JARI: Jutaan Anak Pengangguran, Sistem yang Salah?
Warung Tekwan dekat SMA Muhammadiyah 2 Palembang, pagi hari sekitar pukul 07.30 WIB. Suasana warung sederhana dengan meja dan bangku kayu terlihat sejumlah orang sedang sarapan sebelum masuk sekolah. Ferry, Juliansyah, dan Andi sudah duduk di meja dekat pintu. Tak lama, Ade Indra Chaniago dan Indra Darmawan datang. Mereka saling bersalaman.
Ferry: (tersenyum) Ah, Uda Ade, Bro Indra! Mari, mari. Kebetulan ini tekwan masih anget. Silakan duduk.
Ade: (duduk sambil mengatur tas kecil) Terima kasih, Fer. Wah, suasana pagi di sini masih sama seperti 20 tahun lalu, ya. Dulu saya sering ke sini waktu masih nganter anak saya di SD Muhammadiyah 2 ini.
Indra: (tertawa kecil) Itulah, Uda. Warung ini saksi bisu perjalanan pendidikan saya juga di Palembang. Ketika pulang sekolah, dari SMP Negeri 1, kami sering kesini. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah pendidikan kita sudah lebih baik dari 36 tahun lalu?
Juliansyah: (menghela napas) Justru itu, Kak Indra. Saya lagi pusing. Anak saya tahun lalu lulus SMA, nilai bagus. Tapi mau masuk perguruan tinggi, biayanya selangit. Akhirnya kerja serabutan. Padahal konstitusi kita, UUD 1945, jelas-jelas mengamanatkan negara bertanggung jawab atas pendidikan rakyat.
Ade: (mengangguk serius) Betul, Jul. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas mengatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.” Lalu ayat (2) menyatakan: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional…” Bahkan Bapak Proklamator kita, Soekarno, dalam pidato 1 Juni 1945 mengatakan bahwa kemerdekaan hanyalah jembatan untuk mewujudkan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
Andi: (menyambung) Tapi faktanya, Uda, untuk masuk SMA sampai kuliah saja susah dan mahal. Banyak anak di kampung saya yang putus sekolah karena biaya. Saya baca-baca, malah Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bilang anggaran pendidikan tahun 2026 cuma tersisa 14% dari APBN. Padahal konstitusi mengamanatkan 20%. Ini jelas melanggar Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
Ferry: (menepuk meja pelan) Nah, itu masalahnya, Andi. Anggaran pendidikan dipotong, dipakai untuk program lain yang enggak jelas. Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, menyebut ini bukan sekadar salah kelola, tapi dugaan pelanggaran konstitusi yang terang-benderang.
Indra: (mengambil seteguk teh) Saya mau kasih data pahit biar kita semua meresapi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari total penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas, lulusan SMA/SMK sederajat mencapai 30,85% secara nasional. Tapi lulusan perguruan tinggi hanya 10,2%. Lulusan S1 secara keseluruhan baru sekitar 11,58 juta orang dari total 272 juta penduduk. Artinya, masih sangat sedikit yang bisa menikmati pendidikan tinggi.
Juliansyah: (menggelengkan kepala) Nah, itu dia. Yang lulus sedikit, yang nganggur malah banyak. Saya dengar ada lebih dari satu juta sarjana menganggur sekarang?
Ade: (mengeluarkan catatan kecil dari saku) Data dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2025 menunjukkan ada 7,28 juta pengangguran di Indonesia. Rinciannya: lulusan SD dan SMP 2.422.846 orang, lulusan SMA 2.038.893 orang, lulusan SMK 1.628.517 orang, lulusan diploma 177.399 orang, dan lulusan universitas 1.010.652 orang.
Ferry: (terkejut) Lebih dari 1 juta sarjana menganggur! Ini ironi, Uda. Susah payah sekolah tinggi-tinggi, keluar malah nganggur. Ketua DPR, Puan Maharani, menyebut ini krisis struktural yang menunjukkan ketimpangan antara pendidikan dan dunia kerja. Beliau bilang sistem pendidikan nasional belum terhubung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Andi: (mengangguk-angguk) Kampus dan SMK harus jadi bagian dari ekosistem produktif nasional, bukan sekadar pabrik gelar akademik. Kata-kata Bu Puan itu saya setuju.
Indra: (bersedekap) Mari kita lihat 10 tahun terakhir. Data jumlah siswa SMA di Indonesia tahun ajaran 2024/2025 mencapai 5,4 juta siswa. Dan lulusan SMA secara nasional, berdasarkan data BPS 2024, mencapai 61,2 juta jiwa atau 21,51% dari populasi. Sementara lulusan perguruan tinggi hanya sekitar 6,82% dari total penduduk, dengan rincian S1 4,78%, S2 0,34%, dan S3 hanya 0,02%.
Juliansyah: (menyela) Itu artinya setiap tahun, lautan anak muda kita lulus SMA dan sarjana, tapi lapangan kerja tidak bertambah. Tingkat pengangguran tertinggi memang dari lulusan SMK dan SMA. Tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMA mencapai 6,88% dan lulusan SMK 8,63%.
Ade: (menghela napas panjang) Ini yang dinamakan “mismatch” antara dunia pendidikan dan pasar kerja. Sistem pendidikan kita masih terlalu teoritis, kurang vokasi dan keterampilan praktis. Para pendiri bangsa, seperti Ki Hajar Dewantara, sudah mengingatkan bahwa pendidikan dan pengajaran di Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Pendidikan harus melahirkan anak-anak yang bisa “berpikir sendiri”.
Ferry: (menambahkan) Bapak Pendidikan Nasional itu juga menekankan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi. Tapi hari ini, anak-anak miskin justru yang paling sulit mengakses pendidikan berkualitas.
Andi: (menyambar) Bahkan tokoh dunia seperti Nelson Mandela pernah berkata: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Tapi bagaimana mau mengubah dunia kalau senjatanya saja tidak kita rawat?
Indra: (mengangkat jari telunjuk) Saya ingat juga perjuangan Malala Yousafzai, aktivis pendidikan dari Pakistan. Beliau berkata: “Every day my sisters all over the world are fighting to take their place in the classroom.” Mereka berjuang untuk masuk kelas, sementara di negara kita, anak-anak kita malah terkendala biaya dan sistem yang tidak berpihak.
Juliansyah: (menunduk dalam) Saya khawatir, Kak. Anak-anak muda yang putus asa karena susah kerja, banyak yang akhirnya terjebak narkoba. Di Cirebon saja, polisi baru mengungkap 33 kasus narkotika dengan 34 tersangka dan latar belakang mereka mulai dari karyawan swasta, buruh harian, hingga pengangguran. Bahkan data kepolisian di Riau dari Operasi Antik 2026 menunjukkan, dari 557 tersangka narkoba yang diamankan, 182 orang di antaranya adalah pengangguran.
Andi: (menyambar) Saya baca juga. Di Surabaya, seorang pemuda pengangguran berinisial IM, 24 tahun, nekat jadi pengedar sabu. Alasannya cuma satu: butuh uang untuk hidup. Polisi menyita 76 kantong plastik sabu seberat 42,9 gram dari tangannya. Di Tapanuli Selatan, pria pengangguran berinisial RH juga ditangkap karena mengedarkan sabu saat ditangkap, dia sempat kabur.
Ade: (menghela napas) Ini bukan sekadar kasus perorangan. Penelitian di Riau membuktikan secara ilmiah bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kejahatan narkoba, orang di daerah yang rentan secara ekonomi lebih mungkin terlibat dalam aktivitas ilegal. Bahkan sindikat internasional sengaja memburu pengangguran. Gembong narkoba 2 ton sabu, Dewi Astutik, merekrut WNI yang menganggur di Kamboja menjadi kurir narkoba sejak 2023. Mereka dijanjikan kerja, tapi ujung-ujungnya jadi kurir sabu lintas negara Indonesia, Kamboja, Laos, Hongkong, sampai Brasil.
Ferry: (menepuk meja) Narkoba satu sisi, kriminalitas di sisi lain. Kriminolog Universitas Indonesia, Sapto Priyanto, memperingatkan bahwa pengangguran berpotensi memicu orang jadi perampok, karena ketika seseorang tidak punya pekerjaan dan penghasilan, sangat mungkin menjadi pelaku kejahatan dengan motif ekonomi.
Indra: (mengambil seteguk teh) Kasus nyatanya sudah terjadi, Bro. Di Bandung, seorang pengangguran bernama Nanang (27) nekat merampok dan membunuh mantan rekan kerjanya di konter ponsel. Motifnya? Terjerat utang judi online puluhan juta rupiah. Uang curian Rp22,8 juta sebagian dipakai bayar utang, sisanya dipakai judi lagi. Ironisnya, Nanang dulu bekerja di konter itu dari 2013 hingga 2021, setelah menganggur, hidupnya hancur total.
Andi: (menggeleng) Di Depok juga ada kasus lebih keji, Uda. Seorang pengangguran bernama Riki Rikardo alias Denis melakukan perampokan sekaligus memerkosa korbannya. Dia juga kurir dan pedagang sabu. Ini residivis, pernah dihukum kasus pemerkosaan pada 2016.
Juliansyah: (menghela napas panjang) Bahkan enam pria pengangguran di Tangerang nekat mengaku sebagai polisi untuk memeras warga. Ini menunjukkan, Bro, pengangguran bukan cuma soal ekonomi, tapi juga hancurnya moral dan hilangnya arah hidup.
Ade: (mengeluarkan catatan) Dan satu lagi yang paling memprihatinkan, fenomena sarjana jadi ojek online. Data Grab Indonesia menunjukkan, dari 3,7 juta mitra pengemudi mereka, 31 persennya adalah lulusan perguruan tinggi, termasuk S1, D3, bahkan S2. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan mengungkapkan bahwa 25 persen pengemudi ojek online adalah sarjana, ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan lapangan kerja.
Ferry: (menambahkan) Di Surabaya, fenomena ini makin terlihat. Dewan Pembina HIPMI, Ali Affandi, mengatakan bahwa lulusan cumlaude dari kampus ternama pun akhirnya masuk ke sektor gig economy demi bertahan hidup. Bukan karena mereka gagal, tapi karena tidak menemukan pekerjaan yang sesuai kompetensi.
Indra: (mengangguk prihatin) Ini dampak sistemik, Bro. Data BPS Februari 2025 mencatat lebih dari 1 juta sarjana menganggur, tepatnya 1,01 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka untuk lulusan S1 ke atas mencapai 6,23 persen. Mereka susah payah kuliah bertahun-tahun, tapi akhirnya harus memilih antara menganggur atau jadi ojol.
Juliansyah: (menunduk) Saya setuju, Kak. Tapi bukan berarti jadi ojol itu rendah, pekerjaan apa pun terhormat. Masalahnya, kalau lulusan terbaik terpaksa ke sana karena tidak ada pilihan lain, itu tanda ada yang salah dalam sistem pendidikan dan ketenagakerjaan kita.
Ade: (tersenyum haru) Tepat sekali, Jul. Pengangguran bukan cuma angka statistik, itu adalah nyawa, mimpi, dan masa depan yang hancur. Narkoba, perampokan, atau jadi ojol di luar keahlian, semua ini adalah wajah lain dari kegagalan sistem yang tidak berpihak pada rakyat.
Juliansyah: (menepuk pundak Andi) Kita sebagai warga Sumsel yang peduli keadilan, tidak bisa diam. Apa solusi konkret yang bisa kita lakukan?
Ade: (merenung sejenak) Saya melihat ada beberapa hal. Pertama, kita harus terus menyuarakan pentingnya pengembalian anggaran pendidikan ke jalur konstitusi, minimal 20% dari APBN, sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
Indra: (menambahkan) Kedua, reformasi kurikulum. Pendidikan harus berbasis keterampilan dan kebutuhan dunia kerja. Jangan sampai lulusan SMA atau sarjana hanya punya ijazah, tapi tidak punya kompetensi.
Ferry: Ketiga, kita perlu mendorong program link and match antara industri, kampus, dan sekolah kejuruan. Puan Maharani mengusulkan pendirian National Skill Center di berbagai wilayah untuk pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan.
Andi: (mengangguk semangat) Saya setuju. Dan keempat, kita sebagai masyarakat sipil harus terus mengawal kebijakan pendidikan. Jangan sampai ada program populis yang justru menguras anggaran pendidikan. JPPI menyebut ini “pelanggaran konstitusi yang terang-benderang”.
Juliansyah: (menunduk sebentar, lalu menatap semua) Saya hanya berharap, suatu hari nanti, anak-anak kita bisa menikmati pendidikan yang layak, tanpa harus memilih antara makan atau sekolah. Seperti cita-cita Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus membebaskan.
Ade: (tersenyum haru) Itulah perjuangan kita bersama, Jul. “Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan.
Indra: (melihat jam dinding) Wah, sudah hampir pukul 10. Anak-anak SMA mulai berdatangan. Mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan langkah nyata.
Ferry: (berdiri sambil mengulurkan tangan) Terima kasih, Uda. Ade, Bro Indra. Diskusi pagi ini sangat membuka mata. Mari kita gerakkan masyarakat Sumsel untuk lebih peduli pada pendidikan yang adil dan bermartabat.
Mereka beranjak dari meja. Di luar warung, terlihat para pelajar berlalu lalang menuju gerbang SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Senyum kecil terukir di wajah Ade sembari melirik mereka.
Palembang, 6 Juli 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
