Gubernur Sumbar Terima Surat Dirjen Bina Marga, Penetapan Lokasi Proyek Fly Over Sitinjau Lauik Diproses

Gubernur Mahyeldi menyebutkan, KPBU Fly Over Sitinjau Lauik telah disusun dengan rencana trase sepanjang kurang lebih 2,78 kilometer. Ada pun total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan layang tersebut lebih kurang seluas 18,7 hektare (Ha).

“Dokumen DPPT ini mengisyaratkan bahwa proses pembangunan fisik semakin mendekati kenyataan, karena sesuai Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka dokumen ini merupakan pedoman dalam penyediaan lahan untuk pelaksanaan konstruksi Proyek KPBU Fly Over Sitinjau Lauik,” kata Gubernur Mahyeldi di Padang, Selasa (20/2).

Dalam dokumen DPPT tersebut, sambung Gubernur, dijelaskan bahwa Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) dan PT Hutama Karya Infrastruktur yang ditunjuk selaku investor, telah melalui proses izin prakarsa dan pengadaan badan usaha melalui skema Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar.

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi Proyek Fly Over Sitinjau Lauik sendiri diperkirakan memakan waktu sekitar 2,5 tahun hingga rampung pada 2026.

“Menindaklanjuti surat Dirjen Bina Marga sebagai pengantar dokumen DPPT tersebut, kita segera menetapkan Tim Verifikasi Tanah dalam bentuk keputusan Gubernur. Nanti di dalam Tim Verifikasi itu ada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar, yang ditugaskan melakukan verifikasi dan sosialisasi di lokasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga memerintahkan, agar perangkat daerah di lingkup Pemprov Sumbar yang terlibat dalam Tim Verifikasi untuk berupaya semaksimal dan sesegera mungkin menindaklanjuti setiap prosedur teknis terkait rencana KPBU Fly Over Sitinjau Lauik. Sebab, kehadiran jalan layang ini sangat didambakan oleh masyarakat pengguna jalan.

“Hari ini konsep SK Tim-nya sudah siap, diperkirakan sudah di Biro Hukum, dan akan segera difinalkan. Selanjutnya, tentu proses berikutnya yang akan kita lakukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Senin (19/2/2024) Dirjen Bina Marga menyurati Gubernur Sumatera Barat perihal penyampaian dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) dalam rangka penerbitan penetapan lokasi proyek KPBU Fly Over Sitinjau Lauik.

Dalam surat dengan Nomor: PS0102-Db/147, tanggal 19 Februari 2024 itu disampaikan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Redy Rahadian, bahwa DPPT KPBU Fly Over Sitinjau Lauik telah disusun dengan rencana trase sepanjang ± 2,78 Km.

Total lahan yang dibutuhkan seluas ± 18,7 Ha yang terdiri dari kepemilikan lahan masyarakat ± 12,8 Ha, kawasan hutan lindung ± 4,94 Ha yang masuk ke dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB), jalan nasional ± 0,5 Ha dan sungai (termasuk sempadan) ± 0,4 Ha.

Penyampaian DPPT tersebut menurut Redy mengacu pada Pasal 29 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dinyatakan bahwa DPPT yang telah ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah, diajukan kepada gubernur.

Dokumen perencanaan pengadaan tanah yang disampaikan Dirjen Bina marga tersebut terdiri dari 153 halaman. Diantaranya terdiri dari maksud dan tujuan pembangunan, kesesuaian dengan RTRW dan rencana prioritas pembangunan nasional/daerah, hingga analisis kelayakan lokasi, kebutuhan luas tanah serta rencana trase.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Prov. Sumbar Rifda Suriani dalam keterangan tertulisnya menyampaikan sehubungan dengan telah disampaikan DPPT Fly over Sitinjau Lauik, maka tahapan selanjutnya membentuk tim verifikasi terhadap DPPT yang diajukan kepada Pemprov Sumbar. [Ts]