JAKARTA − Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi.
Isu itu muncul setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang memutar kembali video Jokowi tahun 2019.
“Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi, narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi,” kata Ari , Minggu (18/8).
Ari mengatakan rekaman video tersebut merupakan potongan pidato Jokowi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul tanggal 13 November 2019. Sambutan Presiden pada Rapat koordinasi bisa diakses secara terbuka dan juga diliput oleh media.
“Namun, rekaman video pidato Presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat.”
Adapun konteks pernyataan Jokowi dalam acara tahun 2019 tersebut adalah agar tidak ada pihak manapun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan antara lain, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor yang semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.
Bahkan, dalam sambutan tersebut, Presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agak tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia.
Diinformasikan, bahwa rekaman diduga suara Jokowi ditunjukkan Hasto kepada wartawan setelah acara upacara HUT RI ke-79 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. [Dec]
