JARI : Pemimpin dengan Janji, Suara Rakyat Terkubur Mati
“Pentingnya menghidupkan kembali ruang publik yang sehat, di mana warga bisa berkomunikasi tanpa tekanan dan elite mau mendengar. Tapi kita juga harus realistis, konflik kepentingan adalah keniscayaan. Yang terpenting, jangan sampai politik hilang dalam birokrasi, dan jangan sampai suara rakyat terkubur dalam hiruk-pikuk pencitraan.” [ JARI ]
Indra Darmawan: “Bro, Jurgen Habermas pernah berkata, elite politik sekarang sudah mengunci diri dalam sistem teknokratis. Mereka tidak lagi benar-benar mendengar suara pemilih. Komunikasi antara masyarakat dan politik, katanya, terganggu. Menarik enggak sih kalau kita kaitkan dengan situasi di Indonesia?”
Ade Indra Chaniago: (tersenyum, meletakkan cangkir kopinya) “Wah, menarik sekali, Bro. Habermas memang selalu relevan, apalagi kalau kita lihat politik Indonesia pasca-Reformasi. Ingat enggak, dia bilang bahwa partai politik seharusnya jadi jembatan antara negara dan warga, tapi yang terjadi sekarang mereka lebih sibuk dengan perhitungan elektoral. Mereka pakai bahasa demagogis, cari kata-kata yang bisa mengamankan suara, bukan benar-benar mewakili aspirasi. Di Indonesia, fenomena ini kayaknya sudah jadi pemandangan umum.”
Indra Darmawan: “Betul. Contohnya waktu pemilihan kepala daerah kemarin. Banyak calon yang datang ke pasar – pasar, lorong – lorong, mesjid – mesjid, bahkan singgah di pangkalan ojek dan beca, blusukan hingga masuk ke desa – desa terpencil, tapi setelah terpilih, mereka jarang terdengar lagi. Kebijakan yang keluar seringkali bersifat teknokratis, seperti aturan tentang investasi atau tata ruang, yang bahasanya sulit dicerna wong cilik. Habermas menyebutnya sebagai ‘kekeringan birokrasi’ – politiknya menghilang, yang tersisa hanya administrasi. Nah, di kita, apakah ini bentuk dari apa yang dia sebut sebagai ‘pasca-demokrasi’?”
Ade Indra Chaniago: “Bisa jadi. Tapi hati-hati, jangan latah. Habermas sendiri sebenarnya enggak sepenuhnya pesimis. Dia ingatkan bahwa generasi muda kita sudah terbiasa dengan nilai-nilai demokrasi. Mereka punya kepekaan normatif yang tinggi. Masalahnya, saluran partisipasi yang tulus itu macet. Di Indonesia, kita lihat misalnya gerakan mahasiswa atau buruh yang demo. Mereka punya tuntutan, tapi seringkali direspons dengan pendekatan keamanan, bukan dialog. Akibatnya, energi sosial itu enggak tersalurkan ke ranah politik formal.”
Indra Darmawan: “Nah, di situ menariknya. Habermas juga bilang bahwa opini publik yang tersebar itu harusnya bisa ‘naik’ ke ranah media dan politik. Tapi perjalanan itu tersendat. Di era media sosial sekarang, opini memang melimpah, tapi justru fragmentatif. Semua orang punya panggung sendiri, tapi enggak ada sintesis. Elite politik malah memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisinya, bukan untuk mendengar. Dia kasih contoh di Eropa, masalah seperti pengungsi atau kebijakan ekonomi dibahas secara teknis, padahal seharusnya jadi debat publik yang kontroversial. Di Indonesia, contohnya apa ya?”
Ade Indra Chaniago: “Banyak. Misalnya soal omnibus law Cipta Kerja. Prosesnya begitu cepat, banyak pasal bermasalah, dan publik terbelah. Pemerintah lebih banyak menjelaskan secara teknis—‘ini untuk investasi, ini untuk kemudahan berusaha’ – tapi enggak pernah benar-benar membuka ruang dialog yang setara dengan buruh atau nelayan yang terdampak. Akhirnya, protes jalanan pun terjadi. Nah, ini mirip dengan kritik Habermas: elite politik mengunci diri dalam logika sistem, sementara dunia kehidupan (lifeworld) rakyat terabaikan.
Indra Darmawan: “Setuju, Bro. Tapi kalau kita bicara soal elite yang mengunci diri, sebenarnya di level akar rumput, kita juga melihat bentuk gangguan komunikasi yang jauh lebih brutal. Ingat bagaimana jelang Pilkada atau Pemilu, desa-desa kita tiba-tiba ramai oleh ‘tamu’ yang membawa amplop? Calon pemimpin yang blusukan ke desa terpencil, tapi bukan sekadar mendengar keluhan warga. Mereka datang dengan strategi yang terencana, menghambur-hamburkan uang untuk serangan fajar, membeli suara dengan harga yang terkadang sangat murah, dan menjual janji-janji manis yang mereka sendiri tahu tidak akan bisa ditepati. Mereka menciptakan ilusi kedekatan, memanfaatkan kerentanan ekonomi warga. Ini kan bentuk ekstrem dari komunikasi yang terganggu, komunikasi yang berubah menjadi transaksi jual beli, di mana suara rakyat tidak lagi bernilai politik, tapi hanya komoditas.”
Ade Indra Chaniago: (Menggeleng-geleng) “Nah, itu dia titik paling rendah dari apa yang dikhawatirkan Habermas, Bro. Ketika ‘dunia kehidupan’ rakyat, dengan segala kebutuhan dan harapannya, bukan lagi menjadi bahan pertimbangan kebijakan, melainkan hanya menjadi lahan basah untuk dipanen suaranya setiap lima tahun sekali. Proses deliberasi yang ideal, di mana warga berdiskusi tentang masa depan desanya, digantikan oleh ritual money politics yang merusak. Setelah terpilih, para calon itu kembali ke ‘sistem teknokratis’-nya, mengunci diri di gedung-gedung DPR atau kantor bupati. Janji-janji tentang irigasi, bantuan modal, atau lapangan kerja yang dulu dibisikkan di pangkalan ojek, lenyap tak berbekas. Yang terjadi kemudian adalah apa yang disebut Habermas sebagai ‘kekeringan politik’—rakyat hanya menerima program-program bantuan sosial yang bersifat karikatif dan administratif, tanpa pernah dilibatkan dalam perencanaannya. Mereka diberi ikan, tapi tidak pernah diajak mendesain jaringnya. Akibatnya, siklus ini terus berulang. Rakyat kecewa, tapi di pemilu berikutnya, lagi-lagi ‘amplop’ itu datang dan siklus dimulai dari awal.”
Indra Darmawan: “Persis! Dan ini terkait dengan poinmu tentang nasionalisme tadi, Bro. Isu-isu besar seperti identitas atau nasionalisme sering digoreng untuk mengalihkan perhatian dari praktik kotor semacam ini. Di saat publik sibuk berdebat soal isu identitas yang memecah belah di media sosial, praktik transaksional di desa-desa berjalan mulus tanpa sorotan. Di situ letak ‘gangguan komunikasi’ versi Habermas yang paling canggih. Politik identitas menutupi persoalan struktural, sekaligus mengaburkan tanggung jawab para elite atas janji-janji kampanye yang mereka ingkari. Setelah mereka duduk di kursi kekuasaan, yang terdengar hanya bahasa teknokratis tentang investasi dan pertumbuhan, sementara suara wong cilik yang dulu dibeli dengan harga murah itu tak pernah lagi didengar.”
“Lalu, Habermas juga mengkritik nasionalisme yang muncul di Jerman. Katanya, setelah Piala Dunia, orang Jerman bangga dengan bendera mereka, tapi kebanggaan itu bisa memperkuat kebijakan yang salah arah. Di Indonesia, kita lihat juga kan, nasionalisme sering digoreng untuk kepentingan elektoral. Isu asing, isu komunis, atau isu identitas dijadikan alat untuk menggalang dukungan. Tapi di sisi lain, kebijakan yang melemahkan kedaulatan rakyat, seperti utang luar negeri atau liberalisasi pasar, jarang diperdebatkan secara terbuka.”
Ade Indra Chaniago: “Ya, itu yang disebut Habermas sebagai ‘gangguan komunikasi’. Politik identitas menutupi persoalan struktural. Padahal, dia mengingatkan pentingnya debat yang memecah belah secara sehat, bukan memecah belah masyarakat, tapi memecah belah isu agar semua perspektif terlihat. Sayangnya, elite kita lebih suka mencari aman dengan mengulang narasi populis.”
Indra Darmawan: “Kalau Habermas menawarkan solusi melalui ruang publik yang ideal, di mana warga bisa berdiskusi secara rasional dan setara, tapi di Indonesia, apakah itu mungkin? Apalagi dengan polarisasi yang tajam. Mungkin kita perlu merujuk filsuf lain. Hannah Arendt, misalnya, yang disebut Habermas dalam wawancara itu. Arendt bicara tentang pertemuan warga (town hall meetings) sebagai model politik partisipatif. Dia agak fanatik, kata Habermas, tapi kita bisa ambil semangatnya: politik sejati terjadi ketika warga berkumpul, berdebat, dan bertindak bersama.”
Ade Indra Chaniago: “Arendt memang relevan, terutama untuk konteks lokal. Di Indonesia, tradisi musyawarah desa sebenarnya punya akar. Tapi tantangannya, bagaimana skala itu bisa diangkat ke tingkat nasional? Di sinilah pentingnya peran partai dan media. Habermas sendiri masih percaya pada surat kabar dan media arus utama sebagai arena debat. Tapi di era digital, kita lihat media malah sering jadi corong polarisasi. Mungkin kita perlu tambahan perspektif dari filsuf lain seperti Chantal Mouffe.”
Indra Darmawan: “Ah, Mouffe! Dia kritik Habermas karena terlalu idealis dengan konsensus. Mouffe bilang, politik itu pada dasarnya agonistik, penuh konflik dan pertarungan kepentingan. Yang penting bukan mencapai konsensus, tapi mengelola konflik secara demokratis. Nah, di Indonesia, dengan keberagaman dan ketimpangan, pendekatan Mouffe mungkin lebih realistis. Kita enggak bisa mengharapkan semua pihak duduk manis dan sepakat, tapi kita bisa menciptakan ruang di mana perbedaan diakui dan diperjuangkan secara damai.”
Ade Indra Chaniago: “Setuju. Tapi jangan lupa, Habermas juga enggak anti-konflik. Dia bilang, kita butuh debat yang lebih kontroversial. Hanya saja, dia tetap berharap ada rasionalitas yang bisa menjembatani. Mungkin kita bisa sintesiskan: Habermas memberi kita cita-cita ruang publik yang setara, Mouffe mengingatkan bahwa perjuangan itu melekat. Dan Arendt mengingatkan bahwa politik butuh tindakan nyata, bukan sekadar wacana.”
Indra Darmawan: “Lalu, di tengah situasi Indonesia saat ini ketika menjelang pemilu, misalnya kita melihat gejala yang mirip dengan diagnosis Habermas: elite sibuk dengan koalisi, bagi-bagi kursi, sementara rakyat disuguhi drama. Pertanyaan Habermas, ‘siapa yang masih meninggalkan pengaruh pada politik kita?’, menjadi relevan. Apakah kita masih punya gerakan sosial yang mampu mengekspresikan potensi semua suara? Atau semuanya sudah terkooptasi?”
Ade Indra Chaniago: (menghela napas) “Sayangnya, banyak gerakan sosial yang ujungnya juga bernegosiasi dengan kekuasaan. Tapi saya masih optimis. Lihatlah gerakan lingkungan, gerakan buruh, atau bahkan komunitas-komunitas digital yang kritis. Mereka mungkin belum punya akses ke pusat kekuasaan, tapi mereka menciptakan ruang publik alternatif. Habermas bilang, perjalanan menuju publisitas itu tersendat, bukan berhenti. Tugas kita, sebagai akademisi dan warga, adalah memastikan jalan itu tetap terbuka.”
Indra Darmawan: “Jadi, kalau kita simpulkan, membaca Habermas di Indonesia mengingatkan kita pada pentingnya menghidupkan kembali ruang publik yang sehat, di mana warga bisa berkomunikasi tanpa tekanan dan elite mau mendengar. Tapi kita juga harus realistis, konflik kepentingan adalah keniscayaan. Yang terpenting, jangan sampai politik hilang dalam birokrasi, dan jangan sampai suara rakyat terkubur dalam hiruk-pikuk pencitraan.”
Ade Indra Chaniago: “Betul. Dan seperti kata Habermas, meskipun kita hidup di era pasca-demokrasi, nilai-nilai demokrasi sudah mengakar dalam diri kita. Itu modal berharga. Tinggal bagaimana kita merawatnya agar tidak mati dalam praktik. Nah, kopi kita sudah habis. Ini bisa jadi bahan diskusi saya di kelas nanti, Bro.”
Indra Darmawan: (tertawa) “Siap. Tapi jangan lupa, kita juga harus praktikkan di kehidupan sehari-hari. Jadi warga yang aktif, bukan sekadar pengamat. Setuju?”
Ade Indra Chaniago: “Setuju! Siap laksanakan !!!.”
Minggu, 01 Maret 2026
Tadarus Politik
Jaringan Aliansi Rakyat Independen
Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan
