi-pribadi yang sadar akan tanggung jawab spiritual dan sosial. Itu semacam elit dalam pengertian Ortega: kelompok yang tidak patuh pada arus, yang berani berbeda karena berpegang pada nilai, bukan karena ingin populer. Di Palembang, saya melihat ada pesantren-pesantren yang mulai mengajarkan fiqh lingkungan dan fiqh sosial, bukan hanya ritual. Itu harapan.
Indra Darmawan: Tapi Ortega sendiri optimis dengan kosmopolitanisme, dengan tatanan hukum internasional yang berdasarkan nilai-nilai universal. Di Indonesia, kita kadang curiga dengan kosmopolitanisme karena identik dengan neoliberalisme atau imperialisme budaya. Apakah Uda melihat ruang bagi kosmopolitanisme versi Indonesia?
Ade Indra Chaniago: (tersenyum kecil) Ortega berkata, “Spanyol adalah masalahnya, Eropa adalah solusinya.” Saya tidak ingin terlalu cepat mengambil analogi. Bagi Indonesia, masalahnya bukan hanya lokalisme sempit, tapi juga cara kita menerima nilai-nilai universal tanpa proses dialog yang mendalam. Islam Nusantara, misalnya, dulu menawarkan jalan tengah: mengambil nilai-nilai universal Islam dan merangkainya dengan kearifan lokal. Tapi kini, baik yang ekstremis konservatif maupun yang liberal sekuler, sama-sama jatuh ke dalam pola manusia massa mereka hanya meniru, tidak berpikir kritis, dan mengklaim kebenaran mutlak.
Di Palembang, kita punya sejarah panjang sebagai bandar yang terbuka dari masa Kesultanan Palembang hingga sekarang kita terbiasa berdagang dan berdialog dengan berbagai budaya. Tapi sayang, saat ini semangat kosmopolitan itu sering terjebak dalam konsumerisme murahan: mal-mal megah dibangun, tapi ruang publik untuk diskusi kian menyempit. Kosmopolitanisme yang sehat, saya kira, adalah kemampuan untuk menjadi tuan rumah bagi nilai-nilai universal, bukan sekadar konsumen.
Indra Darmawan: Menarik. Sebab di artikel, Verrijn Stuart mengingatkan bahwa tatanan hukum internasional pasca-perang juga telah diadopsi oleh kekuatan-kuasa besar untuk mempertahankan dominasi mereka. Jadi kosmopolitanisme bisa menjadi alat baru bagi massa juga. Akhirnya, mungkin pertanyaan besar yang Ortega ajukan adalah: bagaimana kita bisa hidup dengan penderitaan dan ketidakpastian tanpa menjadi dendam, dan bagaimana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa menjadi sekadar tiruan?
Ade Indra Chaniago: Nah, itu dia. Ortega bukan pesimis, karena dia masih percaya ada kapasitas manusia untuk menemukan kebenaran. Saya sebagai orang yang bergelut dengan ilmu sosial dan juga dengan Al-Qur’an, saya melihat titik temunya: kebenaran itu tidak pernah otomatis dikuasai oleh banyak orang. Ia harus dicari dengan kesungguhan, dengan keberanian untuk sendiri kadang harus berbeda dengan kerumunan. Di sinilah peran pendidikan, peran keluarga, peran masjid dan gereja, peran ruang publik yang tidak sekadar menjadi panggung konsumsi.
Di Indonesia, kita punya modal itu: gotong royong, musyawarah, dan tradisi keagamaan yang menekankan tanggung jawab. Hanya saja, ia sedang tenggelam dalam hiruk-pikuk manusia massa yang merasa berhak tanpa mau tahu asal-usul haknya. Di Palembang, saya masih melihat harapan itu pada lembaga adat yang mulai dihidupkan kembali, pada kelompok-kelompok pengajian ibu-ibu yang tidak hanya membahas surga-neraka tapi juga persoalan stunting dan sampah, pada anak-anak muda yang mendokumentasikan sejarah lokal secara mandiri.
Indra Darmawan: Jadi, Uda yakin kita masih punya jalan?
Ade Indra Chaniago: (tersenyum sambil menatap cangkir kopi) Saya ingat kata Ortega: “Orang yang berharap pada sesuatu, jika ia benar-benar berharap, tidak bisa menjadi pesimis.” Saya berharap pada generasi muda yang mulai bosan dengan kepalsuan media sosial, pada ibu-ibu di pasar Kuto dan Cinde yang masih mengajarkan kejujuran, pada santri di Pesantren Al-Ittifaq dan Ar-Raudhatul Hasanah yang belajar kitab kuning sambil tetap kritis dengan kekuasaan. Mereka mungkin tidak akan membuat gebrakan besar yang viral. Tapi merekalah minoritas kreatif yang bisa menjadi garam dan cahaya dalam bahasa agama, khairu ummah. Mungkin itu yang disebut Ortega sebagai “etika para pembangkang.” Bukan pemberontak yang berisik, tapi orang yang setia pada tanggung jawab, meski hasilnya tak terlihat.
Indra Darmawan: Saya jadi teringat kalimat di akhir artikel: “Ortega terus berharap bahwa ada kapasitas manusia untuk menemukan kebenaran yang akan mencegah kehancuran.” Mudah-mudahan kita masih punya kapasitas itu, Uda.
Ade Indra Chaniago: Aamiin. Dan semoga kita sendiri tidak menjadi bagian dari massa yang hanya meniru, tapi berani menjadi diri yang bertanggung jawab. Saya rasa kopi kita sudah dingin. Mungkin kita lanjutkan di lain waktu, sambil melihat Sungai Musi yang tetap mengalir seperti kebenaran yang selalu ada, tapi harus terus dicari.
(Mereka berdua tersenyum. Sore Palembang meredup, menggantikan langit dengan warna jingga yang tenang.)
Sabtu, 28 Maret 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
