JAKARTA − Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) akan melapokan hasil perkembangan kasus peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pada prodi Anestesi, Universitas Diponegoro yang diduga mengalami perundungan ke DPR RI, besok, Kamis (29/8).
“Berdasarkan jadwal acara besok jam 4 sore akan diadakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan,” kata Rahmad di DPR RI, Rabu (28/8).
“Terutama isu kekinian soal PPDS yang ternyata masalah perundungan masih saja berjalan dan ada indikasi juga sangat kuat di mata masyarakat maupun yang lain, adanya korban dan ada juga yang sudah terbukti diberikan punishment dengan dipecat,” tambahnya.
Rahmad mengatakan hal ini menjadi salah satu yang harus diselesaikan secara keseluruhan. “Dengan harapan, dengan adanya momentum yang kita rasakan, menjadi modal ke depan agar membereskan, masih ada sisa waktu beberapa atau sekitar 1,5 bulan ini, Menteri yang saat ini bisa menyelesaikan secara menyeluruh,” ucapnya.
Lebih lanjut Rahmad menyebut bahwa dalam pembahasan PPDS nanti dalam sidang juga akan membahas isu bagaimana menghilangkan dan mengatur dalam dunia kedokteran dan dunia pendidikan.
“Tapi secara politik akan diambil kesimpulan terhadap isu-isu, salah satunya adalah isu bagaimana menghilangkan dan memanage dengan baik dunia kedokteran, dunia pendidikan. Saya kira besok ini menjadi salah satu isu yang akan diambil sama dengan Kementerian Kesehatan,” jelasnya.
Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku menerima banyak laporan terkait perundungan (bullying) terhadap dokter muda di RS Kariadi tempat program anastesi PPDS FK Undip dilakukan.
“Saya cukup banyak menerima laporan, saya rasa teman wartwan pasti lebih pintar mencarinya,” terang Menkes Budi dalam keterangannya di Istana Negara.
Sehingga pihaknya yaitu Kemenkes memutuskan untuk menghentikan sementara prodi tersebut. Sampai penyelidikan terkait kasus dokter muda diduga bunuh diri karena dibully senior selesai. [Dec]
