JARI : Hak, Kewajiban, dan Realitas Warga – Pemimpin
“Minggu malam, 22 Februari di sebuah Kafe sederhana di kawasan 26 Ilir, Palembang. Saat para jamaah meninggalkan masjid usai salat Isya’, bergantian dengan deru motor ojek online yang lalu lalang. Indra Darmawan, seorang aktivis sosial, dan Ade Indra Chaniago, seorang dosen Ilmu Sosial dan Politik, duduk berhadapan ditemani segelas kopi dan asap rokok yang mengepul.”
Ade Indra Chaniago: “Bro, lihat tuh di luar sana. Gelombang anak muda dengan jaket hijau, kuning, nongkrok di pangkalan, sambil sesekali melirik hape, cari orderan. Sarjana teknik, lulusan ekonomi, bahkan mungkin magister, jadi ‘driver’. Ini pemandangan sehari-hari di Palembang, dari Benteng Kuto Besak, Bukit Besar, sampai Jakabaring. Ironis, bukan?”
Indra Darmawan: “Ironis banget, Bro. Itulah yang selama ini saya perjuangkan. Ini bukan soal mereka malas, tapi soal hak paling mendasar yang terampas. Hak untuk hidup layak. Pendidikan sudah mereka tempuh , dari SMA sampai universitas tidak gratis, tapi ujung-ujungnya jadi ‘abang ojek’ atau lebih parah lagi, ada yang terpengaruh tawaran dunia gelap karena desakan ekonomi. Menurut saya, pemimpin kita gagal menyediakan lapangan pekerjaan. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan jaminan pekerjaan adalah kewajiban konstitusional seorang pemimpin. Ini hak asasi manusia (HAM) yang tidak bisa ditawar!”
Ade Indra Chaniago: “Saya setuju dengan semangatmu, Bro. Namun, kita perlu sedikit mundur dan melihat akar filosofisnya. Kamu bilang ini kewajiban mutlak pemimpin. Tapi, benarkah konsep ‘hak untuk mendapatkan pekerjaan’ itu sesederhana itu dalam wacana HAM? Ingat, Deklarasi Universal HAM 1948 itu sendiri lahir dari proses yang rumit. Sjoerd de Jong bilang, banyak filsuf kala itu skeptis. Edmund Burke bahkan meramalkan bahwa obsesi pada hak asasi manusia justru bisa memicu anarki. Dia melihat Revolusi Prancis dan ‘Pemerintahan Teror’ sebagai konsekuensi logisnya. Mungkin yang terjadi bukan anarki politik, tapi anarki sosial. Rakyat yang merasa haknya diabaikan, lalu apatis, atau mencari jalannya sendiri, termasuk ke jalur hitam.”
Indra Darmawan: “Ah, itu kan teori filsuf Eropa abad 18, Bro. Konteksnya beda. Yang kita hadapi hari ini adalah perut keroncongan dan masa depan suram. Lihat laporan BPS Sumsel, angka pengangguran terbuka didominasi lulusan SMA/SMK dan universitas. Mereka ini produk sistem yang katanya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi ujungnya dibuang. Lalu, di mana peran pemimpin yang amanah? Yang konon adil dan bijaksana? Ini bukan soal memicu anarki, ini soal menagih janji. Seperti kata Eric Boot, hak itu tidak lepas dari kewajiban. Jika rakyat berkewajiban membayar pajak dan taat aturan, maka pemimpin berkewajiban memastikan hak dasar warga terpenuhi. Kalau tidak, itu namanya khianat.”
Ade Indra Chaniago: “Nah, soal kewajiban ini menarik. Eric Boot menjelaskan bahwa di jaman Kant, kewajiban dilihat sebagai jalan menuju kebebasan. Sekarang, kewajiban sering dianggap beban yang membatasi. Mungkin kita perlu merumuskan ulang ‘kontrak sosial’ ini. Lalu, ada juga kritik tajam dari sejarawan Samuel Moyn. Menurutnya, gerakan HAM selama ini gagal total karena punya titik buta pada kesenjangan ekonomi. Mereka sibuk dengan hak politik dan sipil, seperti kebebasan berpendapat, tapi abai pada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Program beasiswa ada, BPJS Kesehatan ada, tapi apakah itu cukup? Ketika anak-anak muda di Palembang ini hanya jadi penonton di negerinya sendiri sementara konglomerat menguasai sumber daya, itu adalah kegagalan struktural yang tak tersentuh advokasi HAM konvensional. Moyn bilang, fokus pada ‘minimum prosperity’ membuat kita lupa pada akumulasi kekayaan berlebihan di puncak piramida.”
Indra Darmawan: (Menghela napas panjang) “Itu tepat sekali, Bro. Para pemimpin kita sibuk membangun infrastruktur megah, jembatan bentang panjang, tapi lupa membangun ‘infrastruktur ekonomi’ yang bisa menyerap tenaga kerja terdidik. Lapangan kerja yang tersedia mungkin hanya buruh pabrik atau sopir, sementara lulusan universitas disiapkan untuk jadi pemikir, inovator. Ada mismatch. Lalu, soal kewajiban pemimpin, apakah mereka sudah merasa amanah? Atau jangan-jangan mereka malah masuk dalam kategori yang dikritik Moyn, sibuk dengan proyek pencitraan hak asasi tapi abai pada akar masalah ketimpangan?”
Ade Indra Chaniago: “Nah, bicara soal abai, Irena Rosenthal, seorang filsuf abad ke-21, bahkan mengusulkan hak asasi manusia yang baru, seperti ‘hak untuk bersantai’ dan ‘hak untuk dilupakan’. Dia mungkin concern dengan dunia digital, tapi ada relevansinya dengan kita. Bayangkan, anak muda yang terpaksa jadi pengangguran, hidupnya mungkin dihantui rasa malu dan tekanan sosial. Mereka ingin ‘dilupakan’ sejenak dari stigma masyarakat. Atau ‘hak untuk bersantai’, artinya hak untuk memiliki waktu luang yang berkualitas, bukan sekadar nongkrong cemas menunggu orderan ojek online. Ini menunjukkan bahwa konsep HAM itu harus terus berkembang, mengikuti jeritan zaman. Di Palembang, kita butuh hak untuk mendapatkan pekerjaan yang bermartabat.”
Indra Darmawan: “Jadi, menurutmu, siapa yang paling bertanggung jawab atas semua ini? Apakah salah sistem, salah filsafat, atau salah pemimpinnya?”
Ade Indra Chaniago: (Tersenyum tipis) “Semuanya terkait, Bro. Sistem kita mungkin keliru karena mengambil filosofi hak asasi yang setengah-setengah. Kita proklamirkan hak, tapi lemah dalam mengatur kewajiban pemegang modal dan kewajiban negara sebagai regulator. Pemimpin kita mungkin gagal karena tidak ‘amanah’, tidak mampu menerjemahkan amanat konstitusi menjadi kebijakan yang pro-rakyat secara nyata, bukan hanya proyek. Namun, sebagai rakyat, kita juga punya tugas untuk terus mengawal, mengkritisi, dan jangan sampai apatis. Karena, seperti kata Kant, hak asasi manusia idealnya memang untuk membuat dunia lebih aman dan adil. Tapi keadilan itu tidak akan jatuh dari langit; ia harus diperjuangkan, dirumuskan ulang, dan ditagih terus-menerus. Kegagalan pemimpin di Palembang dan Sumsel dalam menyediakan lapangan kerja adalah bukti bahwa hak asasi masih sekadar slogan, bukan realitas yang membumi.”
Indra Darmawan: (Mengangkat gelas kopinya) “Setuju. Untuk perjuangan yang tak pernah usai, Ade. Agar anak-anak muda di pangkalan ojek online itu bisa segera ‘dilupakan’ dari status penganggurannya dan ‘bersantai’ dengan tenang bersama keluarganya, karena mereka punya pekerjaan dan masa depan.”
Ade Indra Chaniago: “Untuk itu. Aamiin.”
Mereka berdua menyesap kopi yang mulai dingin, sementara lampu-lampu penerangan jalan umum kota Palembang mulai menyala, menerangi mereka yang masih setia menanti orderan di pangkalan.
Senin, 23 Februari 2026
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
